Oposisi Biner dalam Pilihan Politik dan Pembelahan Sosial

Menyepakati apa yang dikemukakan Meyer, kondisi kali ini menampakkan bagaimana setiap kelompok dengan gamblang menunjukkan sikap fundamentalnya di depan publik.

Oposisi Biner_Dian Dwi Jayanto_Berpijar
Oposisi Biner_Dian Dwi Jayanto_Berpijar
Kolase Berpijar (Foto: Kiri/ANTARA, Kanan/CNN)
Menyepakati apa yang dikemukakan Meyer, kondisi kali ini menampakkan bagaimana setiap kelompok dengan gamblang menunjukkan sikap fundamentalnya di depan publik.

Bagaimana cara terbaik bagi kita memahami berbagai konflik dan benturan sosial yang belakangan ini terjadi? Bagaimana kita memaknai aksi penolakan atas rencana deklarasi #2019gantipresiden? Ribut soal stuntman yang digunakan presiden Jokowi dalam aksi motor dalam pembukaan Asian Games barusan? Beradu makian netizen di jagat media sosial? Dan seterusnya dan sebagainya.

Nampaknya dalam kesempatan kali ini, saya perlu menghadirkan pendapat budayawan netral dan bijak dalam memberikan respon terhadap dinamika sosial-politik belakangan ini, yakni Mbah Emha Ainun Najib.

Dalam sebuah wawancara yang saya tonton di YouTube, ketika itu beliau diminta mengomentari soal orasi Prabowo Subianto yang menyatakan Indonesia bubar 2030, Cak Nun mengatakan, yang sakit dari bangsa ini sekarang adalah darahnya, tapi yang selalu disorot itu penyakit kudis yang nampak di permukaan.

Menurut Cak Nun, sepenangkapan saya, persoalan utama hari ini bukan terletak pada isu atau kontroversi yang mencuat, itu hanya output dari persoalan yang mendasar, yakni bagaimana kita bangga menampilkan dukungan dan afiliasi politik kita sembari menyerang kubu lain. Dengan memahami pemetaan arah dukungan setiap pribadi, arah pendapat orang tersebut sangat mudah ditebak.

Bahasa agak ilmiahnya kira-kira begini: fenomena benturan antar kelompok (Parpol maupun aliran agama) itu hanya manifestasi saja dari sempitnya model berpikir kita yang cenderung oposisi biner, identifikasi diri ke dalam pengkotakan kelompok yang selalu berseberangan pendapat seturut untuk membela kubunya. Anda tahu yang saya maksud adalah Kubu #2019gantipresiden vs #jokowi2periode.

Kalau kita dukung Jokowi, apa saja yang keluar dari mantan pengusaha mebel itu selalu benar dan juga berlaku sebaliknya. Sehingga, perbedaan pandangan di masyarakat seputar apa pun yang mencuat tidak lagi menarik untuk ditelaah lebih dalam. Apalagi harus repot-repot berbicara tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan berserikat dengan dalil demokrasi, maupun pihak lain yang menyatakan mereka berusaha menjaga kondusifitas sosial.

Acuan pertama, yakni tentang dasar kebebasan demokrasi, telah diperalat untuk menyebar diksi-diksi keagamaan untuk menyerang kandidat lain, mulai dari sebutan “Perang Uhud” dan seterusnya (seperti orasi Neno Warisman). Tentu hal ini bukan ruang demokrasi yang ideal ketika suara-suara kebencian didengungkan dengan mengobarkan sentimen keagamaan dalam dunia politik.

Kasus Pilkada Jakarta telah memberikan contoh yang baik tentang ini. Dengan mengusung jargon-jargon keagamaan, berarti pula membatasi ruang gerak masyarakat untuk bebas memilih karena dogma agama cenderung membatasi setiap orang untuk bebas mengambil keputusan, kecuali dia memilih norma agama sebagai landasannya sendiri. 

Acuan kedua, yakni tentang menolak adanya deklarasi #2019gantipresiden, berharap situasi stabil bisa juga dipermasalahkan meskipun terkesan ideal dan normatif. Ingat! Di dalam paradigma yang memberi kesan normatif dan bebas nilai cenderung berimplikasi pada melanggengkan mapannya situasi politik dan elit politik yang sekarang memegang kursi kekuasaan.

Seperti yang sudah disinggung, semuanya sudah tidak menarik untuk dikupas lebih jauh. Kategorisasi “kampret” VS “Cebong” di dunia maya cukup menggambarkan polarisasi masyarakat yang terjadi.

Mungkin bisa jadi penjelasan oposisi biner dalam membaca gejala sosial-politik ini terlampau melakukan generalisasi yang berlebihan. Masih banyak masyarakat lain yang memilih menarik diri dari posisi dukung-mendukung yang tidak produktif ini. Namun, sayangnya, hal yang paling menonjol adalah perilaku-perilaku demikian.

Satu hal yang lebih mengecewakan lagi adalah perilaku elit kita yang juga menunjukkan kecenderungan demikian. Bahkan tokoh-tokoh agama nampak tidak menunjukkan kualitas kebijaksanaannya dalam merespon geliat persoalan sosial-politik belakangan. Sekali lagi, pendapat yang keluar tergantung posisi berdirinya dia mendukung siapa.

Implikasi berikutnya dari cara berpikir demikian menyisakan problem mendasar dalam cara kita meneguhkan kebenaran kelompok kita dengan memaksanya berlaku di luar diri kita.

Cak Nun mengatakan, ketika berbicara Indonesia, yang digunakan jangan kerangka berpikir HTI, NU, dan seterusnya. Harus berpikir lebih luas bagaimana Indonesia. Sering kali terjadi, kita memaksakan cara berpikir kelompok atau budaya kita untuk berlaku secara umum, dan akhirnya yang terjadi adalah pertentangan kepentingan.

Jika merujuk pada pendapat Thomas Meyer (2004), perilaku demikian dapat dikategorikan sebagai sikap fundamental. Sekedar catatan, Meyer mendefinisikan fundamental bukan merujuk pada bentuk atau jenis budaya tertentu, namun lebih pada “gaya” kebudayaan itu. Jika merasa paling benar dan berjuang memberlakukan kebenaran budaya kita dalam skala yang lebih luas atau bagi kebudayaan lain, itu adalah sikap fundamental.

Untuk melengkapi penjelasan, Meyer menyebut karakter fundamental yang adalah “impuls ideal typical”, artinya mereka merasa memiliki hak istimewah dibanding kelompok kebudayaan lain, merasa paling benar untuk menegakkan apa yang berlaku di kebudayaan mereka di dalam cakupan kebudayaan yang lebih luas.

Menyepakati apa yang dikemukakan Meyer, kondisi kali ini menampakkan bagaimana setiap kelompok dengan gamblang menunjukkan sikap fundamentalnya di depan publik. Entah dengan mengikuti oposisi biner maupun karakter fundamental, intinya sama, telah tercabut tradisi berpikir jernih dalam mengambil sikap dalam pergulatan sosial-politik.

Sebenarnya saya juga mengakui tidak ada orang yang bisa berlaku objektif karena setiap orang memiliki identifikasi atas identitas dan preferensi yang melekat. Sama halnya dengan saya. Namun, persoalannya terletak bagaimana kita mengekspresikan sikap tersebut yang tidak merugikan orang lain. Sehingga, saya sepakat beberapa pendapat yang menyatakan, sebagai contoh, sebagai orang Islam kita mengharamkan LGBT, tapi bukan berarti keyakinan tersebut menjadi keabsahan bagi kita bersikap tidak adil bagi kelompok LGBT.

Di saat kondisi seperti ini, betapa mahalnya orang yang tetap menampakkan sikap netral. Lebih berharga lagi bisa tampil elegan untuk tampil netral di tengah perangkap identitas diri ketika dia nyata-nyata menjadi bagian dari kelompok keagamaan tertentu. 

Sebagai penutup, saya dulu cukup geram dengan perilaku main hakim sendiri yang kerap kali ditampilkan FPI di publik, belakangan sepertinya sikap demikian sudah diperankan dengan sangat baik oleh kelompok lain yang memusuhi mereka. Bedanya yang satu atas nama agama, yang satu mengalami (euforia) hyper-nasionalisme (bukan sekedar nasionalisme) yang berlandaskan agama. Kiranya boleh umpatan Islam garis keras kini dialamatkan pula pada mereka, bukan hanya untuk FPI.

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pimpinan Umum Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Write a response to this post