Mempelajari AP dari Ahlinya_Reza MH_Berpijar
Kiri: Thomas Woodrow WIlson, Kanan: Dwight Waldo. (Kolase Berpijar)
Demokrasi merupakan gagasan nasional dari AS yang tidak akan pernah pudar dan sudah menjadi kewajiban mahasiswa administrasi publik untuk mengembangkan dan mempromosikan ideologi ini.

Administrasi Publik, salah satu disiplin ilmu yang sedang berkembang pesat, terutama di Amerika Serikat sebagai tanah kelahirannya. Para akademisi di jurusan administrasi publik pasti tidak asing dengan nama Dwight Waldo (DW), salah seorang begawan administrasi pertama. Hampir dalam setiap perkenalan mengenai disiplin ilmu ini, pasti kita dapati nama itu akan terucapkan. Bahkan dalam powerpoint yang disajikan oleh dosen, secara singkat pasti ada penjelasan mengenai pemikiran Dwight Waldo.

Buku ini merupakan salah satu pionir mengenai administrasi publik dari seorang profesor Universitas California di Berkeley dalam bidang studi ilmu politik (tempat kuliah Ali Wardhana). Buku ini benar-benar merupakan dasar bagi para mahasiswa administrasi publik atau negara guna memahami latar belakang dan perkembangan disiplin ilmu mereka.

Terlepas dari sudut pandang umum yang menganggap bahwa ilmu administrasi publik adalah ilmu terapan yang tidak ada unsur ideologisnya, hal tersebut dibantah oleh Waldo. Baginya, ideologi yang diusung oleh administrasi publik yakni demokrasi. Esensi kehidupan penduduk AS adalah demokrasi, pemikiran tersebut merupakan kepercayaan yang harus disebarluaskan kepada dunia.

Demokrasi merupakan gagasan nasional dari AS yang tidak akan pernah pudar dan sudah menjadi kewajiban mahasiswa administrasi publik untuk mengembangkan dan mempromosikan ideologi ini. Dengan cara apa? Memberikan pelayanan terbaik apabila sudah bekerja nanti. Ya. Pelayanan publik adalah penyampaian demokrasi kepada khalayak umum dari disiplin ilmu administrasi publik.

Dalam pandangan ideologisnya sendiri, ternyata guna mengefisienkan kerja administratif, maka perlu ada sekularisasi dalam lembaga negara. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kerja administratif didasarkan kepada kepercayaan pegawai negara kepada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama manajemen. Karena ilmu pengetahuan harus dapat diukur, maka biarkan data administrasi yang akan berbicara mengenai keberhasilan, ilmu pengetahuan pun bertumpu kepada fakta, jadi biarkan pula fakta yang menjadi kedaulatan utama dalam administrasi publik, ujar DW.

Adapun pengetahuan perlu percobaan, jadi tidak ada salahnya melakukan eksperimen dalam mengembangkan kerja administratif yang sebenarnya juga membutuhkan inovasi. Tidak hanya berkecimpung pada dasar ideologis yang sifatnya ideal, akan tetapi, administrasi publik juga kuat pada latar belakang material. Apa latar belakang material tersebut? Masyarakat. Bagi DW, masyarakat merupakan komponen fundamental, dimana administrasi publik akan memberikan pelayanan bagi mereka.

Para pegawai yang ada dalam keadministrasian pun merupakan bagian dari masyarakat yang muncul karena adanya division of labour yang berujung pada spesialisasi individu dalam masyarakat tersebut. Adapun perkembangan ilmu administrasi publik didorong karena bentuk peradaban wirausaha yang ada di Amerika Serikat, etos kerja swasta terkadang lebih efektif dalam memberikan pelayanan ketimbang birokrasi. Belum lagi, semangat yang tumbuh dalam bisnis adalah pengembangan dan pengelolaan organisasi, sehingga terkadang juga dicontoh oleh para pakar administrasi publik untuk diterapkan dalam studi keadministrasian.

Karena peradaban yang penuh wirausahawan, pastinya juga menumbuhkan banyak perusahaan-perusahaan modern. Dari perusahaan modern inilah, birokrasi dan administrasi pemerintahan di Amerika Serikat mulai membentuk karakteristiknya yang sangat pragmatis. Pembentukan karakteristik ini tidak terlepas dari tipe-tipe penggunaan kekuasaan yang sentralistik dan desentralistik.

Di buku ini dijelaskan bahwa pada suatu waktu, perusahaan bisa sangat desentralistik dengan memberi kepercayaan yang besar kepada karyawannya, namun pada sisi yang lain, bisa menjadi sangat terpusat dalam pengambilan keputusan dan hal ini dapat terjadi pula dalam tata kelola pemerintahan. Sentralistik dalam tata kelola pemerintahan dapat menjadi sebuah kekurangan yang dapat ditutupi dengan manajemen yang baik dan jika digabungkan akan menghasilkan grass-roots administration (administrasi akar rumput).

Perkembangan administrasi publik bagi Waldo sangat dipengaruhi oleh ilmu politik sebagai ilmu induknya. Ia beranggapan bahwa administrasi publik tidak akan muncul tanpa didahului oleh paradigma-paradigma politik yang sedang berkembang di era beliau. Mazhab yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa administrasi, mau tidak mau, adalah utilitarianisme. Waldo sendiri menjelaskan ada beberapa disiplin ilmu yang turut berkontribusi pada perkembangan administrasi publik sebagai sebuah ilmu ialah: manajemen, psikologi dan hukum.

Sudah jelas kenapa manajemen dimasukkan kedalam ilmu pengetahuan yang mempengaruhi ilmu administrasi publik karena kebutuhan akan efisiensi kerja administrasi yang nantinya mampu ditopang hanya oleh disiplin ilmu manajemen. Psikologi menjadi corak pula karena jika berbicara administrasi, maka di dalamnya pasti ada manusia yang mengemban dan melaksanakan tugas-tugasnya, namun tetap tidak terlepas dari peraturan-perundangan yang sudah menjadi pakem pelaksanaan tugas tersebut (corak hukum).

Secara tidak sadar, ilmu administrasi pada awalnya hanya dimiliki pada bisnis, guna mengatur pemasukan dan pengeluaran. Namun ilmu tersebut diadaptasi oleh para pemikir ilmu politik dalam penyelenggaraan pemerintahan agar mampu mencapai target dengan cepat. Yang pertama kali menerima secara terbuka bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini harus dengan cara layaknya berbisnis adalah Presiden Woodrow Wilson.

Beliau beranggapan bahwa politik harus dibuang dari ranah tata kelola pemerintahan, pandangan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan penulis buku ini, meskipun begitu harus dijelaskan, karena menjadi asal mula kelahiran ilmu administrasi publik. Peran bisnis disini adalah sebagai usaha untuk memasukkan pertimbangan yang mendalam mengenai pengeluaran negara (agar tidak boros), semua yang dilakukan pemerintah adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dari masyarakatnya.

Kontribusi ilmu bisnis dalam administrasi publik sendiri digunakan untuk memperkuat argumen mengenai pemisahan kekuasaan (separation of power), lalu menjustifikasi keberadaan hirarki dalam organisasi pemerintahan. Setelah permasalahan kursi sudah selesai dengan keberadaan “Jabatan”. Maka permasalahan lain yang harus diselesaikan adalah anggaran pemerintah yang jika bisa digunakan seminimal mungkin untuk hasil yang semaksimal mungkin agar tidak ada defisit anggaran.

Jikalau usaha mengefisiensi anggaran ini gagal, maka diperbolehkan untuk melakukan reorganisasi lembaga negara dengan catatan bahwa pasca reorganisasi akan mampu menata anggaran kembali dan membuatnya (anggaran) menjadi lebih hemat, tanpa melupakan kepentingan dan kebutuhan penduduk. Penganggaran merupakan titik terpenting dari permasalahan administrasi publik. Kemampuan untuk membuat anggaran yang efisien adalah esensi dari perkuliahan ke-administrasi-an.

Maka dari itu, jika bicara administrasi, tidak akan terlepas dari kata “publik”. Penting rasanya, diulas pula mengenai Good Life, sebuah konsep mengenai kehidupan masa depan yang akan lebih enak ketimbang masa kini, sebuah cita-cita yang selalu diusahakan untuk tercapai dalam setiap pergantian rezim. Good Life ialah sebuah Public Interest. Keinginan manusia untuk hidup sejahteralah yang mendorong perkembangan peradaban di berbagai wilayah di dunia, dan ilmu administrasi publik, berusaha mewujudkannya melalui pemerintah.

Agar Good Life ini dapat dicapai, maka perlu ada perencanaan terhadap kehidupan bernegara. Perencanaan ini digunakan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, begitupun saat berbicara manusia dalam skala nasional, maka kita akan menemukan sebuah perencanaan pembangunan guna mensejahterakan rakyatnya. Alhasil, seluruh mahasiswa administrasi akan dicetak sebagai perencana.

Dalam Good Life sendiri ada nilai-nilai yang perlu diterapkan: individualisme (keberadaan negara dan pemerintahnya ada untuk melayani tiap individu warga negaranya), materialistik (bahwasanya sesuatu yang dapat dinikmati adalah barang yang nyata bentuknya), kedamaian (merupakan tujuan dari semua manusia, meskipun dalam situasi perang, menurut Waldo, tetap akan berujung pada usaha untuk menyelesaikan perang tersebut dan mencapai perdamaian), Kebebasan dan Kesetaraan (sebagai tujuan adanya demokrasi, menjadi instrumen untuk mencapai keadilan), Urbanisasi (yang diilustrasikan sebagai tujuan utama adanya Good Life adalah hidup di perkotaan dengan segala macam barang dan jasa yang diperjual-belikan, kota merupakan tujuan dari pembangunan sebuah negara).

Bicara administrasi publik maka tidak terlepas dari lembaga negara. Lembaga negara sendiri pasti perlu pengambilan keputusan, lalu asas apa yang diikuti oleh administrasi publik dalam pengambilan keputusan? Jawabnya adalah pragmatisme. Sangatlah salah jika mengartikan pragmatisme sebagai paradigma pengambilan keputusan berdasarkan keuntungan saja. Memang ada dimensi keuntungan dalam pragmatisme, namun ada pula dimensi kinerja, dimana pengambilan keputusan dalam administrasi publik harus diikuti dengan kinerja yang baik.

Pandangan pragmatis menurut Waldo merupakan penggabungan antara utilitarianisme, positivisme dan rasionalisme. Semua keputusan yang diambil harus memberikan kebermanfaatan, keuntungan dan masuk akal bagi The Great Society (panggilan untuk masyarakat Amerika Serikat yang digunakan Waldo). Kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah harus mendapatkan hasil yang diinginkan (berarti harus ada standar keberhasilan dalam kebijakan maupun program pemerintah). Pandangan semacam ini dikutip dari karya Frank Goodnow yang berjudul Social Reform and the Constitution.

Kontrol administrasi selama ini dipegang oleh politik (politisi), Fungsi dari politik sendiri ialah sebuah ekspresi terhadap keinginan negara yang harus dilaksanakan. Tetapi, dalam pelaksanaannya, politik seharusnya tidak masuk terlalu dalam, agar pelaksanaan demokrasi dapat didasari dengan keadilan. Administrasi sendiri tidak sepenuhnya dikontrol oleh politik karena memuat unsur bisnis dan keilmiahan (scientific).

Akan tetapi, jika berbicara kekuasaan eksekutif, maka perlu rasanya administrasi dibawah kendali politik. Ia menyarankan untuk pembenahan baik pemerintah maupun partai politik dalam kehidupan bernegara, partai politik diharapkan tidak terlalu politis dan mampu membantu negara melaksanakan keinginannya (will) dan lembaga negara dapat lebih menerima keberadaan partai politik yang berusaha membantu mereka.

Dalam buku ini pula, Waldo mengutip Willoughby mengenai fungsi administratif dalam pemisahan kekuasaan (separation of powers) diluar eksekutif (administratif menjadi power tersendiri) yakni mengelola/melaksanakan peraturan-perundangan yang telah dibuat oleh cabang legislatif dimana cabang yudikatif melakukan interpretasi terhadap peraturan-perundangan yang dibuat oleh legislator.

Namun dalam catatan kakinya, Waldo mengejawantahkan bahwasanya secara menyeluruh, pemerintah dilambangkan dengan cabang eksekutif yang beresensi politis namun mampu membuat kebijakan publik, sedangkan di dalamnya ada cabang administratif yang tugasnya adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh cabang eksekutif. Meskipun mampu membuat sebuah keputusan, namun acapkali keputusan dalam cabang administratif tidak mempunyai tendensi politis sama sekali, Keputusan yang dibuat hanyalah melengkapi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh cabang eksekutif.

Beberapa pembahasan lain yang ada dalam buku ini ialah: prinsip-prinsip administrasi publik, sentralisasi dan desentralisasi, progresivisme, realisme dalam administrasi publik, paradigma positivistik, rekrutmen dan seleksi sebagai seorang administrator (secara singkat dijelaskan) dan masih ada beberapa sub-bab yang sekiranya memang cocok sebagai dasar mempelajari administrasi publik. Dari karya Waldo ini, kita akan mampu melihat bagaimana administrasi publik memang memiliki hubungan dengan ilmu politik. Buku ini adalah buku wajib bagi mahasiswa administrasi publik maupun administrasi negara dan merupakan disertasi doktor dari Dwight Waldo yang diringkas dan dibukukan, jika berminat untuk mempelajari lebih mendalam, silakan hubungi: 0821 53 777 192.

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?