Komisi Kebenaran (Truth Commission) sebagai Lembaga Pemenuhan Keadilan Pasca Konflik

Tugas Komisi Kebenaran lebih ditujukan untuk mengulik informasi sedalam-dalamnya mengenai peristiwa dari pihak-pihak yang terlibat.

Truth Commission_Faisal Javier Anwar_Berpijar
Truth Commission_Faisal Javier Anwar_Berpijar
Truth and Reconciliation Commission hearing pertama di London Timur 1996. (Foto: Mail & Guardian)
Tugas Komisi Kebenaran lebih ditujukan untuk mengulik informasi sedalam-dalamnya mengenai peristiwa dari pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu hal yang penting dalam resolusi konflik ialah bukan mencari siapa pemenang dalam konflik tersebut, namun juga bagaimana kemudian dapat memulihkan kembali perasaan korban dari trauma yang dihasilkan oleh konflik tersebut.

Sebelum mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Komisi Kebenaran (Truth Commission), terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengapa Komisi Kebenaran harus dibentuk.

Menurut Elliott Abrams (2001), Komisi Kebenaran dibentuk berdasarkan pada argumen bahwa mengadili para penjahat kemanusiaan saja tidak cukup untuk menghadirkan keadilan.

Dengan kata lain, menghadirkan keadilan bagi seluruh orang ialah dengan menemukan kebenaran terkait masa lalu dibanding memberikan hukuman kepada mereka yang dianggap bersalah.

Sehingga kemudian Komisi Kebenaran didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang menekankan rekonsiliasi dengan memfokuskan pada pengumpulan data yang didapat dari kisah para korban dan mendapatkan kembali martabat mereka, bukannya menghukum pelaku (Abrams, 2001).

Pencarian terhadap kebenaran ialah sebuah pencarian terhadap pemahaman luas mengenai apa yang terjadi pada masa lalu, yang dapat menjadi sejarah baru dari suatu bangsa. Oleh karenanya, adanya Komisi Kebenaran merupakan sebuah penyimpangan dari hasil yang diharapkan ketika terjadi perubahan kekuasaan saat adanya sebuah konflik internal.

Sepanjang sejarah biasanya mereka yang menjadi pemenang akan mengambil alih kekuasaan dan kemudian membalaskan dendam mereka dengan menghukum penguasa sebelumnya dengan dakwaan yang nyata atau dibuat-buat. Selain itu, periode kekuasaan sebelumnya pun dicap sebagai periode kriminal, dan sejarah pun ditulis ulang kembali (Abrams, 2001).

Lantas, bagaimana kemudian membedakan Komisi Kebenaran dengan pengadilan dalam menegakkan keadilan? Mantan konsultan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk Afrika Selatan  Ronald Syle (dalam Abrams, 2001) menjelaskan bahwa adanya pengadilan ditujukan untuk memperkecil kemungkinan untuk menghukum orang yang tidak bersalah, sedangkan Komisi Kebenaran ditujukan untuk mendengarkan dan mendapatkan sebanyak mungkin informasi.

Saat bercerita, korban ataupun saksi menceritakan keterangan yang mereka miliki dalam kondisi bebas dari tekanan pengacara pelaku dan proses pengadilan itu sendiri. Dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi saat itu tidak sekedar membalaskan dendam para korban akan keadilan, akan tetapi juga untuk mewujudkan keadilan itu sendiri.

Untuk mewujudkan rekonsiliasi, dibutuhkan titik temu antara sejarah dan hukum, yang direalisasikan dalam kombinasi antara akuntabilitas dari sudut pandang hukum dan pemahaman terhadap posisi pihak yang berkonflik dari sudut pandang sejarah.

Thomas Buergenthal Hon (2007) menegaskan bahwa kedudukan Komisi Kebenaran berdasarkan fungsinya berada di antara organ penegakan hak asasi manusia dan pengadilan kriminal internasional. Hal ini dikarenakan fungsi yang dimiliki oleh Komisi Kebenaran berkaitan dengan dua hal di atas tersebut, yakni hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun aktor individu.

Satu hal yang harus diperhatikan ialah sekalipun posisi dari Komisi Kebenaran berada di antara dua institusi tersebut, namun Komisi Kebenaran tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman dan menyediakan keadilan bagi korban konflik.

Kehadiran Komisi Kebenaran dalam satu kasus ataupun wilayah hanya berfungsi sebagai tim pencari fakta yang melaksanakan investigasi atas kejahatan HAM skala berat dan tidak sesuai dengan norma kemanusiaan yang ada di negara tersebut.

Buergenthal (2007) menambahkan bahwa dalam investigasi yang mereka lakukan, rentang waktu yang menjadi pertimbangan ialah saat terjadinya konflik bersenjata dan adanya pemberontakan terhadap rezim yang represif.

Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kebenaran pun juga tidak terlepas dari mandat yang mereka dapatkan. Mandat yang didapatkan oleh Komisi Kebenaran pun berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang dihadapi oleh lembaga tersebut.

Ada beberapa lembaga Komisi Kebenaran yang bertugas melindungi dan mendampingi korban terdampak pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk pula melindungi korban sebagai timbal balik atas informasi yang mereka berikan tentang pelaku.

Sedangkan beberapa lembaga Komisi Kebenaran lainnya memiliki tugas merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan rekonsiliasi berskala nasional dan menyembuhkan korban dari rasa trauma yang mereka derita akibat konflik.

Buergenthal (2007) juga menambahkan bahwa terdapat pula Komisi Kebenaran yang bertugas memberi rekomendasi hukuman terhadap pihak yang terbukti melakukan kejahatan dan juga kekebalan (imunitas) apabila pelaku mengakui kejahatan yang dilakukannya.

Buergenthal (2007) kemudian membagi jenis-jenis Komisi Kebenaran kedalam tiga jenis yang didasari pada komposisi anggota di dalamnya. Antara lain Komisi Kebenaran nasional, campuran, dan internasional. Jenis-jenis Komisi Kebenaran ini telah ada sejak bertahun-tahun lamanya.

Salah satu Komisi Kebenaran setingkat nasional yang paling umum diketahui ialah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, yang juga sebelumnya telah dibangun di Argentina dan Chile untuk menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia masif yang terjadi saat kekuasaan dipegang oleh rezim militer.

Sedangkan Komisi Kebenaran campuran yang paling umum diketahui ialah Komisi Klarifikasi Sejarah (Guatemala‘s Commission for Historical Clarification) yang diketuai oleh orang asing dan dua orang asli Guatemala. Komisi ini dibangun dalam rangka mencapai kesepakatan antara pemerintah Guatemala dan kekuatan pemberontak dengan dibantu oleh PBB.

Sedangkan Komisi Kebenaran yang anggotanya sepenuhnya terdiri dari ahli yang berasal dari luar negeri jarang ditemukan. Salah satu yang paling umum diketahui ialah Komisi Kebenaran PBB untuk El Salvador.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Komisi Kebenaran menginvestigasi konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM berat, maka Komisi Kebenaran bekerja sebagai tim pencari fakta yang independen. Pelanggaran HAM berat yang diinvestigasi biasanya meliputi genosida, penyiksaan, pemerkosaan, dan kejahatan perang.

Akan tetapi, investigasi yang dilakukan oleh Komisi Kebenaran tidak hanya terbatas pada jenis-jenis kejahatan yang telah disebutkan sebelumnya (Buergenthal, 2007). Komisi Kebenaran juga dapat bekerja menyediakan informasi yang dapat dipercaya dan dijadikan pertimbangan oleh pengadilan sebelum pengadilan menjatuhkan vonis.

Seperti yang diceritakan oleh Buergenthal (2007) saat turut serta dalam Komisi Kebenaran PBB untuk El Salvador, Komisi Kebenaran juga dapat memberikan informasi mengenai siapa saja personel militer yang terlibat dan bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi.

Selain itu, Komisi Kebenaran juga dapat mendalami penyebab terjadinya kejahatan atau perang sipil dari aspek sejarah hingga faktor politik yang kemudian mendorong terjadinya konflik.

Alhasil yang dapat disimpulkan secara sederhananya ialah Komisi Kebenaran tidak bertugas menentukan secara langsung siapa yang benar ataupun yang salah dalam suatu peristiwa konflik. Tugas Komisi Kebenaran lebih ditujukan untuk mengulik informasi sedalam-dalamnya mengenai peristiwa dari pihak-pihak yang terlibat. Sekilas, tugas ini mirip dengan tugas seorang penyidik dalam kepolisian.

Lalu apakah di Indonesia tidak terdapat lembaga seperti Komisi Kebenaran untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM? Sebenarnya dalam beberapa kasus pelanggaran HAM telah dibentuk TPF (Tim Pencari Fakta), yang tugasnya kurang lebih sama dengan Komisi Kebenaran.

Namun tentu saja, temuan dan rekomendasi TPF saja tidak akan cukup untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, apabila kemudian tidak ada langkah nyata dari penegak hukum terkait untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia

 

Rujukan

Abrams, Elliott, 2001. “Truth Without Justice”, dalam Rotberg, Robert I., & Dennis Thompson (eds). Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions. Princeton University Press

Buergenthal, Thomas, Hon., 2007. “Truth Commissions: Between Impunity and Prosecution”,  dalam Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 38.

TENTANG PENULIS

Muhammad Faisal Javier Anwar adalah mahasiswa S1 Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Write a response to this post