Jeratan Korupsi di Daerah yang Bergelar Wajar Tanpa Pengecualian

Jeratan Korupsi di Daerah_Willy Innocenti_Berpijar
Jeratan Korupsi di Daerah_Willy Innocenti_Berpijar
Kolase Berpijar. (Foto: Moch Anton/TEMPO, Gedung BPK/Tribunnews, Ali Sadli/Okezone)
Namun dengan adanya sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara tidak serta merta juga akan menekan angka korupsi atau penyelewengan dana oleh pejabat yang berwenang.

Dunia Pemerintahan sejak dahulu telah sedikit banyak berbenah dalam hal persoalan keuangannya. Mulai dari maraknya korupsi, hingga kurangnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah. Maka dari itu sejak tahun 2004 muncul undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Lahirnya undang-undang tersebut dengan berbagai pertimbangan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Disisi lain untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara seperti diatas perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Dengan seperti ini, pihak yang diberikan amanah oleh undang-undang ini secara eksplisit adalah Badan Pengawas Keuangan. Secara yuridis Badan Pengawasan Keuangan diatur dalam pasal 23 E, F dan G UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pasal tersebut memuat konsepsi dan tugas serta wewenang BPK. Namun terdapat suatu fungsi BPK yang dipertajam dalam Undang-undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yakni memberikan pernyataan professional BPK pasca auditnya yang kerap dikenal dengan opini.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Apabila pasal tersebut dijabarkan, terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut (yakni pernyataan profesional, kesimpulan pemeriksa, tingkat kewajaran informasi dan laporan keuangan). Dalam hal ini opini akan dirilis hanya dalam rangka memeriksa laporan keuangan suatu lembaga pemerintahan.

Pemeriksaan laporan keuangan dengan tujuan untuk melahirkan opini (suatu pernyataan profesional sebagai suatu kesimpulan pasca audit yang dilakukan BPK) dijabarkan secara yuridis dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Namun dengan adanya sistem pemeriksaan pengelolaan keuangan negara tidak serta merta juga akan menekan angka korupsi atau penyelewengan dana oleh pejabat yang berwenang.

Hal ini diperkuat dengan banyaknya bukti pejabat daerah yang tersandung kasus korupsi di daerah yang mendapat gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK, salah satunya Provinsi Riau. Provinsi Riau telah berkali-kali menyandang gelar wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK. Hal ini menandakan betapa transparan dan efisiennya pengelolaan keuangan di provinsi tersebut. Namun ternyata dengan disandangnya gelar tersebut tidak serta merta provinsi riau terjerat kasus korupsi. Terbukti berkali-kali gubernur riau terjerat kasus korupsi, seperti kasus PON Provinsi Riau.

Pada tahun 2014 yang menjerat Rusli Zainal hingga Gubernur Anas Maamun karena suap terkait pengurusan perizinan alih fungsi lahan hutan. Fenomena ini menggambarkan betapa tidak korelatifnya hubungan antara status Wajar tanpa Status yang disandang oleh Provinsi Riau dengan rekam jejak pemimpinnya di era pemerintahannya.

Kasus korupsi di Riau tidak mencerminkan status wajar tanpa status yang disandangnya. Hal ini dikarenakan opini BPK hanya memeriksa laporan keuangan negara berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penekanan pada pasal tersebut adalah bahwa opini hanya mengacu pada tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Terjadinya tindak pidana korupsi selalu diikuti oleh pelbagai faktor yang mendorongnya, mulai dari kebutuhan, tekanan, kesempatan hingga rasionalisasi. Semua faktor tersebut menjadikan para pejabat dan birokrat Negara berhati-hati dalam menyikapi situasi.  Opini BPK terhadap suatu lembaga yang diaudit sendiri tak serta-merta lahir begitu saja.

Terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan BPK dalam menyimpulkan suatu opini dalam temuannya yakni (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Di lain sisi, untuk menjamin mutu pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi badan pemeriksa keuangan sedunia yang ditunjuk oleh BPK atas pertimbangan DPR.

Dengan demikian apabila tindak pidana korupsi hanya diukur hanya dalam 4 kriteria diatas tidaklah sinkron, karena kasus korupsi bisa terjadi bukan hanya kebetulan namun terdapat beberapa unsur yang saling berkorelasi seperti kinerja, karakter dan kepribadian, kondisi keuangan, hingga budaya hukumnya. Beberapa hal tersebut merupakan unsur-unsur yang tak dapat diukur hanya dengan melalui laporan keuangan saja.

Laporan yang telah dikeluarkan oleh BPK sebagai sebuah opini terhadap lembaga negara atau daerah yang diauditnya telah banyak kali dipublish kepada khalayak umum. Dalam era pemerintahan yang syarat akan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, banyak opini BPK yang meningkatkan atau bahkan mencoreng citra lembaga negara atau daerah.

Opini BPK yang dapat di-publish meliputi (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Dengan begini, banyak para pejabat Negara maupun daerah yang berlomba agar menyandang gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai status tertinggi di bidang pengelolaan keuangan.

Apabila sebuah pejabat Negara atau daerah berkompetisi menyandang gelar wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai status yang dicari dan diidam-idamkan, maka tak heran lambat laun opini ini akan semakin transaksional. Terbukti dengan adanya pihak pemeriksa (auditor BPK) Ali Sadli yang terjerat kasus dugaan penerimaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016. Melihat kasus tersebut, opini sudah tak lagi bermakna karena birokrat berlomba untuk mendapatkannya walaupun dengan cara yang tak halal.

Melihat permasalahan diatas, banyak dari kita kerap kali mengelus dada. Pasalnya berbagai cara mulai dari kampanye anti korupsi hingga audit keuangan lembaga Negara dan daerah telah banyak kali dilakukan. Kunci utama dalam mewujudkan lembaga yang bersih dari korupsi adalah kesadaran bersama. Berangkat dari inilah, Indonesia akan makmur sejahtera karena mampu mengelola keuangan dengan progresif untuk kepentingan umat bangsa dan Negara.

 

Referensi

Beritasatu.com, Selasa, 22 November 2011, Auditor BPK : Ada Empat Faktor Penyebab Korupsi¸ diakses pada tanggal http://www.beritasatu.com/hukum/18320-auditor-bpk-ada-empat-faktor-penyebab-korupsi.htm

Detik.com, Selasa, 7 Juli 2015, Ini Mungkin Bukti Ahok, Predikat WTP dari BPK Tak Jamin Bebas Korupsi, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 14.40 WIB dari https://news.detik.com/berita/2962959/ini-mungkin-bukti-ahok-predikat-wtp-dari-bpk-tak-jamin-bebas-korupsi

Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Penjelasan pasal 16 ayat 1 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Riau.go.id, 15 Juni 2016, Pemprov Riau Kembali Mendapat WTP, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 pukul 14.45 WIB dari http://humas.riau.go.id/berita/2016/06/pemprov-riau-kembali-mendapat-wtp.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

TENTANG PENULIS

Willy Innocenti adalah aktivis Bidang Hukum dan HAM.

BACA JUGA

About Author

Willy Innocenti

Willy Innocenti adalah aktivis Bidang Hukum dan HAM.


Related Posts

Write a response to this post