Studi Perbandingan Administrasi Negara Antara Jerman dan Indonesia

Pemerintah Bukanlah Negara_Reza MH_Berpijar
Pemerintah Bukanlah Negara-Reza Hikam-Berpijar

Judul Buku Pemerintah Bukanlah Negara

Penulis Pipit R. Kartawidjaja

Penerbit Henk Publishing

Tahun Terbit 2006

Tebal Buku xxxvi+364 halaman

Jenis Buku Buku Populer


Semua orang pastinya pernah membuat kartu identitas, di negara manapun pasti terdapat kartu identitas untuk warga negaranya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi siapa saja yang menjadi warga negaranya. Untuk membedakan antara warga negara dari suatu negara dengan negara lainnya. Kartu identitas tersebut merupakan hak yang harus diperoleh setiap penduduk di suatu negara dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut.

Tetapi, melalui apakah negara memberikan kartu identitas? Jika melihat di Indonesia, pemerintah lah yang memberikan kartu identitas. Tidak ada pembeda antara negara dan pemerintah di Indonesia. Menurut Pak Pipit, hal tersebut sejatinya tidak benar, harusnya ada pembeda antara negara dan pemerintah, seperti apakah yang dimaksudkan oleh beliau? Simak resensi berikut.

Pemerintah bukan negara. Judul buku ini cukup membingungkan bagi khalayak umum di Indonesia, karena bagi mereka, keduanya ialah sama. Yang perlu diketahui pertama-tama bahwa buku ini adalah sebuah studi komparasi administrasi negara antara Jerman dan Indonesia. Ada jurang pembeda antara instansi negara dan instansi pemerintah, begitu pula antara abdi negara dan abdi pemerintah di Jerman.

Perbedaan ini tercantum kepada peraturan perundangan yang ada, di Jerman namanya adalah Verwaltungsverfahrengesetz atau UU Prosedur Administrasi Negara, sedangkan di Indonesia ialah UU no. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di Jerman, penanganan administrasi dilakukan oleh instansi negara, sedangkan di Indonesia, pemerintah lah yang melakukan hal tersebut. Tapi apa sebenarnya yang membedakan pemerintah dan negara?

Negara merupakan sesuatu yang sifatnya ideal jika mengacu pada John Dewey, sedangkan pemerintah adalah salah satu bagian yang ada didalamnya. Pemerintah adalah rezim yang kerap berganti setiap pemilihan kepala pemerintahan (entah Presiden, Perdana Menteri atau Kanselir).

Di beberapa negara ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Jerman semenjak reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur tanggal 3 Oktober 1990 ada jabatan kepala negara yakni Bundespräsidenten atau singkatnya, presiden, sedangkan jabatan kepala pemerintahan ialah kanselir yang diduduki Angela Merkel dari partai CDU sekarang. Di Indonesia, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu individu yakni Presiden yang saat ini diduduki oleh Joko Widodo dari PDIP.

Jalannya pengelolaan kebutuhan publik di Jerman dilakukan secara independen oleh instansi negara, sedangkan di Indonesia, kita terpaut dengan rezim yang ada (instansi pemerintah). Administrasi negara di Jerman dimaksudkan untuk memancing partisipasi publik, sedangkan administrasi pemerintahan yang ada di Indonesia justru pro-birokrasi dan bersifat pasif apabila berhadapan dengan publik.

Hal semacam ini berdampak kepada produk hukum yang terlalu banyak, sehingga di Indonesia, kita membutuhkan UU Administrasi Pemerintahan disertai pula dengan UU no. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang di Jerman, UU semacam itu tidak dikenal karena sudah menjadi satu di dalam UU Administrasi Negara.

Pak Pipit menitikberatkan pula pada perbedaan antara instansi negara dan instansi pemerintah. Ada perbedaan di Jerman antara instansi pemerintah dengan instansi negara yang sifatnya otonom, namun di Indonesia hanya mengenal instansi pemerintah dan aparat pemerintah. Apa hasilnya?

Maka dampaknya adalah segala instansi di Indonesia harus menurut kepada pemerintah (kepada presiden selaku kepala pemerintahan). Akan tetapi ada permasalahan lain yang dihadapi saat mendukung adanya pembeda antara instansi pemerintah dan intansi negara, bahwa desentralisasi yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya terjadi, ada kegagalan proses konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru.

Dengan adanya pembeda antara instansi pemerintahan dan instansi negara di Jerman, maka abdi negara tidak selalu tunduk kepada perintah dari pemerintah, ada mekanisme remonstrasi disana. Dan administrasi negara tidak hanya dimaknai bekerja di eksekutif saja, namun dua bagian lainnya: legislatif dan yudikatif. Maka sangat cocok saat pekerjaan abdi negara disebut dengan tugas kenegaraan.

Beliau menjelaskan dengan contoh yang komprehensif mengenai permasalahan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang dimana bantuan iuran kepada fakir miskin dibayar oleh pemerintah. Jika kalimat yang tertera semacam itu, maka pemerintah yang berkuasa yang akan memberikan iuran tersebut dan akan digunakan untuk tujuan politis saat pemilu saja.

Pak Pipit menjelaskan permasalahan ini melalui contoh pergeseran pemerintahan dari pertama kali UU ini dibuat (era Megawati Soekarnoputri) ke Susilo Bambang Yudhoyono dimana kebijakan mengenai keuangan untuk fakir miskin hanya muncul saat dekat pemilu saja. Adapun pembahasan lainnya mengenai pegawai negeri sipil.

Di kedua negara, pegawai negeri dituntut untuk netral, namun perbedaannya terletak kepada kesetiaan mereka, dimana di Jerman, mereka dituntut untuk membela prinsip dasar dalam UUD Jerman (Grundgesetz), sedangkan Indonesia, pegawai negeri juga dituntut untuk loyal terhadap pemerintah. Saat pemerintah ini tadi berasal dari sebuah partai maka secara tidak langsung mereka juga loyal terhadap partai yang menang dan berada pada kursi kekuasaan tertinggi (presiden).

Salah satu instansi negara di Indonesia yang masih murni mengabdi kepada negara dan sama dengan Jerman adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dalam sumpahnya, berjanji untuk loyal terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanpa pemerintah. Penjelasan mengenai abdi negara dan abdi pemerintah pada ranah kepegawaian ini adalah salah satu titik tekan dalam buku ini.

Seasyik apapun kita membaca buku ini, tetap tidak luput dari kritik. Kritik pertama adalah buku ini sebenarnya catatan harian (bagi orang yang sangat akademis, akan menolak menggunakan buku ini sebagai rujukan), kedua, perbandingan yang dilakukan si penulis sebenarnya tidak sesuai karena membandingkan negara integralistik (Indonesia) dengan negara federal (Jerman).

Posisi semi-sentralistis yang dilakukan di Indonesia karena bentuk geografis yang kepulauan, maka pemerintah dan administrasi negara disatukan untuk menjaga “persatuan”, sedangkan Jerman bukanlah negara kepulauan. Munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak terlepas dari sejarahnya, dimana Mosi Integral Natsir ialah usaha untuk membendung Belanda dalam memecah Indonesia kedalam bentuk negara federal yang dapat dijadikan boneka.

NKRI adalah taktik Natsir untuk menandingi dan menggagalkan Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) yang dibuat oleh Belanda beserta kroninya. Analisis historis bentuk penyatuan antara negara dan pemerintah merupakan dasar kenapa administrasi negara dan pemerintah menjadi satu di Indonesia. Meskipun kritik terhadap buku ini cukup mendasar, karena memang penting juga untuk melihat akar sejarah dan bentuk negara untuk melakukan studi komparasi administrasi negara yang seharusnya melakukan perbandingan produk hukum pelayanan publik atau organisasi publik antar negara.

Namun ada beberapa poin penting yang bisa dipetik dalam buku ini, terutama efisiensi produk hukum, lalu pelayanan publik, masalah netralitas dan usaha untuk memperbaiki administrasi di Indonesia. Buku ini adalah salah satu contoh bagaimana perkuliahan Perbandingan Administrasi Negara seharusnya dilakukan. Satu lagi pentingnya membaca buku ini ialah membangkitkan nalar kritis mahasiswa Administrasi Negara untuk melakukan kritik terhadap buku rujukan semacam karya Bung Pipit Rochijat Kartamihardja.*

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post