Jokowi dan Machiavellianisme: Perilaku Politik Sebagai Manifestasi Konsep Being Fox to Spot the Snares and Being Lion to Overwhelm the Wolves

Pandangan mengenai politik dan kekuatan atau power yang dimiliki oleh perspektif machiavellianisme memiliki implikasi yang substansial pada pandangan kaum machiavellian terhadap perilaku yang wajib dimiliki oleh para aktor politik dalam kehidupan mereka.

Jokowi dan Machiavellianisme_Nicolaus Widjanarko_Berpijar
Jokowi dan Machiavellianisme_Nicolaus Widjanarko_Berpijar
Machiavelli dan Jokowi (Ilustrasi: Berpijar)
Pandangan mengenai politik dan kekuatan atau power yang dimiliki oleh perspektif machiavellianisme memiliki implikasi yang substansial pada pandangan kaum machiavellian terhadap perilaku yang wajib dimiliki oleh para aktor politik dalam kehidupan mereka.

Ilmu Politik merupakan ilmu yang bersifat komprehensif karena ilmu Politik memiliki beragam perspektif yang dapat digunakan oleh para penstudi Politik untuk memberikan pemaparan mengenai beragam fenomena politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan salah satu perspektif yang terdapat dalam Ilmu Politik adalah machiavellianisme, perspektif mengenai etika sosial dan politik yang dicanangkan oleh Niccolo Machiavelli.

Terdapat beberapa machiavellianisme yang dapat ditengarai dari beberapa pemikiran para ahli pengguna machiavellianisme dalam upaya untuk memberikan pemaparan mengenai fenomena politik, yaitu (1) manusia merupakan aktor sosial yang selalu memiliki sifat atau intrik buruk dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan politik sehingga manusia cenderung terlibat dalam konflik dengan manusia lain dalam kehidupan yang mereka miliki (Barry, 2011).

Pernyataan tersebut didasarkan pada pemikiran Niccolo Machiavelli yang beranggapan bahwa manusia akan selalu menunjukkan sifat buruk yang mereka miliki ketika mereka memiliki kesempatan untuk memenuhi kepentingan yang mereka miliki (Roeckelein, 2006); (2) kelangsungan hidup merupakan hal yang selalu dijunjung tinggi oleh setiap manusia dan tidak terdapat manusia yang dapat dipercaya karena manusia selalu memiliki intrik buruk dalam setiap interaksi yang terjadi antar manusia (Barry, 2011);

Serta, (3) interaksi antar manusia merupakan hubungan yang konfliktual dan akan selalu berubah seiring dengan perubahan waktu sehingga situasi dapat berganti secara insidental sehingga kepastian terhadap kelangsungan hidup manusia harus bergantung pada usaha secara pribadi karena tidak terdapat manusia yang berinisasi untuk memenuhi kepentingan bersama secara natural (Arienzo, 2016).

Machiavellianisme juga memiliki pandangan mengenai politik dan kekuatan atau power yang dapat ditengarai melalui beberapa konsep. Pertama, korelasi yang terdapat antara moral dan politik, Niccolo Machiavelli (Roeckelein, 2006) beranggapan bahwa politik dan moral merupakan dua hal yang tidak memiliki korelasi dalam bentuk apapun.

Karena politik berkaitan dengan beragam hal yang wajib dilakukan oleh aktor politik dalam mempertahankan kelangsungan hidup yang dimiliki oleh dirinya atau bahkan negara sedangkan moral merupakan hal yang memberikan pemaparan bagaimana suatu hal seharusnya dilakukan sehingga moral merupakan hal yang dapat memberikan hambatan besar bagi para aktor politik dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan politik;

Kedua, pandangan mengenai power, suatu instrumen politik yang digunakan oleh para aktor politik untuk memperoleh nilai dan memenuhi kepentingan para aktor tersebut selama pelaksanaan kegiatan politik berlangsung – Niccolo Machiavelli menyatakan bahwa setiap aktor politik memiliki kewajiban untuk memiliki pandangan yang bersifat realistis terhadap apa yang dikenal dengan sebutan power karena penggunaan power dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat (Arienzo, 2016).

Ketiga, pandangan mengenai etika sosial dan politik, politik merupakan hal yang selalu berkaitan dengan etika para aktor politik karena terdapat beragam hal yang mempengaruhi perilaku para aktor politik dan etika berperan sebagai konsep mengenai apa yang wajib dilakukan oleh para aktor politik dalam merespon beragam fenomena politik yang terjadi dalam kehidupan yang mereka miliki (Bereczkei, 2017).

Pandangan mengenai politik dan kekuatan atau power yang dimiliki oleh perspektif machiavellianisme memiliki implikasi yang substansial pada pandangan kaum machiavellian terhadap perilaku yang wajib dimiliki oleh para aktor politik dalam kehidupan mereka, yaitu (1) seluruh aktor politik wajib melakukan beragam kegiatan yang dapat memastikan kelangsungan kehidupan atau statusnya sebagai aktor politik yang berpengaruh selama penyelenggaraan politik berlangsung (Bereczkei, 2017).

Salah satu contoh konkret yang dapat menjadi bukti dari pernyataan tersebut adalah upaya Joko Widodo yang mengangkat Ma’ruf Amin sebagai pasangan calon wakil presiden untuk memastikan kelangsungan pengaruh politiknya yang kerap dihadapkan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan oleh masyarakat yang kontra terhadap dirinya; (2) memperkecil persaingan dan membuat peluang untuk sukses menjadi lebih besar, setiap aktor politik yang bersaing untuk memperebutkan power atau kekuasaan wajib melakukan berbagai hal yang mampu mengurangi keketatan dalam persaingan perebutan power dan memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh kesuksesan (Roeckelein, 2006)

Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan presidential threshold yang dicetuskan oleh Joko Widodo untuk memperkecil persaingan dalam pemilu pada tahun 2019 karena hanya terdapat satu lawan yang memenuhi syarat dari presidential threshold untuk mencalonkan diri menjadi presiden; (3) memiliki keharusan untuk menghindari fitnah dan kebencian, hal ini berkaitan dengan ketidakpuasan rakyat terhadap perilaku yang dimiliki oleh aktor politik yang direfleksikan melalui kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku, oleh karena itu setiap aktor politik harus memilih perwakilan atau deputy untuk mengerjakan beragam hal yang berat dan mengambil credit atas apa yang diselesaikan oleh deputy tersebut bagi dirinya sendiri (Barry, 2011)

Hal tersebut berkaitan dengan perilaku Joko Widodo yang melakukan reshuffle terhadap para menteri yang terdapat dalam kabinet yang disusun olehnya karena deputy yang dipilih harus mampu menyelesaikan tugas-tugas negara yang dicanangkan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dicanangkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama kampanye sebelum pemilihan presiden tahun 2014 berlangsung.

Terakhir, setiap aktor politik harus cerdik dalam melakukan beragam hal, setiap aktor politik tidak boleh dinyatakan bersalah karena tindakannya dinyatakan sebagai hal yang melanggar hukum yang berlaku sehingga aktor politik harus mencanangkan hukum-hukum yang dapat mendukung perilaku atau kebijakan yang dibuatnya (Arienzo, 2016) – hal tersebut berkaitan dengan perilaku Joko Widodo yang tidak pernah bisa dinyatakan melanggar atau menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia karena Joko Widodo selalu mencanangkan beragam hukum yang dapat mendukung kebijakannya seperti pencetusan Peraturan Menteri mengenai pembubaran organisasi massal.

Rujukan

Arienzo, Alessandro. 2016. Machiavellian Encounters in Tudor and Stuart England: Literary and Political Influences from the Reformation to the Restoration. Routledge.

Barry, Christopher T. 2011. Narcissism and Machiavellianism in Youth: Implications for the Development of Adaptive and Maladaptive Behavior. American Psychological Association.

Bereczkei, Tamas. 2017. Machiavellianism: The Psychology of Manipulation. Routledge.

Roeckelein, J. E. 2006. Elsevier’s Dictionary of Psychological Theories. Elsevier.

BACA JUGA

Write a response to this post