Kepentingan Ekonomi dan Proses Terbentuknya Negara

Pembentukan Negara_Dian Dwi Jayanto_Berpijar
Pembentukan Negara_Dian Dwi Jayanto_Berpijar
Tidak heran kemudian, sebagian ilmuwan sosial menyatakan bahwa negara hanya dianggap sebagai arena dan “penjaga malam” dari proses pertarungan kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembentukan suatu negara-bangsa terikat dengan kebutuhan adanya faktor penopang pembentuk identitas bersama. Salah satu faktor penting yang mendorong proses terbentuknya identitas bersama tersebut adalah perkembangan ekonomi (Surbakti, 1999:47).

Alasannya, merujuk pada fakta empiris di Eropa Barat dan Timur, laju industrialisasi menjadikan manusia semakin terdiferensiasi dan terspesialisasi. Adanya pembagian kerja tersebut menjadikan manusia semakin bergantung pada yang lain.

Semakin intens kebutuhan manusia dengan manusia lain, maka semakin meningkat pula solidaritas antar masyarakat. (Sebagai tambahan, di sisi lain, sumber daya ekonomi tersebut diperebutkan juga dengan mekanisme-mekanisme yang malah membuat ketegangan di antara masyarakat)

Pemenuhan kebutuhan ekonomi sesama manusia menjadi landasan untuk menyepakati konsensus. Konsensus tersebut mendorong terwujudnya sebuah institusi untuk mengatur kepentingan bersama. Institusi tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai negara, diyakini sebagai hasil kesepakatan aturan main yang sepenuhnya merupakan konsensus atas dasar kepentingan ekonomi.

Tidak heran kemudian, sebagian ilmuwan sosial menyatakan bahwa negara hanya dianggap sebagai arena dan “penjaga malam” dari proses pertarungan kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi masyarakat. Paling jauh, negara hanya dianggap wasit pertandingan antar warga negara untuk memperoleh kebutuhan ekonomi.

Sebagian ilmuwan sosial berpandangan lebih ekstrim lagi, seperti halnya pandangan klasik ala Marxis tentang negara. Berawal dari pemahaman bahwa sejarah manusia adalah sejarah pertarungan kelas, mereka beranggapan bahwa negara hanyalah instrumen (instrumental state) untuk melanggengkan ketimpangan sosial. Gamblangnya, negara dianggap hanyalah produk yang dihasilkan dari kaum pemilik modal (borjuis) untuk mempertahankan kepentingannya.

Tulisan singkat ini akan mencoba me-review secara sambil lalu tentang perkembangan negara modern yang tidak lebih dari pendekatan kepentingan ekonomi. Saya merangkai dalam kerangka tuntutan kepentingan manusia yang menjadikan negara kemudian hadir.

Sebelum sampai pada pembahasan tersebut, ada baiknya saya membahas terlebih dahulu letak urgensi untuk mempelajari negara dan hubungan negara dan masyarakat.

Mengapa Perlu Mempelajari Negara?            

Pemikiran tentang negara sering kali dikaitkan dengan pemegang otoritas tertinggi dan dominasi kekuasaan di dalam sebuah bangsa. Dominasi kedaulatan negara hingga tataran dianggap sah untuk melakukan paksaan fisik terhadap warga negara, meminjam ungkapan Max Weber, menjadikan negara menjadi sosok yang menakutkan. Di sisi lain, negara dianggap sesuatu yang tidak bisa terpisahkan untuk melindungi warga negara dari berbagai bahaya dan ancaman.       

Salah satu topik sentral dalam diskursus mata kuliah sosiologi politik adalah kekuasaan yang hidup di masyarakat. Wujud kekuasaan terbesar yang ada di masyarakat adalah negara. Dus, jika dikaitkan dengan pertanyaan mengapa sosiologi politik mempelajari negara? Karena negara adalah objek analisis kekuasaan terbesar.

Lantas, apa hubungannya negara dengan masyarakat sehingga perlu didiskusikan? Selain pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan sosial yang kadang terkesan seram, negara juga merupakan subjek yang memiliki tanggung jawab dasar bagi masyarakat, kesejahteraan dan keamanan bagi warga negara.

Hal yang menarik kemudian adalah perbincangan umum yang mengatakan negara telah kehilangan kedaulatan dan kekuasaan mutlaknya. Hal ini berawal dari kuatnya arus globalisasi maupun kekuatan-kekuatan politik supranasional.

Karena, implementasi dari kekuasaan sebuah negara diimplementasikan dalam sebuah keputusan-keputusan yang menjadi ciri dari negara modern. Jika keputusan-keputusan formal negara tersebut tidak independen atau dipaksa oleh korporasi, maka bisa dipastikan kedaulatan atau kekuasaan sebuah negara telah benar-benar tereduksi. Bagaimanapun juga negara akan tetap menarik untuk dikaji.  

Kepentingan Ekonomi dan Kemunculan Negara Modern

Dalam buku “State, Democracy and Globalization”, Kendall dan King (2004) menyatakan, negara modern sebagai model tatanan negara yang meliputi seperangkat aturan kompleks dan formal yang berlandaskan tatanan institusi dan pejabat negara.

Lebih lanjut King dan Kendall menjelaskan, sebagai “pembeda dengan model negara sebelumnya, negara modern mencakup wilayah yurisdiksi yang mencakup komunitas masyarakat politik yang lebih besar dibanding bentuk lokalitas maupun bentuk dinasti kekuasaan sebagaimana sebelumnya” (King dan Kendall, 2004:21-22).

Pada masa lampau, kekuasaan seorang raja di Eropa Barat harus berhadapan dengan kekuasaan otonom para bangsawan. Penataan hubungan raja untuk pengakuan kekuasaan dan kewenangan bangsawan diwujudkan dengan menerbitkan sebuah obligasi (peraturan resmi raja untuk memberikan hak khusus atas bangsawan) yang akhirnya melahirkan paham feodal.

Selain berhadapan dengan para bangsawan, kekuasaan seorang raja juga harus berbenturan dengan otoritas Gereja Katolik yang di abad pertengahan sangat memiliki pengaruh besar. Pola hubungan antara gereja dalam usaha otorisasi kewenangannya sebagai bentuk legitimasinya terhadap raja juga harus tertulis melalui pengumuman resmi gereja Katolik.

Selanjutnya, sebanding lurus dengan terminologi modernisasi yang dimulai pada tahun 1450an, negara mengalami perubahan struktur secara drastis yang kemudian disebut sebagai “Modern Nation State”.

Masa-masa tersebut sering disebut sebagai periode “proto-globalisasi”. Sumber negara modern bermula dari perluasan aktivitas ekonomi yang harus terhalang oleh batasan legal dan administratif sebuah negara monarki terpusat. Akhirnya, desakan ekspansi ekonomi mendorong terciptanya perluasan sistem peraturan yang disediakan oleh penguasa teritorial (King dan Kendall, 2004:24).

Runtutannya kurang lebih begini: pada awalnya, negara yang berbasis imperium atau kohesivitas terpusat sangat membatasi aktivitas masyarakat politik dalam kerangka teritorial. Seturut dengan berlangsungnya proses industrialisasi ataupun perdagangan lintas teritori, kakunya negara kerajaan dan sebagainya dianggap sebagai hambatan perkembangan ekonomi.

Sehingga, dorongan masyarakat terutama penggiat ekonomi lintas batas merasa perlu untuk memodifikasi bekerjanya negara sehingga lebih lentur dan terarah mendukung perkembangan ekonomi. Terciptalah semacam tata kelola baru sebuah negara untuk merespon dan mengakomodir kepentingan ekonomi lintas negara.

Tata kelola baru dengan basis institusionalisasi kenegaraan kemudian disebut sebagai negara bangsa modern atau modern nation state.

Merujuk pendapat Poggi yang dikutip King dan Kendall, kemunculan negara dan dekatnya hubungan tersebut dengan proses modernisasi dan ekspansi ekonomi, terdapat paling tidak terdapat tiga kata kunci yang mencoba menjelaskan sumber kehadiran sebuah negara. Yaitu, top-down, Militer, dan Instrumen Ekonomi (King dan Kendall, 2004:24).

Secara singkat dijelaskan bahwa proses top-down merupakan upaya pembangunan kapasitas manajerial dengan batas teritorial lebih luas dengan otoritas institusi yang dibangun atas dasar profesionalitas, dan pengembangan pelayanan warga negara, dengan dalih otoritas dan manfaat administrasi nasional.

Kaum aristokrat yang berada di pusat membujuk masyarakat lokal untuk bersama-sama membangun aturan secara memadai untuk menampung kepentingan negara secara luas.

Sedangkan proses militer mengandaikan kebutuhan militer untuk mempengaruhi struktur negara secara lebih general, meliputi pengembangan institusi untuk dapat menarik pajak secara efektif dan efisien.

Terakhir adalah proses ekonomi. Telah disinggung di pengantar tulisan, sebuah penjelasan yang mengemukakan bahwa perkembangan negara modern erat kaitannya dengan instrumen kunci pemeliharaan status quo demi kepentingan pemilik produksi.

Formasi negara modern dengan “konsolidasi legal yurisdiksi” pada dasarnya hanya hanya alat borjuis yang berlindung dibalik jubah rasionalitas. Negara hanyalah suprastruktur yang dikendalikan oleh basis struktur berupa kekuatan ekonomi.

Ringkasnya, negara modern sebenarnya hanyalah bentukan kaum pemilik modal untuk melanggengkan kepentingannya.       

Refleksi

Jika kita sepakati proses terbentuknya negara modern mulai dari konstitusi Inggris, dimana dia adalah negara kapitalis pertama, hingga pada teori-teori kemunculan negara, khususnya paham Marxian, maka ada titik temu yang terkesan wajar kalau hari ini negara tereduksi peranannya oleh keberadaan supermarket.

Sebenarnya, fenomena melemahnya peran negara bukanlah suatu hal yang mengagetkan mengingat sumbu awal terbentuknya negara. Kapitalisasi dan liberasasi terutama dalam menyokong kepentingan ekonomi menjadi pemicu utama terbentuknya negara-negara modern. Hal ini akan saya bahas dalam kesempatan yang lain.

King, Roger, dan Kendall,  Gavin. 2004. State,  Democrazy and globalization. New York: Palgrave Macmillan.

Surbakti, Ramlan. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pimpinan Umum Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

About Author

Dian Dwi Jayanto

Dian Dwi Jayanto adalah Komisaris Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga. Kini menempuh studi S-2 Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.


Related Posts

Write a response to this post