M Dawam Rahardjo - Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme
Gambar: Dok. Pribadi

Spesifikasi Buku

Judul Buku

Nasionalisme, Sosialisme dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo

Penulis

M. Dawam Rahardjo

Penerbit

LP3ES

Tebal Buku

lviii + 246 halaman

Tahun Terbit

2017

Jenis Buku

Biografi politik

Ulasan ini mungkin agak terlambat karena almarhum Dawam Rahardjo telah berpulang pada 30 Mei 2018 lalu. Dari sederet akademisi pada lingkup ekonomi-politik dan studi pembangunan, Pak Dawam adalah seorang pengajar dan pemikir yang progresif. Karya-karyanya tidak lepas dari pemikiran kiri yang membentuk pribadinya, tidak jarang tulisannya bahkan bercorak marxis atau sosialis. Ia pernah memimpin salah satu jurnal ilmiah yang keren yakni Prisma dan juga mantan direktur LP3ES.

Karyanya yang satu ini bisa dibilang yang mutakhir dan monumental karena belum ada biografi sekaligus buku teori yang sepadat buku ini. Pada awalnya kita akan mengira bahwa buku ini hanyalah biografi politik pada umumnya seperti “Soekarno” yang ditulis oleh J.D. Legge atau “Biografi Politik Mohammad Hatta” oleh Deliar Noer. Namun ada sesuatu yang benar-benar membedakan buku ini dengan sejenisnya, yakni membedah perekonomian dunia dan Indonesia melalui kehidupan Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Keuangan Indonesia ke-8 yang juga seorang pengajar di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Bagi mereka yang mendalami ekonomi pembangunan, pasti tidak asing dengan buku Soemitro Djojohadikusumo yang berjudul Ekonomi Pembangunan. Buku tersebut merupakan pegangan dan pembuka yang sangat menarik bagi mahasiswa baru, bahasanya enak dibaca dan mudah dimengerti. Tidak salah bila dijadikan buku babon di berbagai universitas di Indonesia. Soemitro dengan pemikiran dan tulisannya telah membentuk Indonesia yang terlalu politis menjadi negara yang berusaha mengejar ketertinggalan ekonominya.

Diawali dengan kisah perjalanan pemikiran Soemitro semenjak kuliah di Rotterdam, Belanda. Soemitro merupakan pemikir ekonomi yang disetarakan dengan Mohammad Hatta dan Sjafruddin Prawiranegara di saat kemerdekaan. Beliau lah yang membawa ekonomi pembangunan ke dalam sekolah tinggi dan universitas di Indonesia. Ia memperkenalkan banyak pemikir yang pada saat itu hanya segelintir yang pernah mendengarnya.

Fokus dari buku ini adalah mengulas perekonomian Indonesia selama Soemitro hidup dan corak pemikiran beliau didalamnya. Dimulai dari pembahasan 1950an dimana Indonesia sebenarnya mulai berfokus kepada perekonomiannya. Sebelum era 1950an, ekonomi Indonesia belum bisa diulas secara mendalam karena periode tersebut adalah era pertahanan nasional terhadap gempuran penjajah. Semenjak diakui kedaulatannya, mulailah Indonesia berpikir mengenai keadaan ekonominya.

Dawam menjelaskan bahwa di satu sisi, Soemitro merupakan orang yang sangat nasionalis dan mendukung nasionalisasi, namun disisi lain, beliau menginginkan terjadinya modernisasi di Indonesia, yang pada era itu, terjadi di negara-negara barat yang notabene kapitalistik. Pandangan semacam inilah yang dianggap sebagai pemikiran ekonomi pragmatis, bisa dibilang Soemitro dalam perekonomian Indonesia, mengharapkan kebijakan yang realistis namun tidak oportunis.

Beliau (Dawam) mengklasifikasikan para pemikir di Indonesia menjadi dua: mereka yang menganggap “Revolusi Belum Selesai” yakni Soekarno dan para kroninya, dan para pemikir ekonomi yang pragmatis yang berisi Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Dimana Soemitro? Beliau adalah anggota PSI yang digolongkan sebagai kelompok Sosialis Kanan oleh Soekarno pada saat itu. Ia menganggap bahwa Indonesia sudah harus memikirkan perekonomiannya dan menganggap bahwa revolusi sudah usai.

Pada dekade 50-60an, perkembangan ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi masihlah terbatas pada jurnal-jurnal yang bisa diakses oleh kalangan tertentu. Dalam salah satu penjelasannya, Dawam menjelaskan bahwa dunia dibagi menjadi tiga: Dunia Pertama yakni negara negara modern kapitalistik seperti Inggris dan Amerika Serikat, Dunia Kedua merupakan Uni Soviet yang bergulat dengan pembangunannya dan Dunia Ketiga sebagai negara-negara terbelakang ekonominya seperti Indonesia.

Pada era 50-an lah modernisasi yang erat dengan pembangunan mulai naik daun. Di Barat, nasionalisme merupakan tujuan menuju modernisasi yang ditandai dengan konsumsi massa menurut W.W. Rostow, sedangkan di negara-negara berkembang yang baru saja merdeka, modernisasi merupakan jalan menuju nasionalisme. Hal ini terjadi karena keinginan negara berkembang untuk terlepas dari ketergantungan terhadap negara penjajahnya seperti Indonesia. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia tidak menolak segala macam bentuk bantuan dana oleh negara asing, terutama kelompok Nekolim (Neokolonialisme-Kolonialisme-Imperialisme).

Soemitro, Hatta maupun Sjafruddin sangatlah peduli dengan perekonomian Indonesia dikala Soekarno memimpin, namun kepedulian tersebut sia-sia karena euforia Soekarno dengan politik dan ideologi sehingga melahirkan jargon politik sebagai panglima. Adapun Ekonomi Berdiri Diatas Kaki Sendiri (Berdikari) yang tidak memiliki landasan teoritis yang kuat. Model kepemimpinan semacam inilah yang membuat pembangunan ekonomi mampet saat itu.

Hatta, Masyumi bersama PSI berusaha mengutamakan rasionalitas ekonomi untuk membangun perekonomian Indonesia, namun berlawanan dengan sang pemimpin, Soekarno yang lebih suka menggunakan jargon untuk pembangunan politik. Menurut kelompok Soekarnois ini, pembangunan ekonomi perlu dilandasi revolusi sosial. Adapun Soekarno mencanangkan Ekonomi Terpimpin guna melaksanakan pembangunan ekonomi, yang justru tidak terlaksana akibat keinginan politik-ideologi lebih besar daripada perhitungan ekonomi.

Hasil dari kegagalan Soekarno adalah krisis ekonomi dan runtuhnya rezim Orde Lama dan kemunculan diktator baru yang lebih peduli terhadap pembangunan ekonomi. Dengan segera Soeharto mengumpulkan teknokrat seperti Soemitro Djojohadikusumo, Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Emil Salim, J.B. Soemarlin dan Dorodjatun Koentjoro-Jakti untuk membantunya membangun Kabinet Pembangunan. Mulai rezim inilah, developmentalism (ideologi pembangunan) mulai bercokol.

Pembanding terhadap pemikiran Soemitro bukanlah Soekarno yang sekedar bicara, namun sesama pemikir ekonomi, Mohammad Hatta. Bagi Hatta, ekonomi merupakan permasalahan penting setelah Indonesia berdaulat. Beliau sendiri merupakan mahasiswa yang mempelajari ekonomi di Universitas Erasmus, Rotterdam yang waktu itu bernama Handels Hogeschool. Perbandingan ini setara karena keduanya pernah belajar ekonomi di Belanda, bukan lulusan teknik seperti Soekarno.

Hatta beranggapan bahwa politik sebagai ilmu bertugas untuk menunjukkan tujuan normatif terhadap usaha-usaha ekonomi. Dawam sendiri menuliskan bahwa Hatta paham Marxisme dan terlibat dalam pergerakan sosialisme internasional di Eropa. Beliau memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan Soemitro, bahwasanya perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi merupakan tujuan selanjutnya setelah kemerdekaan. Maka dari itu, ia dan Soemitro tidak melihat masalah dalam kerjasama ekonomi dengan dunia Barat.

Soemitro dan Hatta digambarkan sebagai ekonom yang ahli dalam pembangunan ekonomi dan paham liku-liku dunia politik di Indonesia, sehingga mereka pantas mendapat julukan trained economist (ekonom yang terlatih), bahkan Soemitro bukan saja economist (ekonom) melainkan political-economist (ekonom politik) yang memiliki sisi praktis dan pragmatis dalam mencanangkan kebijakan ekonomi semasa menjadi pejabat.

Dawam pun memberikan periodisasi perkembangan ekonomi Indonesia: (1) 1945-1949 dimana tidak banyak pembangunan ekonomi yang terjadi, (2) 1950-1957 dimana pada 1950 ada pertarungan kubu Soekarnois dan Masyumi + PSI, jatuh bangun kabinet menjadi alasan yang cukup jelas kenapa periode ini, ekonomi masih belum begitu berkembang, (3) 1958-1965 dimana Ekonomi Terpimpin dilaksanakan oleh Soekarno dan terbukti gagal dengan inflasi Indonesia, dan (4) 1967-1998 yang menjadikan pembangunan ekonomi sebagai ujung tombaknya.

Rencana Urgensi Perkembangan Industri yang pernah dicanangkan Soemitro dilaksanakan kembali oleh Soeharto yang ingin membawa Indonesia masuk ke dalam industrialisasi. Semenjak Soeharto, habis sudah pemikiran ideologis dan dimulailah pembangunan ekonomi yang menuju kepada pertumbuhan ekonomi dengan harga kebebasan berpendapat dan hutang. Terlepas dari sisa yang banyak, tidak ada lagi inflasi 650% seperti akhir-akhir Orde Lama.

Pemikiran autarkis macam Soekarno memang berkembang pada era Orde Lama. Dawam menjelaskan bahwa autarkis adalah nasionalisme yang “lebih baik hidup miskin daripada menerima pinjaman dari luar negeri”. Pemikiran semacam ini tidak disukai Hatta yang menganggap bahwa Indonesia seharusnya berperan juga dalam perekonomian internasional. Sejatinya, Hatta secara implisit sangat mendukung adanya perdagangan bebas untuk menunjang daya beli masyarakat Indonesia.

Indonesia juga seharusnya tidak melupakan ekspor-impor antar negara. Hatta sangat mendukung impor untuk menunjang kemampuan ekspor masyarakat Indonesia kedepannya. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia seharusnya berfokus kepada memperkuat dan memperluas pasar dalam negeri melalui peninggalan daya beli masyarakat. Penekanan kepada ekonomi inilah yang gagal dipahami oleh Soekarno, sehingga Indonesia terkena krisis ekonomi saat transisi.

Untungnya, pembangunan sudah mulai dicanangkan semenjak Orde Baru (bukan berarti penulis mendukung Orde Baru), Indonesia mulai bangun dari inflasi dan menata baik suprastruktur maupun infrastruktur dengan biaya kebebasan. Akan tetapi, yang terpenting dari buku ini adalah bagaimana Almarhum Prof. Dawam melihat perekonomian Indonesia dari pemikiran ekonom dalam negeri selain kelompok Mafia Berkeley yang sempat naik daun pada era Soeharto. Buku ini akan menjadi rujukan yang tepat bagi mereka yang ingin mempelajari Ekonomi Pembangunan, Sistem Ekonomi di Indonesia dan Ekonomi Politik.

"Pembanding terhadap pemikiran Soemitro bukanlah Soekarno yang sekedar bicara, namun sesama pemikir ekonomi, Mohammad Hatta."

TENTANG PENULIS

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Tags: , , , , , , ,

Bagaimana menurut pembaca?