Relasi Antara Kebijakan Publik dan Informasi

How Information Matters

Judul Buku How Information Matters: Networks and Public Policy

Penulis Kathleen Hale

Penerbit Georgetown University Press

Tahun Terbit 2011

Tebal Buku 230 halaman

Jenis Buku Buku Daras


Bicara mengenai administrasi publik, pastinya tidak terlepas pula dengan kebijakan publik. Dalam perkembangannya, kebijakan publik juga bergantung kepada perkembangan informasi. Informasi diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau data tertentu yang mencerminkan kepakaran seseorang yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan. Informasi yang digunakan oleh seseorang sangatlah berharga karena bermuatan sebuah nilai atau ideologi tertentu yang akan dituangkan dalam kebijakan terkait.

Jika berbicara mengenai administrasi publik, pasti ada Amerika Serikat didalamnya, sebagai negara yang terdepan dalam merumuskan pemikiran dan perkembangan administrasi publik. Didalam buku ini, AS menjadi sebuah contoh dalam pengembangan hubungan antar pemerintah (intergovernmental relations). Terlaksananya pekerjaan pemerintah tidak terlepas dari jejaring atau jaringan (networks), hal ini yang menjadi kelebihan dari pemerintah AS, dimana sistem negara bagiannya (regional) membuat AS saling terkoneksi antara satu dengan yang lain dan memiliki sebuah pemerintahan federal yang berskala nasional.

Adapun kebijakan yang berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat di kala 1960an-1970an membuat pemerintah negara bagian, pemerintah federal dan komunitas daerah untuk bekerja sama membentuk sebuah jejaring baru. Jejaring ini membentuk sebuah organisasi nirlaba untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan sosial dari pemerintah AS. Permasalahan utama yang harus dirumuskan oleh mereka adalah menentukan apa yang menjadi permasalahan publik.

Contoh yang diberikan penulis adalah kebijakan War on Poverty untuk mengentaskan kemiskinan di AS dan juga War on Drugs untuk membumihanguskan obat-obatan ilegal di jalanan AS. Kebijakan ini diambil atas dasar informasi yang didapat melalui aspirasi dan keresahan masyarakat di tingkat lokal/regional. Kebijakan semacam ini menarik perhatian dari sektor privat atau pun publik sehingga membentuk metode baru dalam pengumpulan dana untuk melaksanakan program, kegiatan atau aktivitas yang ada di dalam sebuah kebijakan publik di Amerika Serikat.

Gaya baru dari pendanaan ini mengikutsertakan unsur antar disiplin ilmu dan juga berbagai aktor dan konstituen dari berbagai lapisan. Karena banyak lapisan yang ikut serta dalam perumusan kebijakan, maka pengambilan keputusan untuk kebijakan sosial tidak lagi dilaksanakan oleh pemerintah federal, melainkan pemerintah negara bagian, karena mereka yang lebih paham medan di sekitar dan lebih mudah mengumpulkan informasi. Adanya kerjasama antar aktor kebijakan ini menjadi alat untuk melakukan desentralisasi dengan sendirinya.

Salah satu konsep yang digunakan dalam buku ini ialah jejaring manajemen publik yang diartikan sebagai entitas antar-pemerintah yang muncul akibat hubungan di antara organisasi formal. Dalam jejaring manajemen publik, ada empat fungsi didalamnya: jaringan informasi, jaringan pembangunan, jaringan kerja dan menjaring segala hal yang diluar jangkauan aktor kebijakan. Fungsi dari tiap jejaring manajemen publik diatas memiliki implikasi masing-masing terhadap kebijakan.

Apabila pemerintah federal akan melakukan kerjasama, maka bentuknya adalah jaringan tiga organisasi (third parties) yakni: pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan organisasi non-pemerintah (NGO). Kerjasama semacam ini harus memiliki satu hal utama yang sama: tujuan yang sama. Meskipun orang-orangnya memiliki motif yang berbeda-beda, tapi secara keorganisasian harus memiliki tujuan yang sama.

Salah satu tema utama dalam mempelajari jejaring/jaringan ini ialah kompleksitas kerja yang ada dan saling ketergantungan akan menjadi hambatan keberhasilan kebijakan publik, namun bisa diselesaikan dengan membagi kewenangan dan juga akuntabilitas diantara para aktor yang terlibat perumusan kebijakan publik. Semakin banyak aktor yang terlibat, maka semakin sedikit kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Hal semacam ini akan memunculkan governance without government (pemerintahan tanpa pemerintah).

Hubungan informasi antara aktor pemerintah dan nonpemerintah merupakan salah satu kunci pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Tidak jarang ada inovasi yang berhasil karena adanya jejaring antara negara dengan organisasi-organisasi profesional. Kemampuan pemerintah dalam mengambil kebijakan inovatif merupakan hasil dari interaksi para pejabat pemerintah dengan aktor-aktor di luar instansinya, entah dengan pejabat instansi lain, pekerja profesional atau kelompok lain yang bisa urun gagasan untuk inovasi kebijakan publik.

Kelompok yang bisa menolong secara penuh untuk inovasi kebijakan publik dan juga pelayanan publik adalah organisasi nirlaba. Kelompok ini pastinya tidak akan mengambil keuntungan berlebih yang nantinya dapat merugikan pemerintah yang bekerjasama dengannya. Belum lagi kelompok nirlaba ini memang dalam kesehariannya selalu bersentuhan dengan kebijakan pemerintah (kalau di Indonesia kita akan mengenalnya sebagai LSM).

Adapun organisasi nirlaba yang bekerjasama dengan pemerintah akan dibagi menjadi empat: Champions adalah organisasi yang mendukung sepenuhnya sebuah inovasi kebijakan dan mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Supporters kurang lebih sama dengan kelompok sebelumnya akan tetapi lebih memilih untuk tidak terlalu mendalam untuk membantu pemerintah dan masuk kedalam pengambilan keputusan apabila diminta, Challengers kurang lebih sama dengan kelompok pertama namun lebih menduduki posisi kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan yang terakhir Bystanders ialah kelompok yang sama sekali tidak mendukung maupun menolak kebijakan pemerintah.

Pemerintah akan menilai bahwa tiap jenis organisasi diatas memiliki derajat kebutuhannya masing-masing, dimana kelompok Challengers juga berguna seperti halnya kelompok Champions. Ada informasi-informasi yang mungkin tidak dimiliki satu kelompok, akan tetapi dimiliki kelompok lainnya. Informasi ini yang kedepannya akan membantu pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan baru berkenaan dengan suatu masalah. Maka dari itu, penting sekali apabila pemerintah membentuk jejaring antar mereka dengan organisasi nirlaba, entah untuk kerjasama, atau sekadar bertukar informasi.*

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post