Pemikiran Ekonomi Pembangunan ala Widjojo Nitisastro

Widjojo Nitisastro_Reza MH_Berpijar
The Indonesian Development Experience

Judul Buku The Indonesian Development Experience

Penulis Widjojo Nitisastro

Penerbit ISEAS Publishing

Tahun Terbit 2011

Tebal Buku 343 halaman

Peresensi Reza Maulana Hikam


Di kancah mancanegara, Indonesia lebih terkenal ekonomnya dibandingkan politisinya. IMF-WB akan lebih mengenal nama Ali Wardhana ketimbang politisi era Orde Baru. Diantara banyak ekonom Pak Harto, kita pasti pernah mendengar Mafia Berkeley. Sekelompok pemikir yang menjadi Think-Tank dari Pak Harto, dimana perkumpulan ini dipimpin (meskipun tidak secara struktural) oleh Prof. Widjojo Nitisastro. Pada awal orde baru, nama tersebut menggema dan setara dengan Prof. Soemitro Djojohadikusumo.

Buku ini merupakan kumpulan pidato dan esainya mengenai perkembangan pembangunan di Indonesia. Pembangunan, tidak hanya bicara mengenai transaksi atau uang, namun mengenai pertumbuhan penduduk pula. Jawa menjadi sangat padat karena lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Maka dari itu, Prof. Nitisastro merupakan salah satu yang menyarankan untuk menggalakkan program Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk membenahi demografi penduduk Indonesia.

Program semacam itu ditunjang oleh APBN Pemerintah Indonesia sekaligus dana bantuan internasional yang kian hari kian berkurang, maka dari itu, Prof. Nitisastro menekankan untuk evaluasi ulang mengenai program KB. Berkaitan dengan hal ini, akan tetapi lebih besar adalah hutang Indonesia yang kian menumpuk dari tahun 1985 ke 1987 yang meningkat pada kisaran 60%. Permasalahan hutang ini berimplikasi pada pembayaran hutang yang juga meningkat 64% kepada Amerika Serikat. Pelemahan mata uang Rupiah ini akibat dari Oil Glut pada tahun 1986, yakni menurunnya harga minyak (surplus minyak mentah). Padahal pemasukan Indonesia juga berasal dari sektor Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hampir seluruh ekonom sepakat bahwa Soeharto memang memfokuskan pemerintahannya kepada ekonomi. Pemerintahan tersebut bertujuan untuk melakukan stabilisasi dan rehabilitasi pasca inflasi besar era Soekarno. Beberapa kebijakan Soeharto yang disebutkan oleh penulis ialah: penurunan inflasi, pembenahan infrastruktur, penyediaan makanan dan meningkatkan ekspor, yang semuanya memiliki motif ekonomi.

Hasil yang diinginkan dari kebijakan-kebijakan ini adalah pertumbuhan, stabilitas dan keadilan. Menurut Prof. Nitisastro, kestabilan politik dan ekonomi adalah prasyarat dari pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan (ekonomi) yang pesat akan mengentaskan kemiskinan dan menghasilkan keadilan dan kesetaraan. Dari tujuan yang akhir ini maka kestabilan akan tetap terjaga secara berkelanjutan.

Beberapa kebijakan lain yang menunjang pemenuhan tujuan diatas ialah: anggaran yang berimbang, kurs mata uang yang bisa diubah, akun modal terbuka, tingkat perdagangan yang kompetitif, deregulasi untuk produksi dalam negeri, perdagangan internasional dan sektor finansial. Pembangunan dimaksimalkan pada wilayah pertanian dan pedesaan. Investasi akan diarahkan untuk mendanai infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan.

Adapun penulis menyebutkan delapan keadilan yang berusaha dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, yang sebenarnya masih relevan hingga sekarang: keadilan untuk memenuhi kebutuhan, keadilan dalam mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, keadilan dalam hal pemasukan, keadilan untuk lapangan pekerjaan, keadilan berbisnis, keadilan dalam berpartisipasi untuk pembangunan, keadilan menikmati proses pembangunan, dan keadilan hukum.

Almarhum Widjojo Nitisastro menekankan bahan pangan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negeri. Bagi beliau, percuma mengembangkan makanan yang tidak dimakan oleh penduduk Indonesia, karena yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan penduduknya, bukan ekspor. Beliau mencontohkan jagung yang jarang dikonsumsi masyarakat, maka dari itu jagung bukan komoditas utama, akan tetapi, hewan ternak seperti ayam memakan jagung, maka jagung tetap ditanam di Indonesia untuk menjadi bahan pangan hewan ternak.

Sedikit banyak corak perkembangan ekonomi era Pak Harto memang bermuara dari pemikiran Widjojo Nitisastro. Tidak hanya mengutamakan ekspor, apabila ada salah satu bahan yang diekspor, maka pendapatan (keuntungan) dari ekspor bahan tersebut tidak hanya dinikmati oleh eksportir namun juga produsen bahan itu. Pembagian setara ini merupakan tugas pemerintah dalam memenuhi Sila Kelima dalam Pancasila.

Buku ini memang diterbitkan dengan tujuan memperkenalkan program-program pembangunan yang dilaksanakan selama Orde Baru. Salah satunya adalah program perumahan yang diberi nama Perumnas. Program ini menggunakan bahan-bahan bangunan yang tersedia di dekat pelaksanaan proyek tersebut. Dilaksanakannya program ini bertujuan untuk membangun iklim kependudukan di Indonesia nyaman dan tidak kumuh.

Para pembaca juga tidak boleh lupa bahwa Widjojo Nitisastro merupakan salah satu peletak dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang masih diadopsi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Argumen penulis menggunakan waktu lima tahun adalah pelaksanaan pembangunan yang memang tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat (1-4 tahun). Widjojo memang memfokuskan Repelita untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi, apabila Repelita pertama berfokus kepada agrikultur, maka Repelita selanjutnya harus berganti pada sektor lainnya.

Dalam Repelita sendiri memiliki lingkup: rencana fisik, rencana keuangan dan rencana pembangunan. Tiap rencana ini memiliki rincian dalam hal sektor, waktu (pelaksanaan) dan wilayah. Rincian ini yang akan dimasukkan ke dalam APBN ataupun APBD (tergantung wilayahnya). Sehingga Repelita tidak hanya mencakup pusat (Nasional) tapi juga daerah (regional). Rincian macam ini masih diikuti oleh pemerintah Indonesia hingga kini.

Masih banyak yang diulas dalam buku ini terkait pemikiran salah satu ekonom cemerlang bangsa Indonesia. Di bawah komando Widjojo Nitisastro, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang pesat dan merubah semboyan politik sebagai panglima menjadi ekonomi sebagai panglima. Hanya saja semenjak kejatuhan Orba, Indonesia sedikit phobia terhadap kata “Pembangunan”. Padahal pada teori pembangunan lah Indonesia menemukan kelebihannya.

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post