Narasi Kritik atas Permenristekdikti 55/2018

Walaupun secara substansi mereka menerbitkan peraturan tersebut untuk menangkal radikalisme. Berkaitan dengan paham terorisme, ekstrimisme dan anti Pancasila, sebenarnya absurd karena makna radikalisme mengalami peyorasi.

Permenristekdikti-Artikel di Berpijar-Wahyu Eka

Kampus menjadi salah satu tempat yang cukup progresif, terutama di era pra-kemerdekaan hingga masa-masa mempertahankan kemerdekaan. Kampus menjadi tempat pemuda-pemuda, yang selalu tampil menampar rezim dengan kritik-kritik pedasnya. Kampus juga menjadi tempat paling demokratis dengan wacana-wacana kontra hegemoni rezim. Buktinya, banyak organisasi mahasiswa semacam CGMI, HMI, PMII, GMNI dan lainnya, lahir dari kampus. Ini menunjukan jika kampus masih memiliki prinsip dan di sisi lain dipengaruhi oleh demokratisnya suatu rezim.

Pasca 65 semua itu berubah, Suharto dengan keras menghajar gerakan mahasiswa, karena terlampau lantang dalam mengkritisi pemerintah. Tentu, hal tersebut akan mengusik kemapanan suatu rezim, menghambat dominasi kuasa serta mengganggu investasi. Tak pelak, NKK/BKK dimunculkan pada tahun 1978 dan 1979, sebagai respons atas manuver-manuver gerakan mahasiswa saat itu.

Jika kita menelusuri trayek sejarah, pada tahun 1971 mahasiswa cukup keras mengkampanyekan golput, selanjutnya tahun 1974 mereka gencar menyuarakan anti modal asing. Peristiwa naas  seperti Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), menjadi saksi keberanian mahasiswa dalam melawan rezim. Peristiwa tersebut, lantas menjadi dalih penerbitan peraturan otoriter berjudul NKK/BKK. (Novianto, 2016).

Tentu pasca itu gerakan mahasiswa semacam kehilangan taring, mereka direpresi oleh kampus sebagai implikasi dari peristiwa dalam rentang tahun 1971-1974, yang cukup merepotkan rezim Suharto. Peraturan tersebut secara tidak langsung mendelegitimasi posisi politik mahasiswa, yang awalnya setara rektor menjadi di bawah rektor. Praktis mereka tidak bisa melakukan manuver yang progresif sebagaimana era sebelumnya. Karena berani mengusik kemapanan rezim Suharto, berarti mereka akan kehilangan status mahasiswanya.

Gerakan mahasiswa pasca itu tidak terlalu signifikan perannya, apalagi pasca penerapan secara sah asas tunggal pancasila, terutama melalui UU Nomor 3 tahun 1985 yang menggantikan UU Nomor 3 tahun 1975. Kondisi tersebut semakin merepresi gerakan mahasiswa, praktis tidak ada perlawanan yang signifikan sampai menjelang awal 90an.

Pada tahun 1990 awal munculah berbagai gerakan bawah tanah, pada rentang tahun 1992-1993, terbentuk beberapa organisasi pergerakan, yakni Yayasan Maju Bersama (YMB) & Forum Belajar Bebas (FBB) dengan aliran Marxis akademiknya. Lalu, pasca itu lahirlah Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) pada tahun 1993. Berselang satu tahun setelah lahirnya SMID, tepatnya pada 1994 Persatuan Rakyat Demokratik dibentuk, lalu bertransformasi menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada April 1996. Kehadiran PRD, SMID dengan berbagai organisasi sejenisnya, turut merangsang kemunculan perlawanan di kampus (Novianto, dkk, 2016).

Memasuki fase 1997-1998 beberapa organisasi muncul dan lahir. Kelompok Cipayung yang didirikan pada 1972 mulai muncul lagi, setelah sekian lama berdiam diri. Selain itu, lahir organisasi baru seperti, Forkot, Famred, Komrad, KAMMI dan organisasi lainnya. Puncaknya 1998 mereka berkonsolidasi dan menggulingkan rezim Suharto (Novianto, 2016).

Setelah Suharto tumbang, era reformasi muncul sebagai harapan baru. Tapi di tahun 2002 pada era pemerintahan Megawati, peraturan pelarangan ormek diterbitkan. Gerakan mahasiswa kembali mengalami kemunduran, rezim saat itu paham betul jika ormek dibiarkan, tentu akan mengusik mereka. Tujuan dari peraturan tersebut ialah menghentikan kaderisasi ormek, serta membatasi ranah geraknya. Namun itu semua tidak terlalu signifikan, rezim Megawati harus menghadapi protes mahasiswa. Dan ormek terus berkembang dan bertumbuh subur.

Kondisi Terkini Pasca Permenristekdikti

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, kini semacam menjadi kebahagiaan tersendiri. Permen ini bak nubuah yang disambut sorak riang gembira oleh organisasi ekstra kampus (omek), terutama kelompok Cipayung. Peraturan yang memperbolehkan omek masuk ke kampus dan diakui menjadi organisasi intra kampus, menjadikan penulis bertanya-tanya dalam lubuk hati terdalam. Kira-kira seperti apa yang akan terjadi, jika mereka dikumpulkan menjadi satu wadah dalam bingkai UKM Pembinaan Ideologi Bangsa.

Pasalnya, kita semua tahu bahwa di tahun 2002, melalui Keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26. Aturan ini secara literal masih satu trajektori dengan NKK/BKK yang diterbitkan oleh Daoed Jusuf, sebagai respons atas kegilaan gerakan mahasiswa yang terus mengusik rezim Suharto. Normalisasi di area kampus, secara tidak langsung mengebiri kebebasan berekspresi dan berdiskursus. Mereka dikekang, ditekan dan dipaksa patuh pada rezim, tentu dengan tujuan utama melanggengkan status quo saat itu.

Tanpa melihat substansi dari peraturan tersebut, seakan-akan mahasiswa menelan mentah-mentah adanya peraturan tersebut. Mereka tidak melihat relasi kuasa dan kepentingan apa di balik munculnya peraturan itu. Kita tahu bersama bahwa rezim memiliki segudang cara, guna melanggengkan status quo. Baik di awal menggunakan relasi kuasanya, dengan peraturan otoriteristik bernama NKK/BKK, lalu pasca reformasi dipertegas dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 26 tahun 2002, belum lagi Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yang semakin melegalkan kesemena-menaan kampus. Di mana efeknya, dari biaya merangkak naik, pemadatan kurikulum, serta penegasan jika rektor punya kuasa penuh atas kampus.

Mempertanyakan Keberadaan Permenristekdikti 55/2018

Apa relevansi penjabaran di atas dengan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018? Walaupun secara substansi mereka menerbitkan peraturan tersebut untuk menangkal radikalisme. Berkaitan dengan paham terorisme, ekstrimisme dan anti Pancasila, sebenarnya absurd karena makna radikalisme mengalami peyorasi. Padanan kata yang pas sebenarnya sektarian. Kita tahu bahwa paham-paham yang katanya anti Pancasila, tumbuh subur akibat pengekangan berpikir. Dan paham anti pancasila ini juga rancu, yang setiap saat justru akan merepresi kebebasan berpikir.

Di sisi lain muncul kekhawatiran, jika ini merupakan bentuk lain dari NKK/BKK. Sehingga nalar kritis mahasiswa di suatu organisasi yang terwadahi akan tumpul, karena terkooptasi oleh agenda rezim. Daripada mengkritisi rezim, mereka akan disibukkan dengan absurditas radikalisme yang tidak jelas substansinya.

Justru dengan penerapan Pembinaan Ideologi Bangsa ini, sangat kontradiktif dengan prinsip demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945 dan diejawantahkan dalam Pancasila. Karena Pancasila secara domain adalah sebuah payung, yang menjamin kebebasan berpikir utuh. Jikalau ingin memberangus paham-paham sektarian (bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945) justru dengan kontra ideologi, bukan represi ideologi. Hemat saya, bukan dengan mewadahi dalam UKM, namun membebaskan mahasiswa berorganisasi dan beraktivitas di kampus tanpa syarat.

Ideologi itu berasal dari pikiran, ketika dilarang pun mereka akan tetap eksis. Melawan hal tersebut harus dengan kontestasi ideologi. Kehadiran peraturan tersebut akan menghambat gerakan mahasiswa. Paradigma kritis transformatif akan terhambat, karena dibelokkan menjadi kompromis. Alih-alih membendung paham sektarian, malahan di satu sisi semakin menegaskan upaya mengeksklusi nalar kritis mahasiswa, guna melanggengkan status quo, tentu demi terpeliharanya oligarki.

Referensi

Novianto, A., Kurniawan, L., & Wibawa, S. (2018). Dinamika Gerakan Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Indonesia: Analisis Partai Pelopor dan Partai Sosial-Demokrat. Jurnal Penelitian Politik15(1), 31-48.

Novianto, Arif. (2016). Pergulatan Gerakan Mahasiswa & Kritik Terhadap Gerakan Moral – Buku Indonesia Bergerak II.

Write a response to this post