Maruf Amin_Dian_Berpijar
Ma'ruf Amin (Tribunnews/Jeprima via KONTAN)
Lebih baik diskusi-diskusi tentang otoritas ulama dan panggung politik digunakan dalam studi kasus lain, bukan tentang Ma’ruf Amin.

Tulisan ini berusaha memberikan semacam alternatif pemahaman dalam menilai sepak terjang Kiai Ma’ruf Amin di dunia politik, terutama ketika dia dikenal sebagai ulama yang mendampingi Jokowi dalam kontestasi Pilpres mendatang. Saya berharap dapat menyudahi diskusi klasik tentang hubungan ulama dan politik dengan menilai Ma’ruf Amin sebenarnya adalah seorang politisi yang kebetulan juga seorang ulama.

Pengertian seperti ini penting untuk menyingkirkan kegelisahan dan debat kusir seperti, “sangat disayangkan seorang ulama menjadi umara”, “lebih baik beliau menjadi ulama saja daripada perpolitikan yang tidak jelas”. Pernyataan-pernyataan demikian mengindikasikan penilaian kita terhadap sosok Ma’ruf Amin hanya sekedar sebagai ulama yang ahli agama Islam. Padahal, Ma’ruf Amin sebenarnya adalah politisi sejati. Sebagai seorang politisi, menjadi wakil presiden (kalau bisa menjadi presiden) adalah dambaan umum.

Lebih baik diskusi-diskusi tentang otoritas ulama dan panggung politik digunakan dalam studi kasus lain, bukan tentang Ma’ruf Amin. Misalnya tentang Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang seorang ulama terjun ke dunia politik. Pada tulisan ini selain membahas Ma’ruf Amin akan sedikit menyinggung Gus Dur sebagai perbandingan.

Paling tidak terdapat dua landasan ketika saya mengatakan bahwa Ma’ruf Amin tak ubahnya seorang politisi, yakni, pertama, dari segi riwayat perjalan kiprahnya semenjak masih muda. Kedua, bagaimana kecerdikannya ketika mengambil momentum dan kesempatan gemilang dalam panggung besar politik dalam pusaran Bela Islam hingga menjadi menjadi Cawapres Jokowi.

Politisi Sejak Muda

Ma’ruf Amin lahir di Banten, 11 Maret 1943 dari kalangan keluarga agamis. Ia juga merupakan keturunan dari Syekh Nawawi Banten, seorang ulama dari Indonesia yang sangat terkemuka dan menjadi imam Masjidil Haram. Ma’ruf Amin Menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan kemudian lanjut kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Berbekal pengalamannya dalam menimbah ilmu, ia kemudian turun ke dunia dakwah dengan bergabung menjadi anggota Koordinasi Dakwah Indonesia (KODI) dan juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama (NU).

Selain aktif di dunia dakwah, Ma’ruf Amin juga sudah menempuh karir di dunia politik. Ia tercatat menjadi anggota DPRD dari utusan Golongan (1971-1973), anggota DPR dari PPP (1973-1977), anggota DPRD dari PPP (1977-1982), anggota MPR dari PKB (1997-1999), anggota DPR dari PKB (1999-2004), menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono (2007-2009 dan 2010-2014), di era Presiden Jokowi dia menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini belum menghitung sebagai Ketua MUI dan Rais Aam PBNU (2015-2018), meskipun dua jabatan tersebut tidak bisa langsung dibilang sebagai jabatan politisi, namun punya potensi untuk menjadi politis.

Dari riwayat singkat sepak terjang Ma’ruf Amin di atas, artinya semenjak sekitar masih umur 20an, menjadi anggota DPR pertama kali umur 28, Ma’ruf Amin sudah aktif di dunia politik. Dan karir politik tersebut hampir tidak pernah terputus, baik menjadi anggota DPR, MPR, penasehat presiden dan terakhir BPIP. Ini menjadi semacam penegasan bahwa selain aktif mengajar, berdakwah dan jabatan organisasi keagamaan lainnya, Ma’ruf Amin adalah seorang politisi.

Kita harus menyadari bahwa selain sosok ulama yang melekat bagi identitas dirinya, kita tidak bisa mengenyampingkan bahwa Ma’ruf Amin memang seorang politisi. Seorang politisi mendasarkan pada suatu pikiran umum bahwa kekuasaan adalah sumber daya terbatas yang harus diperebutkan. Dan ini sah-sah saja berlaku bagi ulama sekalipun.

Jika kita bisa menerima kenyataan bahwa sebenarnya Ma’ruf Amin adalah politisi, dilihat dari riwayat hidupnya yang tentu berpengaruh terhadap pemikiran alami seorang politisi, sekali lagi, menjadi wakil presiden adalah suatu puncak karir yang wajar ingin dicapai.

Saya pikir kita lebih adil untuk melihat Ma’ruf Amin sebagai politisi daripada sebagai ulama jika melihat jenjang karirnya selama ini. Sekedar perbandingan untuk memperjelas perbedaannya dengan sosok ulama lain, yakni Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Meskipun Gus Dur juga aktif di politik, namun aktivitas yang paling banyak melekat bagi beliau adalah seorang intelektual, ulama, aktivis dan jurnalis.

Silahkan cari di Google tentang riwayat hidup Gus Dur sejak muda! Kita akan menemukan bahwa beliau bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan kontributor utama Majalah Prisma yang merupakan terbitan dari lembaga tersebut. Ia juga aktif menulis di media-media massa terkemuka seperti Harian Kompas dan Tempo. Ia juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Dewan Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (1983-1985).

Pada masa mudanya, Gus Dur lebih banyak menghabiskan waktunya menjadi pengamat sosial politik, aktivis, budayawan, jurnalis dan lain-lain. Baru mulai tahun 1980-an Gus Dur menduduki posisi puncak di PBNU. Dan menjelang Soeharto lengser, Gus Dur cukup gencar mengambil momentum untuk tampil di panggung politik mendirikan PKB yang akhirnya dapat mengantarkannya hingga menjadi presiden.

Ketika Gus Dur benar-benar terjun ke dunia politik dan menjadi presiden, saya kira perdebatan panjang bahwa ulama terjun ke dunia politik patut mengemuka. Sebab, sejak awal-awal karir Gus Dur bukan berada pada wilayah tersebut tapi menjadi aktivis dan tokoh yang kontra Orde Baru. Dari sini layak ketika memunculkan perdebatan bagaimana hubungan seorang ulama ketika terjun ke panggung politik.

Untuk lebih memperjelas dan memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kita sangat sah melihat Ma’ruf Amin sebagai politisi, kita bisa melihat bagaimana kecerdikannya dalam memanfaatkan momentum politik semenjak kontroversi penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bermula.

Bela Islam dan Panggung Politik Kiai Ma’ruf

Masih sangat segar di ingatan kita serentetan peristiwa protes bersejarah umat Islam terhadap Ahok yang dinilai menyinggung al-Quran pada tanggal 02 Desember 2016 (terkenal dengan sebutan “Aksi 212)”, 04 November 2016 (terkenal dengan sebutan “Aksi 411”) dan sederet aksi-aksi serupa lainnya. Aksi tersebut tidak bisa terlepas dari peran Kiai Ma’ruf Amin ketika itu menjadi Ketua MUI dan mengeluarkan fatwa bahwa Ahok telah menistakan agama.

Fatwa tersebut memberikan semacam legitimasi yang besar untuk melakukan mobilisasi umat Islam melakukan demonstrasi. Bahkan, fatwa tersebut melahirkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI, organisasi yang berisikan gabungan Ormas-ormas Islam seperti FPI, FUI dan lain-lain) yang menjadi inisiator dan penggerak aksi demo Bela Islam.

Kala itu Ma’ruf Amin sangat disegani di kalangan aktivis Bela Islam. Namun, legitimasi Ma’ruf Amin bertolak belakang di NU struktural ketika Said Aqil Siradj (Ketua Umum PBNU) melarang warga NU mengikuti aksi Bela Islam. Padahal, kiai Ma’ruf adalah Rais Syuriah PBNU (dalam hierarki organisasi, jabatan Rais Syuriah lebih tinggi daripada Tanfidziyah). Singkatnya, Kiai Ma’ruf disegani oleh aktivis 212 tapi kurang kuat di kalangan NU struktural, terutama di lingkaran Said Aqil Siradj.

Namun, kondisi tersebut berbalik arah ketika Ma’ruf Amin dipilih Jokowi menjadi Cawapres. Hari ini dia sangat disegani dan dieluh-eluhkan kalangan NU, tapi kurang diterima di kalangan Persaudaraan Alumni 212 (ikatan organisasi para aktivis Bela Islam) yang mendukung Prabowo-Sandi. Dalam beberapa kesempatan, Ma’ruf Amin terkesan mengambil posisi yang kontra keberlanjutan Bela Islam (seperti lanjutan demonstrasi dan Reuni 212) semenjak menunjukkan sinyal kedekatannya dengan Jokowi.

Bagi saya, Ma’ruf Amin memiliki kepekaan dalam membaca situasi politik dan apa yang menjadi kehendak mayoritas. Ketika dia diminta mengeluarkan fatwa tentang Ahok, dia tahu bahwa umat Islam banyak yang menuntut fatwa Ahok memang benar-benar menistakan agama sehingga dia mengeluarkan fatwa tersebut (Belakangan ini beredar video dirinya yang menyatakan menyesal telah mengeluarkan fatwa tersebut). Namun, ketika berbicara tentang tiket sebagai Cawapres, maka yang paling realistis adalah dekat dengan Jokowi dan menguatkan basis dukungan di kalangan NU. Apalagi dari segi suara, NU dengan pengikut yang sangat besar memiliki potensi luar biasa untuk dikonversi menjadi elektabilitas politik.   

Sehubungan dengan pemilihan Ma’ruf Amin menjadi Cawapres Jokowi dan merubah peta legitimasi dirinya, penjelasan Tom Power (Australian National University) dalam pemaparan makalahnya berjudul “Jokowi’s authoritarian turn and Indonesia’s democratic decline” dalam Indonesian Update 2018 patut dipertimbangkan. Dia menjelaskan salah satunya adalah upaya Jokowi untuk tidak melanjutkan polarisasi agama pasca Bela Islam dalam dunia politik di Indonesia adalah dengan memilih sosok ulama. Selain itu juga mengakomodasi kekuatan politik organisasi Islam terbesar di Indonesia yang sangat potensial sebagai pemilih. Di sisi lain, Ma’ruf Amin, ketika itu adalah adalah ketua MUI dan Rais Syuriah PBNU juga menginginkan posisi sebagai Cawapres Jokowi. Ia juga mengutip perkataan dari seorang intelektual NU yang mengatakan:

“Jokowi realized that Kiai Ma’ruf is a politician too. So whatever Kiai Ma’ruf asked for, (Jokowi) gave him. The government (Jokowi) facilitated him. This way, Kiai Ma’ruf is comfortable, and Jokowi is comfortable. They have become closer and closer, and now NU is always behind the government”.

Jika sempat tersiar kabar bahwa proses penunjukkan Cawapres dirinya tidak terlepas dari permintaan dia sendiri kepada Jokowi, sebagaimana juga dijelaskan Mahfud MD dalam acara ILC yang sempat viral itu, adalah kewajaran kapasitas diri Ma’ruf Amin sebagai politisi yang natural, bukan sebagai ulama dalam identitas yang lain. Meskipun, identitas ulama itu adalah suatu modal besar dalam mencapai level tertentu sebagai politisi.   

Ini bukan persoalan moral atau tata-krama wajar seorang ulama, tapi saya sedang menegaskan premis bahwa apa yang dilakukan Ma’ruf Amin adalah suatu hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan karena pada dasarnya dia adalah politisi.

Berbicara tentang politisi yang ulama, fase-fase dilematis seperti itu juga pernah dialami oleh Gus Dur ketika itu berada di ujung pelengseran dirinya menjadi presiden. Sebenarnya Gus Dur bisa saja tetap menjadi presiden, tapi dia tetap bersikeras tidak mau berkompromi atas tindakannya melakukan reshuffle dengan partai-partai besar di parlemen. Penjelasan tentang hal ini salah satunya dapat dibaca di tulisannya Den Slater yang berjudul “Indonesia’ Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition” (2004).

Dalam tulisannya tersebut, Slater menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Gus Dur dengan sering melakukan bongkar-pasang kabinet adalah upaya memporak-porandakan sistem partai kartel yang berlangsung di Indonesia. Gus Dur ingin melawan sistem transaksional antar partai yang memanfaatkan sumber daya negara untuk menghidupi partainya dengan memberikan jabatan kursi ke Parpol tertentu. Namun, kuatnya partai kartel dan konsistensi Gus Dur untuk tidak mau berkompromi membuat dirinya harus lengser dari kursi tertinggi di republik ini.

Membaca hal tersebut, salah satu yang sangat patut dirindukan melihat wajah politik di Indonesia adalah orang yang berpolitik dengan prinsip; tidak mudah goyah meskipun mengetahui ada peluang yang lebih baik karena dasar ideologi atau landasan pikiran tertentu yang ingin diperjuangkan. Ada yang dari jauh-jauh hari menyatakan dekat dengan ulama tapi akhirnya memilih wakil yang tidak direkomendasikan ulama. Ada lagi yang ingin wakil seorang ahli hukum tapi tidak kuatnya tekanan Parpol dan Ormas Islam yang muncul.

Sebagai penutup, saya dari tadi mengatakan bahwa kaprahnya politisi adalah mencari kekuasaan dan mendaki karir politik tertinggi, pemikiran ini tentu tidak lepas dari diri saya sebagai orang yang belajar Ilmu Politik. Namun, sebagai seorang santri atau mungkin tepatnya orang yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, saya tetap berharap ada bedanya seorang ulama atau kiai ketika terjun di dunia politik dengan politisi-politisi lain.

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pimpinan Umum Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Tags: ,

Bagaimana menurut pembaca?