Harto-Robison-Reza
Meskipun konflik dan perselisihan antara teknokrat dan oligarki terjadi selama Orde Baru mengenai permasalahan-permasalahan tata kelola pemerintahan, teknokrat merupakan kelompok penting bagi oligarki.

Memang terlihat aneh ketika melihat teknokrat yang dilatih oleh Barat yang sedang mengejar agenda reformasi pasar menjadi begitu penting perannya selama Orde Baru dan diberikan kewenangan oleh rezim politik yang semu. Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Persekongkolan antara teknokrat pasar dan rezim politik yang semu merupakan sesuatu yang biasa saja.

Contohnya, teknokrat di bidang ekonomi memimpin reformasi pasar yang didukung oleh IMF – sebuah proses yang dikenal dengan istilah shock therapy pada dekade 1990-an dan menjadi dasar atas kebangkitan oligarki yang otoriter. Contoh lainnya dapat ditemukan di Chile dibawah Pinochet dan negara-negara di Afrika.

Teknokrat sangatlah penting bagi Soeharto karena mereka adalah bagian utama dari kerjasama dengan Bank Dunia dan IMF dan akses terhadap pinjaman dan bantuan yang dibutuhkan untuk membangun ulang perekonomian Indonesia setelah kegagalan ekonomi di era Soekarno.

Teknokrat mendapatkan wewenang untuk mengatur kebijakan fiskal dan moneter karena Soeharto menyadari inflasi kronis dan hutang yang menjatuhkan rezim Soekarno dan menjadi ancaman politik pada rezimnya (Orde Lama).

Teknokrat juga sangat berguna secara politis bagi Soeharto. Ia mampu memperkuat kekuasaannya dengan mengklaim bahwa rezimnya mewakili bentuk rasional dan teknokratis dari kekuasaan yang memproduksi pertumbuhan ekonomi yang menghadang kekacauan apabila kewenangan diberikan kepada kepentingan pribadi.

Walaupun demikian, teknokrat tidak memiliki pengaruh dalam urusan tata kelola pemerintahan dan tidak mampu mengontrol permasalahan korupsi. Maksudnya adalah kebijakan privatisasi dan deregulasi ekonomi yang diperkenalkan para teknokrat untuk menghancurkan kontrol pemerintah terhadap ekonomi sangatlah berguna untuk dinasti politik dan oligarki pebisnis.

Mereka merampok reformasi ekonomi dengan mengambil alih perusahaan publik yang menguntungkan dan melakukan monopoli terhadapnya. Membuka sektor perbankan memungkinkan para oligark untuk membangun perbankan mereka sendiri dan menggunakannya sebagai sapi perah untuk keuntungan kerajaan bisnis mereka sendiri. Hasilnya adalah hutang besar yang menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia menjadi rentan terhadap Krisis Keuangan di Asia pada tahun 1997 sampai 1998.

Meskipun konflik dan perselisihan antara teknokrat dan oligarki terjadi selama Orde Baru mengenai permasalahan-permasalahan tata kelola pemerintahan, teknokrat merupakan kelompok penting bagi oligarki.

(Para pembaca dapat menemukan penjelasan lebih lanjut di Bab 3 dari Reorganising Power in Indonesia, dan beberapa artikel yang ditulis Richard Robison di World Politics 41(1) pada halaman 52-74 tahun 198 dan artikel yang beliau tulis dengan Vedi Hadiz di Journal of Development Studies 41(2) tahun 2005. World Politics: Authoritarian States, Capital Owning Classes, and The Politics of Newly Industrializing Countries: The Case of Indonesia. Hal 61-61).

Kebijakan ekonomi dan industri yang dilaksanakan pada tahun 1966 dan 1967 oleh tim teknokrat yang telah ditunjuk oleh Soeharto untuk memperbaiki krisis ekonomi, menyelesaikan krisis fiskal dan membuka kembali keran investasi. Pembayaran dari hutang-hutang Indonesia dan negosiasi untuk pinjaman baru dapat dimungkinkan dengan produksi ulang komoditas impor dan menurunkan angka inflasi. Kebijakan ini juga mengakhiri kekurangan dari pemasukan yang mencekik produksi domestik.

Sebagai timbal balik atas bantuan kreditur internasional, pemimpin baru Indonesia sepakat untuk mengakhiri kebijakan nasionalis dari industrialisasi yang dilakukan oleh negara dan mendorong investasi sektor privat di sektor barang konsumsi dan agrikultur. Selanjutnya, mereka sepakat untuk membuat peraturan perundangan baru untuk investasi dari luar negeri yang mempermudah investor perihal perpajakan dan insentif lainnya untuk investor luar negeri.

Hal ini bukanlah sebuah gerakan menuju kebijakan pasar bebas, melainkan industrialisasi substitusi impor dibalik hambatan tarif, dengan harapan dan tujuan agar investor privat baik dari dalam maupun luar negeri akan menggantikan perusahaan negara.

Kebijakan semacam diatas dituding – baik oleh kritikus dari kubu nasionalis maupun radikal – seperti menjual negeri sendiri kepada kapital asing dan kemenangan borjuis internasional dengan tujuan mencapai otonomi di bidang ekonomi. Para teknokrat, yang belajar di Amerika Serikat, ditugaskan menjadi agen dari ideologi imperialis dan dengan melaksanakan kebijakan yang akan menghancurkan kapital domestik dan mengizinkan dominasi oleh perusahaan multinasional dan Bank Dunia.

(Indonesia (Southeast Asia Program Publications at Cornell University: The Political Economy of Oligarchy and The Reorganization of Power in Indonesia. Hal 13).

Konteks: Indonesia pasca Soeharto

Jawaban dari “teka-teki” di Indonesia berada pada fakta usaha IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya untuk memperkuat pembatas atas politik oligarki dengan melakukan reformasi kelembagaan yang diikuti dengan krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ternyata terbatasi. Hal ini terjadi bukan karena perlawanan terhadap demokrasi atau sistem pasar dari kelompok oligarki melainkan permasalahan ini sesuai dengan kebutuhan mereka dan menjadi peluang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik dan ekonomi mereka.

Kaum liberal dan neoliberal berusaha mencari kekuatan progresif untuk mendukung kekuasaan teknokratis atau lingkup lainnya dalam demokrasi liberal untuk menghilangkan dekapan oligarki dalam birokrasi publik atau dalam parlemen (DPR) yang baru. (halaman 13)

Organisasi semacam Bank Dunia dan sekutu teknokrat mereka di Indonesia hanya memiliki sedikit pengaruh dalam membatasi sistem oligarki yang ada, terutama dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 1980an dan 1990an. Ada beberapa batasan lain dari agenda neoliberal dari ruang-ruang tertentu. Negara-negara Barat tidak ingin mengecewakan negara dan kelompok-kelompok yang membuka pintu terhadap investor dan melayani kepentingan geostrategis mereka, dan berusaha mencegah ancaman radikal dan reaksioner sebisa mungkin.

 

*Diterjemahkan oleh Reza Maulana Hikam atas seizin penulis.

TENTANG PENULIS

Richard Robison adalah Profesor di Asia Research Centre, Universitas Murdoch

Reza Maulana Hikam adalah mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di FISIP, Universitas Airlangga.

BACA JUGA

Tags: , , , ,

Bagaimana menurut pembaca?