Ada sebuah kaidah yang yang menyatakan, Pilpres itu memilih kandidat yang paling minim resikonya. Pernyataan semacam itu menunjukkan keterputus-asaan menentukan dua kandidat yang bisa jadi sama-sama tidak bisa dipilih. Dan suatu sikap pasrah untuk dimobilisasi guna lebih jauh menjadi Kecebong atau Kampret.

Kalau Anda sudah memutuskan menjadi Kecebong atau Kampret garis keras, tulisan ini tidak akan berguna. Sebab, seseorang yang sudah memiliki fanatisme akan susah mengambil jarak untuk lebih cermat dalam menilai sesuatu. Fanatisme akan menjadi suatu dasar penilaian final terhadap segala pikiran atau informasi apa pun yang muncul.

Tulisan ini berusaha untuk memberikan sedikit pemahaman dasar tentang demokrasi, partisipasi dan mobilisasi politik yang coba dikaitkan dengan situasi menjenuhkan menjelang Pemilu beberapa bulan kedepan. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran yang memadai guna mendefinisikan kondisi kita dan perpolitikan yang sedang terjadi.

Demokrasi dan Partisipasi

Dalam perbincangan mengenai pengertian demokrasi, tradisi pemikiran Schumpeterian yang melihat demokrasi adalah persoalan prosedural yang terlembagakan melalui mekanisme Pemilu untuk memilih pejabat politik menjadi suatu pandangan utama yang diterima secara luas.

Schumpeter menyatakan bahwa, “the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote” (Schumpeter termuat dalam The Democracy Sourcebook, 2003: 09).

Sumbangsih besar atas pendefinisian demokrasi Schumpeter ini memang tidak perlu diragukan lagi. Metode demokrasi melalui tatanan institusi untuk menyeleksi seseorang melalui pemilihan umum akan membedakan sistem demokrasi dengan sistem lain semisal monarki.

Namun, pemahaman demokrasi semacam ini akan berpotensi menyempitkan makna dari demokrasi itu sendiri. Salah satu ilmuwan yang melakukan kritik terhadap pemikiran Schumpeter adalah David Beetham, misalnya melalui tulisannya berjudul “Linking Democracy and Human Right” (1997). Bentham menegaskan bahwa adanya tatanan kelembagaan demokrasi prosedural adalah sebuah instrumen dalam rangka menjamin keberadaan hak asasi manusia.

Tujuannya agar masyarakat terhindar dari pola pemerintahan otoriter yang dapat merampas hak-hak asasi manusia. Jelasnya, terselenggaranya Pemilu yang adil dan bebas adalah cara pemerintah menjamin hak asasi warga negara untuk memiliki kontrol penuh dalam partisipasi politik.

Bagi Bentham, kesetaraan dan kontrol (control and equality) penuh masyarakat adalah nyawa dari apa yang kita namai demokrasi. Adanya kekuasaan bagi individu yang setara dan memiliki kontrol atas dirinya untuk berpartisipasi dalam persoalan politik menjadi wujud dari esensi demokrasi. Gamblangnya, adanya pesta demokrasi Pemilu menunjukkan bahwa seorang individu warga negara masih memiliki kontrol atas pemerintah dan praktek politik.

Berbicara tentang sifat otonom individu dan secara kolektif dalam melakukan populer kontrol belakangan menjadi sesuatu yang susah untuk dibedakan dengan mobilisasi. Pertanyaan tegasnya kira-kira seperti ini: meningkatnya minat masyarakat dalam perbincangan politik dan aksi dukung-mendukung kandidat tertentu itu benarkah merupakan wujud nyata dari partisipasi diri yang otonom atau sebenarnya adalah mobilisasi politik semata?

Tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut karena partisipasi dan mobilisasi seperti dua sisi mata uang yang susah terpisah. Terkadang kita merasa mengambil peran dan berpartisipasi, namun di waktu yang sama kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang berada pada kendali mobilisasi kesadaran yang sangat tidak kentara.

Kita mulai dari pemahaman dasarnya yang masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Secara sederhana partisipasi politik adalah “keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya” (Surbakti, 1999: 140). Istilah warga negara biasa menegaskan bahwa perilaku partisipasi politik bukanlah politisi atau orang yang memegang jabatan politik dan pemerintah. Partisipasi itu berlangsung dari warga negara biasa karena menyadari adanya suatu keputusan politik ketika suatu kebijakan diberlakukan akan berdampak bagi dirinya.

Ramlan Surbakti juga menjelaskan beberapa rambu-rambu untuk memperjelas konseptualisasi dari partisipasi politik. Diantaranya: partisipasi politik harus berwujud ke dalam kegiatan atau perilaku yang dapat diamati, bukan semacam orientasi dan preferensi yang susah dicermati. Selain itu, tujuan dari partisipasi politik adalah dapat mempengaruhi pemerintah yang memangku jabatan dan berwenang membuat kebijakan. Wujud dari kegiatan ini bisa berupa cara konvensional seperti menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Hal inilah yang sedang kita diskusikan: partisipasi politik melalui memberikan suara.

Dari berbagai penjelasan singkat di atas, partisipasi politik adalah berupa kegiatan yang nyata, bukan orientasi semata, yang dilakukan oleh warga negara biasa dirinya bahwa apa yang ia lakukan atas dasar kesadaran politik yang otonom. Dalam konteks Pemilu, seseorang berpartisipasi karena paham apa yang ia kehendaki dari pilihan politiknya.

Jika dikaitkan dengan populer kontrol atau kolektivitas otonomi sekumpulan individu dalam demokrasi, maka asumsi yang harus mendasari adalah bahwa “aktor utama demokrasi adalah masyarakat atau warga negara yang otonom, sedangkan Pemilu adalah instrumen untuk merealisasikan kehendak tertentu dengan menyalurkan harapan perubahan kebijakan politik melalui kandidat tertentu”.

Jika suatu penggerak utama partisipasi politik adalah individu atau masyarakat, maka ia masuk kategori partisipasi otonom. Sedangkan ketika partisipasi politik terjadi karena ada yang menggerakkan, maka disebut “partisipasi mobilisasi”. Ringkasnya kira-kira seperti itu.

Bukan Partisipasi, Tapi Mobilisasi

Ketika kita menilai bahwa meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap politik belakangan ini adalah partisipasi politik, kita tidak akan menemukan istilah “Kecebong” (pendukung Jokowi) dan “Kampret” (pendukung Prabowo) sebagai pembelahan sosial karena afiliasi politik.

Paradigma demikian mengantarkan kita pada pemahaman bahwa: pertama, aktor utama perubahan sosial-politik adalah para elit politik, bukan masyarakat yang menjadi pemeran utama. Tugas masyarakat adalah mengantarkan kandidat untuk menduduki kursi kekuasaan dan sekaligus melimpahkan segala harapan kepada mereka.

Kedua, pembelahan semacam itu mengindikasikan bahwa partisipasi politik warga negara tidak berjalan dengan otonom. Sebab, sudah ada semacam pemetaan bahwa yang susah dihindari kalau mendukung Jokowi berarti Kecebong, kalau mendukung Prabowo berarti Kampret. Kita seakan-akan dipaksa memilih atas sempitnya alternatif yang tersedia.

Ketiga, jika partisipasi politik dalam konteks Pemilu mensyaratkan pemahaman bahwa para aktor politik dapat diandalkan menyelesaikan permasalahan yang dianggap penting oleh individu yang rasional dan otonom, bagaimana kita menilai performa debat Capres yang kemarin terselenggara?

Saya tidak bisa menilai debat kemarin atau lebih tinggi lagi menilai siapa pemenang debat kemarin karena saya pikir sangat buram gambarannya. Moderator bertanya A, jawaban kandidat adalah B, respon dari kandidat lain C dan semuanya hampir-hampir berisi materi yang sangat normatif. Bagaimana bisa menilai sesuatu yang tidak bisa ditinjau secara sistematis, runtut dan sangat normatif? Mungkin Kecebong dan Kampret yang bisa melakukan penilaian ini.

Terlepas dari persoalan teknis, debat sudah menunjukkan bagaimana kualitas para kandidat dalam memberikan pemaparannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Dan pertanyannya, apa jaminan bahwa mereka dapat menjadi saluran untuk realisasi harapan-harapan bagi individu yang masih rasional dan otonom?

Ada sebuah kaidah yang sering saya jumpai berkeliaran di media sosial yang menyatakan, Pilpres itu memilih kandidat yang paling minim resikonya atau keburukannya dibanding yang lain. Pernyataan semacam itu menunjukkan keterputus-asaan menentukan dua kandidat yang bisa jadi sama-sama tidak bisa dipilih. Dan suatu sikap pasrah untuk dimobilisasi guna lebih jauh menjadi Kecebong atau Kampret.

Saya kira Golput bisa menjadi alternatif di tengah keterbatasan alternatif yang ada. Golput bisa dimaknai sebagai sebuah wujud otonomi diri dalam melakukan kontrol terhadap politik yang berlangsung. Golput disini bukan berarti orang yang apolitis. Namun karena sadar terhadap politik, maka sikap itu sebagai wujud protes.

Pesan yang bisa dipahami dari besarnya Golput, sebagaimana pernah disampaikan oleh Haris Azhar (Aktivis HAM) adalah bahwa elit politik yang menjabat sebenarnya tidak pantas menjabat. Karena persoalan Pemilu terkait erat dengan persoalan legitimasi seseorang dalam menduduki jabatan. Jika perolehan suaranya tinggi dengan jumlah Golput yang minim, maka hal tersebut menunjukkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap keterpilihannya. Pilkada Makassar yang malah berakhir kemenangan kotak kosong menunjukkan contoh yang baik dalam hal ini.

Terakhir, Haris Azhar juga pernah mengatakan di salah satu stasiun televisi swasta bahwa sebenarnya bisa jadi kita tidak berada dalam kondisi kesadaran politik penuh, tapi dalam rangka membantu kandidat tertentu untuk memenangkan Pemilu dan menduduki kursi presiden. Secara umum saya sepakat dengan pernyataan tersebut karena sesuai dengan inti dari tulisan ini. Kita sedang dimobilisasi, bukan partisipasi politik yang otonom.

TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pimpinan Umum Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga

BACA JUGA

Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?