Adakah Tuhan dalam Negara?

Teologi politik merupakan sebuah istilah yang penuh teka-teki, umumnya mengacu pada interpenetrasi agama dan politik.

teologi politik-faricha-berpijar
Political Theologi-Newman

Judul Buku Political Theology: A Critical Introduction

Penulis Saul Newman

Penerbit Polity Press

Tahun Terbit 2019

Tebal Buku 198 halaman

Peresensi A Faricha Mantika


Istilah teologi politik mungkin terdengar menggelikan, atau mungkin aneh bin asing. Di jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, salah satu mata kuliah yang (materinya) mengandung pembahasan seputar teologi politik tetapi tidak menggunakan istilah tersebut adalah Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Mata kuliah lain yang menjadi dasar pengenalan pada teologi politik ada di Pemikiran Politik Barat, terutama ketika membahas St. Agustinus dan Thomas Hobbes. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teologi politik?

Bagi yang telah mengenal Saul Newman melalui karya-karyanya tentang anarkisme, begitu melihat judul buku ini mungkin akan terheran-heran. Mengapa Newman yang termasuk dalam jajaran pemikir penting post-anarkisme menulis tentang teologi politik? Bagian mana dari konsep teologi politik yang mengandung pemikiran anarkis? Di sinilah argumen-argumen menarik itu baru akan dimulai.

Belakangan ini, kita menyaksikan serangkaian fenomena politik yang mengarah pada kebangkitan model kepemimpinan otoriter, populisme nasional dan anti-imigran (terutama di Eropa dan Amerika Serikat). Serangkaian fenomena ini dikhawatirkan menjadi tantangan besar bagi nilai-nilai keterbukaan, toleransi, dan hak asasi manusia dalam tatanan liberal dunia. Seolah, rakyat di berbagai belahan dunia menginginkan negara yang berdaulat serta batas-batas tegas antarnegara dan budaya. Intinya, nampaknya rakyat menginginkan kedaulatan penuh yang boleh jadi akan mengancam globalisasi dan multikulturalisme.

Kedaulatan (sovereignty) bisa jadi adalah khayalan semata, tapi bukan berarti gagasan itu tidak berdampak di dunia kita akhir-akhir ini. Justru menurut Newman, dalam eranya globalisasi, persoalan kedaulatan menjadi kian genting. Pada saat pemerintah tidak lagi dapat melakukan kontrol nyata atas ekonomi nasional, dimana sejumlah besar uang berpindah ke berbagai belahan dunia dalam sekejap mata, diikuti dengan sistem perbankan yang kacau balau—sampai-sampai membuat ekonomi global hampir ambruk; tidak mengherankan jika banyak orang berpegang teguh pada gagasan kedaulatan nasional sebagai ‘penyelamat’ mereka. Terlebih, tidak mengherankan pula bagi mereka yang merasa tercerabut dan tercerai-berai dari identitas nasional dan kulturalnya menginginkan negara yang berdaulat; dengan identitas nasional yang dipertegas.

Tapi, siapa kah yang memegang kedaulatan? Siapa yang mengambil keputusan? Apakah negara yang—meski pun tidak langsung—mewakili kehendak rakyat (the will of the people)? Atau tatanan legal dan finansial global yang anonim?

Pertanyaan seputar kedaulatan adalah pertanyaan kekal yang diajukan Carl Schmitt, seorang ahli hukum sekaligus pemikir politik dari Jerman yang di tahun 1922 menerbitkan buku Politische Theologie (Teologi Politik). Menurut Scmitt, ia yang berdaulat adalah ia yang dapat memutuskan pengecualian atas sesuatu. Ini artinya, ekspresi kedaulatan yang tertinggi dan sah ialah jika yang berdaulat (the sovereign) dapat memutuskan sesuatu di luar dan di atas aturan hukum. Jika tidak, maka kedaulatan itu tidak ada artinya.

Teologi politik merupakan sebuah istilah yang penuh teka-teki, umumnya mengacu pada interpenetrasi agama dan politik. Lebih tepatnya, mengacu pada cara dimana konsep, diskursus, dan institusi politik—terkhusus tentang kedaulatan—dipengaruhi, dibentuk dan didukung oleh kategori-kategori pemikiran keagamaan. Dalam beberapa hal, ini bukanlah sesuatu yang baru. Agama dan politik telah lama saling berkait-kelindan.

Namun, di zaman modern, istilah ‘teologi politik’ secara tak terelakkan lebih sering diasosiasikan dengan Carl Schmitt. Pernyataannya tentang hubungan yang problematis dan ambivalen antara agama dan politik telah menjadi kian genting di era sekularisme. Proses pemisahan negara dari gereja dan politik dari agama yang dimulai di abad ke-16, mencapai puncaknya di abad ke-20, ketika Schmitt memulai tulisan-tulisannya. Seperti yang selalu diingat dari Schmitt mengenai pandangannya tentang negara modern: “Semua konsep penting dari teori negara modern adalah konsep teologi yang disekularisasi.”

Tidak hanya kenyataan bahwa otoritas pembuat hukum tertinggi berada di tangan sang pemegang kedaulatan, yang mana dikembangkan dari agama, tapi konsep kedaulatan itu sendiri secara fundamental terstruktur dalam cara-cara teologis ini. Tepatnya pada gagasan bahwa Tuhan berdaulat atas hukum alam dan artikulasinya dalam doktrin hak ilahiah raja. Persoalan kedaulatan merupakan salah satu tema utama dalam pembahasan teologi politik, oleh karenanya, pemahaman atas istilah ini berikut problem-problem dibaliknya menjadi penting.

Meski pun istilah teologi politik di zaman modern tidak terelakkan dari nama besar Schmitt, Newman tidak serta-merta memihak Schmitt (walau pun ada beberapa poin penting dari Schmitt yang ia sepakati, tetap, Newman bukan berniat memihak Schmitt). Justru, Newman ingin menunjukkan bahwa ada gagasan lain yang akan menjadi lawan berat teologi politik ala Schmitt.

Menurut Newman, seringkali tidak disadari bahwa istilah ‘teologi politik’, yang umumnya dikaitkan dengan Schmitt, sebenarnya berasal dari anarkis Rusia abad ke-19, Mikhail Bakunin—setidaknya untuk variasi modernnya. Dalam sebuah esai yang mengundang perdebatan di tahun 1871 berjudul La théologie politique de Mazzini et l’Internationale (Teologi Politik The International dan Mazzini), Bakunin melontarkan celaan terhadap Giuseppe Mazzini, seorang republikan dan politisi besar Italia, karena mencampuradukkan agama dan politik secara tidak sah. Menurut Bakunin, peran revolusioner Mazzini dalam pembentukan negara Italia telah ternodai dengan idealisme agama dan kekristenannya—sebuah abstraksi teologis yang membuatnya berbalik melawan sebab emansipasi manusia dan kemajuan.

Sebenarnya bagi Newman, Schmitt benar dalam melihat bahwa ada ‘penyakit kambuhan’ yang terjadi secara struktural dari masalah kedaulatan, yang terungkap setiap kali tatanan sosial mengalami krisis legitimasi. Ini artinya bahwa, pertanyaan mengenai kedaulatan dalam banyak hal merupakan pusat dari politik dan pemikiran politik. Namun pertama, Newman ingin menegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudnya dengan kedaulatan (bukan dengan mengutip Schmitt). Kedaulatan menunjuk ke suatu momen transendensi di luar tatanan sosial yang telah melekat (transenden=yang mustahil dilakukan manusia biasa). Kedaulatan merupakan titik imajiner identitas yang menekankan pada makna dan melukiskan batasan-batasan. Membedakan siapa yang di dalam dan yang di luar, siapa kawan-siapa lawan. Memberikan perpaduan dan persatuan kepada masyarakat, menyediakan elemen stabilisasi di dunia yang tidak stabil.

Yang berusaha ditunjukkan oleh Newman dalam buku ini ialah bahwa kedaulatan adalah jalan buntu. Sejenis perangkap yang—meski pun demikian—harus kita jelajahi untuk melihat cakrawala kemungkinan untuk mengatasi permasalahan dalam teologi politik.

Pertama Newman mengajak kita untuk memahami implikasi kontemporer dari masalah politico-teologis yang diperkenalkan oleh Schmitt. Dalam hal apa kah sebenarnya realitas politik kita masih dihantui oleh agama? Sejauh mana kekuasaan agama berkumpul layaknya badai di balik bangunan negara yang berdaulat, dan baru muncul dengan kekuatan yang begitu hebatnya pada saat tatanan politik mengalami krisis legitimasi? Jika—seperti kata Nietzsche—Tuhan telah tiada, apakah Tuhan sebenarnya masih hidup dan membayangi gagasan kedaulatan dan kewenangan politik? Bagaimana pun, Nietzsche percaya bahwa orang tidak akan terima jika dikatakan bahwa ‘Tuhan telah tiada’, mereka akan menemukan berbagai macam cara untuk membawa-Nya kembali dalam bentuk cita-cita moral yang berasal dari agama.

Dengan demikian, paragraf di atas mengantarkan kita pada pertanyaan penting tentang sekularisme itu sendiri. Newman menjelaskan, “Sekularisme” yang berasal dari bahasa Latin saeculum—mengacu pada jangka waktu tertentu, sebuah generasi—kini, biasanya dikaitkan dengan pemisahan institusi gereja dan negara; serta mengungsikan agama dari ruang publik ke ruang privat. Hari ini, kita melihat bahwa lembaga publik (setidaknya di dunia Barat) tidak lagi membutuhkan legitimasi dari gereja—kalau pun ada, sifatnya hanya simbolis, bukan substantif. Keyakinan agama menjadi persoalan pribadi, bukannya kewajiban. Agama tidak lagi berfungsi sebagai sumber otoritas terkait hukum dan moralitas, berpenampilan religius di muka umum pun cenderung dianggap sebagai anomali.

Bagaimana pun juga, beberapa tahun belakangan sekularisme telah menjadi gagasan yang kian sering diperdebatkan. Terkhusus pasca 9/11—yang mulai dikenal sebagai kondisi “post-secular.” Istilah tersebut muncul menjadi laiknya sebagian pengakuan atas kondisi dunia dimana agama tampaknya telah ‘kembali’ ke ruang publik, dalam bentuk—yang menurut Newman—fundamental dan seringkali penuh kekerasan. Masalah utama dalam masyarakat post-sekuler (Barat) adalah bagaimana menengahi konflik antara perbedaan agama dan ruang publik yang demokratis. Dimana kondisi demokratis (Barat) ini ialah yang menoleransi perbedaan atas dasar kepatuhan pada konsep kewarganegaraan yang sekuler, sedangkan kekhasan agama dan budayannya tidak ditampakkan/dijauhkan.

Konsep sekularisme ini nantinya juga bertautan dengan konsep modernitas. Umumnya, orang yang dianggap modern adalah orang yang sekuler. Bagi Newman, perdebatan tentang sekularisme sebagai bagian dari permasalahan dalam teologi politik ialah persoalan disebut atau tidaknya Tuhan dalam gagasan politik modern, (perlu) ada atau tidaknya nama Tuhan di ruang publik. Keinginan untuk adanya bentuk kedaulatan yang lebih kuat dalam beberapa hal dapat dilihat sebagai keinginan untuk mencapai kesempurnaan dan keutuhan dalam kehidupan politik—menghadirkan suasana kudus dalam kondisi yang sekuler.

Membaca tentang teologi politik seperti menyelami sejarah perebutan kekuasaan dan dinamika sosio-religi manusia. Dibalik itu, juga ada penjelasan pula tentang upaya-upaya mendesakralisasi dimensi kudus dari kekuasaan dan kewenangan, tak lain ialah melalui analisis terhadap karya-karya dan pemikiran Michel Foucault. Buku ini juga pastinya akan membuka cakrawala baru tentang teologi politik karena ditulis oleh seorang pemikir post-anarkis terkemuka. Argumen sentral Newman ialah bahwa teologi politik muncul sebagai respon spesifik terhadap sekularisasi dan membangun dirinya di ceruk transendensi yang dibiarkan kosong oleh teologi di era modern.

Write a response to this post