Sistem Kartel sebagai Fenomena Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi (Bagian 1-2)

Telah terjadi persekongkolan partai-partai yang menjadi agen negara dengan memanfaatkan sumber daya negara untuk menjaga keberlangsungan kolektivitas mereka.

Parti-Dian-1-Berpijar

Partai politik secara umum dipahami sebagai sekumpulan orang yang mengorganisasi diri yang berbasiskan kesamaan gagasan maupun ideologi yang berusaha mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme Pemilu Surbakti, 1999:116). Dari definisi tersebut, kita dapat mengandaikan bahwa setiap partai politik menjalankan kompetisi untuk mendapatkan suara sebagai tiket menduduki jabatan publik.

Mengingat era keterbukaan pasca Orde Baru serta bermunculannya berbagai partai baru dengan merayakan festival ideologi masing-masing, secara cepat kita bisa membayangkan kontestasi partai politik akan berjalan sengit dan ketika di parlemen maupun pemerintahan akan sering terjadi konflik antar partai.

Namun, sebuah kompetisi antar partai bukanlah sesuatu yang terus-menerus berlangsung. Ada titik perjumpaan dimana partai politik dapat menjalankan kompromi antar partai dalam pemerintahan dan pasca pemilihan umum. Satu hal yang akan menjembatani kontestasi partai politik menjadi kompromi adalah sistem kartel.

Tulisan ini berusaha memberikan gambaran terkait potret partai politik pasca reformasi, khususnya terkait praktik kartel dan dilema akuntabilitas sebagai implikasinya. Bahan utama esai ini bersumber dari tulisan berjudul “Indonesia’s accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition” yang ditulis oleh Dan Slater (2004).

Tulisan tersebut secara spesifik berusaha mengelaborasi sebuah analisis baru dan kerangka teoritis atas fenomena partai politik pasca reformasi. Dia menegaskan bahwa, kondisi partai politik di Indonesia pasca era otoritarian hingga sekarang masih berada dalam kubangan perangkap akuntabilitas atau accountability trap.

Bagian selanjutnya saya akan coba jelaskan pengertian perangkap akuntabilitas atau accountability trap. Selanjutnya teori itu akan coba dielaborasi dalam membingkai fenomena politik dan partai politik pasca reformasi, secara khusus lagi di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Presiden Megawati, sekaligus sedikit menyinggung pemilihan langsung di Indonesia tahun 2004 yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai fenomena baru.

Perangkap Akuntabilitas (accountability trap): Antara Persengkolan Demokrasi (Collusive Democracy) VS Delegatif Demokrasi (Delegative Democracy)

Pengertian “kartel” dalam terminologi ekonomi dan politik memiliki makna yang berbeda. Dalam sistem pasar, kartel berarti adanya sekumpulan pasar besar yang mendominasi aktivitas ekonomi (memonopoli harga) dan menggempur pesaing dan mencekik munculnya kekuatan pasar baru yang potensial untuk tumbuh besar. Artinya, bukan berarti dalam partai politik kemudian sebuah partai besar atau koalisi partai-partai besar menyingkirkan partai kecil.

Richard Katz dan Peter Mair menjelaskan temuan fenomena pada dua dekade belakangan ini tentang realitas partai politik di Eropa yang berbeda jauh dari apa yang dijelaskan Putnam. Putnam mengatakan melemahnya partai politik karena tidak memiliki ikatan kuat dengan civil society.

Bagi Katz dan Mair, eksistensi sebuah partai terikat kuat atas sokongan dan kuatnya lekatnya simbiosis antara partai dan negara. Katz dan Mair mendefinisikan  simbiosis tersebut dengan menyatakan bahwa “colluding parties become agent of the state and employ the resources of the state (the party state) to ensure their own collective survival” (hal. 65).

Telah terjadi persekongkolan partai-partai yang menjadi agen negara dengan memanfaatkan sumber daya negara untuk menjaga keberlangsungan kolektivitas mereka. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai fenomena partai-partai kartel (cartel parties).

Dalam diskursus partai kartel, kita akan akrab dengan istilah-istilah semacam “kursi basah” dan “kursi kering”. Kursi basah merujuk pada jabatan-jabatan di eksekutif yang mengandung banyak sumber daya finansial, seperti kementerian ESDM, BUMN, Transportasi, Ekonomi dan lain-lain.

Sedangkan kursi basah adalah jabatan yang tidak terlalu memiliki sumber daya potensial seperti parlemen maupun kementerian agama, mungkin soal bisni travel haji harus dikecualikan.

Pembagian jatah pada setiap parpol koalisi menjadi alasan mengapa partai politik bisa melakukan kompromi dan bahkan sistem kartel ini menjadi landasan utama koalisi ini berjalan. Setiap partai anggota koalisi akan mendapatkan jatah pembagian jabatan pada setiap kementerian masing-masing, dan setiap partai tersebut berkuasa penuh atas kementerian yang diperoleh.

Sehingga, hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa ketika suatu kementerian melakukan korupsi, nanti pelakunya akan berputar pada tokoh-tokoh atau elit-elit dalam satu partai. Masing-masing partai politik tidak ikut mengurusi kementerian lain yang menjadi bagian partai lain, dan sumber daya yang ada di setiap kementerian dapat dipergunakan untuk menghidupi partainya.

Istilah partai kartel ini kemudian akan digunakan secara bergantian dengan istilah persekongkolan partai atau collusive democracy.

Persoalan yang kemudian timbul dalam sistem partai kartel ini akan mengakibatkan akuntabilitas partai politik terhadap rakyat atau masyarakat menjadi masalah besar. Partai-partai politik lebih asyik dengan diri mereka sendiri dan hubungan antar partai, tanpa memperdulikan pertanggungjawaban mereka kepada publik.

Berbicara akuntabilitas, maka analisis Guillermo O’Donnel di Amerika Latin patut dihadirkan. Ia membagi bentuk akuntabilitas menjadi dua, yakni akuntabilitas vertical (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas horizontal berarti ada sebuah hubungan timbal balik antara antara elit dan massa yang berlangsung melalui pemilihan di bilik suara.

Jika masyarakat menyukai elit politik, mereka akan memberikan dukungan, namun ketika masyarakat merasa kecewa dengan performa elit politik, maka mereka menghukumnya dengan tidak memilih lagi. Sedangkan akuntabilitas horisontal mengarah pada hubungan presiden dengan institusi pemerintahan lainnya, seperti parlemen, kehakiman, partai politik dan seterusnya.

Ketika akuntabilitas horizontal berjalan lemah, maka kondisi tersebut jatuh dalam “delegatif” (delegative democracy). Delegatif demokrasi mengandaikan tidak adanya akuntabilitas presiden terhadap lembaga pemerintahan lainnya dan juga partai politik, serta bagaimana kemudian seorang presiden yang memenangkan kontestasi pemilihan merasa mantap dan bebas melakukan apa saja (hal. 68).

Pola demikian kerap muncul di negara yang baru saja mengalami proses transisi dari sistem politik otoriter menuju demokratisasi dan mengalami krisis ekonomi yang serius. Dua kondisi itu sesuai dengan konteks Indonesia pasca reformasi: mengalami krisis ekonomi dan runtuhnya rezim Soeharto yang otoriter.

O’Donnel mengatakan ketika demokrasi berjalan dalam kerangka akuntabilitas horizontal, maka dapat dikatakan sebagai “demokrasi representatif. Namun, Slater menggarisbawahi pendapat Katz & Mair yang harus diperhitungkan, kalau akuntabilitas vertikal yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dipadukan dengan anggapan adanya konstruksi berlakunya pemilihan umum, sebuah partai bisa sangat populer seakan-akan melakukan representasi, namun pada dasarnya dia menciptakan sistem partai kartel. Pada akhirnya bisa saja akuntabilitas vertikal pada dasarnya adalah praktek politik kartel yang berlangsung.

Dengan berbagai uraian yang telah dikemukakan, Slater mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perangkap akuntabilitas Indonesia atau Indonesia’ accountability trap sebagai “Indonesian politics is overwhelmingly inclined to resemble either O’Donnells “Delegative democracy” or what Katz and Mair Might call “collusive democracy” (hal. 68). Dinamika perpolitikan di Indonesia berada diantara kecocokan kalau tidak delegatif berarti dia jatuh pada demokrasi kolusif atau persekongkolan demokrasi atau kartel.

Dari Kartel Menuju Delegatif Demokrasi dan Kembali lagi ke Partai Kartel

Pemilu pertama pasca reformasi pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999. PDI-P berhasil keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 34%, disusul Partai Golkar sebesar 22% dan berikutnya tiga partai Islam, yakni PKB (13%), PPP (11%) dan PAN (7%).

Secara dramatis, Megawati meskipun PDIP menjadi pemenang, namun tidak bisa otomatis mengantar dirinya menduduki posisi presiden. PDIP gagal menjalin koalisi dan terdapat banyak penolakan berupa “Anti-Mega” dari kubu Golkar dan TNI. Selain itu, dia harus berhadapan dengan partai poros tengah yang berisikan partai-partai Islam yang dikomandoi oleh Amien Rais. Apalagi ketika berbicara ada pertentangan di dalam internal partai Islam tentang hukum seorang perempuan menjadi presiden atau pemimpin politik.

Ringkas cerita, gerakan “anti-Megawati” berkolaborasi dengan poros tengah, Golkar, TNI yang menjadikan Gus Dur sebagai titik kompromi yang bisa diterima semua kelompok. Meskipun Gus Dur dengan PKBnya hanya mendapatkan suara sekitar 10% kursi di parlemen, namun dia dapat menumbangkan Megawati dengan PDIP nya dengan perolehan kursi di parlemen jauh diatasnya sebesar 30%. Pada pemilihan wakil presiden, barulah Megawati menjadi pemenang.  

Ada lima elit utama yang mewakili faksinya masing-masing sebagai implikasi dari jatuhnya pilihan kepada Gus Dur dalam proses penyusunan kabinet, yakni Gus Dur sendiri, Megawati, Amien Rais pemimpin poros tengah, Akbar Tanjung dari Golkar, dan Wiranto dari TNI.    

Menurut Slater, Kabinet Persatuan Nasional dibawah Gus Dur-Megawati ini adalah murni bentuk dari sistem politik kartel yang pertama kali terjadi di Indonesia pasca reformasi. Meskipun kemudian hanya berjalan sekitar 6 bulan, karena Gus Dur merubah haluan pola ini yang akan kita bahas berikutnya, sistem awal kartel pasca reformasi ini lah yang menjadi sebuah konsekuensi atau peristiwa yang turut menentukan dinamika sistem politik kartel pada masa-masa mendatang.

Baca bagian kedua dari tulisan ini →

Write a response to this post