Partai politik pada dasarnya adalah organisasi yang berebut kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum

Dian Dwi Jayanto


Kejutan muncul dari berbagai keputusan Gus Dur sekitar 6 bulan setelahnya. Pada bulan April 2000, Gus Dur mengganti posisi dua orang yang duduk di kursi kementerian ekonomi, yakni Jusuf Kalla  dari Golkar, dan Laksamana Sukardi dari PDIP serta mengangkat dua orang yang memiliki kedekatan personal dengan Gus Dur yakni Luhut Panjaitan dan Rozy Munir. Dia melakukan pukulan keras terhadap perwakilan dua orang dari dua partai terbesar di parlemen, yakni Golkar dan PDIP tanpa melakukan konsultasi sebelumnya.

Tindakan Gus Dur ini menjadi awal dari bagaimana yang sebelumnya politik berjalan dengan sistem kartel atau persekongkolan politik berupa menjadi layaknya apa yang dikatakan O’Donnell dengan model delegatif. Apalagi posisi kementerian yang dirombak oleh Gus Dur ini adalah kursi atau sektor basah. Tentu hal ini membuat baik PDI maupun Golkar dan rekan koalisi yang lain merasa geram.

Keputusan sepihak Gus Dur tersebut menjadi awal dari runtuhnya kompromi kartel yang berubah menjadi delegatif, dimana Gus Dur merasa berhak untuk melakukan apa saja tanpa perlu melakukan pertanggungjawaban terhadap lembaga negara maupun Parpol. Hal ini dibuktikan dengan dia tidak bersedia untuk memberikan pertanggungjawaban ke parlemen tentang kebijakannya tersebut.

Bahkan, pada bulan Agustus 2000, Gus Dur semakin keras dengan melakukan penggantian jabatan secara borongan dalam kabinetnya dengan mengganti 35 anggota cabinet dengan 26 kabinet baru.  

Namun, para rekan koalisi tidak bisa melakukan banyak hal karena dua hal. Pertama, apa yang dilakukan Gus Dur sesuai aturan dan prosedur tidak melanggar hukum. Namun persoalannya pada etika politik karena tidak ada kompromi sebelumnya. Kedua, bagaimanapun juga, Gus Dur adalah titik kompromi yang menggalang kekuatan anti-Megawati. Pada gilirannya kemudian, gerakan yang dulu anti-Megawati perlahan bergerak menjadi anti-Gus Dur.     

Mengingat tidak ada cela untuk mempersoalkan tindakan sepihak Gus Dur, akhirnya parlemen segera merencanakan investigasi atas dua dugaan kasus ekonomi politik, yakni skandal kasus Bulog sebesar US$4 juta yang dibagi dari Bulog untuk presiden, serta dugaan hadiah dari Sultan Brunei kepada presiden secara personal sebesar US$ 2 juta.

Singkat cerita, parlemen melakukan impeachment terhadap Presiden Gus Dur. Dengan demikian, Gus Dur (di)lengser(kan) dari kursi presiden dan kemudian seperti kita ketahui, wakilnya, Megawati, naik menjadi presiden.

Dari tuntutan tersebut sudah jelas, bagaimana tekanan dari kekuatan partai begitu kuat dengan dugaan yang mengada-ngada tentang Bulog atau hadiah dari Sultan Brunei (karena hingga hari ini belum terbukti) kepada Gus Dur karena dia telah melakukan reshuffle seenaknya sendiri.

Apa yang dilakukan oleh parlemen atau tekanan dari partai-partai yang melengserkan Gus Dur adalah upaya membalik kondisi dari pola delegatif kembali lagi pada awal pemerintahan Gus Dur, yakni demokrasi kolutif atau persekongkolan. Pergantian presiden waktu itu bukan hanya soal Megawati atau Gus Dur, tapi bagaimana kuatnya partai kartel untuk tetap eksis di dalam perpolitikan di Indonesia.

Namun, apa kiranya yang membuat pola delegatif Gus Dur begitu rapuh dan mudah diruntuhkan? Menurut O’Donnell, prasyarat bagi kuatnya sistem delegatif adalah adanya dua elemen dukungan untuk melanggengkan posisinya, yakni dukungan massa yang kuat dan dukungan militer. Sebenarnya dukungan massa terhadap Gus Dur cukup aman mengingat beliau adalah tokoh NU dan bahkan ketua NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Namun, sayangnya Gus Dur tidak bisa menggalang dukungan dari militer. Usaha untuk merangkul militer sudah dilakukan Gus Dur ketika beliau dengan mendekati Jenderal Marzuki Darusman, tokoh Golkar yang independen dari pengaruh Akbar Tanjung. Namun dia gagal mendapatkan dukungan dari Ginanjar Kartasasmita, anggota krooni Orde Baru. Di sisi lain, Megawati juga berusaha mendekati tokoh militer lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Kepala Polisi Bimantoro, dan kepala keamanan Agum Gumelar. Pada akhirnya, kecenderungan militer lebih memihak pada Megawati.

Di era kepresidenan Megawati, tidak ada yang menarik untuk dibahas lebih jauh. Bisa ditebak dengan apa slogan dari kabinetnya, yakni kabinet “Gotong Royong”. Dia mengakomodir semua permintaan dari semua yang mendukung dia sebelumnya. Komposisi utama kabinet pasti jatuh pada dua partai terbesar, yakni Golkar dan PDIP dengan masing-masing mendapatkan lima menteri utama.

Bahkan sikap Megawati sangat berbeda dengan Gus Dur mengenai reshuffle. Megawati terkesan membiarkan begitu saja meski kinerja menterinya tidak maksimal, sebagaimana ketika Menteri Matori mengalami sakit stroke sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya cukup lama, Megawati membiarkan dan memasrahkan keputusan pergantian kabinet kepada partai yang mendapatkan jatah tersebut.

Pada saat era Megawati, sebagaimana dikatakan Bivitri Susanti, oposisi benar-benar tidak eksis. Dia seakan-akan tidak ada karena semuanya kebagian. Meskipun dalam isu-isu tertentu ada semacam model oposisi, tapi bukan bentuk oposisi yang menyeluruh.      

Menginjak pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, ada fenomena menarik yang kiranya perlu dicatat, yakni kemunculan sosok figur SBY yang keluar sebagai pemenang mengalahkan Megawati dan koalisi kartel yang sebelumnya dia bangun. Meskipun dia memiliki Partai Demokrat, namun sosok SBY secara personal lebih kuat dibanding dengan partainya.

Perbedaannya adalah bagaimana terjadi pergeseran yang sebelumnya partai politik begitu sangat elitis dan semua cenderung bisa selesai dalam perbincangan elit, namun sosok SBY seakan-akan membuat hal berbeda dengan menjual pribadinya. Semacam ada pesan yang ingin disampaikan bahwa figur dapat melampaui kekuatan partai-partai sebelumnya. Contoh lain juga tentang kehadiran PKS yang berusaha keras untuk mendekati para pemilih dan intensif meskipun bukan dalam momentum menjelang pemilihan umum.

Baik SBY maupun PKS menampilkan diri dalam memberikan simpati atas kebakaran yang terjadi Tanah Abang, Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2004 hanya Sembilan hari setelah pemilihan umum presiden. Keberadaan SBY maupun PKS menjadi semacam model baru bagi diskursus elit politik maupun partai politik untuk sering bersentuhan dengan masyarakat, yang dimana berbeda dengan model partai-partai sebelumnya yang sangat elitis.

Kembali ke sosok SBY yang mengalahkan Megawati, apakah kemudian karena dasar kekuatan personalnya dan dukungan langsung dari rakyat melalui pemilihan langsung dapat membuat SBY bersikap seperti Gus Dur dengan model delegatif? Nampaknya kita tidak bisa berharap banyak. Persoalan utama karena waktu itu SBY yang berdampingan dengan Jusuf Kalla hanya didukung oleh Demokrat dan partai-partai kecil lainnya seperti PBB, PKPI dan lain-lain. Pada saatnya nanti, untuk bisa menjalankan pemerintahan dan tidak diganggu oleh parlemen, SBY harus mau mengakomodir partai-partai besar, minimal Golkar. Akhirnya, praktek kartel akan tetap berlanjut.

Dan bagaimana begitu kentara praktek kartel begitu luar biasa menyandera pemerintahan SBY periode kedua, yang mengakibatkan pemerintahannya tidak efektif dan efisien. Nampaknya soal ini tidak perlu saya perjelas lagi. Mungkin akan saya bahas pada bagian tugas kelompok untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Politik Intermediary selanjutnya.

Penutup

Partai politik pada dasarnya adalah organisasi yang berebut kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga partai politik pada hakikatnya mengandung di dalam dirinya untuk terus berkompetisi meraih kekuasaan. Namun, kompetisi bukan sesuatu yang terus menerus berlangsung.

Ada titik tertentu yang menjadikan partai politik akan lebih memilih berkompromi. Titik kompromi tersebut bisa terwujud dengan persengkongkolan antar partai untuk saling berbagi antar koalisi yang lebih akrab disebut sistem kartel partai.

Potret partai politik dan elit politik pasca runtuhnya Soeharto memperjelas bagaimana praktik kartel benar-benar nyata berlangsung di Indonesia. Agak susah membayangkan muncul delegatif yang menandingi partai kartel.

Terlepas dari hal tersebut, baik kartel maupun delegatif menyisakan problematika yang luar biasa tentang akuntabilitas partai politik maupun elit partai terhadap masyarakat. Sebab, mereka lebih asyik dengan dirinya sendiri.

(Baca bagian pertama dari tulisan ini)


TENTANG PENULIS

Dian Dwi Jayanto adalah Pimpinan Umum Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga


Tags: , , ,

Bagaimana menurut pembaca?