Republikanisme Irlandia dan Evolusi Semangat Perlawanan: Bagaimana Pemilu Bisa Mengubah Sudut Pandang Partai Radikal

IRA-Reza-Berpijar
Sinn Fein and The IRA-Reza-Berpijar

Judul Buku Sinn Fein and the IRA: From Revolution to Moderation

Penulis Matthew Whiting

Penerbit Edinburgh University Press

Tahun Terbit 2018

Tebal Buku 184 halaman

Peresensi Reza Maulana Hikam


Siapa bilang radikalisme hanya ada di Timur Tengah saja? Siapa juga yang bilang bahwa hanya umat Islam yang radikal? Pandangan semacam ini dipatahkan dengan buku yang mengulas tentang kelompok militan-radikal lain dari Irlandia. Inggris raya hingga sekarang tidak bisa menundukkan Irlandia sepenuhnya, mereka memiliki pasukan berbahaya yang bernama Irish Republican Army atau kerap disebut IRA. Karena tekanan yang dilakukan oleh Inggris, Irlandia terpecah menjadi dua: Irlandia Selatan (Republic of Ireland) dan Irlandia Utara (Bagian dari Inggris Raya).

Buku ini akan membahas mengenai hubungan antara Sinn Fein, partai kiri terbesar di Irlandia Utara dengan IRA sebagai kelompok sayap kanan. Menarik, karena membahas hubungan antara kelompok moderat semacam Sinn Fein dengan kelompok radikal seperti IRA. Pembahasan dimulai dengan memaknai apa itu moderat.

Penulis mengartikan moderat sebagai mereka yang menerima perubahan (yang tidak banyak) demi mempertahankan kekuasaan elit mereka. Biasanya digunakan untuk melabeli mereka yang meminta perubahan sistematis nan substantif. Mereka yang berpindah dari radikal menjadi moderat biasanya para revolusioner yang menjadi reformis. Menjadi reformis berarti meninggalkan jalan revolusi agar terwadahi dalam sistem yang sudah ada.

Namun penulis juga mengutarakan bahwa sebuah partai yang terlihat moderat, bertujuan untuk memenangkan pemilu dan justru berubah menjadi partai yang otoriter saat meraih kemenangan. Ada aktor-aktor yang mungkin berperilaku moderat padahal memiliki pemikiran yang radikal. Dua jenis kemoderatan yang disebutkan dalam buku ini: kemoderatan ideologis dan kemoderatan perilaku.

Mengutip dari Wickham, penulis mengartikan kemoderatan ideologis sebagai usaha untuk meninggalkan, menunda, atau memperbaiki tujuan-tujuan radikal agar kelompok oposisi dapat terakomodasi ke dalam kontestasi politik. Selain Wickham, Matthew juga mengutip Tezcur yang memaknai kemoderatan jenis ini sebagai proses dimana seorang aktor politik mendukung gagasan yang tidak berlawanan dengan pandangan mayoritas.

Namun kemoderatan kelompok separatis radikal dari republikanisme Irlandia tidak begitu berubah secara ideologis maupun tujuannya. Mereka hanya mengubah strategi dalam tindakannya yang menggunakan kekerasan dan bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang ada (Inggris) sudah cukup bagi diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Karena gerakan nasionalis yang dikarakteristikkan atas nilai-nilai etnisitas dari kelompok semacam ini dan para pendukungnya menganggap tidak bernegosiasi dalam hal sistem nilai atau ideologi.

Kemoderatan kelompok Republikan Irlandia dipahami sebagai proses kesepakatan untuk kerjasama dengan lembaga yang ada (Inggris) tanpa menghilangkan nilai-nilai etnis-nasionalisnya. Mereka tidak anti demokrasi, menurut penulis, karena, baik pemberontakan maupun penolakan yang mereka lakukan terhadap kuasa Inggris di Irlandia bertujuan untuk mendirikan negara yang demokratis. Republikan radikal menganggap dirinya sebagai kaum demokrat radikal. Perjanjian dan penyekatan Irlandia Utara dianggap sebagai penghalang bagi kebebasan Irlandia secara keseluruhan.

Sebagai partai radikal di Irlandia, Sinn Fein berumur cukup tua, sudah berdiri semenjak 1905. Walaupun radikal dan menjadi dalang di balik pemberontakan Easter Rising di tahun 1916, Sinn Fein tidak anti-demokrasi, mereka juga bermain di panggung elektoral untuk membebaskan Irlandia dari cengkraman Inggris. Pada pemilu tahun 1918, partai kiri ini memenangkan 73 kursi dari 105 kursi yang tersedia untuk Irlandia di Westminster Parliament namun menolak untuk menduduki kursi tersebut dan mendirikan Irish Assembly (dewan legislatif) pada tahun 1919.

Terbentuknya dewan legislatif Irlandia ini, biasanya disebut Dail Eireann, merupakan jalur dari kemunculan IRA juga, dimana kelompok yang bernama The Irish Volunteers yang militeristik memberikan sumpah setianya kepada dewan legislatif Irlandia yang dibentuk oleh Sinn Fein dan secara tidak langsung juga menyatakan kesetiaan terhadap partai kiri tersebut. Meskipun berada dibawah Dail, IRA merasa bahwa elektoral bukan jalur menuju kemerdekaan, tapi juga membuktikan bahwa IRA tidak mencari kekuasaan, mereka terbentuk agar Irlandia memiliki tentara nasional apabila merdeka.

Dengan kemenangan Sinn Fein di tahun 1921 (mendapatkan 73 dari 105 kursi), terbentuklah dewan legislatif Irlandia kedua. Karena kemenangan ini, Inggris menawarkan perjanjian gencatan senjata bernama Anglo-Irish Treaty. Perjanjian ini menawarkan Irlandia sebuah dewan legislatif sendiri dan penarikan sejumlah besar tentara Inggris dengan harga bahwa parlemen Irlandia harus memberikan sumpah setia kepada Raja Inggris sebagai kepala persemakmuran dan beberapa poin lain yang sebenarnya merugikan Irlandia.

Republikanisme Irlandia terpecah karena perjanjian ini menjadi republikan radikal dan republikan moderat. Perpecahan ini disebabkan kelompok radikal ingin menggulingkan sistem yang ada, sedangkan kelompok moderat sepakat untuk bekerja melalui sistem yang ada, keduanya dengan tujuan kemerdekaan Irlandia, namun dengan cara pandang yang berbeda. Mereka yang menolak perjanjian diatas sangatlah keras dalam menolak segala macam agenda yang akan melemahkan kedaulatan dan kekuatan Irlandia.

Kelompok yang mendukung perjanjian dengan Inggris bukan berarti tunduk terhadap Inggris melainkan berkenan untuk masuk ke dalam tatanan politik. Pendukung perjanjian yang dipimpin oleh Michael Collins mengilustrasikan bahwa perjanjian tersebut adalah “batu loncatan” untuk membangun sebuah republik yang diimpikan. Meskipun perjanjian ini tidak menawarkan kemerdekaan, tapi Collins menganggap bahwa perjanjian ini menawarkan kebebasan menuju kemerdekaan Irlandia.

Di sisi lain, para pengkritik perjanjian berargumen bahwa penandatanganan perjanjian tersebut mengkhianati gagasan tentang republik yang berdaulat. Mengutip dari de Valera, The Free State Constitution yang ditandatangani, mewajibkan parlemen Irlandia untuk bersumpah setia kepada Raja Inggris, tidak seharusnya perwakilan yang memperjuangkan kemerdekaan bersumpah setia kepada Raja yang bukan dari negaranya.

Perbedaan pandangan antara kaum radikal dan moderat di Irlandia kala itu menghasilkan perang saudara yang berlangsung dari 1922 sampai dengan 1923. Hal ini membuat perpecahan dalam internal partai Sinn Fein dan dengan IRA dan memiliki hasil yakni kekalahan IRA terhadap pasukan pro-perjanjian, termasuk matinya Michael Collins. Kemenangan pendukung perjanjian tidak menghilangkan kebencian terhadap perjanjian sepenuhnya, ada sisa-sisa perang saudara yang masih membekas.

Faksi yang menolak perjanjian dalam Sinn Fein akhirnya membentuk partai baru bernama Fianna Fail yang memiliki koneksi dengan Partai Buruh Inggris, dimana Partai Buruh memberikan dukungan pada Fianna Fail, sedangkan Fianna Fail akan memperbolehkan kebijakan Partai Buruh masuk ke dalam Irlandia. Partai baru ini terbukti lebih radikal ketimbang bapaknya, dalam kurun waktu 1932-1938, mereka menghilangkan kewajiban untuk sumpah setia kepada Raja Inggris di Parlemen Irlandia, menghilangkan representasi kerajaan dari Konstitusi Irlandia, dan mengembalikan pelabuhan yang dikuasai Inggris kepada pihak berwenang Irlandia.

Konsep Free State yang diberikan Inggris terhadap Irlandia Utara ialah seperti Otonomi Khusus di Indonesia yang diberikan kepada Aceh dan Papua. Meskipun begitu, kasusnya berbeda. Irlandia Utara masih menentang konsep tersebut dan menginginkan kedaulatan sebagai negara sendiri.

IRA sendiri berevolusi menjadi Provisional IRA (PIRA) karena kegagalan IRA dalam menjalankan kewajiban nasionalnya sebagai tentara yang menjaga kepentingan Irlandia Utara untuk menjadi Republik sendiri. Namun PIRA muncul untuk menjaga komunitas Katolik dari kelompok Unionis (pendukung Inggris).

PIRA memiliki hubungan juga dengan Provisional Sinn Fein, dimana keduanya melakukan pembelajaran kepada komunitas katolik agar tidak terpengaruh oleh pemikiran gereja Anglikan dari Inggris. Partai dan kelompok militer darurat ini juga membentuk Pengadilan Republikan sendiri yang akan memberikan hukuman dengan aturan mereka sendiri, tidak di bawah peraturan perundangan Inggris. Pemberontakan tahun 1970an ini lebih seperti PRRI/PERMESTA di sejarah Indonesia (pemerintahan tandingan).

Adapun kebijakan sayap-kiri semacam Sinn Fein bertujuan untuk memperkuat posisi kaum nasionalis secara sosial maupun ekonomi, seperti kebijakan pembangunan perumahan dan penyediaan lapangan pekerjaan. Meskipun partai ini menolak bekerjasama dengan lembaga pemerintahan yang bekerjasama dengan Inggris, mereka masih berusaha memperoleh suara sebanyak mungkin, guna mendominasi parlemen. Pemilu menjadi jalan untuk melepaskan diri mereka dari hubungan dengan IRA.

Akan tetapi Sinn Fein tetap memasang persona yang dekat dengan IRA perkara perjuangan bersenjata untuk mengusir Inggris sepenuhnya, sedangkan perjuangan politik akan diberikan melalui mesin politik republikan oleh Sinn Fein.

Apa yang ditakutkan aktivis republikan memang terjadi pada dekade-dekade selanjutnya dari keberlangsungan Sinn Fein. Pada tahun 1986, partai ini sepakat untuk menggunakan jalur konstitusional untuk mendukung kemerdekaan Irlandia dan meninggalkan jalur kekerasan. Hal ini berdampak pula dengan IRA yang sepakat untuk melakukan gencatan senjata permanen dengan Inggris semenjak 1994 dan dikunci dengan penandatanganan Belfast Agreement peace accord pada tahun 1998. Gencatan senjata ini menandakan matinya radikalisme absolut Irlandia.

Pemilu dalam demokrasi liberal tidak memperbolehkan adanya revolusi. Dengan adanya partisipasi pemilu, terutama bagi partai yang ingin mendapatkan kursi, maka perlu untuk mengkompromikan tujuan dari kebijakan radikal. Pemilu adalah alat untuk mengamankan keberadaan pemerintah bercorak demokrasi liberal dan mempertahankan status quo, menutup jalur untuk perubahan yang bersifat radikal.

Untuk mencapai kemenangan dalam pemilu, partai harus memecah tujuan-tujuan jangka panjang menjadi jangka pendek untuk menarik para pemilih dan harus menggunakan sistem yang ada untuk memberikan kebermanfaatan terhadap pendukungnya daripada menggulingkan sistem tersebut. Logika moderasi untuk memoderatkan partia radikal memang menjadi cara utama untuk melemahkan partai yang pada awalnya berjuang untuk menggulingkan sebuah sistem seperti kasus Sinn Fein di Irlandia ini. Jalur elektoral inilah yang membuat beberapa partai radikal berubah haluan, bahkan partai sosialis di Eropa rata-rata menjadi sosial-demokrat yang lebih lunak.

Studi kasus di Irlandia, seperti Sinn Fein, memperlihatkan moderasi pemilu yang mengubah pandangan mengenai penolakan terhadap partisipasi kepada Inggris menjadi menerima sistem pemilu yang dampaknya adalah sistem tatanan politik. Masuknya para republikan ke ranah pemilu merupakan pilihan masuk akal untuk mencapai tujuan tanpa dipinggirkan.

Pada awal kelahiran republikanisme di Irlandia, mereka berkutat pada tiga strategi: membangun pemerintahan tandingan, pelaksanaan program kebijakan untuk Irlandia Baru, dan penggunaan kekerasan. Semua bertujuan untuk meminimalisir hubungan mereka dengan pemerintahan ilegal dengan membangun sistem pendidikan, peraturan perundangan dan lembaga politik tandingan. Politik penolakan Sinn Fein sampai pada taraf menolak untuk mengakui peraturan yang dibuat oleh Inggris dari kolaboratornya di Irlandia.

Agar pandangan republikan ini berhasil, mereka membentuk empat parlemen setara provinsi dan satu majelis koordinator di seluruh dataran Irlandia untuk membentuk Irlandia yang federalistik. Kebijakan ini terlalu fokus kepada permasalahan di pedesaan, hingga menafikkan permasalahan di perkotaan Irlandia, termasuk diskriminasi terhadap penduduk beragama Katolik di Irlandia Utara. Kebijakan Irlandia Baru (Eire Nua) disiapkan untuk Irlandia pasca kemerdekaan.

Elektoral di Irlandia membingkai isu-isu baru dan mempermasalahkan kedudukan Inggris di negeri Tuatha de Danann ini. Perumahan yang kumuh untuk para nasionalis dianggap sebagai masalah yang dibawa oleh kepentingan neo-kolonial Inggris dan diskriminasi sektarian. Pembenahan dari masalah tempat tinggal ini akan menjadi pukulan terhadap kepentingan kolonial dan melakukan reformasi sistem yang sudah ada sampai pada titik menghilangkan sistem tersebut.

Adapun grafis yang memperlihatkan bahwa semakin sedikit pembunuhan yang dilakukan oleh IRA maka semakin tinggi suara yang didapatkan Sinn Fein dari tahun ke tahun. Kebijakan abstentionism dimana Sinn Fein melarang anggotanya yang memenangkan pemilu untuk duduk di parlemen Inggris mulai dihilangkan dengan semakin naiknya pamor partai ini terutama pada pemilu 1986.

Diskusi perdamaian juga memperkuat tindak-tanduk kaum republikan tentang pemilu sebagai alat strategis untuk mengamankan tujuannya. Selama negosiasi perdamaian, mereka menggunakan pemilu sebagai alat untuk melakukan kritik terhadap pemerintah Inggris dan politisi unionis (pendukung penggabungan Irlandia ke dalam United Kingdom). Inggris dituduh mengulur perjanjian damai karena menolak bernegosiasi dengan Sinn Fein yang dianggap oleh partai ini sebagai penghinaan akan sistem kepemiluan dan hak para pendukungnya.

Buku ini memiliki gagasan yang menarik karena selain mengulas hubungan antara sebuah partai dengan kelompok paramiliter yang bukan underbow nya sejak awal, juga menguak permainan partai terkait dalam menarik suara dalam pemilu di Irlandia. Perilaku partai ini dalam berkampanye memiliki perubahan trend dari yang awalnya republikan radikal, malah mendekat kepada republikan moderat yang melihat demokrasi liberal sebagai jalan menuju kemerdekaan.

Ini adalah buku pertama peresensi yang bertemakan hubungan partai dengan kelompok paramiliter, jadi untuk membandingkan masih belum bisa. Namun masalah tema yang diangkat sebenarnya menekankan kepada republikanisme yang berkembang di Irlandia dan perjuangan diplomasi maupun bersenjata yang dibawa baik oleh Sinn Fein maupun IRA.

Apabila mengacu kepada pandangan republikanisme yang diangkat oleh Maurizio Viroli dalam bukunya Republicanism, ia memperlihatkan sisi halus dari republikanisme yang bahkan lebih baik ketimbang demokrasi liberal yang sedang berkembang. Viroli memperlihatkan bahwa dalam republikanisme tidak ada usaha untuk saling mendominasi dan kebebasan politik itu wajib hukumnya, meskipun ada aturan yang membatasi, tidak sebebas demokrasi liberal.

Kebebasan politik dalam republikanisme memang membatasi langkah gerak warga negaranya sehingga mereka tidak bisa melakukan apapun sesuka hatinya, ada jalan tertentu yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara filosofis buku Viroli ini memang menjadi landasan yang pas, akan tetapi studi kasus dalam buku karya Matthew Whiting ini memberikan perspektif republikanisme di lapangan.

Memang ada kebebasan dalam republikanisme, namun Sinn Fein yang mengikuti jalur ini harus merubah caranya dari yang radikal dan pro kekerasan, menjadi kelompok moderat yang memilih jalan konstitusional dan elektoral untuk menggapai kemerdekaan sepenuhnya bagi Irlandia. Adanya perubahan jalur ini menandakan bahwasanya republikanisme pun bisa menjadi sangat relatif secara sudut pandang.

Buku ini akan sangat menarik untuk dibaca bagi mereka yang mempelajari kepartaian, kepemiluan maupun pengamat republikanisme.*

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post