Persekongkolan Politik Kartel serta Lemahnya Eksistensi Partai Oposisi di Era Rezim Jokowi (Bagian 1/2)

Kita perlu mengingat bahwa pasca enam bulan kepemimpinan Gus Dur, banyak terjadi reshuffle kabinet tanpa ada perundingan di antara partai-partai yang mengusung dia.

kartel parpol-dian dj-nikmatul akbar-berpijar

Maraknya praktek politik kartel di Indonesia menjadikan diskursus kartel politik menjadi salah satu pendekatan dominan dalam membaca realitas politik di Indonesia pasca reformasi. Dan Slater (2004) berusaha memberikan gambaran bagaimana praktik kartel politik begitu sangat dominan dalam dinamika partai politik di Indonesia pasca reformasi.

Ia mencontohkan bagaimana proses lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan digantikan oleh Megawati adalah contoh gamblang bagaimana sistem kartel tidak bisa dihancurkan. Kita perlu mengingat bahwa pasca enam bulan kepemimpinan Gus Dur, banyak terjadi reshuffle kabinet tanpa ada perundingan di antara partai-partai yang mengusung dia. Apalagi ketika itu yang menghebohkan Gus Dur berani memecat Jusuf Kalla dari Golkar dan Laksamana Sukardi dari PDIP, dua partai peroleh suara tertinggi di parlemen.

Bagi Slater, naiknya Megawati dengan menjatuhkan Gus Dur (karena polemik yang terbukti hingga hari ini soal hadiah dari Sultan Brunei dan dugaan korupsi Bulog) adalah mengembalikan sistem kartel politik yang sebelumnya diobrak-abrik. Apalagi ketika mengingat jaman kepemimpinan Megawati (2001-2004) nampak sangat stabil dalam persoalan konflik politik antar Parpol, bahkan setiap menteri yang mewakili partai tertentu terkesan dibiarkan.

Ketika ada perubahan drastis dalam pemilihan presiden yang dipilih langsung mulai tahun 2004, apakah kemudian sistem kartel ini akan tetap berjalan? Hal tersebut patut dipertanyakan sebab logika keterpilihan seorang presiden tidak lagi ditentukan oleh parlemen, namun dipilih oleh rakyat. Sehingga, peran partai politik yang sebelumnya sangat besar bisa berubah hanya menjadi semacam event organizer (EO) karena memenuhi ambang batas suara, namun tidak memastikan secara langsung. Asas legitimasi bagi presiden adalah pilihan langsung dari rakyat, sehingga bukan Parpol yang bisa mendikte bekerjanya presiden dan wakilnya.

Tulisan ini akan membahas tentang fenomena partai kartel di era presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal unik dari pribadi presiden yang sebelumnya adalah wali kota Solo dan Gubernur Jakarta ini. Pertama, dia bukan pemimpin Parpol. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya sebagaimana SBY adalah pendiri Demokrat, Megawati adalah Ketum PDIP, Gus Dur sebagai Dewan Syuro PKB, Jokowi bukan elit partai politik atau yang menduduki posisi strategis dalam struktur PDIP.

Kedua, dukungan atas keterpilihan Jokowi begitu deras mengalir dari berbagai gerakan masyarakat yang terhimpun melalui Projo (Pro Jokowi). Ketika partai politik mengalami degradasi persepsi oleh masyarakat, dukungan relawan atau civil society tentu memiliki tawar menarik bagi kandidat yang satu ini.

Pertanyaannya, apakah Jokowi dapat menghindari sistem kartel dengan legitimasi kekuasaannya? Atau,  bagaimana permainan politik Jokowi untuk mengatasi Parpol? Bagaimana pula kompromi dan kompetisi dari pola partai politik saat rezim Jokowi berlangsung? Tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Namun sebelum itu, pada bagian selanjutnya saya akan mengemukakan kerangka teoritis sebagai basis analisis terhadap fenomena politik yang akan kita kaji, yakni pengertian kartel politik dan Power Sharing Games.

Pengertian Kartel Politik dan Power Sharing Games

Merujuk pada penjelasan Slater (2004), pada awalnya kartel politik merupakan fenomena partai politik yang terjadi di Eropa. Richard Katz dan Peter Mair adalah peneliti yang menemukan bahwa daya tahan hidup partai politik di Eropa bukan didasarkan atas relasinya dengan civil society seperti Putnam bilang, namun lebih pada bagaimana partai politik menjalin hubungan sebagai agen negara.

Katz dan Mair mendefinisikan  hubungan tersebut menyatakan bahwa kartel politik adalah“colluding parties become agent of the state and employ the resources of the state (the party state) to ensure their own collective survival” (dalam Slater, 2004: 65). Telah terjadi persekongkolan partai-partai yang menjadi agen negara dengan memanfaatkan sumber daya negara untuk menjaga keberlangsungan kolektivitas mereka.

Jelaskan, keberlangsungan suatu partai bisa ditentukan dari apakah dia mendapatkan jatah posisi dalam pemerintahan yang menjadi lantaran mendapatkan sumber daya negara untuk menghidupi partainya.

Dalam setiap kontestasi pemilihan presiden, pasti nanti ada partai atau sekumpulan partai yang mendukung kandidat tertentu. Ketika presiden yang diajukan oleh partai-partai tertentu memenangkan pemilihan, partai-partai yang mengusung akan mendapatkan jatah kekuasaan dan sumber daya di eksekutif. Sedangkan kelompok yang kalah biasanya tergolong menjadi partai-partai oposisi pemerintahan.

Namun dalam diskusi lebih lanjut, pemilihan tentang partai koalisi dan oposisi tidak sepaten itu, sangat cair dan bisa jadi dari oposisi berubah menjadi koalisi pemerintahan yang berarti menggabungkan diri dengan persekongkolan kartel pendukung presiden yang terpilih.

Dalam tulisan terbarunya berjudul “Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition” (2018), Dan Slater berusaha mencari jawaban dari tiga pertanyaan kunci berikut ini: Bagaimana eksistensi oposisi di era demokrasi Indonesia, terutama terkait pemilihan presiden secara langsung?  Bagaimana presiden yang terpilih membagi kekuasaan? Apa efek praktis secara kelembagaan karena pembagian kekuasaan tersebut?

Slater menyatakan bahwa identifikasi tentang eksistensi oposisi dalam demokrasi di Indonesia terhalang oleh pembagian kekuasaan yang tidak tebang pilih (promiscuous power-sharing). Artinya, sikap fleksibel secara praktis dalam membangun koalisi bagi partai politik yang menghendaki pembagian kekuasaan di dalam level eksekutif bagi keseluruhan partai yang secara signifikan mendapatkan suara dalam pemilihan legislatif,  meskipun partai tersebut sebelumnya tidak mendukung presiden yang terpilih. Namun, partai-partai yang awalnya tidak berada dalam barisan koalisi pun pada akhirnya menyatu dengan presiden yang terpilih.

Pembagian kekuasaan tanpa tebang pilih yang menjadikan disfungsi demokrasi karena hilangnya oposisi disebut Slater sebagai kartelisasi partai (cartelization party) dalam model Indonesia (Indonesia-style). Implikasinya, hilangnya akuntabilitas antara presiden atau elit politik kepada para pemilih, atau dalam bahasa O’Donnel sebagai akuntabilitas vertikal (vertical accountability), pertanggungjawaban elit politik dengan yang memilih akan lenyap.  

Meskipun perlu dicatat, tidak serta merta ketika presiden membagi kekuasaannya melalui sistem kartel kepada banyak partai berarti ada distribusi kekuasaan dan sumber daya presiden bagi Parpol-parpol tersebut, justru kadang itu adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan seorang presiden.

Lebih lanjut Slater memperkenalkan tentang Permainan Pembagian Kekuasaan (power sharing games) yang merujuk pada bagaimana strategi yang digunakan presiden untuk membagi kekuasaan. Di dalamnya ada dua model yakni, Victory dan Reciprocity. Ketika presiden menolak untuk membagi kekuasaan dengan partai oposisi atau partai yang sejak awal tidak mendukung pencalonannya, maka ini masuk kategori pembagian kekuasaan berdasarkan Victory game (power sharing a Victory game).

Namun, ketika presiden mengakomodir secara terbuka partai-partai oposisi dalam pembagian kekuasaan, maka ia masuk kategori pembagian kekuasaan berdasarkan Reciprocity game (power sharing a Reciprocity game).

Konsekuensinya, ketika reciprocity game yang lebih menonjol dibanding dengan victory game, maka keberadaan oposisi akan bergantung pada nilai tawar para elit politik dalam koalisi, sehingga oposisi itu pun terputus dengan para pemilih mereka, serta partai-partai tersebut tidak lagi menghiraukan preferensi dari para pemilih.  

Ketika seorang presiden memilih Reciprocity game, maka akan muncul dua persoalan yang mendasar. Pertama, bukan hanya soal dengan siapa presiden berbagai kekuasaan, tapi bagaimana menyelesaikan persoalan kekuasaan yang sebelumnya sudah terbagi bagi partai koalisi sebelumnya yang telah mapan di pemerintahan. Alternatif untuk menanggulangi hal ini adalah sub-proportional share sebagaimana yang dilakukan SBY.

Kedua, kerap kali muncul keberatan ketika Reciprocity game yang dilakukan presiden karena khawatir menunjuk orang sebagai pejabat bukan didasarkan pada kelayakan dalam bidang tertentu, tapi karena hasil dari negosiasi politik yang terjadi.

Tulisan Den Slater ini akan banyak kami rujuk dalam makalah ini. Pada bagian selanjutnya akan dibahas secara singkat pergerakan hubungan presiden Jokowi dengan partai politik, baik yang koalisi maupun oposisi, dalam kerangka power sharing game semenjak terdapat pembelahan Parpol menjelang Pilpres 2014 antara Koalisi Indonesia Hebat (pengusung Jokowi-JK) dan Koalisi Merah Putih (pengusung Prabowo-Hatta).

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) VS Koalisi Merah Putih (KMP)

Pemilihan Presiden Indonesia 2014 menyisakan dua kandidat utama, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Semua partai politik, kecuali Demokrat, yang mendukung kandidat tersebut masuk dalam dua kategori besar, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Jokowi-JK berisi PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI. Sedangkan Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung Prabowo-Hatta yang berisi Gerindra, Golkar, PAN, PPP,

Table I. Hasil Pemilihan Legislatif 2014 berdasarkan Peringkat Perolehan Suara

No Nama PartaiSuaraPersentaseJumlah Kursi Persentase
1PDIP23.681.47118,95%10919,47%
2Golkar18.432.31214,75%9116,25%
3Partai Gerindra14.760.37111,81%7313,04%
4Partai Demokrat12.728.91310,19%6110,89%
5PKB11.198.9579,04%478,39%
6PAN9.481.6217,59%498,75%
7PKS8.480.1046,79%407,14%
8Nasdem8.402.8126,72%356,25%
9PPP8.157.4886,53%396,96%
10Partai Hanura6.579.4985,26%162,86%
11PBB1.825.7501,46%
12PKPI1.143.0940,91%
Jumlah 124.972.491100%560100%

Sumber: dikelola dari Hasil Pemilu Tahun 2004 yang dari Bestian Nainggolan dan Yohan Wahyu (Ed) dalam Partai Politik Indonesia 1999-2019 .

Secara keseluruhan, KIH mempunyai 36, 97%, sedangkan KMP sebesar 52,14%, dan Demokrat sebesar 10,89% tidak kami masukkan dalam dua poros karena menyatakan netral. Jika kita hilangkan partai Demokrat dalam akumulasi pembelahan dukungan, hasilnya KIH sebesar 41% dan KMP 59%. Hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa pasangan yang diusung KIH mendapatkan 53% (70.997.851) dan pasangan yang diusung KMP sebesar 47% (62.576.444).

Dalam proses transisi dan penentuan kabinet pemerintahan Jokowi-JK yang melelahkan, akhirnya KMP ditinggal oleh Jokowi-JK. KMP memutuskan untuk mendeklarasikan diri sebagai sekumpulan partai oposisi pemerintahan. Akhirnya format kabinet Jokowi hanya menyertakan partai-partai KIH atau yang mengusung mereka sebelumnya. Perlu dicatat, Jokowi-JK menetapkan Lukman Hakim Saifuddin dari PPP (Parpol anggota KIH) untuk tetap menduduki jabatan Menteri Agama sebagai upaya mengunci partai berlambang Ka’bah tersebut.

Meski pada banyak kesempatan ketika kampanye Jokowi menyatakan tidak ingin ada politik transaksional, artinya partai yang berkoalisi tidak boleh menuntut jabatan tertentu ketika Jokowi-JK menang, namun nyatanya tetap pada tahap ini menunjukkan ada transaksi dan negosiasi yang cukup lama antar partai pendukung Jokowi. Paling tidak hal ini dibuktikan dengan beberapa kali diundurnya pengumuman susunan kabinet Jokowi-JK. Pada akhirnya, komposisi Parpol pendukung mewarnai kabinet Jokowi, dari PDIP 5 (1 Menko, 4 menteri), PKB (4 menteri), Nasdem (1 Menko, 3 menteri), PPP (1 menteri).Pola pembagian kekuasaan yang dilakukan Jokowi ini nampak menggambarkan Power Sharing Games dengan model Victory game(power sharing a Victory game), presiden menolak untuk membagi kekuasaan dengan partai oposisi atau partai yang sejak awal tidak mendukung pencalonannya, ia hanya membagi kekuasaan dengan partai yang sejak awal mendukung dirinya.***

Baca bagian kedua dari tulisan ini →

Write a response to this post