Persekongkolan Politik Kartel serta Lemahnya Eksistensi Partai Oposisi di Era Rezim Jokowi (Bagian 2/2)

Gambaran perpolitikan, khususnya partai politik, pasca reformasi masih menunjukkan kuatnya sistem kartel politik di Indonesia.

kartel parpol-dian dj-nikmatul akbar-berpijar2

Baca bagian pertama tulisan ini →

Bergabungnya Partai Oposisi ke Koalisi Pemerintahan

Dalam perkembangan lebih lanjut, terjadi beberapa kali reshuffle kabinet di era Jokowi-JK. Alasan yang kerap dikemukakan adalah menghilangkan menteri yang kontra produktif dan berusaha mempercepat pencapaian pembangunan. Terlepas dari alasan-alasan demikian, perombakan kabinet Jokowi tentu tidak lepas dari beberapa partai baru yang masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Berikut beberapa partai yang dari oposisi atau KMP yang kemudian bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah.

PPP

Partai ini sejak awal sudah menunjukkan sinyal akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari menteri agama yang diberikan Jokowi kepada Lukman Hakim dari PPP. Menyusul konflik internal partai yang kemudian memenangkan Romahurmuziy, maka PPP adalah partai oposisi awal yang menyatakan bergabung dalam pemerintahan sejak Oktober 2014.

PAN

Partai yang didirikan Amien Rais ini pada awalnya juga getol untuk menjadi oposisi pemerintahan. Mengingat, ketua umumnya yakni Hatta Rajasa maju mendampingi Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014 melawan Jokowi-JK. Dinamika politik yang cair akhirnya membuat PAN bergabung menjadi pendukung pemerintahan. Pos bagi PAN adalah menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang dijabat kadernya Asman Abnur menggantikan Yuddy Chrisnandi dari Hanura yang harus terpental. PAN secara resmi menjadi mendukung pemerintahan semenjak September 2016.

Golkar

Tidak ada yang menarik dibahas dari partai berlambang pohon beringin ini. Sebab, tidak ada tradisi partai ini berada di luar pemerintahan. Perlu diingat bahwa baik Jusuf Kalla (wakil presiden) dan Luhut Binsar Panjaitan (sebelumnya Menko Polhukam dan bergeser Menko Maritim) adalah dua kader Golkar.

Sebagian pengamat menilai bahwa bergabungnya Golkar tidak lepas dari peran dua orang elit Golkar tersebut. Namun bukan di sini tempatnya mendiskusikan hal tersebut. Intinya, Golkar masuk ke pemerintahan Jokowi dan bahkan sudah mendeklarasikan untuk pencalonan kembali Jokowi periode 2019-2024. Sejak Januari 2016, Golkar secara resmi mendukung Jokowi-JK dan sejak Mei 2016, Golkar menyatakan keluar dari KMP.  

Golkar sendiri mendapat jabatan yang cukup “basah” dalam pemerintahan, yakni Menteri Perindustrian (Menperin) yang sebelumnya dijabat Saleh Husein diganti oleh Airlangga Hartanto (politisi Golkar yang belakangan menjadi Ketua Umum Partai Golkar). Selain mendapatkan jabatan di Menperin, Golkar juga memperoleh kursi empuk di kementerian Sosial karena ditinggalkan Khofifah untuk maju sebagai gubernur Jawa Timur. Idrus Marham, sebelumnya Sekjen Golkar didapuk sebagai menteri sosial.

Selain dua hal tersebut, ada lagi Ali Mochtar Ngabalin, politisi Golkar yang dulu sangat menggebu-nggebu mendukung Prabowo, kini menjadi tenaga ahli Presiden Jokowi, tepatnya Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di bawah Jenderal Moeldoko.  

Dengan bergabungnya tiga partai gugus KMP ke kubu pemerintahan, maka tinggal dua partai yang memiliki kursi di parlemen bertindak sebagai oposisi, yakni PKS dan Gerindra. Tidak heran, mengambil posisi tetap tegak untuk menjadi oposisi adalah cerminan bahwa dua partai tersebut yang akan menjadi penantang utama Jokowi di Pilpres 2019.

Perlu diingat meskipun dua partai tersebut menolak, sebenarnya tawaran terhadap dua partai itu, sebagaimana tiga partai yang lain juga berlaku. Sebagaimana berita yang dilansir oleh kompas.com (26/04/ 2018), Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian menyatakan, Jokowi pernah menemui Dewan Syuro PKS Salim Segaf untuk membicarakan tawaran bagi PKS untuk masuk koalisi pemerintah dan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

PKS menolak tawaran tersebut dan memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan. Hal sama juga berlaku bagi Gerindra ketika ada berita menggemparkan bahwa ada tawaran Jokowi kepada Prabowo Subianto untuk bergabung menjadi satu menjelang Pilpres tahun depan.

Eve Warburton dalam acara “Indonesian Update” di Australian National University (2016) lebih jauh menjelaskan strategi akomodasi politik Jokowi bukan hanya melibatkan oposisi partai dalam mendukung pemerintahannya, bahkan ketika partai-partai koalisi yang sedang mengalami konflik pun turut melakukan intervensi. Jokowi melalui kekuasaan legalnya, terutama Kemenkumham, kerap mendukung atau mengesahkan kubu di dalam konflik internal partai politik yang mendukung pemerintahannya.

Sebagai contoh konflik dualisme kepemimpinan yang terjadi di PPP antara Romahurmuziy melawan Djan Faridz. Pemerintah mendukung PPP versi Romahurmuziy karena ia mendukung pemerintahan hari ini, sedangkan Djan Faridz lebih memihak pada kubu Prabowo dan Koalisi Merah Putih. Hal serupa juga terjadi di internal Golkar, Aburizal Bakrie yang awalnya begitu kuat mendukung oposisi dan Prabowo harus digantikan dengan Setya Novanto yang lebih berkompromi.

Sedangkan di PAN, Hatta Rajasa yang kita ketahui sebelumnya adalah Ketua Umum PAN sekaligus menjadi kandidat wakil presiden Prabowo Subianto harus kalah dalam Munas PAN. Penggantinya, yakni Zulkifli Hasan cenderung lebih merapat pada pemerintah.    

Terlepas dari usaha-usaha Jokowi merangkul berbagai partai oposisi dan melakukan intervensi terhadap dinamika konflik internal Parpol, baik yang berhasil maupun tidak, hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan dalam pola permainan pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi. Jika sebelumnya, pada awal pembentukan kabinet pertama, Jokowi lebih pada Power Sharing Games dengan model Victory game (power sharing a Victory game), kini ia beralih menjadi Reciprocity game (power sharing a Reciprocity game).

Jokowi menunjukkan bahwa dia membagi kekuasaan tanpa tebang pilih, apakah dulu partai tersebut mendukung pencalonannya atau tidak. Semua partai selagi mau mendukung pemerintahan, maka ia akan masuk dalam koalisi kartel pemerintahan. Partai-partai tersebut akan mendapatkan jatah kekuasaan di lembaga pemerintahan eksekutif, tergantung pada nilai tawar yang dimiliki partai itu. Taruhlah karena Golkar memiliki suara terbesar kedua, wajar ia mendapatkan dua pos kementerian strategis. Berbeda dengan PAN dan PPP yang relatif kecil suaranya hanya mendapat masing-masing satu kementerian.

Penjelasan yang telah kami kemukakan sekaligus menjawab dua pertanyaan dalam artikel ini, apakah pemerintahan Jokowi tetap melakukan praktek kartel dan bagaimana kompromi atau kontestasi antar Parpol di era Jokowi, jawabannya: jika Jokowi mengatakan pada setiap kampanyenya bahwa dia mau menerapkan sistem politik anti transaksional, maka itu hanyalah janji kampanye semata.

Fakta menunjukkan bahwa Jokowi tetap melanggengkan sistem politik kartel dengan pertimbangan negosiasi dan nilai tawar partai dalam bergabung ke pemerintahan. Bahkan lebih jauh lagi, Jokowi bukan hanya menerapkan sistem kartel bagi partai-partai yang sejak awal mendukung dirinya dalam pemilihan presiden, ia bahkan menawarkan pada setiap partai yang awalnya menentang dirinya.

Seperti yang telah dikemukakan Slater, terdapat perdebatan selanjutnya kita model power sharing a Reciprocity game, terutama terkait penunjukkan jabatan karena negosiasi presiden dengan partai politik, yakni apakah elit partai itu mumpuni dalam mengembangkan amanah.

Serta yang tidak kalah penting adalah strategi Jokowi bagaimana ia harus memberikan penjelasan kepada partai yang sebelumnya sudah bergabung. Sebagaimana ketika masuknya PAN ke dalam kabinet Jokowi, maka ada satu kementerian dari partai koalisi sebelumnya terpental, yakni Hanura dalam kementerian PAN-RB.

Hal yang perlu juga kiranya diingat, dalam perspektif politik, tidak selalu jebakan partai koalisi yang gemuk melemahkan kekuatan atau kekuasaan presiden. Ketika banyak partai berduyun-duyun masuk ke pemerintahan Jokowi, nampak jelas bagaimana kekuatan dan kekuasaan Jokowi semakin besar dibanding sebelumnya. Tentu, dengan berbagai persoalan.

Hal lain yang menjadi inti dari keresahan Slater adalah ketika presiden terus-menerus menerapkan power sharing a Reciprocity game, maka oposisi bagi pemerintahan tidak bisa eksis. Tanpa oposisi, maka proses berjalannya demokrasi akan nampak kurang sehat, sebab tidak ada halangan dan rintangan apapun dalam setiap kebijakan presiden untuk mengimbangi kekuasaan.

Persoalan inilah yang menurut Slater membedakan sistem kartel partai di Indonesia dan Eropa. Jika di Eropa, meski kartel tetap berjalan, namun oposisi tetap ada sebagai penyeimbang kekuasaan. Di Indonesia, kekuatan pembagian kekuasaan tanpa tebang pilih menjadikan oposisi akan lumpuh. Titik kesamaan antara kartel di Indonesia dan fenomena di Eropa adalah sama-sama menyingkirkan aspek penting dari demokrasi, yakni akuntabilitas.

Untuk sedikit sebagai tambahan, pada bagian berikutnya kami akan membahas tentang alasan mengapa partai politik selalu cenderung melakukan kompromi dan amat jarang untuk mengambil posisi oposisi atau tetap berkontestasi dalam demokrasi.

Mengapa Partai Cenderung Berkompromi

Dalam artikel yang telah kami kemukakan sebelumnya, Slater (2018) mencoba untuk mendiskusikan bahwa: setelah 12 tahun Indonesia menjalani reformasi dan tiga kali menjalankan demokrasi secara langsung, apakah ada perubahan di dalam permainan pembagian kekuasaan?

Ada beberapa karakteristik yang ditawarkan Slater ketika menilai bahwa telah terjadi perubahan demokrasi di Indonesia, dan cenderung menjauh kartel. Slater menyatakan, akan ada perubahan tatkala presiden melakukan. Pertama, pembagian kekuasaan secara selektif dilakukan berdasarkan ideologi umum, latar belakang dan pandangan.

Kedua, koalisi yang mengusung presiden sebelum pemilihan tetap akan berada dalam satu garis lurus dan tidak ada dari kelompok koalisi yang lain.

Ketiga, ada garis tegas yang memisahkan partai politik di luar koalisi untuk tetap berada di luar garda pemerintahan. Keempat, sehingga munculah oposisi yang benar-benar berjuang untuk menggantikan presiden sekarang pada pemilihan mendatang. Namun yang terjadi malah sebaliknya, pembagian kekuasaan tetap melanjutkan tradisi-tradisi sebelumnya, tetap menjaga keharmonisan partai pengusung dan presiden memperluas koalisi dengan kubu oposisi yang sebelumnya melawan mereka.

Mengapa kompromi dan partai kartel begitu kuat? Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan (Slater, 2018:27-28). Pertama, tidak ada satu partai yang dominan (di atas 50%) dan suara partai cenderung sama rata. Hal ini memaksa setiap partai untuk mau berembuk tentang pembagian kekuasaan.

Kedua, Threshold system menghendaki kompromi antar Parpol sebagai konsekuensinya maka pembagian kekuasaan harus berlangsung sebelum presiden dan wakil yang diusung menang.

Ketiga, oposisi lebih memilih untuk ikut terlibat menikmati sumber daya negara daripada menjadi oposisi. Keempat, adanya batasan yang memberatkan secara regulasi untuk memunculkan partai baru yang berpotensi menjadi oposisi bagi dominasi partai-partai lama.

Ada lagi kata Slater yakni tidak ada partai yang dominan, di atas suara 20, dan terus menerus mempertahankan suaranya menjadi pemenang. Pemilih di Indonesia selalu berubah-ubah dan tidak tetap (2004 pemenangnya Golkar, 2009, pemenangnya Demokrat, 2014 pemenangnya PDI-P). Hal ini memicu kecenderungan untuk berhati-hati bagi Parpol ketika pada saatnya partainya bisa turun dan tidak bisa berbuat terlalu berkuasa terus-menerus.

Penutup   

Gambaran perpolitikan, khususnya partai politik, pasca reformasi masih menunjukkan kuatnya sistem kartel politik di Indonesia. Kartel politik inilah yang menjadi instrumen penting berlangsungnya kompromi antar Parpol. Meskipun pemilihan umum langsung telah diterapkan, kepemimpinan presiden Jokowi tetap menunjukkan sistem kartel masih jauh dari harapan untuk tersingkir dari diskursus politik di Indonesia.

Bahkan, Jokowi bukan hanya menerapkan model pembagian kekuasaan Victory game (membagi kekuasaan terhadap partai yang mendukung pencalonannya), tapi menerapkan menerapkan Reciprocity game (membagi kekuasaan baik kepada koalisi maupun oposisi).

Sebagian partai politik (PPP, PAN, dan Golkar) yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP, pendukung Prabowo-Hatta) akhirnya beralih mendukung koalisi pemerintahan yang disebut Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dukungan mereka terhadap pemerintah hari ini dibayar dengan pos-pos kementerian. Sebagian yang lain (Gerindra dan PKS), meski mendapat tawaran, tetap memilih berada di oposisi. Persoalan yang mengemuka ketika presiden menerapkan model Reciprocity game adalah hilangnya oposisi yang berkualitas untuk mengimbangi kekuasaan, dan presiden akan mendapatkan posisi semakin kuat terutama dukungan dari partai-partai oposisi pendatang baru.***

Referensi

Nainggolan, Bestian dan Yohan Wahyu (Ed). 2016. Partai Politik Indonesia 1999-2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Slater, Dan. 2004. “Indonesia’ Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition”, dalam Research Library, Oktober 2004, hal. 61-92.

Slater, Dan. 2018. “Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and The Contingency of Democratic Opposition, Den Slater”, dalam Journal of East Asian Studies, 18 (2018), 23–46.

“PKS Ungkap Pertemuan Segaf dengan Jokowi Bahas Pilpres”, dalam detik.com, Sabtu, 14 Juli 2018. https://m.detik.com/news/berita/4114346/pks-ungkap-pertemuan-segaf-dengan-jokowi-bahas-pilpres [Diakses tanggal 07 November 2018, pukul 15.35 WIB]

Warburton, Eve. “Indonesian politics in 2016: Jokowi and the new developmentalism” dalam Indonesian Update, ANU Indonesian Project, https://m.youtobe.com/watch?v=b7xNBF-mhH8&t=2055s [Diakses tanggal 11 November 2018, pukul 19.54 WIB]

Write a response to this post