Kesempatan Oligarki Islam Indonesia?

VediHadiz-Berpijar-OligarkiIslam-3

Berbeda dengan prediksi kebanyakan lembaga survei, pada akhirnya mantan Menteri Pendidikan Anies Baswedan  mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam putaran kedua Pilgub Jakarta pada 19 April 2017. Penderitaan Ahok semakin bertambah dengan vonis pengadilan hukuman dua tahun penjara karena pasal penistaan ​​agama terhadap Islam dalam pidatonya di luar kampanye dan ia dipenjara pada 9 Mei 2017.

Pilgub Jakarta 2017 adalah yang paling memecah belah dalam sejarah Indonesia, melebihi Pilpres 2014 ketika Jokowi mengalahkan orang kuat era Orde Baru, Prabowo Subianto. Ahok yang blak-blakan dan kasar, terhambat oleh identitasnya sebagai Tionghoa Kristen dan kebijakan peremajaan kota, yang telah menggusur banyak kaum miskin Jakarta. Ia menjadikan dirinya sebagai sasaran empuk mobilisasi massa, yang menggabungkan seruan solidaritas Islam dengan narasi lama tentang penindasan dan marginalisasi umat.  Narasi ini sejalan dengan gagasan bahwa etnis minoritas Tionghoa Indonesia diuntungkan oleh perlakuan ekonomi istimewa zaman Belanda dan Orde Baru.

Jadi, apakah demokrasi Indonesia telah terkepung oleh Islamisme agresif atau bahkan radikalisme Islam? Ini adalah pertanyaan penting mengingat Indonesia telah dipandang sebagai contoh kasus demokratisasi yang sukses pasca runtuhnya Soeharto pada tahun 1998, dan sekarang menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sebagai negara multi-etnis dan multi-agama dengan konsentrasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi gambaran bahwa Islam moderat dapat berdampingan dengan pluralisme sosial dan demokrasi, terlepas dari peristiwa Bom Bali dan kehadiran kelompok teroris pengikut Al Qaeda dan ISIS. Apakah kejatuhan Ahok, yang dianggap hampir tidak terkalahkan setahun sebelumnya, membuat kita harus meninjau kembali asumsi kita tentang Indonesia?

Cara lain untuk memahami peristiwa seputar pemilihan gubernur Jakarta adalah menghubungkannya dengan konflik yang lebih luas dalam oligarki Indonesia. Memang benar bahwa mobilisasi identitas Islam terhadap Ahok yang dipelopori oleh Front Pembela Islam (FPI) sangat penting dalam kemenangan Anies. Awalnya, FPI nampak mendukung Agus Yudhoyono, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang tersingkir pada putaran pertama. Tetapi ketiga kandidat tersebut pada dasarnya merupakan representasi tiap koalisi para elit oligarki lama. 

Ahok mewakili koalisi yang dimotori PDIP,  yang dipimpin oleh mantan presiden lainnya, Megawati Soekarnoputri, dengan mana Jokowi disejajarkan. Anies yang telah dipecat dari kabinet Jokowi, mewakili blok yang dipimpin Partai Gerindra pimpinan Prabowo, dan didukung taipan etnis Tionghoa ambisius, Hary Tanoesoedibjo dan keluarga Soeharto, yang ingin kembali ke ranah politik setelah dua dekade. Sedangkan pencalonan Agus Yudhoyono, yang didukung oleh Partai Demokrat, dilihat sebagai upaya membangun dinasti keluarga Yudhoyono.

Oleh karena itu, Pilgub DKI Jakarta adalah gladi bersih Pilpres 2019. Kemungkinan Jokowi, yang  sesekali berkonflik dengan kekuasaan Megawati di PDIP, akan kembali melawan Prabowo. Jokowi tetap populer, terlepas dari kegagalannya untuk memenuhi banyak janji kampanyenya, tergantung karena ia telah berada di elit oligarki mengendalikan partai-partai yang secara nominal mendukungnya di parlemen. 

Tidak terlalu mengejutkan jika Prabowo maju kembali untuk kontes berikutnya. Ironisnya, dia mungkin sempat agak waspada terhadap ambisi Anies untuk menjadi presiden. Prabowo memiliki alasan untuk khawatir: meskipun berperan penting dalam kenaikan Jokowi ke panggung politik nasional, Jokowi justru menggagalkan rencananya pada tahun 2014. Salah satu cara untuk menghindari skenario tersebut terulang mungkin dengan memilih Anies sebagai calon wakil presiden. 

Ahok dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwa jaksa, dan banyak pendukungnya menyesali anggapan kurangnya perlindungan Jokowi terhadap wakilnya saat menjadi Gubernur Jakarta pada 2012-2014. Terlepas dari kesempatan Jokowi untuk intervensi, dapat dilihat bahwa presiden sedang bermain aman terkait pencalonannya di tahun 2019. Bagaimanapun juga, kemungkinan besar taktik yang sama untuk memobilisasi politik identitas melawan Ahok akan digunakan untuk melawannya. Terdapat desas-desus di media sosial tentang latar belakang Jokowi adalah seorang Tionghoa komunis, karakterisasi yang cocok untuk membangun antipati umat Islam Indonesia terhadapnya.

Tapi Jokowi harus memainkan peran penyeimbang yang cermat. Dia perlu menawarkan langkah nyata kepada mereka yang melihatnya sebagai benteng melawan radikalisme Islam.  Menekan FPI secara langsung akan sulit secara politis karena FPI tidak hanya memiliki dukungan dalam militer Indonesia, namun FPI juga semakin populer secara politis karena peran militannya dalam mobilisasi anti-Ahok. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menekan FPI adalah dengan penyelidikan dugaan perselingkuhan pemimpin FPI, Habib Rizieq dengan ancaman pasal anti-pornografi.

Yang lebih rentan ialah Hizbut Tahrir Indonesia, yang dilarang pemerintah Indonesia karena tuduhan menentang Pancasila. Tidak diragukan lagi, langkah pemerintah tersebut juga ditujukan untuk menakuti mereka yang bersiap untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam garis keras melawan presiden.

Sementara itu, spontanitas koalisi politik dalam demokrasi Indonesia mulai terbuka. Pengusaha sekaligus elit Golkar, Aburizal Bakrie terlihat ikut dalam kemenangan Anies meskipun Golkar secara resmi mendukung Ahok. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga elit Golkar, diam-diam mendukung Anies, mungkin sebagai reaksi atas tidak dilibatkannya dalam permainan politik Pilgub DKI. Sebagai pemimpin Muslim yang jauh lebih kredibel dibanding Prabowo, Bakrie, atau bahkan Soeharto, Kalla tidak berusaha menghapus stigma anti-Islam pada Ahok.

Kekalahan Ahok dalam menghadapi mobilisasi yang dipimpin FPI bukanlah tanda bahwa radikalisme Islam telah memperoleh kekuasaan dalam politik Indonesia, namun menunjukkan kemampuan oligarki menggunakan agen sosial mereka untuk kepentingan mereka sendiri. 

Tetapi, dengan mengakumulasi rasa frustasi rakyat Indonesia dengan politisasi agama, para oligarki Indonesia telah memelihara bentuk-bentuk fundamentalisme politik Islam yang memberi tantangan bagi pluralisme dan toleransi sosial Indonesia. Pada waktunya, hak-hak warga negara akan semakin tidak ada harganya dalam demokrasi Indonesia dibandingkan hasil pemilu.


Diterjemahkan oleh M. Faisal Javier Anwar dari “Indonesian Oligarchy’s Islamic Turn” di Australian Institute of International Affairs. 23 Mei 2017.

About Author

Vedi R. Hadiz

Vedi R. Hadiz adalah ilmuwan sosial Indonesia yang bekerja sebagai Professor of Asian Studies di Asia Institute, University of Melbourne, Australia


Related Posts

Write a response to this post