Krisis Keuangan Asia: Eklektisisme adalah Jawabannya

Krisis Indonesia adalah “home-grown but not home alone”.

JSD-KrisisKeuanganAsia-Berpijar

Saya ingin memperingati 20 tahun krisis keuangan asia 1997/1998, tepatnya tanggal 2 Juli. Dua puluh tahun yang lalu, mata uang thailand (Baht) anjlok dalam satu hari, dan itu menjadi peristiwa bersejarah. Bagi Indonesia, krisis tersebut mengubah tatanan perekonomian negara sepeti jatuh dalam keranjang, jatuh dari status prestisisus yang disebut oleh Bank Dunia awal 1990-an sebagai “Keajaiban Asia”.

Penularan yang dipicu anjloknya mata uang Thailand (Baht) diibaratkan seperti tsunami, dengan cepat menerjang sebagian besar mata uang negara Asia Tengga lainnya, termasuk Rupiah dan kemudian menuju mata uang Koorea (Won); Peristiwa ini disebut “Asia Financial Crisis”.

Mata uang rupiah terdepresiasi dahsyat dari Rp. 2500/US Dollar pada pertengahan Juli 1997 menjadi Rp. 17.000/US Dollar setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.

Saya telah berkontribusi meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang Asia Financial Crisis melalui ceramah, seminar, artikel, dan buku. Dalam enam tahu terakhir, salah satu matakuliah yang saya ajarkan di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratman di Universitas Nanyang Singapura adalah tentang krisis keuangan regional dan Global.

Saya bermaksud mencatat pandangan pribadi saya, kadang-kadang untuk meluruskan orang lain yang menggambarkan krisis atau masalah terkait yang saya temukan tidak akurat atau bahkan keliru, salah informasi atau, menurut istilah saat ini, “Fake News“.

Mengenai bagaimana krisis itu terjadi, Indonesia mengalami proses penularan yang aneh. Disamping menjadi bagian gelombang kejut melintasi perbatasan geografis, juga menyebar secara domestik ke sektor lainnya.  Ini dimulai dengan kejutan nilai tukar rupiah secara drastis terdepresiasi, dan kemudian dengan cepat menyebar ke sektor perbankan yang mengalami kesulitan dan krisis, kemudian ke sektor-sektor ekonomi lainnya dan akhirnya menjadi krisis yang berdampak pada masyarakat dan sistem politik.

Krisis di atas berakhir dengan meledaknya konflik negara yaitu berakhirnya pemerintahan Soeharto selama 32 tahun pada Mei 1998. Mengenai penyebab krisis, selalu saya kaitkan pada faktor eksternal dan domestik; Krisis Indonesia adalah “home-grown but not home alone”.

Sebagai seorang mahasiswa studi moneter, ekonomi dan keuangan, saya tertarik dengan gagasan yang diajukan Profesor Takatoshi dari Universitas Tokyo bahwa Krisis Keuangan Asia bersifat sistemik, artinya pada tempat pusat kejadian krisis mempunyai pengaruh di negara sekitar dengan dampak yang berbeda-beda. Saya mengamati pusat kejadian krisis berpindah dari Thailand ke Indonesia dan kemudian ke Korea Selatan, tapi kemudian kembali lagi ke Indonesia.

Masih ada hal-hal yang perlu diluruskan, sebagai contoh persepsi mengenai jumlah dukungan likuiditas bank ketika masa krisis (dikenal dengan istilah BLBI) adalah jumlah total obligasi pemerintah yang dikeluarkan untuk menyelamatkan bank sebesar Rp. 650 Triliun.

Tapi ini tidak benar, karena dua hal diatas merupakan dua kebijakan yang berbeda dalam mengatasi masalah perbankan selama krisis. Dukungan likuiditas diberikan oleh bank sebagai pemberi pinjaman terakhir (Lender of last resort).

Dukungan diberikan oleh Bank Indonesia untuk membantu bank yang mengalami masalah likuiditas karena terjadi bank run. Dukungan rekapitalisasi bank diberikan kepada bank-bank yang menghadapi kekurangan modal sesuai peraturan perbankan tentang rasio kecukupan modal.

Kebijakan ini diberikan kepada bank selama masa rekapitalisasi sebagai bagian dari kebijakan restrukturisasi bank.

Kebijakan bisa disebut ”Bail-out” jika sumber rekapitalisasi berasal dari anggaran pemerintah, dan bisa disebut “Bail-in” jika sumber rekapitalisasi berasal dari luar anggaran pemerintah.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ketidakcocokan likuiditas dan kekurangan modal. Disediakan dukungan likuiditas kepada bank-bank oleh Bank Indonesia dari tahun 1997-1998, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Total dukungan likuiditas sebesar Rp. 144 triliun. dan sisanya sebesar Rp. 400 triliun berasal dari dukungan pemerintah untuk rekapitalisasi bank. Dari jumlah ini, lebih dari dua pertiganya diperuntukkan bagi bank-bank milik pemerintah.

Permasalahan lain adalah klaim yang dibuat selama jajak pendapat DPR tentang BLBI pada awal 2000 bahwa gubernur BI salah menafsirkan arahan kabinet dalam membantu bank bermasalah dengan memberikan dukungan likuiditas kepada bank yang tidak sehat.

Yang pasti, pandangan saya berbeda dari klaim yang dilaporkan oleh media mengenai pernyataan dari mantan menteri keuangan. Tapi saya tidak berfikir pada saat itu, juga tidak sekarang, bahwa saya salah memahami arahan.

Selama bertahun-tahun sejak Asia Finance Crisis, Indonesia, seperti negara-negara Asia lainnya, telah mengalami masa-masa sulit dari krisis dan akibatnya, yang juga termasuk Krisis Keuangan Global (GFC) 2008/2009, utang negara zona euro dan krisis perbankan, diikuti oleh Resesi Hebat, pemulihan yang lambat dan pertumbuhan yang lemah. Indonesia dan sebagian besar negara-negara Asia telah menunjukkan ketahanan mereka dalam menghadapi volatilitas dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perkembangan yang menantang ini.

Baru-baru ini, ada beberapa perkembangan  di negara maju yang mencatat kinerja lebih baik. Namun, ini telah dinodai oleh keprihatinan atas perkembangan geopolitik, termasuk kecenderungan AS untuk lebih menarik diri dari globalisasi dan kepemimpinan global, kebangkitan Cina dengan implikasinya, mulai dari meningkatkan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan terorisme dan kejahatan dunia maya.

Dalam keuangan, kekhawatiran ini ada hubungannya dengan resolusi yang dibuat oleh otoritas moneter negara maju untuk kembali ke posisi moneter konvensional, yang dapat mengancam stabilitas negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, seperti halnya “taper tantrum” tahun 2013.

Kabar baiknya adalah bahwa Indonesia terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Sektor perbankan dan keuangannya, seperti di negara-negara Asia lainnya, berada dalam kondisi yang baik: bermodal besar, laporan pertumbuhan yang lebih baik, dan pendanaan yang sehat, serta perbaikan sistem kesehatan yang lebih baik.

Menurut pandangan saya, hal ini disebabkan oleh semua upaya yang dilakukan pengambil kebijakan, termasuk dalam hal keuangan dan perbankan.

Ini termasuk perbaikan sistem dan kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah, bank, dan perbankan serta masyarakat secara luas (perilaku pasar). Dan seperti apa yang saya yakini bahwa yang dilakukan oleh sektor keuangan dan perbankan merupakan suatu hal yang dipelajari dari pengalaman buruk krisis 20 tahun yang lalu.

Bagaimana pun, tidak waktunya untuk berpuas diri. Untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian secara global dengan pandangan apa yang telah dipelajari dari masa lalu. Artinya  pemerintah, perbankan, lembaga keuangan lainnya, korporasi dan rumah tangga harus tanggap dan waspada serta siap menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada. Berfikirlah  eklektik, dan kita tidak hanya akan selamat dari guncangan di masa depan, tetapi akan siap untuk terus maju.*


Artikel ini merupakan terjemahan dari artikel aslinya yang berjudul “Asian Financial Crisis: Eclecticism is the Answer” di kolom Opini The Jakarta Post edisi Jumat, 21 Juli 2017. Diterjemahkan oleh Syekha Maulana Ilyas atas seizin penulis.

Write a response to this post