Pembangunan Humanis

AF-PembagunanHumanis-Berpijar

Dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, satu hal yang menjadi perhatian khusus dan menjadi satu kebutuhan yaitu adanya proses-proses pembangunan yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat dinamis  ditandai dengan proses membangun yang simultan dan terarah, bukan pembangunan yang berdiri di atas kediaman (posisi diam) atau stagnan.

Istilah pembangunan mungkin saja saat ini menjadi kata umum di telinga kita. Bahkan, ada narasi besar yang menyatakan bahwa pembangunan berkontribusi terhadap kemajuan hidup suatu bangsa. Di dalam pembangunan itu sendiri pada dasarnya terdapat nilai. Nilai tersebut seringkali bersifat transendental, suatu gejala meta disiplin, atau bahkan sebuah ideologi (the ideology of developmentalism). Pembangunan yang mengandung nilai tersebut harus diarahkan tercapainya keadilan sosial yang dapat dinikmati semua kalangan tanpa ada pembedaan kelas bahkan perang kelas.

Arti pembangunan sendiri beragam arti. Kalau menggunakan seribu pendekatan doktrinal, maka akan ditemui seribu arti pembangunan. Akan tetapi, secara umum kita dapat memberikan arti pembangunan sebagai proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat peran sebagai proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman yang lebih kontekstual pernah disampaikan oleh Emil Salim, mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1978-1983. Pandangan beliau ini kemudian dikenal dengan konsep pembangunan berkesinambungan (sustainable development). Pembangunan berkesinambungan ini adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya terdapat keselarasan eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi dan perubahan kelembagaan, serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Satu narasi besar yang kita dapatkan adalah pembangunan sangatlah perlu dan harus berkelanjutan dengan minim dampak negatif yang ditimbulkan, dan lebih penting lagi dengan biaya sangat sedikit. Namun, apabila menarik pendapat Jeremy Bentham dalam kajian filsafat hukum, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang hasil akhirnya akan menghadirkan kebahagiaan, bukan suatu kenestapaan bahkan kepedihan bagi masyarakat.

Beberapa realitas di lapangan berbeda dengan beragam konsep tersebut. Pembangunan seringkali meninggalkan dampak buruk bagi masyarakat. Pembangunan seringkali berkorelasi lurus dengan penggusuran, penghilangan nilai asal, pencemaran lingkungan hidup dan ketimpangan kondisi sosial di masyarakat. Dan masih banyak lagi cerita pahit dampak dari pembangunan.

Pembangunan kiranya selaras dan berkesesuian dengan nilai-nilai konstitusionalitas suatu norma dasar dalam suatu negara atau kemudian lebih dikenal dengan istilah konstitusi. Konstitusi suatu negara dibentuk atau disusun untuk diarahkan adanya jaminan dan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Maka dengan sendirinya program pembangunan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi bukan hanya sekedar faktor penanaman modal semata (investasi). Pembangunan harus dapat memanusikan manusia bukan pembangunan meninggalkan manusia.

Oleh sebab itu, program pembangunan harusnya memiliki dan telah mendapatkan tiga legitimasi dasar sebagai bentuk pengakuan terhadap program-program pembangunan. Ketiga legitimasi tersebut harus saling terkait tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tiga legitimasi tersebut adalah legitimasi konstitusional, legitimasi sosial dan legitimasi moral.

Pembangunan harus memiliki dasar yang kuat secara konstitusional sebagai satu kebutuhan negara untuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan harus berdasar atas hukum, detail, tidak ada aturan hukum yang disiasati, bahkan ditabrak dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan harus menjunjung tinggi rasionalitas integritas, pembangunan harus dijauhkan dari sifat dan sikap koruptif. Dan yang tidak kalah penting pembangunan tidak boleh menjadikan negara dalam posisi bahaya (terlilit hutang).

Pembangunan juga harus mendapatkan legitimasi sosial. Maksudnya adalah pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan harus mendapat dukungan dari masyarakat sebagai bentuk perwujudan pembangunan tersebut bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak boleh dilakukan hanya untuk gagah-gagahan, gaya-gayaan atau untuk kepentingan golongan elite semata. Sekali lagi, pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa fakta hari ini banyak pembangunan meninggalkan kepentingan masyarakat dan  berhadap-hadapan secara langsung dengan masyarakat karena masyarakat menolaknya.

Selain mendapatkan legitimasi konstitusional dan sosial, pembangunan wajib memperoleh legitimasi moral. Pembangunan tidak boleh bertentangan atau bertolak belakang dengan nilai-nilai moral masyarakat sebagai perwujudan hak dasar manusia. Oleh sebab itu pembangunan harus senafas dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Tidak boleh ada pembangunan yang melanggar hak-hak dasar manusia, misalnya adalah hak untuk menentukan nasib akan tempat tinggal. Pembangunan seharusnya tidak menjadikan terusirnya masyarakat dari tempat tinggalnya.

Realitas pembangunan yang mengisahkan masalah

Di Indonesia sampai saat ini banyak pembangunan yang mengisahkan masalah akut bagi masyarakat. Di Jawa Timur, pembangunan Waduk Nipah di Sampang, Madura benar-benar menjadi tragedi kemanusian dengan hilangnya nyawa-nyawa tidak berdosa. Hal serupa pernah terjadi di Jawa Tengah, dimana proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo juga proyek pembangunan yang mengisahkan penderitaan yang sangat pelik bagi masyarakat korban penggusuran karena proyek tersebut.

Pembangunan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) misalnya di Bali, Palu, dan Batang Jawa Tengah, Pembangunan Proyek Geothermal di Padang, bandara di Jawa Barat. Reklamasi Teluk Benoa, Proyek reklamasi di Pulau G di Jakarta, pembangunan bandara di Yogyakarta, Waduk Sepat di Surabaya, pembangunan jaringan sutet di Gresik, rencana alih fungsi balai pemuda yang sempat ditolak oleh beberapa seniman di Surabaya, pembangunan hotel di atas sumber mata air di Batu, pembangunan rumah potong hewan yang limbahnya dibuang ke Kali Surabaya, adalah beberapa realitas pembangunan yang jauh dari kepentingan masyarakat karena pembangunan-pembangunan tersebut tidak mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat.

Kebutuhan dasar pembangunan

Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh para birokrat pemerintahan harus memberikan perhatian khusus kepada kepentingan manusia. Pembangunan dan kepentingan manusia tidak boleh jauh panggang dari api, artinya harus terus bertalian. Pembangunan yang mengedepankan kepentingan manusia ini dikenal dengan pembangunan yang humanis atau  human oriented development. Pembangunan yang humanis ini saat ini menjadi kebutuhan dasar dalam melakukan perencanaan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh birokrat pemerintah, harus diarahkan pada seberapa butuh dan nyaman masyarakat dengan pembangunan tersebut. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan membuat masyarakat menjadi tertekan bahkan menderita oleh pembangunan tersebut.

Pembangunan yang dilakukan harus membuka ruang publik (partisipasi) dan fasilitas publik yang memadai. Sehingga hasil pembangunan tersebut berakibat lahirnya titik nyaman bagi masyarakat. Pembangunan yang berorientasi kepada manusia harus menjadi tujuan dan komitmen bagi para ahli perancang pembangunan baik pusat maupun daerah dan juga birokrat pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan yang tidak melibatkan manusia akan menghasilkan ketidakgunaan bahkan sia-sia.

Dari aspek normatif pembangunan yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan beberapa regulasi dan instrumen hukum, baik instrumen hukum nasional maupun internasional. Instrumen hukum yang dimaksud adalah instrumen hukum yang mengatur pembangunan dan hak asasi manusia. Pembangunan tidak boleh menyebabkan terlanggarnya hak-hak sipil politik warga Negara, juga tidak boleh melanggar hak ekonomi, sosial dan budaya warga Negara.

Pendekatan humanis dalam pembangunan harus terpastikan terlaksana. Karena pendekatan humanis menjadi pilihan pertimbangan serius dalam proses pembangunan. Bahkan pemikir besar Islam Ali Syariati menyebutkan “akan sia-sia saja bila para insinyur, arsitek, atau planner, dengan dasar prinsip teknik dan teknologi yang tinggi serta canggih, berbicara mengenai ruang atau rumah yang paling baik dan cocok, sebelum memahami karakter, kepribadian dan kebutuhan pokok manusia yang akan menghuninya. Memahami manusia, memang bukan perkara mudah, bahkan merupakan masalah paling rumit di alam semesta. Karena itu, memerlukan curahan perhatian yang besar”.

Pengingat dan pesan Ali Syariati di atas harus dibaca ulang dan kontekstual, betapa pentingnya aspek humanis (sisi kemanusian) dalam pembangunan. Dengan mengedepankan aspek manusia dalam pembangunan maka pembangunan tersebut akan lebih terasa manusiawi.

Humanisme sendiri adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal atau aspek. Humanisme telah menjadi sejenis doktrin beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia, berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu saja.

Pemikiran humanisme ini sendiri telah lama berkembang dalam beberapa pemikiran pembangunan masyarakat. Ibnu Khaldun, pemikir Islam dari Tunisia telah memulainya dengan konsep masyarakat madani. Dalam pembangunan harus mengedepankan dan mengikutsertakan masyarakat agar tercipta nilai kemuliaan dengan lahirnya masyarakat madani. Ketika pembangunan itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat maka akan melahirkan masyarakat yang adil dan makmur penuh dengan kemaslahatan.

Abad 18 awal, Roscoe Pound di Amerika Serikat mengeluarkan pemikiran Sociological Jurisprudence. Inti dari pemikiran Roscoe Pound ini adalah pembangunan yang baik dimulai dengan pembangunan hukum yang baik terlebih dahulu, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Satu kesamaan pandangan Ibnu Khaldun dengan Roscoe Pound adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi publik

Manifestasi nilai humanisme dalam pembangunan adalah adanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses-proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.  Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Keberadaan paradigma pembangunan dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan secara langsung akan mendorong mereka untuk secara suka rela  memberikan kontribusi kerjanya baik pikiran, tenaga dan biaya atau dikenal dengan pembangunan swadaya. Dalam proses pembangunan partisipasi merupakan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan pembangunan.

Pembangunan yang baik akan melibatkan semua pemangku kepentingan sehingga dapat menangkap kebutuhan riil (nyata) dalam pembangunan. Hal itu akan berkorelasi positif dengan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pembangunan. Bukan arah pembangunan hanya disusun oleh segelintir orang dengan kepentingan mereka sendiri yang kadang-kadang tendensius dan berujung pada tindakan atau perbuatan koruptif atau bahasa yang sering ada di masyarakat adalah bagi-bagi proyek. Hal itu harus dihilangkan dalam praktik-praktik pembangunan.

Dalam pembangunan tidak boleh lagi masyarakat hanya dijadikan sebatas objek dalam pembangunan. Masyarakat harus diberikan peran sentral dalam pembangunan sebagai pelaku atau subjek pembangunan, sehingga pembangunan yang manusiawi dapat terwujud dan akan menghadirkan kesejahteraan bagi umat atau masyarakat.

Adanya partisipasi dalam kehidupan di masyarakat, termasuk dalam program pembangunan menandakan bahwa negara dalam fase demokratis.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Pembangunan sebagai agenda keadilan dan pemberdayaan masyarakat

Pembangunan yang dilakukan  pemerintah harus termasuk dalam desain agenda keadilan yang disusun oleh pemerintah. Pembangunan harus diarahkan untuk terwujudnya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atau dengan bahasa lain, agenda pembangunan tidak boleh menjadi penghambat agenda-agenda keadilan di masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai bentuk partisipasi merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.  Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (beneficiaries) atau objek saja.

Penataan regulasi

Pembangunan yang baik dan mengedepankan aspek humanis dalam program-program pembangunan akan disusun dengan payung hukum yang jelas. Dengan bahasa lain regulasi menjadi salah aspek penting dalam proses-proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kebutuhan lain dalam pembangunan adalah penataan regulasi yang saling terkoordinasi tidak saling tumpang tindih antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya.

Regulasi ini dimulai dari regulasi perencanaan pembangunan di Badan Perencanaan Pembangunan baik nasional maupun daerah. Rancangan Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) yang digodok di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus benar-benar matang dan siap direalisasikan. RPJMN tidak boleh mengikuti selera penanam modal (investor). Setelah itu diikuti dengan politik anggaran yang bagus dan komprehensif misalnya anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan.

Politik anggaran tidak boleh diubah sewaktu-waktu misalnya asalnya tahun tunggal (single year) diubah menjadi tahun jamak (multi year). Apabila ini yang terjadi maka potensi kecurangan dalam pembangunan akan besar misal kasus mega korupsi Hambalang.

Satu hal yang penting regulasi pembangunan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lainnya misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil Politik, dan regulasi yang terkait dengan tata ruang. Karena dalam realitanya seringkali pembangunan menerobos atau melanggar kebijakan tata ruang.

Ketika kebijakan tata ruang ini diterobos atau dilanggar, maka seringkali yang terjadi adalah bencana alam akan muncul misalnya banjir, penurunan tanah, longsor dan sebagainya. Sehingga yang benar-benar riil (nyata) dibutuhkan dalam pembangunan adalah selarasnya regulasi dengan tetap memberikan ruang kepentingan masyarakat (dalam bentuk partisipatif).

Pembangunan humanis tidak hanya sekedar gaya hidup dalam pembangunan, melainkan kebutuhan mutlak dalam suatu pembangunan. Pembangunan yang digalakkan pemerintah harus menjadi bahan warisan yang bagus dan dapat diandalkan di kemudian hari.

Semoga ini semua teraliasi dan pembentukan masyarakat madani sebagaimana dicita-citakan oleh Ibnu Khaldun terwujud dalam negara Indonesia.*

About Author

Abdul Fatah

Abdul Fatah adalah Dosen Prodi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sehari-hari juga sebagai Advokat dan Managing Partner Kantor Hukum A.F.P Law Firm.


Related Posts

Write a response to this post