Dua Puluh Tahun Demokrasi di Indonesia—Berapa Lama Lagi? (Bagian 1/2)

Ketika rezim Orde Baru Indonesia berakhir pada Mei 1998, saya adalah seorang mahasiswa PhD (S3) yang sedang meneliti gerakan oposisi di Indonesia sambil mengajar bahasa dan politik Indonesia di sebuah universitas di Sydney. Bersama dengan dosen dan mahasiswa lain, saya menonton siaran langsung pidato pengunduran diri Soeharto, mendengarkan kata-kata salah satu rekan kami saat dia menerjemahkan kata-kata penting presiden untuk TV Australia. Berkerumun di sekitar layar televisi di lab AV sempit, setiap orang yang hadir merasa kagum terhadap apa yang kita saksikan, merasa lega bahwa kebuntuan politik yang berbahaya telah dipecahkan, dan dengan gelisah berharap tentang masa depan setelah itu mengenai kemandekan politik berkepanjangan.

Prestasi luar biasa dari reformasi politik pada tahun-tahun berikutnya membentuk salah satu kisah sukses besar dari apa yang disebut “gelombang ketiga” demokratisasi – gelombang perubahan rezim di seluruh dunia yang dimulai di Eropa Selatan pada pertengahan 1970-an dan kemudian menyebar melalui Amerika Latin, Afrika dan Asia. Demokrasi pasca-Suharto sekarang telah berlangsung lebih lama daripada periode demokrasi parlementer Indonesia sebelumnya (1950–1957), dan rezim Demokrasi Terpimpin berikutnya (1957–1965). Walaupun masih memiliki belasan tahun untuk melewati rekor yang dipecahkan oleh Orde Baru Soeharto, demokrasi Indonesia telah membuktikan bahwa ia (soeharto) tetap memiliki kekuasaan.

Namun, yang tidak banyak dipertanyakan adalah bahwa kualitas demokrasi Indonesia bermasalah sejak awal — dan bahwa di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kualitas demokrasi mulai menurun secara dramatis.

Awal tahun ini, Intelligence Unit dari Majalah The Economist memberi Indonesia penurunan peringkat terbesar dalam Indeks Demokrasi sejak dimulainya penilaian pada tahun 2006. Dengan skor 6,39 dari angka maksimum 10, negara ini sekarang menabrak bagian bawah kategori indeks dari “Cacat demokrasi”, di ambang batas — jika tenggelam sedikit lebih rendah — masuk ke dalam kategori “rezim hibrid” (rezim campuran antara otoriter dan demokratis). Penurunan peringkat Indonesia ini mengikuti penurunan serupa untuk negara tersebut dalam indeks demokrasi lainnya seperti survei Freedom in the World yang disusun oleh Freedom House.

Lintasan yang dilalui Indonesia ini tidak melawan tren global. Di seluruh dunia, demokrasi memang sedang mundur/menurun. Freedom House mengatakan, demokrasi menghadapi “krisis paling serius dalam beberapa dekade”, dengan 71 negara mengalami penurunan dalam hak-hak politik dan kebebasan sipil pada tahun 2017 dan hanya 35 yang mencatatkan perolehan, menjadikan 2017 sebagai tahun kedua belas yang secara berturut-turut menunjukkan kemunduran demokrasi global.

Tidak seperti pada era kudeta militer sebelumnya, hari ini sumber utama kemunduran demokrasi adalah politisi terpilih. Para pemimpin seperti Vladimir Putin dari Rusia, Recep Tayyip Erdogan dari Turki dan Viktor Orbán dari Hongaria merongrong aturan hukum, memanipulasi institusi untuk kepentingan politik mereka sendiri, dan membatasi ruang untuk oposisi demokratis. Despotisme yang dipilih adalah budaya politik yang sedang naik daun. Memang, seperti yang saya katakan di sini, ancaman utama terhadap sistem demokrasi Indonesia saat ini bukan berasal dari aktor di luar arena politik formal, seperti militer atau ekstremis Islam, tetapi politisi yang dipilih sendiri oleh orang Indonesia.

Mengikis Demokrasi atas Nama Demokrasi

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat berturut-turut telah memberlakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan demokratis di Indonesia. Proses ini dimulai selama periode kedua masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimulai pada 2009, tetapi telah meningkat secara signifikan sejak pemilihan Jokowi pada 2014.

Latar belakang langsung dari beberapa kemunduran langkah ini adalah pertarungan antara Jokowi dengan kelompok Islam dan para pencela lainnya, terutama setelah mobilisasi terhadap gubernur Kristen Cina di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pada bulan Juli 2017, Jokowi mengeluarkan peraturan baru, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR-RI), yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melarang organisasi sosial yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap ideologi nasional: Pancasila. Undang-undang yang baru sebenarnya dibangun di atas versi yang sebelumnya, yang lebih lunak, yang dikeluarkan pada masa kepresidenan Yudhoyono. Pemerintah dengan cepat mengambil keuntungan dari undang-undang tersebut untuk melarang Hizbut Tahrir Indonesia, sebuah organisasi Islam besar yang, walaupun secara terbuka menolak pluralisme dan demokrasi, juga telah mengejar tujuannya tanpa kekerasan.

Pada saat yang sama, beberapa kritikus terhadap Presiden Jokowi telah ditangkap atas tuduhan makar, atau pemberontakan (meskipun tampaknya pihak berwenang mungkin tidak melanjutkan kasus-kasus ini). Pemerintah telah campur tangan secara paksa dalam urusan internal partai-partai politik Indonesia untuk mencapai mayoritas di DPR. Salah seorang senior dari media terkemuka yang mendukung perjuangan politik anti-Jokowi ditampar dengan dengan investigasi kriminal yang berlatarbelakang politik. LSM asing dan lembaga pendanaan menghadapi iklim operasi yang semakin ketat.

Sementara itu, militer telah dibawa kembali ke pemerintahan, setidaknya di tingkat terendah negara, dengan pemerintah mengaktifkan kembali Bintara Pembina Desa (BABINSA) dari Era Soeharto – perwira junior yang ditugaskan ke desa-desa – dan mempromosikan keterlibatan militer dalam fungsi-fungsi yang tidak terkait keamanan seperti pembagian pupuk.

Sementara itu, sumber terkait penurunan kualitas demokrasi Indonesia adalah sikap tidak toleran terhadap agama dan minoritas sosial lainnya, di samping mempersempit ruang publik untuk diskusi kritis tentang topik agama, dan meningkatnya konservatisme agama dalam kehidupan sosial dan politik.

Beberapa tahun yang lalu, minoritas agama seperti Muslim Syiah dan anggota aliran Ahmadiyah paling sering menjadi sasaran kekerasan dan pembatasan, baru-baru ini, negara ini telah dicekam oleh kepanikan anti-LGBT. Mungkin saja Indonesia akan segera mengkriminalkan homoseksualitas. Pada saat banyak demokrasi gelombang ketiga, terutama yang ada di Amerika Latin, menjadi lebih menghormati hak-hak homoseksual dan minoritas seksual lainnya, Indonesia bergerak ke arah yang berlawanan.

Meskipun tindakan-tindakan pemerintah tidak menjadi pukulan telak terhadap kebebasan berekspresi dan berserikat, secara bersama-sama mereka merupakan pengikisan atas ruang demokrasi. Seperti yang diakui oleh indeks demokrasi global, sudah tidak masuk akal untuk menyebut Indonesia demokratis, atau liberal. Perkembangan-perkembangan ini menunjuk pada, posisi di mana Indonesia menjadi demokrasi iliberal, di mana kontestasi pemilihan berlanjut sebagai dasar pemerintahan, tetapi hidup berdampingan dengan pembatasan terhadap kebebasan politik dan agama, dan di mana hak-hak beberapa kelompok minoritas tidak dilindungi.*


Artikel ini telah diterjemahkan dari artikel aslinya yang berjudul “Twenty years of Indonesian democracy–how many more?” di New Mandala yang tayang pada tanggal 24 Mei 2018 dengan seizin penulis. Diterjemahkan oleh Reza Maulana Hikam/Editor, A Faricha Mantika.

Foto: Jokowi sedang ‘blusukan’ sebagai gubernur DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta/via New Mandala)

Baca bagian kedua tulisan ini →

About Author

Edward Aspinall

Edward Aspinall adalah Profesor dibidang Politik dari Australian National University (ANU)


Related Posts

Write a response to this post