Dua Puluh Tahun Demokrasi di Indonesia—Berapa Lama Lagi? (Bagian 2/2)

DemokrasiIndonesia-EdwardAspinall-Berpijar

Baca bagian pertama tulisan ini →

Menentang Peluang

Tetapi keadaannya selalu suram. Indonesia masih harus menempuh jalan panjang sebelum merosot ke tingkat Rusia atau bahkan Turki, dan perlu berhenti sejenak untuk mengkontekstualisasikan tren terkini dalam konteks pencapaian demokrasi Indonesia selama 20 tahun terakhir.

Banyak dari pencapaian itu yang telah mapan. Persaingan pemilu yang demokratis telah menjadi bagian penting dari arsitektur politik Indonesia. Selain dari seruan sporadis untuk membatalkan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, tidak ada kekuatan politik arus utama yang secara terbuka menyerukan agar mekanisme pemilihan diganti dengan rival organising principle. Bahkan ketika populis otoriter seperti Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2014, ia harus menyamarkan dorongan anti-demokrasinya dengan perkataan seperti: kembali ke UUD 1945 asli Indonesia—yaitu versi konstitusi yang diandalkan oleh rezim Soeharto, tetapi yang tampaknya menarik bagi banyak orang Indonesia karena beresonansi dengan sejarah nasionalis di Indonesia.

Survei opini publik menunjukkan keberlanjutan dukungan yang kuat bagi demokrasi sebagai suatu cita-cita, dan bagi sistem demokrasi yang sebenarnya dipraktikkan di Indonesia. Selain itu, Indonesia masih memiliki masyarakat sipil yang relatif kuat dan media independen, setidaknya di kota-kota besar. Debat politik tentang berbagai topik tetap hidup. Sebagai contoh, umumnya mudah bagi kritikus Presiden Jokowi untuk mengekspresikan pandangan mereka dengan keras dan langsung—bukan sesuatu yang dapat dilakukan di sebagian besar tetangga ASEAN di Indonesia. Memang, beberapa upaya pemerintah baru-baru ini untuk mengurangi kebebasan berbicara telah dipicu oleh kekhawatiran tentang penyebaran “berita palsu”, teori konspirasi dan desas-desus liar yang beredar melalui media sosial.

Selain itu, perlu ditekankan bahwa orang-orang yang menjadi ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia—para elitnya—sebenarnya telah membeli sistem yang baru. Elit di seluruh negeri telah mendapat manfaat dari peluang baru untuk mobilitas sosial dan akumulasi materi yang mereka dapat dapatkan melalui pemilihan umum dan desentralisasi.

Sebuah survei baru-baru ini terhadap anggota parlemen provinsi, yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Australian National University, menunjukkan bahwa walaupun elit politik regional Indonesia jelas tidak liberal dalam banyak perkara, namun mereka sangat mendukung demokrasi pemilu sebagai sistem pemerintahan. Memang, banyak yang mempertanyakan pandangan mereka yang jauh lebih demokratis daripada masyarakat pada umumnya.

Misalnya, ketika diminta untuk menilai pada skala 10 poin apakah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia, skor rata-rata yang diberikan oleh anggota parlemen ini adalah 8,14 — tidak jauh dari skor maksimum 10 untuk “benar-benar cocok”, dan poin penuh yang lebih tinggi dari 7,14 diberikan oleh responden dalam survei populasi umum terbaru LSI di mana pertanyaan yang sama diajukan. Demikian juga, para anggota DPR ini sangat kecil kemungkinannya untuk mendukung pemerintahan militeristik atau pemerintahan yang dipimpin oleh pemimpin yang kuat daripada masyarakat pada umumnya.

Tanggapan-tanggapan ini penting, karena demokrasi bukan sekadar sistem yang mendukung perlindungan kebebasan sipil dan memastikan akuntabilitas pejabat kepada publik (bidang-bidang di mana Indonesia, secara positif, memiliki catatan campuran negatif dan positif). Ini juga merupakan cara untuk memastikan persaingan teratur dan terbuka antara elit politik yang bersaing.

Dilihat dari sudut pandang ini—sebagai cara mengatur sirkulasi elit—demokrasi Indonesia terlihat lebih kuat. Meskipun penerimaan elit tidak mencegah pengikisan berkelanjutan dari kebebasan sipil di pusat, atau menjamin perlindungan minoritas, hal itu (demokrasi Indonesia) menimbulkan hambatan yang cukup besar untuk kembalinya sistem komando otoritas terpusat seperti Orde Baru.

Demokrasi Berkualitas Rendah yang Terkonsolidasi?

Dengan dukungan elit untuk status quo—sebagian iri dan bergantung, tetapi tetap bersungguh-sungguh—bahwa demokrasi Indonesia telah terbukti tangguh terhadap para perusak potensialnya. Ketahanan ini dengan sendirinya merupakan pencapaian penting: ada literatur literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa begitu suatu negara telah mengalami pemerintahan demokratis untuk jangka waktu yang lama—seorang ilmuwan, Milan Svolik, menempatkan angka pada 17-20 tahun—sangat tidak mungkin untuk Kembali kepada otoritarianisme.

Selain itu, kemunduran Indonesia saat ini—yang sama dengan tren global—dapat dibilang dan dapat dilihat sebagian sebagai kemunduran yang terjadi setelah demokrasi tingkat tinggi telah tercapai sebelumnya. Jika abad terakhir adalah panduan, kemajuan dan kemunduran demokrasi yang datang dalam gelombang di seluruh dunia: gelombang ketiga demokratisasi yang dimulai pada 1970-an didahului oleh dua gelombang sebelumnya yang terjadi setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dalam kedua periode tersebut, banyak rezim baru yang demokratis didirikan setelah pecahnya kekaisaran multinasional dan kolonial tidak bertahan lama. Namun dalam setiap kasus, kemunduran ini digantikan oleh gelombang baru demokratisasi.

Jelas, kita perlu berhati-hati ketika memikirkan tren masa depan. Kita berada di tengah-tengah transisi sejarah dunia yang baru dan kita tidak tahu apakah kita hanya pada awal kemunduran demokrasi di seluruh dunia, atau sudah dekat dengan gelombang pasang otoriter.

Yang paling mengkhawatirkan, beberapa sumber yang menyebabkan melemahnya demokrasi pada periode saat ini adalah permasalahan baru, dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Yang mengejutkan, untuk pertama kalinya dalam beberapa dasawarsa, ada tanda-tanda kelemahan pada demokrasi yang sudah maju—baik dalam hal menurunnya dukungan rakyat terhadap demokrasi sebagaimana diukur dalam beberapa jajak pendapat, dan dalam pemilihan calon otokrat seperti Donald Trump. Ketimpangan kekayaan di banyak negara mencapai tingkat yang tidak tidak pernah terbayangkan sejak awal era demokrasi seabad yang lalu, dengan hasil bahwa dominasi politik oligarki yang semakin meningkat—fokus utama analisis akademis di Indonesia — adalah tren di seluruh dunia. Sementara itu, teknologi komunikasi baru dari internet dan media sosial membuka partisipasi dalam debat politik, tetapi juga mendorong polarisasi yang merusak ruang publik bersama dan mendelegitimasi lawan.

Kekuatan-kekuatan yang bersekongkol untuk melemahkan demokrasi secara global, menghasilkan iklim internasional yang tidak mendukung untuk kebangkitan demokrasi di Indonesia, ditambah tanda-tanda kemunduran demokrasi yang berkembang di negara itu sendiri, harus membuat kita berhati-hati dalam merayakan peringatan 20 tahun reformasi dengan nada kemenangan.

Meskipun demikian, ada baiknya melihat keadaan kontemporer dari perspektif kita yang sempat menyaksikan Soeharto mengundurkan diri 20 tahun yang lalu. Saat itu, ketika kami menyaksikan Suharto membacakan pidatonya, saya dan teman-teman saya mencampuradukkan keheranan, kegembiraan dan kelegaan dengan kegelisahan tentang apa yang ada di Indonesia. Banyak pakar berkomentar dengan sangat skeptis terhadap gagasan bahwa Indonesia bisa menjadi negara demokrasi yang sukses. Beberapa mendesak agar berhati-hati, menunjuk pada percobaan untuk mengekang demokrasi di Indonesia pada  tahun 1950-an, dan menyoroti kurangnya pengembangan politik sipil dan pengaruh angkatan bersenjata yang berkelanjutan.

Demokrasi Indonesia melebihi sebagian besar harapan saat itu. Mungkin Indonesia akan melebihi sebagian besar harapan itu lagi.*


Artikel ini telah diterjemahkan dari artikel aslinya yang berjudul “Twenty years of Indonesian democracy–how many more?” di New Mandala yang tayang pada tanggal 24 Mei 2018 dengan seizin penulis. Diterjemahkan oleh Reza Maulana Hikam/Editor, A Faricha Mantika.

Foto: Pemilihan Legislatif Indonesia tahun 2009 (Ikhlasul Amal/Flickr, Creative Commons)

Baca bagian pertama tulisan ini →

About Author

Edward Aspinall

Edward Aspinall adalah Profesor dibidang Politik dari Australian National University (ANU)


Related Posts

Write a response to this post