Rantai Teror yang Mengikat

GFL-Berpijar-Reza-Faricha

Melawan Terorisme adalah Cara untuk Memperkuat Hubungan Indonesia-Australia

Kemunculan ISIS di Irak dan Suriah pada awal 2014 telah mengarahkan kembali perhatian Pemerintah Australia kepada ancaman teroris dari luar negeri, terutama Indonesia.

Perhatian Australia tersebut memiliki alasan yang kuat.

ISIS, secara dramatis, telah mengubah dinamika di dalam komunitas Jihadis di Indonesia. Mereka telah memberikan dampak yang memecah-belah para Jihadis, di mana beberapa Jihadis beserta kelompoknya yang sudah mapan mendukung ISIS dan khalifahnya, al-Baghdadi, sedangkan yang lain menentangnya.

Yang menarik para Jihadis untuk bergabung dengan ISIS adalah kemampuan mereka untuk mengalahkan kekuatan ‘kafir’ dalam peperangan, untuk menaklukkan dan mempertahankan wilayah, dan menegakkan kekhalifahan yang berfungsi untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. Aspek praktis maupun simbolis dari ISIS memberikan potensi besar dalam alam berpikir para Jihadis..

Menurut laporan Kepolisian Indonesia, 202 Jihadis telah bergabung ke dalam konflik di Suriah dan Irak (berangkat ke Suriah dan Irak). Di antara Jihadis tersebut, 30 telah mati, dan 11 telah pulang ke Indonesia.

Beberapa perhatian sekarang tertuju kepada ISIS. Pertama, ISIS telah berhasil untuk melegitimasi ulang konsep untuk menyerang orang asing sipil, terutama yang bukan Muslim. Kebanyakan kelompok Jihadis Indonesia telah menjauh dari sudut pandang foreigner-centric (berpusat kepada asing) semenjak 2000-an dan telah memfokuskan usahanya kepada pegawai negeri, seperti kepolisian atau kejaksaan, atau tindakan tanpa kekerasan dan aktivitas belajar-mengajar.

Mengikuti kemunculan ISIS akhir tahun lalu, website dan blog yang menyebarkan gagasan mereka juga turut bermunculan, biasanya juga memberikan fitur untuk menerjemahkan publikasi ISIS seperti majalah online Dabiq ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini telah memunculkan perdebatan dalam lingkaran Jihadis sendiri mengenai apakah orang asing di Indonesia adalah target yang benar.

Kedua, ada resiko besar yang dibawa oleh petarung yang kembali dari Suriah dan Irak, bahwa mereka akan mengajarkan keterampilan teknis mereka seperti membuat bom, menembak, dan operasi senyap kepada calon anggota yang belum berpengalaman. Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia, banyak jejaring teroris baru yang terdiri dari jihadis muda yang sangat bersemangat namun tidak punya kemampuan untuk m elakukan penyerbuan/penyerangan. Maka dari itu, veteran ISIS memungkinkan generasi baru teroris yang berbasis di Indonesia untuk memperoleh kapasitas yang mematikan yang dimiliki oleh para pelaku Bom Bali 2002, yang sebagian besar adalah veteran Perang Afghanistan.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ancaman ISIS jauh lebih terpadu daripada upaya sebelumnya terhadap kelompok-kelompok teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan jaringan Noordin M. Top. Pejabat senior di pemerintahan dari presiden sampai ke bawah telah mengutuk ISIS dan gerakannya dilarang pada pertengahan 2014 di Indonesia, sesuatu yang tidak pernah terjadi kepada JI. Polisi telah menangkap belasan orang yang terduga tergabung dengan ISIS, namun telah dibebaskan tanpa tuntutan apapun.

Pendanaan pemerintah juga dilkeluarkan untuk kampanye anti-ISIS di tingkat masyarakat, yang menghasilkan ratusan, bahkan ribuan desa di seluruh Indonesia yang menampilkan spanduk dan poster anti-ISIS.

Namun perlu digarisbawahi, bagaimanapun juga, bahwa kebanyakan penolakan pemerintah dan masyarakat terhadap ISIS adalah produk dari ancaman dari gerakan tersebut (ISIS) terhadap nasionalisme Indonesia ketimbang penolakan terhadap dukungan kepada terorisme atau penolakan atas tindakan keji dalam lingkupnya sendiri. Sebagian besar wacana resmi yang menentang ISIS berfokus kepada dampak hasutannya, bukan tindakan ekstrimnya.

Bagi Pemerintah Australia, meningkatnya ancaman terorisme di Indonesia menimbulkan keprihatianan. Para Jihadis yang mendukung ISIS beranggapan bahwa aset dan warga negara Australia sebagai target yang pas, dan memang, Australia sering disebut sebagai musuh dalam literatur Jihadis. Hampir satu juta warga Australia mengunjungi Indonesia setiap tahuannya, terutama Bali, dan ada ribuan lainnya yang menjadi penduduk di negara ini.

Tidak seperti satu dekade silam, peluang kepolisian Australia dalam membantu rekan-rekannya di Indonesia dengan teknologi baru dan kolaborasi di lapangan sekarang lebih sedikit. Polisi Indonesia sekarang memiliki basis data yang canggih dan alat analisis komputer, serta kemampuan forensik yang lebih baik dibandingkan dengan waktu Bom Bali 2002 lalu.

Situasi politik nasionalistik yang tegas di Indonesia juga meredam kemungkinan kerja sama Internasional. Para politisi senior secara terbuka menanyakan manfaat bagi Indonesia dari kerja sama polisi dan intelijen. Pernyataan semacam itu sering muncul pada masa kepresidenan Yudhoyono (2004-2014).

Mungkin satu-satunya pilihan efektif adalah memaksimalkan kerja sama anti-terorisme oleh kepolisian dari kedua negara. Khususnya, upaya yang lebih besar dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Saat ini, program deradikalisasi dan pelucutan teroris yang ditandatangani oleh BNPT masih tidak merata dan tidak efektif, juga kapasitas analitisnya dalam melacak tren ideologis dan organisasi dalam komunitas Jihadis juga terbatas. Akibatnya, jangkauan sempit penanggulangan terorisme BNPT gagal menargetkan kelompok-kelompok yang paling rentan untuk direkrut menjadi teroris dan malah terlalu banyak perhatian pada permasalahan arusutama.

Program-program yang didanai oleh Australia untuk pertukaran komunitas Muslim di kedua negara akan berfungsi untuk melemahkan stereotip negatif dari tindakan Australia terhadap warga Muslimnya. Australia juga harus menentang upaya militer Indonesia (TNI) untuk mendapatkan peran dalam penanggulangan terorisme. Menteri Pertahanan, mantan Jenderal Ryamizard Ryacudu, dan Panglima TNI, Moeldoko telah menyatakan minat mereka untuk memimpin atau berbagi tugas dalam penanggulangan terorisme bersama kepolisian. Hal ini akan menjadi kemunduran, karena militer hanya memiliki sedikit keahlian dalam investigasi dan analisis terorisme dan cenderung dalam pendekatan yang dilakukan dengan kekerasan dapat memperburuk ketegangan antara negara dan kelompok-kelompok Islam garis keras.

Sebaliknya, Kepolisian Republik Indonesia memiliki catatan yang sangat baik dalam mendeteksi dan menangkap teroris, serta mengelola Jihadis yang telah dibebaskan. Sayangnya, dalam salah satu komentarnya tentang terorisme semenjak menjadi Presiden, Joko Widodo memperingatkan kepolisian bahwa ia akan memberikan operasi pemberantasan terorisme di Provinsi Sulawesi Selatan kepada TNI apabila kepolisian gagal untuk menangkap pemimpin Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Santoso.

Dalam menanggapi ancaman ISIS di Indonesia yang semakin meningkat, Pemerintah Australia harus berusaha menghindari beberapa kesalahan dari periode pemboman langsung pasca-Bali. Saat itu, banyak diplomasi publik masih lah sederhana.

Para pemimpin politik Australia secara teratur memberi kuliah kepada para pemimpin Muslim tentang sifat iman mereka dan kebutuhan untuk memberantas terorisme dalam komunitas mereka. Muslim dimasukkan ke dalam kategori moderat versus radikal dan para pemimpin non-Muslim asing seringkali menyampaikan tentang sifat sejati Islam yang damai, meski pun hanya tahu sedikit atau tidak sama sekali tentang agama. Hal ini sering membuat para pemimpin Muslim jengkel dan memperkuat kesan bahwa Australia menggunakan penanggulangan terorisme untuk menutupi motivasi strategis atau ideologis.

Australia, secara ketat, harus menjaga penanggulangan terorisme sebagai kebijakan dengan prioritas utama dalam hubungannya dengan Indonesia. Tetapi, menghindari retorika dalam permasalahan ini akan memastikan reaksi yang lebih simpatik. Dalam era Jokowi yang berfokus kepada permasalahan domestik, Indonesia bisa diharapkan untuk melakukan respon yang terbaik terhadap inisiatif Australia apabila mereka dilihat sebagai orang yang melayani kepentingan nasional.

Melawan ISIS adalah kepentingan yang sama dari kedua bangsa ini.


Artikel ini telah diterjemahkan dari artikel aslinya yang berjudul “The ties of terror that bind” di New Mandala yang tayang pada tanggal 18 Juni 2015 dengan seizin penulis. Diterjemahkan oleh Reza Maulana Hikam/Editor, A Faricha Mantika.

Foto: Flickr

About Author

Greg Fealy

Greg Fealy adalah Associate Professor di Australian National University


Related Posts

Write a response to this post