Perang Dagang ‘yang Lain’

JSD-Syekha-Reza-Berpijar

Perselisihan perdagangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China telah berhasil menarik perhatian dan sekarang menjadi sumber perdebatan publik; ketegangan pasar yang terjadi tampaknya tidak menemukan resolusi dalam waktu dekat. Beberapa orang berpendapat bahwa perselisihan ini akan bertahan, karena  persoalannya tidak hanya masalah menyesuaikan ketidakseimbangan yang terjadi antara dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Faktanya, konflik mendasar dari konfrontasi yang sulit diselesaikan ini muncul dari upaya Amerika dalam menghindari kekalahannya atas keunggulan teknologi di era digital; Ini jelas lebih dari sekedar masalah perdagangan. Ini adalah perjuangan yang tidak mudah diselesaikan. Dalam kata lain, “Perang Dagang” ini cenderung lama.

Sementara itu, saya ingin menarik perhatian pembaca pada perkembangan baru tentang isu-isu terkait perdagangan, yang melibatkan persaingan kepentingan oleh negara-negara anggota Uni Eropa, serta kepentingan Uni Eropa, Amerika Serikat dan China; dan saya akan menyebutkan “Perang Dagang Lainnya”, Apa ini (atau lebih tepatnya apa itu)? Perencanaan merger produsen rolling stock Jerman dan Perancis yaitu antara Siemens AG dan Alstom SA telah melayang, dalam pengaturan yang mirip dengan perjanjian multinasional Airbus untuk produksi pesawat komersial dan militer. Seperti yang diumumkan, rencana seperti itu pasti tidak akan memenuhi kualifikasi persetujuan, karena merger seperti itu akan melanggar aturan persaingan Uni Eropa, di bawah pengawasan Komisi Eropa untuk Kompetisi Madame Margrethe Vestager. Rasa penasaran untuk menganalisis apa yang sebenarnya memotivasi kedua perusahaan raksasa untuk bergabung, dimana tercatat kedua negara antara Perancis dan Jerman merupakan pendukung rencana tersebut.

Hal diatas bukan satu-satunya perkembangan kontemporer yang luput dari perhatian kita: Deutsche Bank dan Commerzbank, dua lembaga keuangan terkemuka Jerman telah memulai negosiasi merger, yang didukung oleh pemerintah Jerman. Faktanya, tendensi yang tercipta pada anggota Uni Eropa tertentu untuk mendukung konglomerasi perusahaan telah dikodifikasi oleh pemerintah Perancis dan Jerman, dalam “Manifesto for European Industrial Policy”, dirilis setelah Komisaris Persaingan Uni Eropa memblokir usulan merger Siemens-Alstom.

Apa poin penting dari manifesto ini, dan apa alasan dibalik keputusan dua negara terkemuka anggota Uni Eropa untuk memperjuangkannya? Menurut DW News, (19-02-2019) deklarasi ini bertumpu pada tiga pilar: investasi, aturan dan langkah-langkah untuk melindungi industri Eropa. Bagian terpenting kebijakan tersebut adalah upaya Eropa menjadi pemimpin dunia dalam hal Artificial Intelligence (AI).  Aturan yang diusulkan akan memastikan perusahaan Eropa tetap kompetitif secara global, sementara peraturan saat ini melindungi teknologi strategis Eropa. Alasan di balik dukungan dari pemerintah Perancis dan Jerman untuk merger Siemens-Alstom, serta dukungan Jerman untuk mergernya Deutsche Bank dan Commerzbank, tidak diragukan lagi alasan kuat dibalik dukungan kedua negara terkemuka Uni Eropa untuk mempertahankan daya saing mereka secara global, tidak hanya secara nasional atau pun didalam Uni Eropa.

Lanskap Pergeseran Hubungan Perdagangan

Kami berusaha memahami secara menyeluruh tentang langkah-langkah yang jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di atas – ditambah dukungan terbuka dari pemerintah mereka, sementara bertentangan dengan peraturan Uni Eropa tentang persaingan yang dipertahankan Jerman dan Prancis secara historis. Tidak mungkin bahwa negara-negara tersebut tidak mengetahui aturan persaingan secara eksplisit melarang merger semacam itu.

Hal ini diungkapkan untuk mempertimbangkan perkembangan lainnya yang patut didiskusikan selain tentang perselisihan perdagangan antara AS dan RRC yang menjadi pusat perhatian. Terdapat tanda-tanda yang menggembirakan atas perang dagang AS-RRC, dengan dibukanya negosiasi antara Washington dan Beijing (sebagai pengganti eskalasi tarif) yang disepakati oleh Presiden Trump dan Xi di Buenos Aires. Namun, perang perdagangan tampaknya tidak akan mengarah pada resolusi awal. Hal ini didukung adanya sinyal-sinyal tidak menyenangkan bahwa perselisihan akan berlarut-larut, karena masalah yang dipermasalahkan bukan hanya tentang ketidakseimbangan perdagangan, tetapi juga diatur pada subteks kompetisi jangka panjang antara dua kekuatan atas perkembangan teknologi di era digital.

Seperti disebutkan diatas, perang dagang tidak terbatas pada AS dan Cina, tetapi juga mencakup hubungan antara AS dan UE, serta para pemain lainnya. Selain reaksi mencolok menaikkan tarif impor pada baja dan produksi baja (yang juga berdampak pada anggota Uni Eropa) Amerika Serikat telah menaikkan bea impor pada mobil Eropa, dengan melakukan impor langsung ke Jerman dan Prancis. Apakah langkah UE untuk melindungi teknologi strategis Eropa (sebagaimana disebutkan dalam manifesto yang disebutkan di atas) merupakan respons terhadap proteksionisme AS? Jika demikian, ini tentu saja menyerupai fenomena perang dagang di mana kebijakan proteksionis suatu negara memicu pembalasan serupa, atau “Beggar thy neighbour” istilah yang dikenal dalam ekonomi internasional.

Tetapi bagaimana dengan usulan merger yang bertentangan dengan aturan persaingan Uni Eropa? Di sini saya melihat kenyataan baru: dalam menghadapi lingkungan global yang sangat kompetitif yang mencakup Amerika Serikat dan China (dan Asia juga dalam hal ini), Uni Eropa terlihat berada di bawah tekanan untuk memikirkan kembali tempatnya di perdagangan global masa depan (ditambah momen keluarnya Inggris dari UE). Ketika Prancis dan Jerman meluncurkan manifesto industri mereka dalam konferensi pers, setelah pertemuan Bruno Le Maire dan Peter Altmeier, menteri ekonomi kedua negara, jelas memaparkan bahwa hanya ada 5 perusahaan Eropa di antara 40 perusahaan top dunia. Ini kemungkinan merupakan alasan untuk perubahan kebijakan yang diusulkan dalam aturan persaingan, selaras dengan tolok ukur persaingan global (di luar Uni Eropa sendiri).

Alasan yang mendorong merger Siemens AG dan Alstom SA adalah ancaman persaingan dari CRRP Corp China, produsen rolling stock terbesar di dunia. Perlu diperhatikan bahwa penerima per kapita terbesar dari investasi China di Eropa yaitu Portugal yang sedang jatuh perekonomiannya, ini berasal dari saat negara tersebut dilanda utang negara, diperburuk oleh krisis perbankan 2010; Sekarang, negara ini adalah salah satu negara krisis perbankan dengan beban utang yang paling serius di pinggiran UE (yang secara ironis disebut “PIGS”, untuk “Portugal, Irlandia, Greece dan Spanyol”). Cina telah menyalurkan miliaran Euro ke perusahaan listrik, perusahaan asuransi, bank, rumah sakit, dan sektor lainnya di Portugal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa pemerintah Portugal melancarkan kritik keras terhadap “Manifesto for European Industrial Policy”, menyatakan bahwa Portugal membuka pintu menuju perdagangan bebas.

Kompleksnya permasalahan ditambah AS telah mengeluarkan rentetan keluhan di UE, setelah Brussels menolak untuk mengeluarkan resolusi yang menyebutkan Arab Saudi dan wilayah Amerika seperti Guam, Kepulauan Virgin AS, Samoa Amerika dan Puerto Riko sebagai negara yang terlibat dalam pencucian uang dan pembiayaan kelompok teroris (FT, 4 Maret 2019).

Catatan Akhir

Beberapa pembaca mungkin menanggapi dengan “Jadi apa? Apa hubungan permasalahan di atas dengan Indonesia?” Saya akan membutuhkan kolom lain untuk menguraikan topik ini. Cukuplah untuk mengatakan bahwa penting bagi kita untuk memahami masalah ini dan tentu saja relevan dengan debat publik yang terjadi di masyarakat kita.

Saya menyarankan konfrontasi yang sedang berlangsung di Eropa, serta yang melibatkan Eropa, Amerika Serikat dan Cina yang disebutkan di atas, memang relevan untuk diperdebatkan dalam berita, selama beberapa minggu terakhir kampanye sebelum pemilihan Presiden dan Legislatif pada 17 April. Secara spesifik, kandidat Presiden Prabowo telah terus-menerus dikritik oleh kubu lain dan oleh analis politik tertentu, yang menyatakan bahwa ia berbicara secara umum, membingkai ulang cerita lama dalam istilah normatif, mengatakan ia tidak memiliki program konkret, menunjukkan pesimisme tentang masa depan Indonesia. Kenyataannya, kampanye-kampanyenya mendorong negara untuk berdiri di atas pondasinya sendiri dan tidak menyerah pada godaan menjual kepada kekuatan asing, dan tidak membiarkan dirinya dimanipulasi dan akhirnya diperbudak oleh negara lain. Sikap ini telah menjadi subjek kritik, karena beberapa pengamat menuduhnya terlalu nasionalistis, atau chauvinistik.

Tetapi apakah ini yang sebenarnya terjadi? Saya yakin bahwa karakterisasi ini sama sekali tidak berdasar. Dengan menunjukkan perkembangan terakhir di Eropa, serta yang di AS dan Cina, saya ingin menunjukkan bagaimana pemimpin di Jerman dan Perancis, dan tentu saja AS di bawah Presiden Trump, khawatir tentang peran mereka masing-masing (goyah) didunia kompetisi. Kebijaksanaan konvensional yang berlaku setelah Perang Dunia II, menganut kepercayaan pada multilateralisme, keterbukaan, dan kerja sama untuk memajukan kesejahteraan nasional; pandangan idealistis tentang jalan menuju kesejahteraan global terkikis dan digantikan oleh “kebijaksanaan konvensional baru”. Seperti apa yang dikatakan beberapa pemimpin negara, seperti Presiden Trump dengan “Make America Great Again”. Presiden Macron dengan “Make our planet great again”, dan lainnya.

Jika bahkan negara-negara kuat merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberlakukan kebijaksanaan konvensional baru, mengapa Indonesia yang masih merupakan negara berkembang, mempertaruhkan masa depan kita pada “kebijaksanaan konvensional lama”, yang hari demi hari lebih mirip ortodoksi? Saya akan kembali ke memeriksa topik ini. Untuk saat ini, mari kita merenungkan masalah ini, dan tetap terbuka untuk diskusi lebih lanjut. *


Artikel ini telah diterjemahkan dari artikel aslinya yang berjudul “The Other Trade War” di Independent Observer 22 Maret 2019 dengan seizin penulis. Diterjemahkan oleh Syekha Maulana Ilyas/Editor, Reza Maulana Hikam.

About Author

J. Soedradjad Djiwandono

J. Soedradjad Djiwandono adalah Profesor di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Djiwandono juga adalah Profesor Ekonomi Emeritus, Universitas Indonesia. Pernah bekerja di pemerintahan sebagai Menteri Perdagangan (1988-1993) dan Gubernur Bank Indonesia (1993-1998).


Related Posts

Write a response to this post