Diskursus Represif dalam Aksi May Day 2019

WES-Mayday

Pasca Hari Buruh yang diperingati tanggal 1 Mei lalu, gaduh tak kunjung usai juga. Tindakan represif aparat keamanan negara, kini telah mencapai fase puncak, di mana terdengar kabar beberapa orang masih diincar atau ada proses pencarian orang-orang yang diduga menjadi bagian dari anarkisme (merujuk secara umum ‘anarko sindikalisme’). Tentu, hal ini menjadi preseden buruk dalam penegakkan demokrasi, secara tidak langsung menunjukan wajah negara dalam bekerja mengatasi kelompok resisten terhadap dirinya.

Tuduhan-tuduhan yang disematkan bagi kelompok yang khas berpakaian hitam-hitam, ialah mereka melakukan vandalisme, kekacauan dan kegaduhan. Bahkan yang terakhir aparatur keamanan mengaitkan tindakan-tindakan kecil di hari buruh, sebagai suatu tindakan yang terstruktur dan tersinkronisasi dengan gerakan internasional. Alamat tuduhan yang sama ketika menyasar kelompok yang dianggap terafiliasi dengan Islam Internasionalis. Labelisasi internasional ini juga nantinya akan diarahkan ke term radikal dengan segala argumentasi yang condong pada prasangka.

Teror demi teror yang digencarkan oleh aparatur negara, menunjukan sisi hegemonik dalam upaya menegaskan dominasi kuasa. Ditambah masifnya arus informasi secara cepat, framing media mainstream yang penuh muatan politis, hingga sebaran informasi konstruksionis di media sosial. Semua bekerja secara sistematis, menjadi suatu kerangka untuk menjalankan sebuah relasi kuasa. Tentu, ini semua untuk menegaskan dominasi kuasa.

Hegemoni dan Relasi Kuasa

Ketika melihat situasi demikian, maka diskursus yang dapat dikembangkan ialah melihatnya dalam konstruksi hegemoni dan relasi kuasa. Negara memiliki sisi di mana ia dapat melakukan apapun, termasuk merepresi dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan guna meneguhkan dominasinya. Secara struktur di sini ada pemerintah selaku yang menjalankan pemerintahan, menciptakan kebijakan dan regulasi.

Hegemoni sendiri secara harfiah adalah dominasi atau kekuasaan sosial-budaya, oleh satu kelompok dominan dalam suatu tatanan masyarakat atau lingkungan. Dan berkaca dari pandangan Gramsci sebagaimana diungkapkan oleh Eagleton (1991), merupakan suatu ide dari kelas penguasa untuk memanipulasi sistem dan kebiasaan dari suatu masyarakat, menjadi satu pandangan global atau tatanan sistem dunia. Selanjutnya, hegemoni sendiri merupakan jalan yang mana kelas penguasa mencoba melakukan subjugasi (penundukan), pada mereka yang akan dijinakkan atau ditundukkan.

Gramsci (2011) kemudian menjelaskan pada tataran ini hegemoni merupakan suatu bentuk dominasi kuasa, artinya erat dengan konteks relasi kuasa. Ada upaya dari kelas penguasa untuk mendominasi melalui berbagai cara, baik melalui otoritas maupun konsensus yang ia ciptakan, sehingga lembaga-lembaga swasta, agama hingga individu membantu melancarkan hegemoni itu sendiri. Pada dasarnya hegemoni ini bertujuan melanggengkan status quo, menciptakan sebuah tatanan otoritatif. Yang mana ada yang terpinggirkan atau dikerdilkan perannya, dan secara konstruktif merupakan bagian dari pola ‘subaltern.’

Dalam hal ini penting juga berkaca pada pandangan Mouffe dan Laclau (2001), bahwasanya proses hegemoni tak jauh dari konteks negara, terutama dalam hal ini kelas penguasa. Relasi kuasa dari hegemoni menyasar alat negara dalam melakukan dominasi kuasa, seperti upaya menggunakan militer, politik, dan ekonomi sebagai artikulasi dalam diskursus politik. Selanjutnya, implementasi dari diskursus artikulasi politik dengan dominasi tersebut menciptakan sebuah budaya, di mana hegemoni dilancarkan oleh masyarakat sebagai sebuah konsensus.

Artinya di sini hegemoni merupakan suatu relasi kekuasaan, di mana masyarakat yang tersubordinasi (ditundukkan) melakukan tugas-tugas sosial yang secara budaya tidak alami. Dalam kata lain tidak memiliki manfaat bagi mereka, tetapi secara eksklusif menguntungkan kepentingan kelas penguasa yang superior. Tentu dalam upaya meneguhkan status quo, melanggengkan dominasi kuasa atas masyarakat sendiri.

Diskursus Represif

Berangkat dari hegemoni dan relasi kuasa, maka akan menggiring kita pada suatu diskursus mengapa represi terjadi. Bahwa faktor yang dilakukan oleh aparatus keamanan negara dalam konteks hari buruh kemarin, merupakan implementasi utuh dari upaya menegaskan dominasi kuasa mereka. Hal ini dapat dilihat dari pola-pola yang dilancarkan oleh negara, melalui kekuasaan koersifnya ia mencoba melakukan subjugasi pada mereka yang dianggap melawan, dan mengancam stabilitas negara.

Melalui kekuasaan militer, politik dan sosial, mereka perlahan menguasai segala lini. Selain melalui kekuasaan koersif, mereka juga melakukan secara kultural dalam bentuk konsensus masyarakat (Mouffe & Laclau, 2001). Dimana masyarakat juga menjadi aktor penting dalam melegitimasi represifitas, mewajarkan tindakan-tindakan koersif, atas dalih stabilitas. Konsensus ini diproduksi melalui narasi ilmiah dan propagandis, baik melalui corong institusi pendidikan maupun media korporasi.

Semua didasarkan pada proses panjang hegemoni, yang mana tujuannya adalah dominasi kuasa. Hal inilah yang menjadi gambaran ketika kita melihat bagaimana peran intelektual hari ini, tentu dengan jargon independensinya tak lebih dari bentuk relasi kuasa yang sesungguhnya. Di mana mereka telah tersubjugasi dan tersubordinasi oleh kelas penguasa. Dengan dalih independensinya, mereka tak lebih dari bagian konsensus untuk melakukan dominasi kuasa, bagian utuh dari hegemoni itu sendiri (Gramsci, 2011). Karena mereka tidak berdiri sendiri, apa yang mereka lakukan merupakan pencarian situasi aman, agar tidak tereksklusi dari zona nyaman. Mereka tunduk, patuh dan menjadi bagian dari diskursus represi, karena melegitimasi situasi tersebut seolah-olah merupakan hal yang wajar.

Dan semua lini per-lini yang berhasil dikuasai, seperti intelektual, media dan perspektif masyarakat. Merupakan bagian dari rantai yang panjang, melihat proses hegemoni pada suatu masyarakat. Di mana ada peran koersif dan kultural, mereka memiliki relasi kuasa yang sama, yakni menciptakan dan melanggengkan status quo. Koersif dengan aparatus keamanan negara, sementara kultural lebih ke konsensus masyarakat yang dikonstruksi aktif oleh media korporasi dan institusi pendidikan. Sehingga diskursus represif, merupakan salah satu bagian dari upaya subordinasi yang menjurus pada konteks ‘subaltern,’ guna meneguhkan dominasi kuasa dalam hal ini ‘status quo.’*

Referensi

Eagleton, T. (1991). Ideology: An Introduction. London: Verso.

Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). Hegemony and Radical Democracy in Hegemony and Socialist Strategy. London: Verso.

Gramsci, A. (2011). Prison Notebooks Volume 2 (Vol. 2). Columbia University Press.

About Author

Wahyu Eka Setyawan

Wahyu Eka Setyawan adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, dan Penggiat Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Surabaya.


Related Posts

Write a response to this post