Populisme dan Oligarki: Dilema Konsep Populisme Islam Versi Vedi Hadiz yang Berbasis Kerangka Oligarki (Bagian 1/2)

Vedi-PopulismeIslam-Dian-Oligarki

Berbicara tentang populisme, khususnya populisme Islam di Indonesia, tampaknya tidak ada ilmuwan sosial-politik yang melampaui Vedi R. Hadiz dalam memberikan perhatian besar. Sekedar menyebut beberapa karyanya melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema populisme di Indonesia: “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development” (2014), “Islamic Populism in Indonesia and The Middle East” (2016), “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia” (2017) bersama Robison, hingga yang terakhir membicarakan Aksi Bela Islam berjudul “Marketing morality in Indonesia’s democracy” (2018) bersama Rakhmani, dan masih banyak tulisan lainnya.

Di sisi lain, Hadiz juga terkenal sebagai teoritis oligarki dalam membaca dinamika politik pasca reformasi di Indonesia. Salah satu karya fenomenalnya yang ia tulis bersama Robinson adalah “Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets” (2004). Selain itu juga masih ada yang berjudul “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective” (2010).     

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bangunan argumen tulisan-tulisan Hadiz tentang populisme, terutama tentang populisme Islam, dan mencoba membandingkannya dengan kerangka argumennya tentang oligarki. Hal ini menjadi menarik karena dua hal tersebut pada dasarnya bisa berlawanan. Populisme sebagai gerakan sosial mengandaikan kekuatan kolektivitas “the people” dalam mendesakkan tuntutannya kepada “the elit” (Stanley, 2008), yang berarti pula menekankan aspek tradisi kekuasaan bersifat plural (kekuasaan bersifat menyebar).

Di sudut yang berbeda, oligarki lebih berakar pada pendekatan teori klasik tentang elit (Ford dan Pepinsky, 2014: 3), yang berarti pula menekankan aspek tradisi kekuasaan bersifat elit (kekuasaan bersifat memusat kepada segelintir orang). Ringkasnya ada dua tema besar yang masing-masing memiliki basis pendekatan yang berbeda dalam mengandaikan distribusi kekuasaan dalam kehidupan sosial-politik.

Pertanyaannya: bisakah pemikiran Hadiz berada pada dua kutub pemikiran yang berbeda? Atau Hadiz merevisi pijakan pemikirannya atau pemikiran Hadiz tentang populisme dan oligarki sebenarnya tumpang-tindih?  

Populisme Islam Menurut Hadiz

Dalam upaya membangun kerangka pemikirannya tentang populisme, Hadiz menekankan dua sudut pandang utama, yakni ekonomi politik dan sosiologi historis. Pendekatan ini akan membedakan bagaimana populisme versi Hadiz dibanding pemahaman lain tentang populisme dari aspek semacam diskursif populisme atau ide-ide maupun tema-tema terkait pengorganisasian (Hadiz, 2016: 20).

Seturut dengan perspektif ekonomi politik, Hadiz melihat bahwa fenomena populisme Islam (suatu gerakan yang mengandaikan aliansi berdasarkan kesamaan identitas sesama umat Islam) sebenarnya tidak bisa terlepas dari krisis kepercayaan terhadap janji-janji modernitas dan kapitalisme global tentang kesejahteraan yang tak kunjung terwujud.

Kemunculan populisme Islam adalah suatu bentuk protes atas terjadinya kesenjangan struktur ekonomi kapitalisme. Populisme Islam menjadi sebuah alternatif untuk membenahi kondisi keterpurukan tatanan ekonomi politik sekaligus berfungsi sebagai alat untuk bisa mendapatkan sumber daya dan kekuasaan (Hadiz, 2014, 2016).

Dengan pemahaman demikian, populisme Islam hari ini merupakan fenomena yang berbeda dibanding dengan populisme Islam dalam periode-periode sebelumnya. Jika populisme Islam di zaman dulu lekat dengan upaya pembingkaian politik identitas umat Islam untuk melawan instrumen dan menggagas berdirinya negara Islam, populisme Islam hari ini lebih pada menjadikan identitas Islam sebagai alat untuk mendapatkan sumber daya dan kekuasaan dalam skala politik domestik (Hadiz, 2016).

Dalam tulisannya yang lain, Hadiz bersama Robison menyatakan bahwa pertarungan bentuk populisme di Indonesia, baik dengan model Islam maupun yang bercorak nasionalis, tidak terlepas dari alat oligarki dalam upaya mendapatkan kekuasaan dan sumber daya (Hadiz & Robison, 2017).

Artinya, gerakan populisme dalam model apa pun adalah suatu bentuk “proxy war” di dalam persaingan antar oligarki di Indonesia pasca reformasi. Model Islam (populisme Islam) maupun nasionalis tentu tidak lepas dari aspek kesejarahan meski reformasi telah berlangsung dua dekade, dua kekuatan itu adalah kekuatan politik yang masih eksis. Sebab, gerakan revolusi kiri (komunis) sudah dihancurkan di Indonesia semenjak tahun 1965-an dan liberal tidak terlalu berjaya sebagai alat legitimasi sosial.

Wajar ketika para oligarki itu menggunakan dua bentuk kekuatan yang masih berlangsung, yakni Islam dan paham nasionalis dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan dan sumber daya di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, ada tiga poin penting yang perlu digaris bawahi sebelum saya memasuki kerangka definisi tentang populisme Islam menurut Hadiz yang lebih rinci.

Pertama, kemunculan populisme Islam bukan suatu fenomena tunggal tanpa didasari basis struktural yang mendasari fenomena tersebut muncul. Populisme Islam adalah ekspresi atas ketidaksetaraan dari konteks penerapan prinsip kapitalisme. Dalam arena kapitalisme yang sangat kompetitif, umat Islam merasa tersingkir dari panggung ekonomi-politik dan berakibat melahirkan protes besar dalam hal mendapatkan sumber daya.

Menurut saya, penjelasan demikian ini menguatkan posisi pemikiran neo-Marxian yang sangat dominan dalam diri Hadiz, terutama terkait suatu fenomena tertentu tidak akan terlepas dari aspek materialisme historis dan basis suprastruktur berupa kepemilikan alat produksi yang menyingkirkan kelompok proletar yang terasing (teralienasi). Pada gilirannya, populisme Islam tidak berbeda dari upaya gerakan protes atas ketimpangan yang terjadi. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi dan dampaknya dalam bekerjanya sistem kapital menjadi konteks utama pemikirannya.  

Akhirnya, poin kedua, populisme Islam sebagai suatu gerakan adalah upaya untuk sekadar mendapatkan kekuasaan dan sumber daya semata, tidak lagi erat berkaitan dengan persoalan-persoalan semacam perjuangan berdasarkan keyakinan teologis (seperti mendirikan negara Islam, Khilafah dan lain-lain) sebagaimana populisme Islam di era sebelumnya. Populisme Islam, selain berkutat dengan pembingkaian identitas “keumatan”, menunjuk dinamika perebutan kekuasaan dan sumber daya.

Hal di atas misalnya dapat dibaca dalam tulisannya bersama Rakhmani dalam “Marketing Morality in Indonesia’s Democracy” (2018). Menurut mereka, kesuksesan aksi Bela Islam dalam menghimpun massa umat Islam tidak terlepas dari dua aspek penting, yakni solidaritas sesama umat Islam dan protes atas ketimpangan ekonomi yang mengakibatkan munculnya “marketing moral”, suatu ruang yang memperjumpakan simbol Islam yang terus diproduksi dan dikonsumsi sebagai wujud rasa kesal dan geram berkepanjangan atas realitas ketidakadilan status-quo yang terus terjadi.

Ketiga, suatu gerakan populisme Islam tidak akan bisa berlangsung tanpa ditopang kekuatan kelas borjuis atau elit oligarki yang memiliki kepentingan. Poin ketiga ini akan lebih memperkuat bagaimana premis utama populisme Islam versi Hadiz yang dekat dengan sudut pandang oligarki dalam karya-karya Hadiz sebelumnya (akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya).

Berhubungan dengan keberadaan borjuis atau oligarki sebagai komponen terwujudnya populisme Islam, Hadiz Bersandar pada pendapat Oxhorn ketika mendefinisikan populisme dan mobilisasi sosial di Amerika Latin. Hadiz menyatakan bahwa populisme adalah “social mobilization based on asymmetrical multi-class coalitions” (Hadiz, 2016: 20), sebuah mobilisasi sosial yang berdasarkan koalisi lintas kelas yang asimetris. Populisme Islam sendiri adalah bentuk dari populisme dengan definisi tersebut.

Bentuk baru populis Islam (new Populist Islam), berhubungan dengan sikap protes terhadap ketimpangan dan usaha mendapatkan sumber daya sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, merujuk pada penelitiannya di tiga negara, yakni Indonesia, Turki dan Mesir, Hadiz memaknai aliansi lintas kelas dalam mewujudkan populisme Islam harus melingkupi tiga level atau tingkatan kelas yang ada di masyarakat, yakni kelas menengah perkotaan (the urban middle class), borjuis (the bourgeoisie), dan masyarakat miskin (the urban poor). Jika salah satu elemen itu tidak hadir, maka populisme Islam tidak akan terwujud.

Tiga kelompok kelas ini akan saya jelaskan secara singkat: kelas menengah perkotaan (the urban middle class) secara sederhana dapat dipahami sebagai “orang-orang yang memiliki derajat pendidikan tinggi namun melihat diri mereka sendiri berada pada derajat yang rendah dalam hierarki sosial ekonomi dan politik” (dalam Hadiz, 2016: 34).

Namun, mereka tetap dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan masyarakat kebanyakan yang berada pada level masyarakat miskin. Borjuis (the bourgeoisie) adalah orang yang menopang pendanaan populisme Islam. Sebagai contoh Borjuis Anatolian yang memiliki pengaruh dan kekayaan perusahaan besar Kemal (dari nama tokoh besar pendiri Republik Iran Mustafa Kemal) yang berpusat di Istanbul, Turki.

Contoh lain ikatan bisnis dalam menopang populisme Islam kelompok Ikhwanul Muslimin sudah berlangsung semenjak era represif Mubarok di Mesir. Di Indonesia, borjuis besar bukan berada pada figur komunitas umat Islam. Bahkan kerajaan-kerajaan bisnis di Indonesia dimiliki oleh orang beretnis Tionghoa dan umat Islam tersingkir. Elemen yang terakhir adalah Masyarakat miskin (the urban poor) yang menjadi pilar penting lainnya dalam menopang populisme Islam sebab salah satunya secara jumlah merupakan masyarakat dominan.     

Setelah menjelaskan populisme Islam menurut Vedi Hadiz, pada bagian selanjutnya akan membahas tentang oligarki Hadiz untuk lebih memperjelas bagaimana dilema konseptual populisme Islam Hadiz masih sangat kental bercorak perspektif oligarki.* (contd.)

About Author

Dian Dwi Jayanto

Dian Dwi Jayanto adalah Komisaris Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga. Kini menempuh studi S-2 Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.


Related Posts

1 Comment

  • Populisme Islam dan Oligarki: Meninjau Ulang Pemikiran Vedi Hadiz - Pojokwacana.com

    […] Tulisan ini pertama kali dipublikasikan di Berpijar.co menjadi dua bagian. Diterbitkan ulang di Pojok Wacana atas seizing […]

  • Write a response to this post