Populisme dan Oligarki: Dilema Konsep Populisme Islam Versi Vedi Hadiz yang Berbasis Kerangka Oligarki (Bagian 2/2)

aksidamai-212-berpijar-dian-3

Baca bagian pertama dari artikel ini →

Oligarki

Runtuhnya era Soeharto yang memasuki fase reformasi menimbulkan banyak optimisme akan demokratisasi dan kondisi sosial-politik yang lebih baik daripada sebelumnya. Namun, ekspektasi indah tentang masa-masa transisi demokrasi di Indonesia tersebut dihancurkan oleh para teoritisi yang melihat fenomena politik di Indonesia tidak berbeda lepas dari cengkraman oligarki. Pada pemetaan perspektif selanjutnya, oligarki menjadi salah satu sudut pandang arus utama (selain pendekatan sistem kartel dan pluralis) dalam membaca gelagat dinamika politik di Indonesia pasca reformasi (Mietzner, 2015: 5; Ford & Pepinsky, 2014).

Salah satu buku rujukan dalam melihat bagaimana perspektif oligarki di Indonesia pasca reformasi adalah yang ditulis Robinson dan Hadiz berjudul “Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets” (2004).

Dalam pengantar buku tersebut dijelaskan bahwa meskipun reformasi telah bergulir dan sistem pasar bebas telah berlalu-lalang dengan tanpa hambatan di Indonesia. Demokratisasi dalam hal ekonomi tidak bergeser. Para oligarki tidak berubah dari era sebelumnya, bahkan mereka semakin menikmati kejayaan ketika berinteraksi dengan pasar bebas.

Hal ini tidak terlepas dari terpusatnya kekayaan pada beberapa individu-individu tertentu yang sangat kecil. Demokrasi (seperti Pemilu) sama sekali tidak merubah peran para sentral oligarki, cuma merubah perilaku oligarki. Dalam setiap kompetisi pemilihan umum, memang peran oligarki tidak secara langsung berkuasa, namun peran dan kekuasaan mereka dalam menentukan pemenang sangat dominan.

Kondisi sosial-politik pasca reformasi semacam itu didefinisikan sebagai “A system of power relation that enables the concentration of wealth and authority and its collective defence” (Hadiz & Robison dalam Ford & Pepinsky, 2014: 3). Menurut Ford dan Pepinsky (2014), definisi Hadiz dan Robison tentang oligarki tersebut menunjukkan kecenderungan pola pikir neo-Marxian, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi kapitalisme. Sehingga pola analisisnya selalu mempertimbangkan aspek struktural ekonomi-politik.

Sebagai catatan: alasan itu yang membuat pengertian Hadiz dan Robison berbeda dengan misalnya teoritis oligarki lain seperti Winter yang lebih menekankan unit analisisnya pada individu dan terkadang kolektif yang lekat dengan tradisi Weberian. Selengkapnya dapat dibaca di Bagian pengantar buku Michele Ford & Thomas B. Pepinsky. (2014).

Selain itu, Hadiz dan Robison hubungan oligarki di Indonesia berlangsung karena relasi negara dan para borjuis yang memerlukan akumulasi kekayaan dan kekuasaan semenjak akhir Orde Baru.  Ringkasnya, sistem oligarki di Indonesia bersifat sistemik dan telah mengakar. Orang yang tidak tercakup di dalam elit birokrasi politik bukan bagian dari oligarki. Dan oligarki pewaris Orde Baru bersifat tetap yang mengendalikan politik pasca reformasi.

Masih menurut Ford dan Pepinsky, gerakan yang kontra terhadap oligarki, seperti kelas pekerja, NGO dan lain-lain, tidak terlalu bermakna dan kekuatan untuk melawan dominasi Oligarki. Mereka akan gagal dalam mengejar kepentingan mereka karena kuatnya oligarki yang tidak bisa dikalahkan pengaruhnya.

Kekuatan karena memiliki kekayaan dan kekuasaan oligarki ini akan menentukan demokrasi atau tokoh politisi yang muncul ke permukaan. Taruhlah seseorang yang hendak menduduki jabatan politik tertentu, baik presiden maupun kepala daerah, mereka tidak bisa memanjat jenjang itu sendiri. Mereka butuh elit-elit kaya yang memberi izin kepada mereka untuk memangku jabatan politik.

Perlu dicatat, tokoh oligarki itu sendiri tidak selalu tampil di publik untuk mengikuti kontestasi politik, namun setiap kandidat tersebut bisa sukses karena dibantu oligarki. Oligarki inilah yang paling mempengaruhi proses demokrasi. Sebagai implikasi lebih lanjut, sebenarnya siapa pun yang menjadi presiden katakan, tidak terlalu penting bagi oligarki. Yang penting adalah dia berkenan melayani kepentingan elit-elit ini.

Jika dikaitkan dengan populisme Islam yang telah saya jabarkan sebelumnya, ada dua titik kesamaan antara populisme Islam dengan kerangka oligarki. Pertama, keduanya sama-sama mengajukan kerangka analisis ala neo-Marxian dengan melihat struktur ekonomi politik yang menjadi basis utama kedua fenomena itu muncul.

Populisme Islam sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan struktur ketimpangan yang dihasilkan bekerjanya sistem kapitalisme (Hadiz, 2014, 2016), sedangkan oligarki bisa berlangsung karena terdapat pemusatan kekuasaan dan kekayaan karena akumulasi modal semenjak Orde Baru masih berlaku (Hadiz & Robison, 2004). Keduanya memiliki sudut pandang ekonomi politik dan tidak terlepas dari konteks sosiologi historis yang mengitari konsep itu muncul.

Kedua, jika populisme Islam jauh meninggalkan diskursif teologis yang mendasarinya dan bergerak pada persoalan kekuasaan dan sumber daya, maka oligarki juga melihat demokrasi pasca reformasi sama sekali tidak bermakna karena menumpuknya kekuasaan dan kekayaan serta perjuangan mempertahankannya.

Keduanya sangat menihilkan, atau paling tidak cukup mereduksi, peran dan nilai masyarakat dalam diskusi yang lebih luas, misalnya kekuatan umat Islam dalam populisme Islam dan gerakan buruh di era demokrasi. Elemen seperti civil society, “umat Islam” dan lain-lain benar-benar tampak tidak berdaya sama sekali. Pada akhirnya, populisme Islam dan oligarki sama-sama berakar dari pendekatan teori elit (kekuasaan bersifat memusat).

Ketiga, jika terwujudnya populisme Islam itu tidak lepas dari instrumen kepentingan kelompok borjuis tertentu, maka demokrasi seperti pemilihan umum juga tidak jauh sebenarnya dari selera oligarki mengendalikan proses demokrasi.

Dilema besar dalam populisme yang cukup menarik perhatian adalah bagaimana Hadiz membuat suatu komponen stratifikasi kelas untuk mewujudkan populisme Islam (kelas menengah terdidik, orang miskin dan borjuis), namun ketika satu kelas terpenting yakni borjuis atau oligarki alpa, maka populisme tidak akan terwujud. Populisme Islam akhirnya tidak lebih dari sekedar perbincangan oligarki dalam bentuk yang lain.

Ringkasnya, populisme Islam adalah bentuk oligarki baru. Sebab, sekali lagi, populisme Islam tidak bisa hadir tanpa kelas borjuis. Konsep populisme Islam yang hendak dibangun dan diperjelas oleh Hadiz akhirnya membuat suatu kebingungan baru, yakni sebenarnya populisme Islam adalah bentuk oligarki itu sendiri. Atau, ketika Hadiz berbicara tentang populisme, pada dasarnya dia sedang berbicara tentang oligarki.

Premis semacam itu tentu bukan tanpa alasan mengingat. Pertama, cara membangun argumentasinya hampir sama. Kedua, populisme bisa saja masuk ke dalam kajian oligarki dalam bentuk baru. Ketiga, populisme yang secara umum diandaikan sebagai kontradiksi pertarungan kekuatan “the people” (masyarakat kebanyakan) melawan hegemoni “the elit” (Stanley, 2008) akan sirna.

Pemahaman tentang sifat antagonisme di dalam hubungan kelas tersebut akan hilang karena populisme Islam itu sendiri dipahami sebagai instrumen “the elite”, borjuis atau oligarki melawan “the elite”, borjuis atau oligarki yang lain.

Penutup

Populisme Islam menurut Hadiz adalah gerakan mobilisasi sosial yang berlandaskan pada persatuan lintas kelas yang asimetris yang terdiri dari tiga kelas, yakni kelas menengah terdidik, kelas borjuis dan kelas masyarakat miskin (Hadiz, 2016: 20). Kemunculan populisme Islam tidak terlepas protes atas struktur ekonomi politik kapitalisme global yang cenderung menciptakan ketidaksetaraan (Hadiz, 2014, 2016). Hadiz juga menyatakan bahwa populisme Islam tidak jauh dari upaya para elit politik dalam rangka mendapatkan sumber daya dan kekuasaan di dalam level suatu negara (Hadiz, 2006; Hadiz & Robison, 2017).

Sedangkan oligarki mengandaikan suatu kondisi terpusatnya kekuasaan dan kekayaan pada kelompok tertentu dan senantiasa mempertahankan. Para oligarki  ini adalah orang-orang yang memegang kendali dalam percaturan dinamika politik di Indonesia pasca reformasi. Peran besar oligarki turut membuat demokrasi pasca reformasi kurang atau bahkan sama sekali tidak bermakna (Hadiz & Robison, 2004).

Baik populisme Islam maupun oligarki memiliki titik kesamaan dalam membangun argumen. Pertama bertumpu pada kerangka analisis neo-Marxis tentang struktur ekonomi politik di dalam masyarakat kapitalisme. Kedua, baik populisme Islam yang berbasis identitas “keumatan” maupun civil society di era demokrasi tidak terlalu memiliki peran besar. Ketiga, baik oligarki, borjuis atau elit adalah orang yang paling memiliki peran dominan di dalam pembentukan baik populisme maupun demokrasi.

Pada akhirnya, populisme Islam sebagai konsep yang ditawarkan Hadiz tidak jauh dari model perspektif oligarki politik. Atau, populisme Islam sebenarnya tidak lebih dari model baru oligarki.*

Baca bagian pertama dari artikel ini →

Referensi

Ford, Michele & Thomas B. Pepinsky. 2014. Beyond Oligarchy: Wealth, Power, and Contemporary Indonesia Politics. New York: Southeast Asian Program Publication Cornell University.

Hadiz, Vedi R. 2014. “A New Islamic Populism and the Contradictions of Development” dalam Journal of Contemporary Asia  Vol. 44 No. 1 2014 h. 125-143.

_______________ 2016, Islamic Populism in Indonesia and The Middle East. Cambridge: Cambridge University Press,.

Hadiz, Vedi R & Inaya Rakhmani. 2018, “Marketing morality in Indonesia’s democracy”, diakses di http://asaa.asn.au/marketing-morality-indonesias-democracy/  tanggal 18 Desember 2018 pukul 21.07 WIB.

Hadiz, Vedi R. & Richard Robison. 2004. Reorganising Power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London & New York: RoutledgeCurzon.

Hadiz, Vedi R. & Richard Robison, 2017, “Competing populisms in post-authoritarian Indonesia” dalam International Political Science Review Vol. 38 No. 4 2017 h. 488–502.

Mietzner, Marcus. 2015. Reinvinting Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia. Hawa’i: Policy Studies, an East-West Center Series.

Stanley, Ben. 2008. “The Thin Ideology of Populism” dalam Journal of Political Ideologies, 13(1), Februari 2008, hal. 95-110.

Foto: Abraham Arthemius/Flickr

About Author

Dian Dwi Jayanto

Dian Dwi Jayanto adalah Komisaris Berpijar.co dan alumni Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga. Kini menempuh studi S-2 Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada.


Related Posts

Write a response to this post