Mengenal Teori Kelembagaan Baru, Cara Menelaah Efektivitas Pemerintah Paling Mutakhir

NeoIns-Reza-Berpijar

Judul Buku Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme

Penulis Fadillah Putra & Anwar Sanusi

Penerbit LP3ES

Tebal Buku xi+302 Halaman

Tahun Terbit 2019

ISBN 978-602-7984-37-0


Dalam perkuliahan Teori Kebijakan Publik (TKP) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, salah satu teori yang juga dipelajari adalah Neo-Institusionalisme atau Kelembagaan Baru. Perkuliahan ini menjadi pondasi untuk mahasiswa dalam memahami teori-teori yang berkembang di Ilmu Administrasi Negara. Ia adalah pembuka dari mata kuliah lainnya seperti Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan Publik, bahkan Studi Implementasi. Maka dari itu mata kuliah TKP wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Ilmu Administrasi Negara di FISIP Universitas Airlangga.

Di setiap perkuliahan pasti dosen akan menjelaskan tentang state of the arts atau studi paling mutakhir dalam perkuliahan tersebut. Untuk TKP, kita akan mendengar Neo-Institusionalisme. Teori ini tidak hanya dipelajari oleh mahasiswa AN, namun mahasiswa Ilmu Politik pun akan mempelajarinya. Singkat cerita, Neo-Institusionalisme adalah kajian yang bisa digunakan di berbagai disiplin ilmu sosial. Jurnal-jurnal kebijakan publik, administrasi negara/publik dan ilmu politik banyak yang menggunakan Kelembagaan Baru sebagai bingkai teoritisnya. Terutama jika membedah tentang institusi pemerintah dan pengambilan keputusan.

Lalu kenapa dihubungkan dengan Analisis Kebijakan Publik? Pastinya dalam memahami kebijakan publik, kita juga harus memahami konteks munculnya kebijakan tersebut, bagaimana lembaga pemerintah berinterkasi dengan lingkungannya sehingga memunculkan kebijakan publik tertentu, kenapa muncul berbagai macam kebijakan publik yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia, situasi dan kondisi apa saja yang melatarbelakangi munculnya suatu kebijakan dan apa saja motif pembuat kebijakan sehingga melahirkan sebuah kebijakan publik. Semuanya adalah bagian dari analisis kebijakan publik yang akan bersentuhan dengan Kelembagaan Baru.

Sebelum masuk kepada Kelembagaan Baru, para penulis menjelaskan makna Analisis Kebijakan Publik sebagai sebuah aktivitas yang memiliki tujuan untuk melahirkan saran kebijakan kepada para pembuat kebijakan. Pentingnya saran/nasihat kebijakan dalam tata kelola pemerintahan memunculkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) untuk berbagai lembaga pemerintah di Indonesia. Akademisi mendapatkan peran tersendiri dalam agenda setting atau formulasi kebijakan (dua proses dalam kebijakan publik).

Adapun permasalahan klasik dalam Analisis Kebijakan Publik adalah jarangnya hasil penelitian oleh akademisi digunakan oleh pejabat yang membuat kebijakan. Hal ini muncul dikarenakan para pejabat pemerintah menganggap para peneliti/akademisi tidak mengetahui secara rinci permasalahan yang ada di lapangan. Ada anggapan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi, terlalu formal dan normatif sehingga tidak dapat diterapkan di lapangan. Namun pentingnya analisis kebijakan publik adalah bagian dari penguatan kelembagaan dengan menggunakan pendekatan institusionalisme. Penguatan kelembagaan atau pembangunan kapasitas kelembagaan publik merupakan agenda global yang wajib diterapkan di berbagai belahan dunia.

Selain permasalahan di atas, para penulis juga mengejawantahkan tiga pendekatan umum dalam ilmu sosial: Behavioralisme, Strukturalisme dan Institusionalisme. Behavioralisme menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh aktor-aktor dalam kebijakan publik, pendekatan ini berfokus pada perilaku aktornya yang menjadi landasan terbentuknya suatu kebijakan. Lalu ada Strukturalisme, di mana para teoritisinya menekankan keberadaan struktur (tatanan atau pranata) yang membentuk perilaku aktor yang nantinya akan melahirkan sebuah kebijakan publik. Sedangkan Institusionalisme memiliki pandangan sejalan dengan Strukturalisme, namun bukannya struktur atau pranata yang membentuk perilaku aktor melainkan institusi atau lembaga, institusi atau lembaga ini sifatnya formal dan tertulis sehingga pandangan institusionalisme lama sedikit kolot. Institusionalisme adalah studi yang mengulas tentang asal-usul, proses bekerja, dampak, dan strategi reformasi terhadap lembaga-lembaga yang ada di masyarakat.

Dari pandangan institusionalisme lama ini lahir institusionalisme baru yang menjadi merupakan “pembaharuan” sudut pandang dalam melihat lembaga pemerintah. Apabila Kelembagaan Lama (Old-Institutionalism) mengulas lembaga secara formal dan merunut pada peraturan perundangan yang tertulis secara rapi, Kelembagaan Baru (New-Institutionalism) menekankan kepada hubungan lembaga dengan lingkungan dan lembaga informal, dan antar lembaga pemerintah.

Sanusi dan Putra memperlihatkan kesamaan antara Kelembagaan Lama dan Baru ialah penempatan lembaga sebagai pusat gravitasi dari berbagai fenomena sosial dan politik. Kedua teori ini mengutamakan hubungan antara institusi-institusi dengan aktor-aktor politik juga kinerja lembaga tersebut dalam mencapai kepentingan bersama serta perubahan yang terjadi dalam institusi-institusi yang dikaji.

Bagi kedua penulis, Kelembagaan Baru memahami institusi sebagai kumpulan dari struktur, aturan, standar dan prosedur yang berlaku di masyarakat. Teori ini juga meyakini bahwa institusi menciptakan kode etik dan standar yang menentukan perilaku individu. Jadi, apa yang kita lakukan dan tidak kita lakukan (tidak jadi dilakukan karena dilarang dalam aturan) merupakan hasil dari kerja institusi yang ada. Perkembangan Kelembagaan Baru semakin terpacu karena adanya demokratisasi di negara-negara berkembang yang membutuhkan pengembangan kapasitas untuk institusi pemerintahannya.

Neo-Institusionalisme mempercayai adanya hubungan-hubungan antar lembaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Studi ini tidak terfokus pada legal-formal (aturan) saja, namun hubungan yang terbangun antar kelompok atau individu dalam konteks, situasi, dan kondisi tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian yang memperlihatkan partnership atau kerjasama antar lembaga demi mewujudkan kebijakan publik tertentu dapat disebut sebagai penelitian yang Kelembagaan Baru.

Adapun kedua penulis juga mengutarakan bahwa institusi dan organisasi adalah berbeda, organisasi merupakan bagian dari institusi, dimana institusi atau lembaga sangat lah luas mencakup aturan formal, hubungan informal (antar individu, antara individu dan kelompok atau antar kelompok) dan lingkungan organisasi. Institusi lah yang mengatur perilaku dalam organisasi melalui seperangkat peraturan perundangan. Maka dari itu Pemerintah Indonesia adalah institusi yang di dalamnya terdapat peraturan guna mengatur perilaku individu, adapun organisasi-organisasi seperti kementrian, dinas, badan, komisi, dan lain sebagainya. Pengatur nya bukan lah organisasi melainkan institusi melalui peraturan-perundangan yang ada serta kebiasaan yang terbentuk di lingkungan organisasi.

Tidak hanya secara teoritis, Sanusi dan Putra juga menjelaskan pelaksanaan analisis kebijakan publik dalam bingkai Kelembagaan Baru. Mereka juga menyebutkan perkembangan yang ada di dalam Neo-Institusionalisme seperti Rational-Choice Institutionalism (Institusionalisme Pilihan Rasional) yang sangat digemari para analis, peneliti atau akademisi yang berkecimpung dalam ranah kebijakan publik, administrasi publik atau pelayanan publik dalam membingkai penelitiannya.

Memang ada buku-buku lain yang membahas Neo-Institusionalisme, namun rata-rata merupakan buku terbitan luar negeri yang masih susah peredarannya. Johan P. Olsen misalnya pernah menuliskan secara tersirat tentang cara mereformasi organisasi dalam sudut pandang Neo-Institusionalisme dalam bukunya yang ditulis bersama Nils Brunsson, Reforming Organization. Buku ini membawa khazanah baru pada zamannya dan kerap menjadi rujukan dalam pembahasan reformasi birokrasi. Buku ini adalah ciptaan kala itu. Buku karya Sanusi dan Putra ini lebih seperti pengantat guna memahami analisis kebijakan publik menggunakan Kelembagaan Baru.

Dengan latar belakang kedua penulis yang merupakan akademisi dan praktisi di bidang kebijakan publik dan administrasi publik, buku ini sangat tepat untuk dibaca mahasiswa yang ingin mendalami state of the art dari kedua disiplin ilmu tersebut karena bahasanya yang mudah dipahami. Buku ini salah satu buku pertama dalam Bahasa Indonesia yang mengulas secara mendalam tentang perkembangan Kelembagaan Baru. LP3ES merupakan rujukan yang pas bagi mereka yang ingin mempelajari disiplin ilmu sosial dan politik.***

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post