Sah RUU KPK dan Batalnya RUU Ekstradisi di Hong Kong, Siapa yang Diuntungkan?

Fajar-ID-HK-Berpijar

Dunia dikejutkan oleh dua aksi demonstrasi yang memiliki tujuan yang sama di  Hong Kong dan Indonesia, namun dengan hasil yang berbeda? Apa yang terjadi?

Tepatnya Rabu (23/10/2019) di hadapan parlemen Hongkong Sekretaris Keamanan Hong Kong, John Lee Ka-Chiu mengumumkan secara resmi pencabutan / pembatalan RUU Ekstradisi yang mengatur ekstradisi terutama ke daratan China. Pengumuman pembatalan RUU tersebut membuat masyarakat pro-demokrasi di Hong Kong merasa lega karena perjuangan mereka selama lima bulan terakhir dalam penyampaian aspirasi tidak sia-sia, Pemerintah Hong Kong akhirnya mendengar aspirasi tersebut dan memutuskan untuk membatalkannya.

Rancangan Undang-Undang Ekstradisi awalnya dicanangkan oleh Gubernur Hong Kong, Carrie Lam, didasari kasus pembunuhan serta mutilasi oleh warganya bernama Chan Tong Kai terhadap pacarnya, Poon Hiu-wing, di Taiwan. Massa pro-demokrasi berpendapat apabila RUU Ekstradisi benar-benar disahkan oleh Pemerintah, bukan tidak mungkin kedepannya akan terjadi penangkapan aktivis pro-demokrasi dan aktivis yang anti-China. Mereka akan ditangkap dan diekstradisi ke wilayah China daratan. Tentu saja ini menjadi momok bagi warga Hong Kong yang memiliki sistem politik berbeda dengan mereka yang ada di China daratan. Alasannya, kebebasan berpendapat dan demokrasi dijunjung tinggi di wilayah Hong Kong. Adanya RUU Ekstradisi dianggap akan semakin mengekang serta menempatkan Hong Kong di bawah otoriter China.

Aksi demonstrasi bermula April 2019. Bergulir hari demi hari dimana para demonstran yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, buruh, serta warga masyarakat terus menyerukan aspirasi pencabutan RUU Ekstradisi di depan gedung parlemen Hong Kong. Aksi demonstrasi terus membesar dengan jumlah mencapai jutaan massa yang memenuhi jalan-jalan di pusat Pemerintahan hingga mengakibatkan lumpuhnya aktivitas perekonomian Hong Kong.

Aksi demonstrasi yang semula damai berubah ricuh setelah dipicu oleh bentrokan antar massa pro-demokrasi dan massa loyalis China. Terjadinya penangkapan besar-besaran aktivis pro-demokrasi oleh polisi yang menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana umum di berbagai tempat, serta timbulnya korban luka-luka di kedua belah pihak, baik dari demonstran maupun kepolisian Hong Kong.

Sampai saat ini, aksi demonstrasi di Hong Kong masih terus berlangsung walaupun Pemerintah telah membatalkan / mencabut RUU Ekstradisi. Tetapi, menurut para demonstran Pemerintah hanya memenuhi satu dari lima tuntutan utama para demonstran Hong Kong.

Kita masih menunggu apakah Pemerintah Hong Kong mau mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari  rakyatnya? Well, Soon….

Bagaimana dengan RUU KPK?

Kamis (17/10) atau tepatnya enam hari sebelum pencabutan RUU Ekstradisi di Hong Kong, publik Indonesia dikejutkan dengan disahkannya RUU KPK menjadi Undang-undang dan tidak ada tindakan dari Pemerintah untuk membatalkan RUU tersebut. Bermula dari disahkannya RUU KPK pada Rapat Paripurna hari Selasa (17/9), proses pengesahan hanya membutuhkan waktu 12 hari sejak proses inisiasi bergulir. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 5, Undang-Undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah tetap akan berlaku meski tak ada tanda tangan presiden.

Masyarakat menilai pengesahan RUU KPK dianggap terburu-buru karena tidak melibatkan pegiat anti-korupsi dan unsur masyarakat dalam pembahasannya. Sehingga menelurkan pasal-pasal yang dinilai kontroversial untuk melemahkan KPK. Ada 26 poin UU hasil revisi yang dinilai melemahkan KPK. Salah satu poin kontroversial tersebut ialah dibentuknya dewan pengawas yang mempunyai kuasa melebihi pimpinan KPK, terutama memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta poin pemangkasan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK.

Aksi demonstrasi dimulai setelah adanya pernyataan resmi pimpinan KPK yang menolak pembahasan RUU KPK yang saat itu sedang berlangsung. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari para mantan Pimpinan KPK jilid I dan II, serta pegiat anti-korupsi yang menyampaikan penolakan pembahasan RUU tersebut melalui media massa di Gedung KPK. Dukungan terus bergulir dari elemen masyarakat dan mahasiswa melalui aksi demonstrasi penolakan RUU di depan Gedung KPK dan meminta DPR selaku wakil rakyat untuk berhenti melakukan pembahasan revisi tersebut. Anggota DPR RI hanya bergeming dengan terus membahas dan mengesahkan revisi RUU KPK tersebut tanpa mengindahkan tuntutan demonstran.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pegiat anti-korupsi, mahasiswa dan masyarakat terus berlanjut. Puncaknya pada hari Senin (23/9), aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dan aktivis pegiat anti-korupsi mulai digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Medan, Jakarta, dan Makassar. Mereka bukan saja menuntut pembatalan RUU KPK tetapi mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya seperti penundaan pengesahan RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, RUU Pertanahan, dan RUU Mineral dan Batubara. Bentrokan antar-demonstran dengan pihak Kepolisian sempat terjadi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi unjuk rasa terus berlanjut dan semakin membesar di berbagai daerah pada Selasa (24/9). Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas dan elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Bentrokan tidak dapat dihindari antara mahasiswa dengan pihak kepolisian. Bentrokan terjadi hampir di setiap kota di indonesia dan mengakibatkan adanya korban jiwa serta ratusan korban luka luka.

Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali terjadi pada senin (14/10) di depan Istana Negara menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Perppu karena sampai tenggat waktu yang diberikan, Presiden Jokowi masih belum menerbitkan Perppu KPK. 

Aksi unjuk rasa mahasiswa terus berlanjut dan berlangsung di berbagai kota, tepat bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10). Dimana makna dari sumpah pemuda adalah semangat untuk menggapai cita-cita berdirinya negara Indonesia dan menegaskan adanya “tanah air Indonesia”, “bangsa Indonesia”, dan “bahasa Indonesia”. 

Akankah Presiden Jokowi hanya bergeming atau mendengarkan aspirasi dari mahasiswa serta elemen masyarakat yang telah berlangsung dua bulan belakangan ini, dengan banyaknya korban jiwa dan luka-luka, hanya untuk menuntut penerbitan Perppu pencabutan / pembatalan RUU KPK?*

About Author

Rachmad AL Fajar

Rachmad AL Fajar adalah mahasiswa Pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia


Related Posts

Write a response to this post