Permasalahan Irian Barat di Mata Wakil Perdana Menteri I Indonesia Era Orde Lama

Subandrio-Reza-Berpijar

Judul Buku Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat

Penulis Subandrio

Penerbit Hasta Mitra

Tebal Buku xxv+262 halaman

Tahun Terbit 2019 (Cetakan Ketiga)

ISBN 9799625408

Peresensi Reza Maulana Hikam


Irian Barat, atau yang sekarang bernama Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang penuh perjuangan semenjak era kemerdekaan. Daerah ini tidak disertakan ketika Konferensi Meja Bundar dimana Belanda mengakui Kemerdekaan Indonesia. Ia diperebutkan Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia semenjak 1950 sampai masuk ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1963. Banyak diplomat ulung Indonesia diturunkan dalam perundingan yang berat tersebut, buku ini adalah salah satu kisah dari serentetan diplomat-diplomat tersebut.

Dr. H. Subandrio, salah satu pejabat ternama di era Orde Baru. Ia pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris pada 1947 dan untuk Uni Soviet pada 1954 sebelum ditarik menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri pada 1956 dan menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Djuanda di tahun 1957. Sebelum menjadi Menteri Luar Negeri, ia pernah dipanggil Sukarno untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, namun Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) tidak merestuinya, maka dari itu ia dijadikan Menteri Luar Negeri pada Kabinet Djuanda.

Nasib baik menimpanya pada tahun 1958 ia dijadikan Wakil Perdana Menteri I dan juga menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen. Beliau juga menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke XVI yang menyuarakan terkait permasalahan Irian Barat pada tahun 1961. Subandrio juga salah satu mesin yang turut mensukseskan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT Asia-Afrika) di Bandung pada 1955.

Namun naas, semua prestasinya kandas ketika Orde Baru naik tahta dan menuding beliau terlibat dalam peristiwa G30S dan dijatuhi hukuman mati. Dengan intervensi Pemerintah Inggris dan Pemerintah Amerika Serikat, hukumannya diubah dari hukuman mati ke hukuman penjara seumur hidup dan baru dibebaskan pada tahun 1995. Buku ini adalah semacam otobiografinya terkait perjuangan memasukkan Irian Barat ke Republik Indonesia. Subandrio juga dianggap sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI), dalam buku ini ia tidak mengiyakan maupun menolak anggapan tersebut, di Wikipedia pun ia ditulis sebagai mantan anggota PSI.

Ia membuka otobiografinya dengan melakukan kritik terhadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) perihal pengubahan nama Irian menjadi Papua yang ia anggap dilaksanakan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Subandrio juga menjelaskan apa makna kata Irian yang merupakan usulan Frans Kaisiepo dan kenapa kata Irian lebih baik ketimbang Papua. Pandangannya yang begitu berbeda mengenai permasalahan Papua ini dikarenakan usahanya yang tak kenal lelah dalam memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Pemerintah Republik Indonesia.

Seluruh sumber daya untuk urusan Luar Negeri tertarik ke dalam permasalahan tersebut untuk “mempertahankan kesatuan Republik Indonesia”. Ia kerap menyebutkan kata “separatis” sehubungan dengan mereka yang menginginkan kemerdekaan Papua yang secara implisit memperlihatkan ketidaksukaannya kepada kelompok tersebut, maka dari itu, bagian pertama buku ini diberi judul “Mereka Tidak Mengerti Sejarah”. Subandrio juga menyampaikan bahwa Belanda tidak pernah menaruh perhatian pada Irian Barat sampai pada tahun 1828. Adapun Irian Barat pada tahun 1952 secara sepihak dimasukkan Belanda dalam undang-undang dasarnya agar daerah tersebut menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini merupakan Neokolonialisme (Kolonialisme bentuk baru) yang merugikan Republik Indonesia dalam mempersatukan daerah yang dianggap sebagai wilayahnya.

Salah satu alasan RI memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya adalah daerah tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Tidore pada tahun 1828, yang turut bergabung dengan RI. Indonesia bahkan siap menggunakan Politik Konfrontasi (mengerahkan seluruh sumberdaya politik, ekonomi dan militer) untuk menghadapi Belanda.

Pertarungan antara Indonesia versus Belanda di meja perundingan tidak bisa dianggap lancar dan mudah. PBB pun turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amerika Serikat juga memberikan pertolongan menjadi pihak netral ketiga dalam mediasi antara Indonesia-Belanda yang kerap kali berlangsung alot. Di satu sisi Belanda bermain licin dan lihai, di sisi lain, Indonesia keras kepala dan sudah mempersiapkan pasukannya melalui Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda agar bisa kembali bersama Republik Indonesia. Adapun Komandan Operasi Trikora adalah Suharto.

Di meja perundingan, banyak nama yang tercatat masuk dalam forum, Van Roiyen dan Luns dari Belanda, Subandrio dan Adam Malik dari Indonesia, U Thant selaku Sekretaris Jenderal PBB, dan Bunker beserta Rusk sebagai delegasi Amerika Serikat. Baik PBB dan AS dibuat pening oleh permintaan kedua belah pihak yang susah untuk mencapai kata sepakat dalam perundingan. Bahkan permasalahan bendera yang menjadi simbol peralihan pemerintahan dari Belanda ke PBB ke Indonesia pun, kedua belah pihak tidak bersepakat. Subandrio pun menyampaikan pidato tiga kali di Sidang Majelis Umum PBB: 9 Oktober, 9 November dan 20 November pada tahun 1961 yang dalam penyampaiannya tidak jarang kita akan menemukan sindiran dan kritikan terhadap kebijakan luar negeri Belanda, terutama yang berkaitan dengan Irian Barat.

PBB sebagai pihak penengah juga kewalahan menghadapi kedua negara. Adapun diplomat AS, Ellsworth Bunker mengajukan pandangannya yang nantinya akan disebut sebagai Rencana Bunker. Isinya adalah pemerintahan di Irian Barat harus diserahkan pada Indonesia, adapun rakyat Irian Barat harus diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri yang nantinya akan disebut Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Setelah itu, Rencana Bunker ini ditindaklanjuti menjadi Agreement Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of The Netherlands concerning West New Guinea (West Irian) atau acap kali disebut Persetujuan New York yang berisi 29 Pasal dan ditandatangani oleh Subandrio dari pihak Indonesia dan Van Roiyen beserta Schuurman dari pihak Belanda.

Subandrio juga menyampaikan dalam buku ini bahwa Irian Barat melalui pernyataan 63 kepala suku dan kepala adat pada 3 Mei 1964, 89 perwakilan golongan rohaniawan Protestan / Katolik / Islam pada 6 Mei 1964 dan 88 perwakilan golongan pemuda pada 6 Mei 1964 menyatakan akan tetap menjadi bagian integral dari Republik Indonesia. Namun sebagai wujud niat baik Indonesia terhadap Persetujuan New York, PEPERA akan tetap dilaksanakan pada 2 Agustus 1969.

Buku ini sangat menarik sekaligus penting untuk dibaca oleh para akademisi (Hubungan Internasional) dan para praktisi (diplomat) Indonesia untuk mengetahui liku-liku perundingan di luar negeri sekaligus, secara implisit, ada taktik dan strategi berunding di dalamnya. Apalagi dengan latar belakang penulis yang pernah berkecimpung sebagai Menteri Luar Negeri dan Duta Besar di Inggris dan Uni Soviet menjadikan buku ini semakin cocok untuk bahan bacaan maupun rujukan materi perkuliahan.*

About Author

Reza Maulana Hikam

Reza Maulana Hikam adalah seorang mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Pegiat literasi yang mendirikan situs web resensi Kedai Resensi Surabaya dan Penulis Lepas Opini di Geotimes.


Related Posts

Write a response to this post