Instrumentalisme Merefleksikan Demonstrasi Hong Kong dan Indonesia

HarryRamdhani-Berpijar

Demonstrasi yang lebih populer dimaknai “Demo” oleh masyarakat, merupakan gerakan protes yang dilakukan sekelompok orang  dalam menolak atau menentang kebijakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kelompok kepentingan. “Demo” atau “Unjuk Rasa” pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa dan/atau orang-orang yang tidak setuju atau menolak kebijakan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh kelompok lain atau gerakan sosial lainnya untuk tujuan yang berbeda.

Beberapa bulan terakhir ini terlihat berita-berita baik di media cetak dan media elektronik mengenai demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat sipil yang diprakarsai polemik dari kebijakan-kebijakan pemerintah karena dianggap tidak sesuai dengan budaya politik dalam masyarakat. 

Demo besar tiap akhir pekan oleh ribuan hingga ratusan ribu orang yang diduga diselipi aksi anarkis melanda Hong Kong sejak 9 Juni 2019 hingga Senin (13/8/19) waktu setempat. Demo dipicu oleh rencana Hong Kong memberlakukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi. Warga Hong Kong beranggapan langkah ini akan membuat para kriminal menerima perlakuan tidak manusiawi apabila diekstradisi dan mengikuti hukum negara China. Pada awal Juli lalu Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, telah menangguhkan pengesahan RUU Ekstradisi. Namun tuntutan demonstran tidak cukup pada batas penangguhan. RUU Ekstradisi itu harus dihapuskan karena penangguhan dianggap hanya sementara sehingga esok hari dikhawatirkan bisa dihidupkan kembali.

Menurut sejarah, China merupakan bekas jajahan Inggris selama lebih dari 150 tahun. China menyerahkan pulau Hong Kong kepada Inggris setelah perang pada tahun 1842 dan menyewakan sisa wilayah Hong Kong ke Inggris selama 99 tahun. Dalam kekuasaan Inggris, Hong Kong menjadi pelabuhan perdagangan yang sibuk. Ekonominya melejit pada 1950-an karena wilayah itu menjadi pusat manufaktur. Saat itu banyak warga China yang melarikan diri ke Hong Kong untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. 

Pada awal 1980-an, ketika tenggat waktu untuk sewa 99-tahun semakin dekat, Inggris dan China memulai pembicaraan tentang masa depan Hong Kong. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada tahun 1984, dimana Inggris setuju mengembalikan Hong Kong ke China pada tahun 1997 di bawah prinsip “satu negara, dua sistem”. Ini berarti meski satu negara dengan China, Hong Kong akan menikmati “tingkat otonomi yang tinggi, kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan” (Federalisme). Sehingga, Hong Kong memiliki sistem dan batas hukumnya sendiri, dan berbagai hak termasuk kebebasan berkumpul dan kebebasan berbicara di negara itu dilindungi. 

Sama halnya di Indonesia, aksi mahasiswa bersama elemen pelajar dan masyarakat dilakukan untuk menolak RUU KPK yang telah disahkan oleh badan legislatif. Sebelumnya Indonesia pun diramaikan dengan demonstrasi terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang diduga tidak adanya netralitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pesta demokrasi yang diamanatkan UUD RI 1945 Pasal 22E.

Inilah Negara Demokrasi….

Tak sampai disitu, sampai dengan hari ini aksi-aksi dari mahasiswa dan masyarakat terhadap tuntutan demonstrasi masih berlangsung. Kemarin, Senin (28/10/2019) yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di Indonesia, sejumlah elemen mahasiswa, masyarakat dan buruh tampak memadati kawasan Thamrin Jakarta Pusat untuk melakukan unjuk rasa, kembali menyuarakan aspirasinya agar Presiden mengeluarkan Perppu atas hasil Revisi UU KPK dan penolakan sejumlah pasal dalam RKUHP yang sempat ditunda pengesahannya oleh DPR.

Jika kita melihat dalam sudut pandang tuntutan aksi-aksi yang terjadi di Hong Kong dan Indonesia, keduanya sama-sama menolak RUU hasil penguasa dalam suatu Negara. Penguasa merupakan eksekutif maupun legislatif. Negara dibentuk untuk mengatur warga negaranya, karena Hobbes dalam pemikiran politiknya mengatakan bahwa manusia itu buruk, sehingga manusia membutuhkan wadah untuk mengatur perilaku. 

Dengan demikian boleh dikatakan penolakan-penolakan legitimasi yang berwujud demonstrasi atau unjuk rasa merupakan refleksi dari instrumentalisme. Dimana instrumentalisme berasumsi bahwa negara dikontrol dan melayani kepentingan-kepentingan kelas kapitalis. Karena boleh jadi hasil dari legitimasi yang dibuat lebih mendominasi keuntungan terhadap kepentingan masyarakat kelas penguasa kapitalis.*

About Author

Harry Ramdhani

Harry Ramdhani adalah mahasiswa S2 Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia


Related Posts

Write a response to this post