Terorisme dan Kebiasaan Ketakutan

AFatah-Terorisme-Berpijar

Peristiwa peledakan bom di Surabaya beberapa waktu yang lalu adalah contoh aksi teror di ruang publik di Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan pengulangan dari peristiwa peledakan bom di Legian Bali. Aksi-aksi teror ini kemudian dikenal dengan penyebutan terorisme. Penyebutan ini tidak lepas dari trauma yang ditimbulkan. Trauma itu dirasakan oleh pemerintah karena ada potensi pemerintah dianggap gagal menciptakan dan melindungi keamanan dan yang tidak kalah penting adalah trauma bagi masyarakat.

Indriyanto Seno Aji memberikan dua pengertian terkait dengan terorisme ini, pertama adalah pengertian awal terorisme yang dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana yang ditujukan terhadap negara atau crimes against state. Kedua, adalah definisi terorisme yang diperluas menjadi crime against humanity, yang meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum dalam suasana teror dan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Adji, 2001: 4).

Pada dasarnya, menurut Dr. F. Budi Hardiman et al (2003: 3),  teror adalah fenomena yang cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, member kejutan kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum hal-hal itu dinamai teror atau terorisme. Tipologi terorisme sebagaimana tergambar dibawah ini (Wilkinson, 1977):

TipeTujuanCiri-ciri
Terorisme epifenomenal (teror dari bawah)Tanpa tujuan khusus, suatu hasil samping kekerasan horizontal berskala besarTak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit
Terorisme revolusioner (teror dari bawah)Revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang adaSelalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, konspirasi, elemen paramiliter.
Terorisme sub-revolusioner (teror dari bawah)Motif politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu.Dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal.
Terorisme represif (teror dari atas/terorisme negara)Menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi.Berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa curiga di kalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.

Satu hal yang patut untuk dicatat adalah aksi-aksi teror ini memaksa keadaan mendesak dalam situasi nasional sehingga dengan sendirinya memaksa negara untuk segera berbuat sesuatu. Dampak nyata dari aksi-aksi tersebut pemerintah melakukan pembaruan hukum dengan cepat dan dengan alasan mendesak sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 yang mana perppu ini saat ini per 6 Maret 2003, oleh DPR RI disahkan dan diterima menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. 

Undang-undang ini sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan amandeman walaupun keinginan melakukan amandemen beberapa kali muncul. Yang menarik adalah pada saat DPR RI menerima dan mengesahkan Perppu tersebut di atas, dibarengi dengan janji pemerintah bahwa dalam jangka waktu satu bulan akan diajukan RUU amandemen terhadap undang-undang tersebut, bahkan sampai dengan 2019 RUU tersebut belum ada. Undang-undang ini menurut Rachland Nashidik terdapat tiga kritik utama (Hardiman et al, 2003: 113).

Pertama, undang-undang ini tidak membedakan act of terrorism secara tajam dan jelas dari political dissent. Ini sebagian, karena hampir setiap pasal di dalamnya tidak disusun sebagai delik yang ketat. Akibatnya, banyak pasal yang bersifat multitafsir. Contohnya adalah pasal 20 yang antara lain menyatakan: Tindakan “mengintimidasi” terhadap penyidik…..dapat digolongkan sebagai tindakan terorisme”. Tanpa pembatasan yang ketat terhadap apa yang dimaksud dengan intimidasi, ia dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membatasi kebebasan pers atau kemerdekaan berpendapat yang kritis terhadap proses hukum yang sedang dijalankan.

Kedua, undang-undang ini menabrak general principles of law karena diizinkan untuk berlaku retroactive dan bersifat ex-post facto. Ini, pada satu sisi, adalah pelanggaran serius terhadap prinsip legalitas, yakni prinsip cardinal di dalam hukum pidana. Namun, pada sisi lain, sebab undang-undang ini hanya diberlakukan secara surut terhadap peristiwa Bali, maka ia juga melanggar hak untuk diperlakukan sama di depan/di muka hukum (right to be treated equal before the law), persisnya hak dari korban-korban aksi bom sebelum kasus Bali.

Ketiga, Pasal 26 undang-undang ini mengizinkan laporan intelijen digunakan sebagai bukti permulaan bagi kegiatan pro justicia. Pasal ini membuka peluang salah guna kewenangan badan intelijen bagi kepentingan politik pemerintah karena mengizinkan intervensi badan intelijen non-yudisial ke dalam kehidupan penegakan hukum.  

Undang-undang terorisme ini juga diikuti dengan undang-undang yang mengatur dan melarang pendanaan terorisme. Adanya sekian pranata hukum ini membuktikan negara dalam hal ini pemerintah memberikan perhatian serius dan spesial untuk segala aspek yang berhubungan dengan terorisme. 

Dalam bacaan politik kebangsaan aksi terorisme ini kemudian dibaca lain dengan sebutan baru bagi setiap pelakunya menggunakan istilah radikal atau bendakan menjadi radikalisasi. Dengan munculnya kampanye perang radikalisasi karena terorisme ini melahirkan atau menyebabkan negara/pemerintah membuat dan memiliki program deradikalisasi sebagai program pemerintahan. Program ini ada mulai pemerintah pusat sampai daerah-daerah bahkan sampai pada pesantren-pesantren dan masyarakat bawah. 

Berangkat dari persoalan terorisme ini,  penulis menelaah dan mengambil hipotesis awal dengan adanya praktik terorisme ini melahirkan suasana batin kebangsaan dalam situasi ketakutan. Hal ini yang penulis anggap penting untuk mendapatkan porsi respon akademis. Dalam hal ini penulis menggunakan istilah “kebiasaan ketakutan”. 

Kebiasaan ketakutan ini tidaklah patut untuk mendapatkan ruang dan porsi yang terlalu besar dalam pandangan dan pemikiran warga negara. Dalam konsep negara modern yang mengedepankan nilai kesejahteraan, negara atau pemerintah harus dapat menjamin rasa aman sebagai bentuk pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Makna “harus” disini adalah suatu kewajiban bagi negara/pemerintah untuk menjauhkan ketakutan itu dari masyarakat.

Rekonstruksi dan reformulasi terorisme ini harus tepat dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusian. Pemerintah harus mampu menjamin rasa nyaman dan aman itu dengan tidak menjadikan istilah terorisme dan radikalisasi diakrapi oleh masyarakat. Apabila warga bangsa masih diselimuti rasa takut akan terorisme dan radikalisasi berpotensi akan melahirkan kecanggungan sosial bahkan berpotensi menghilangkan rasionalitas. 

Pemerintah harus memberikan porsi yang lugas dan tepat untuk isu terorisme dan radikalisasi. Dan yang tidak kalah penting adalah, proses-proses lahirnya stigmatisasi terorisme harus dihindari dan dimitigasi sejak dini. Karena bahaya yang jauh lebih berbahaya adalah stigma atas aksi-aksi teror ini. Proses-proses pemaafan antara korban dan pelaku harus terus menerus diinisiasi sebagai inisiasi sosial. 

Satu kata penutup, kebiasan ketakutan akan praktik terorisme harus dihentikan.*

Referensi

Adji, Indriyanto Seno. “Bali, Terorisme dan HAM”. Kompas, Selasa 29 Oktober 2001.

Hardiman, F. Budi, Rusdi Marpaung, dan Al Araf . 2003. Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi. Jakarta: Imparsial, Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil.

Wilkinson, Paul. 1977. Terrorism and the Liberal State. London: Palgrave MacMillan.

About Author

Abdul Fatah

Abdul Fatah adalah dosen Ilmu Hukum di Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sehari-hari juga sebagai Advokat dan Managing Partner Kantor Hukum A.F.P Law Firm.


Related Posts

Write a response to this post