Bantuan Hukum dan Negara Hukum

Dari segi anggaran, bantuan hukum masih cukup kecil karena per kasus hanya Rp5 juta sampai putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Abdul Fatah - Bantuan Hukum dan Negara Hukum - Foto/Ilustrasi

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang konsep ketatanegaraannya didasarkan kepada hukum, sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum (rule of law) atau sebutan lainnya ialah rechtsstaat. Implikasi dari konsep tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang wajib memberikan jaminan terhadap aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tertuang dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Ide negara hukum, rechtsstaat, sesungguhnya sejak lama telah dikembangkan oleh para filsuf Yunani kuno yang pada pokoknya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang mulai populer pada abad ke-17 karena pada saat itu situasi dan kondisi sosial politik di Eropa didominasi oleh absolutisme. Ide negara hukum rechtsstaat ini sesungguhnya dipelopori oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl.  Kant memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (nachtwakerstaat). Artinya, negara bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Pada awalnya Plato berpendapat bahwa mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Karena itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang  mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (the philosopher king). Pada kesempatan lain, Plato juga menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (the second best) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum (Asshiddiqie, 2005: 129). Sejak Plato menulis “Nomoi”, Kant memaparkan prinsip-prinsip negara hukum (formil), J. Stahl mengetengahkan negara hukum (materiil), dan Descey mengajukan rule of law. Ringkasnya, merupakan suatu  negara yang ideal pada abad ke-20 ini, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum (Wahyono, 1979 dalam Wahyono, 1986: 7).

Dalam pandangan Padmo Wahyono, pengisian pengertian tersebut selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Oleh karena itu, Padmo Wahyono  berpegang pada perumusan sebagaimana yang digariskan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan  rumusan “Rechstaat” dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang disesuaikan dengan keadaan Indonesia. Artinya, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara (Wahyono, 1986: 7). Dengan demikian, cukup jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Hanya saja pada tingkat implementasinya memang masih diperbincangkan oleh banyak kalangan.

Di dalam UUD 1945, terdapat dua hak dasar yang saling bersinggungan dan mempunyai keterkaitan erat, yakni hak diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law) dan hak atas keadilan (access to justice). Perwujudan dari konsep equality before the law dan access to justice adalah dengan menginisiasi adanya layanan bantuan hukum. Layanan bantuan hukum (legal aid service) di Indonesia sejak tahun 2011 mempunyai payung hukum yang memadai yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Keberadaan regulasi bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari amanat hak konstitusional warga negara terkait dengan hak diperlakukan sama di depan hukum (equality before the law) dan hak atas akses keadilan (acces to justice).

Bantuan hukum apabila dilihat dari sejarahnya telah mengalami beberapa fase, mulai dari fase bantuan hukum sebagai charity, kemudian bantuan hukum sebagai kewajiban profesi, lanjut bantuan hukum sebagai gerakan misalnya di LBH/YLBHI dengan Gerakan Bantuan Hukum Strukturalnya, dan yang terakhir bantuan hukum sebagai hak konstitusional warga negara.

Apabila diamati sejak disahkan dan ditetapkan pada tahun 2011, maka usia regulasi bantuan hukum di Indonesia sudah berusia sembilan tahun. Sembilan tahun implementasi bantuan hukum di Indonesia terdapat beberapa catatan yang menarik sebagai bentuk monitoring.

Selama sembilan tahun eksistensi regulasi bantuan hukum terdapat beberapa hasil yang signifikasi baik yang bersifat positif maupun yang negatif. Pertama, negara telah melakukan proses verifikasi sebanyak 3 kali pada tahun 2013, 2016 dan 2019.

Sebaran organisasi bantuan hukum tersebut mayoritas masih terpusat di Jawa, sehingga dapat dikatakan sebarannya belum merata dalam perhitungan nasional. Selain itu, ada peningkatan jumlah OBH hampir 95 atau 31% dari tahun 2013.

Kedua, dari segi anggaran, bantuan hukum masih cukup kecil karena per kasus hanya Rp5 juta sampai putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga banyak praktik dari OBH pilih-pilih perkara dan cenderung hanya perkara pidana saja yang banyak ditangani karena dari ukuran waktu lebih cepat dibanding perkara perdata dan tata usaha negara.

Ketiga, bantuan hukum yang dijalankan OBH-OBH lebih menitikberatkan pada bantuan hukum litigasi. Sehingga banyak jasa hukum non-litigasi terutama pemberdayaan masyarakat yang tidak dijalankan oleh para OBH. Dengan kata lain, bantuan hukum yang dijalankan cenderung prosedural semata. Belum sampai pada bantuan hukum yang substantif untuk menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Sehingga bagi LBH dengan gerakan bantuan hukum struktural masih jauh dari konsep bantuan hukum yang semestinya.

Keempat, rumitnya mekanisme pelaporan berbasis online SID Bankum (Sistem Informasi Database Bantuan Hukum) yang tidak sertai dengan pedoman teknis yang jelas dan sosialisasi yang memadai. Bahkan sistem ini cenderung mendidik menjadi pihak koruptif karena dengan mekanisme ini laporan yang budget-nya di bawah pagu akan ditolak dan harus sesuai pagu, bukan pengeluaran riil. Oleh sebab itu, perlu ada solusi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan masalah ini.

Dengan semua problematika yang ada, adanya inisiasi layanan bantuan hukum menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.*

Referensi

Asshiddiqie, J. (2005) Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM. Jakarta, Konstitusi Press.

Wahyono, P. (1986) Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *