RUU Cilaka (Omnibus Law) Hak Partisipasi dan Demokrasi

RUU Cilaka sendiri menihilkan partisipasi, mereka disusun atas syahwat investasi yang didorong oleh oligarki.

WahyuEka-OmnibusLaw-Berpijar

Omnibus Law atau hukum payung yang memayungi aneka peraturan setingkat undang-undang hingga peraturan menteri menjadi ancaman nyata pasca-drama revisi paket undang-undang kemarin. Aksi besar-besaran elemen sipil seperti buruh, tani, mahasiswa, dan kelompok marjinal lain tak membuat pemerintah jera. Baik elemen eksekutif maupun legislatif sama-sama tidak mendengarkan jeritan rakyat. Mereka malah mengangkangi suara konstitusi itu sendiri.

Betapa tidak, di tengah carut-marut politik transaksional, hak asasi manusia yang belum dijalankan, dan aneka eksploitasi yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Tidak menjadi prioritas utama tuan-tuan yang terhormat. Malahan mereka memberikan karpet merah untuk investasi, dalam bingkau RUU Cipta Lapangan Kerja atau diakronimkan menjadi Cilaka, sebagai skema Omnibus Law.

Jika dicermati secara saksama, aturan ini betul-betul berbahaya bagi pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2005 yang secara garis besar merupakan terusan dari UU No. 39 Tahun 1999 yang berpangkal pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28.

Roman-romannya aturan HAM itu sendiri masih dianggap angin lalu, hanya sebatas pajangan. RUU Cilaka sebenarnya mengandung aneka ancaman serius dalam hak-hak dasar warga negara. Khususnya hak untuk hidup dan melangsungkan kehidupan.

Omnibus Law Merampas Kekuasaan Rakyat

Pada konteks republikanisme, sebagaimana yang diterapkan di Indonesia, konsep ini sendiri merupakan bentuk negasi dari monarki, di mana kekuasaan rakyat di atasnya. Konsep republikanisme sendiri menurut Gordon S. Wood (1969), yang studinya lebih menekankan pada pembangunan konteks republik di Amerika, dikatakan bahwa konsep republikanisme ini antielitisme.

Sejalan dengan itu, Palmer (1959) mengatakan bahwa meskipun secara konseptual terpisah dari demokrasi, republikanisme memasukkan prinsip-prinsip kunci pemerintahan dengan persetujuan rakyat yang diperintah dan berdaulat. Akibatnya, republikanisme berpendapat bahwa raja dan aristokrasi bukanlah penguasa yang sebenarnya melainkan seluruh rakyat. Bagaimana tepatnya rakyat berkuasa adalah masalah demokrasi. Republikanisme sendiri tidak merinci suatu cara.

Pada konteks ini kemudian dipertegas oleh pendapat Robertus Robert (2007) bahwa konsep Republik Indonesia melalui rangkaian historis panjang, dan tidak melalui kesepakatan bersama seperti dalam sidang BPUPKI. Selain itu, merujuk pada Hatta, Robert menjelaskan bahwa Hatta menegaskan ide kedaulatan rakyat dalam sebuah konteks sistem republik yang demokratis konstitusional merupakan prasyarat konstruktif dan penting dalam Indonesia merdeka.

Robert menambahkan, Hatta mengatakan bahwa konsep republik di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip republikan klasik. Dalam hal ini menempatkan keutamaan res publica (kepentingan publik) di atas res privat (kepentingan privat). Artinya, di sini ruang publik, dalam hal ini deliberatif, membutuhkan partisipasi oleh rakyat.

Sementara itu, jika berkaca pada pembentukan RUU Cilaka atau Omnibus Law sangat jauh dari praktik-praktik musyawarah mufakat atau partisipasi ruang publik. Sejalan dengan konsep republik yang menekankan pada kepentingan publik serta demokrasi yang secara utama menitikberatkan pada partisipasi. Secara tidak langsung merupakan bentuk anomali dari UUD RI 45 dan ide demokrasi yang tertulis dalam Pancasila, khususnya sila keempat.

RUU Cilaka Anti-HAM

Mengapa RUU Cilaka sangat anti hak asasi manusia? Berkaca pada konvenan HAM Sipil dan Politik yang diratifikasi menjadi UU 12/2005. Bahwasanya UU ini membicarakan soal partisipasi rakyat, yakni hak rakyat untuk terlibat dalam setiap penentuan kebijakan. Tidak sebatas memilih dan dipilih, tetapi lebih ke dalam ruang-ruang bersama. Merujuk pandangan Fahrul Muzaqqi (2019), di mana ruang bersama ini merupakan tempat merumuskan serta menjalankan kepentingan bersama untuk semua. Sehingga, tanpa partisipasi mustahil ada ruang bersama dalam penentuan arah republik.

RUU Cilaka sendiri menihilkan partisipasi, mereka  disusun atas syahwat investasi yang didorong oleh oligarki (elite-elite rakyat berkuasa atas sumber daya dan kekuasaan). Seperti tidak dilibatkannya buruh, tani, dan segenap rakyat. Alih-alih secara jelas dan nyata malah mengutamakan melibatkan asosiasi pengusaha. Maka, tidak mungkin RUU Cilaka ini yang katanya akan merangsang pertumbuhan ekonomi hingga 5,3%. Kondisi itu dipandang akan menambah angkatan kerja menjadi lebih banyak, bahkan dapat mencapai dua juta angkatan kerja.

Tetapi, itu semua hanya bumbungan kosong. Pasalnya, draft RUU Cilaka yang dianggap hoax oleh Airlangga Hartanto, pemberitaan oleh media tentang rencana Omnibus Law, hingga tersebarnya dokumen kelompok pengusaha yang menjadi pembahas utama RUU ini. Dengan jelas ada pola menuju pengurangan hak-hak buruh, seperti penegasan soal outsourcing, upah per jam, hilangnya cuti haid, dan lain-lain. Di samping itu, selain soal pekerja RUU Cilaka akan menyederhanakan izin usaha, khususnya ekstraktif. Semakin mudah tanpa AMDAL dan waktu konsesi yang lebih lama.

Secara pola, akan menjadi tahu siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan semakin dihisap. Pola-pola itulah yang jika merujuk pada UU 12/2005 yang pada Pasal 25 mengatakan bahwa:

Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;

c)  Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Kondisi di atas merupakan pengejahwantahan dari UUD RI 45 Pasal 2 tentang kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat, yang dipertegas secara hak dalam Pasal 28 terkait jaminan warga negara dalam berserikat dan berkumpul, hingga jaminan tentang hak hidup, hak atas lingkungan dan hak turut serta dalam partisipasi mengatur republik ini. Karena pada dasarnya partisipasi adalah inti dari demokrasi itu sendiri.*

Referensi

Muzaqqi, F. (2019). Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. Airlangga University Press.

Palmer, R. R. (1959). The Age of the Democratic Revolution: The challenge.-[2] The struggle (Vol. 1). Princeton University Press.

Robet, Robertus.(2007). Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar. Marjin Kiri.

Wood, G. S. (2011). The Radicalism of The American Revolution. Vintage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *