Realita Implementasi Kebijakan PSBB di Surabaya

Per tanggal 18 Mei 2020, Surabaya masih menduduki posisi kedua kasus terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Berpijar-tito

Surabaya adalah kota besar yang memiliki banyak penduduk dan luas wilayah 350,5 km2. Surabaya juga berperan sebagai pusat kota di daerah Jawa Timur. Melihat pengakuan dan fakta ini, maka tidak aneh jika Surabaya harus bisa menjadi contoh dalam pemberantasan Covid-19 melalui pelaksanaan kebijakan PSBB yang baik dan benar. Namun, faktanya masih banyak penduduk Surabaya yang nekat melanggar kebijakan PSBB ini. Banyak warga yang masih keluar rumah meski tidak kepentingan apapun. Mereka bahkan tetap melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasa sebelum wabah Covid-19 dan kebijakan PSBB ini berlaku. 

Sempat menjadi sorotan publik, sebuah mall di Surabaya dipadati oleh pengunjung yang ingin berbelanja pakaian lebaran. Nampak pengunjung yang tidak mematuhi protokol physical distancing justru berdesakan mengantri di depan kasir. Bukannya mengelola pengeluaran ditengah pandemi, justru menghabiskan uang untuk berbelanja pakaian baru di tengah kondisi yang tidak memungkinkan untuk pulang kampung atau sekedar keluar rumah dengan alasan yang tidak mendesak. Kemudian, bagaimana pengelola mall yang seharusnya menerapkan peraturan pembatasan dan protokol yang seharusnya dipatuhi selama masa PSBB. 

Keseriusan pemerintah daerah, khususnya kota Surabaya, perlu dipertanyakan. Seharusnya pemkot (pemerintah kota) dapat melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dengan baik. Sebab merekalah yang menyetujui adanya kebijakan PSBB ini di Surabaya sehingga seharusnya mereka juga yang menjamin akan berjalannya kebijakan PSBB dengan baik dan benar dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah pusat. 

Landasan hukum untuk PSBB juga sudah tertulis jelas di Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 Tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan tersebut sangat kurang terlaksana dengan baik. Menurut van Metter dan van Horn dalam Agustino (2008: 195), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu–individu/pejabat–pejabat atau kelompok–kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan–tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008: 196), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang–undang, namun dapat pula berbentuk perintah–perintah atau keputusan–keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah–masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. 

Dari opini atau kacamata pribadi saya, Pemkot Surabaya belum bisa melaksanakan dengan tegas mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh gubernur dalam Peraturan Gubernur. Hal ini terbukti dengan adanya banyak masyarakat yang masih melanggar aturan PSBB tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah.

Tidak hanya pemerintah, seharusnya masyarakat juga sadar diri akan hal ini. Memang ada beberapa orang yang harus tetap keluar rumah dengan alasan tertentu. Misalnya, para pekerja yang harus mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini tentu masih dapat dimaklumi karena berhubungan dengan keberlangsungan hidup mereka, namun yang menjadi masalah adalah mereka yang beraktifitas di luar rumah tanpa ada kepentingan apapun dan menganggap bahwa wabah Covid-19 tidak berbahaya, mereka inilah yang mengakibatkan rantai penyebaran wabah Covid-19 ini masih berlangsung di kota Surabaya.

Selain itu, fakta bahwa masih banyak tempat nongkrong anak muda yang masih buka hingga larut justru akan menjadi pemancing penduduk Surabaya untuk keluar rumah dan menghiraukan kebijakan PSBB. Pemerintah Surabaya seharusnya dapat bertindak tegas dalam menanggapi kasus yang ada di lapangan. Peran pemerintah sangat dipertanyakan dalam hal ini.

Selain itu, ada juga yang beralasan keluar rumah untuk membagikan sembako. Memang di tengah bulan suci Ramadan ini tidak ada salahnya untuk saling berbagi, apalagi di tengah wabah Covid-19. Namun, sayangnya masih banyak kegiatan pembagian sembako tersebut tidak mengikuti prosedur physical distancing. Orang-orang selalu bergerombol dan berebutan setiap kali ada pembagian sembako. Praktik yang salah ini membuat arti membagi sembako menjadi berbeda makna.

Tidak menyalahkan akan adanya pembagian sembako tersebut, tetapi dengan tidak adanya prosedur physical distancing dalam pembagian sembako, menurut saya, lebih baik dihindari untuk mencegah penularan. Pada saat pembagian sembako tersebut, dan jika sudah membagi, segeralah untuk pulang tanpa harus nongkrong dengan alasan buka bersama atau bukber. 

Untuk mengurangi jumlah angka positif Covid-19 di kota Surabaya, pemerintah kedepannya harus bertindak tegas dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada yang ada dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Per tanggal 18 Mei 2020, Surabaya masih menduduki posisi kedua kasus terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta dengan jumlah 1059 kasus, 803 pasien dalam perawatan, dan 122 pasien yang meninggal. 

Bukan sebuah prestasi justru hal ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemkot Surabaya untuk lebih tegas dalam mengimplementasikan kebijakan dari Gubernur Jatim. Dengan adanya tambahan masa PSBB ini, semoga dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini dapat membaik dan masyarakat dapat menyadari bahwa pandemi Covid-19 ini adalah wabah yang nyata yang telah memakan korban meninggal dunia yang tidak sedikit. Dengan kita tetap di rumah dan menjalankan kebijakan PSBB ini sudah membantu kota Surabaya dalam menekan angka kasus Covid-19.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *