Eksistensi dan Tantangan Proses Desentralisasi di Indonesia

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah terkadang masih belum memprioritaskan masyarakat, tetapi lebih mementingkan suara elite politik pemerintah daerah.

Berpijar-seta

Proses desentralisasi di Indonesia sudah mulai terasa implikasinya terhadap masyarakat di kota maupun daerah. Perkembangan pada tiap daerah sudah mulai menunjukkan kemajuan di segala sektor, mulai dari ekonomi, digital system, perikanan, hingga UMKM. Pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat juga semakin baik. Birokrasi yang terlalu panjang sudah mulai dipangkas oleh pemerintah daerah demi kenyamanan masyarakat. Memang kebijakan desentralisasi ini tepat diterapkan di Indonesia yang memiliki penduduk plural karena berbagai permasalahan pasti muncul di setiap daerah. 

Desentralisasi memiliki beberapa tujuan, dua diantaranya adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan memberikan masyarakat setempat (daerah) hak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya. Pemberian hak ini dilakukan karena masyarakat daerah dinilai lebih mengerti dan paham bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan daerahnya. Penggunaan sistem sentralistik juga dinilai kurang tepat karena setiap kebijakan, anggaran, dan program kerja yang berasal dari pusat belum tentu dapat diterima oleh masyarakat daerah karena situasi dan kondisi setiap daerah berbeda sehingga beda pula kebijakan serta pemecahan masalahnya. 

Pelaksanaan desentralisasi harus diperkuat oleh seluruh elemen yang ada di setiap daerah, mulai dari desa, kecamatan,  kabupaten/kota, serta seluruh masyarakat. Semua elemen itu harus ikut berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Lembaga eksekutif (kepala daerah) dan lembaga legislatif (DPRD) harus aktif menggandeng masyarakat untuk ikut serta dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, mulai dari pengelolaan sumber daya alam daerah, pengambilan kebijakan, hingga penyelesaian masalah yang ada di daerah sehingga tujuan dari negara demokrasi bisa terwujud. Terlaksananya demokrasi di pemerintahan daerah bisa menjadi contoh pendidikan politik yang relevan bagi masyarakat. 

Namun, sayangnya pemegang kekuasaan di daerah sering menggunakan kekuasaannya untuk membangun jaringan elite politik di tingkat daerah. Jaringan ini dibangun untuk memperkaya diri serta mempermudah kepentingan sendiri dan kelompoknya. Sumber daya alam dan seluruh potensi yang ada di daerah seolah-olah hanya untuk memenuhi keinginan kepala daerah dan otoritas elite politiknya.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah terkadang masih belum memprioritaskan masyarakat, tetapi lebih mementingkan suara elite politik pemerintah daerah. Para kepala daerah  seringkali mengabaikan atau lupa dengan janji kampanye yang telah mereka sampaikan setelah menjabat sebagai kepala daerah, mereka juga akan lebih condong untuk membangun relasi dan jaringan dengan para elite politik guna mempersiapkan pencalonannya di pilkada mendatang. 

Selain itu, permasalahan korupsi juga sering terjadi pada pemerintah daerah, korupsi yang dilakukan sifatnya bisa perorangan maupun berjamaah. Ini merupakan masalah yang serius dan menjadi tantangan dalam mewujudkan desentralisasi yang jujur, adil, transparan, dan efisien. Segala hal yang bersifat negatif dan merugikan banyak pihak akan selalu menjadi kendala dan hambatan dalam perkembangan untuk menjadi lebih baik. Begitu pula dengan kasus korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat daerah dan keluarganya juga akan menjadi kendala dan hambatan dalam menjalankan proses desentralisasi yang lebih baik. Para pejabat negara khususnya yang berada di daerah haruslah menjadi suri tauladan bagi seluruh elemen yang ada di daerah. 

Melalui pilkada dan pemilu kepala daerah telah diberi amanah oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik. Amanah itu haruslah dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dengan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah supaya terciptanya transparansi serta check and balance antara pembuat kebijakan dengan masyarakat dapat, sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. 

Selain itu, perlu juga adanya penguatan lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mewujudkan proses desentralisasi yang demokratis. Sebab DPRD kabupaten/kota/provinsi adalah lembaga yang berfungsi menampung, menyampaikan, dan memperjuangkan hak-hak rakyat. Dalam penguatan ini relasi yang sehat antara wakil rakyat dengan rakyat terwakil serta keterlibatan rakyat dalam pembuatan keputusan politik di daerah harus semakin diperkuat. 

Terkadang, DPRD sendiri belum bisa menunjukkan eksistensinya sebagai wakil rakyat, terbukti dengan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2018, DPR berada di tingkat paling bawah dalam kategori tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan keterwakilannya pada wakil rakyat yang harus mewakilinya.

Banyak hak-hak dan aspirasi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya diakomodir oleh DPR/D. Oleh karena itu, perlu adanya relasi dan kolaborasi yang lebih intens antara lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat daerah untuk mengatasi segala masalah dan tantangan yang ada pada proses desentralisasi sehingga sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah dapat terwujud.*