Kartu Prakerja Afirmasi dari Pendidikan yang Tidak Jalan

Tidak berlebihan rasanya bila sekolah dan pabrik produksi barang adalah dua hal yang sama. Apa yang diberikan sekolah agaknya sama dengan apa yang terjadi di pabrik produksi barang.

Berpijar-dwialfian

Gagalnya penciptaan lapangan kerja, penanggulangan pengangguran, adalah bukti gagal optimalnya sektor pendidikan. Pada dasarnya, harapan semua orang khususnya orang tua saat menyekolahkan anaknya adalah mudah dapat pekerjaan. Nyatanya, hal itu jauh dari harapan. Para lulusan terancam menganggur, berlangsungnya hukum rimba, dan minimnya lapangan pekerjaan ialah sederet catatan bahwa sekolah gagal memberi bekal.

Terbaru, pemerintah meluncurkan kebijakan Kartu Prakerja. Sebuah program yang berisi beragam pelatihan keahlian secara daring dan tatap muka.  Program tersebut dikhususkan pada para pengangguran dan korban PHK. Yang menjadi sorotan publik, beragam jenis pelatihan tersebut ternyata bisa dijumpai di YouTube dan platform lainnya dengan gratis, banyak, bebas, dan tidak terikat.

Anggaran 20 triliun untuk kartu prakerja tampaknya hanya pemborosan saja dan ladang proyek bagi kalangan tertentu. Betapa tidak, pemerintah membiayai hal yang sebenarnya bisa didapatkan dengan gratis dan banyak. Selain itu, sekalipun pelatihan itu memang penting, harusnya pelatihan itu sudah didapatkan saat di bangku sekolah (terlebih lagi pada jenjang SMK dan kuliah). Bukan setelah lulus baru diberikan. Bagaimanapun, sekolah adalah perantara utama ke dunia kerja.

Bila memang porsi keahlian yang diberikan sekolah terbatas, harusnya poin ini yang dibenahi. Bukan malah membuat jenjang baru yang malah tumpang tindih. Bukankah dana anggaran pendidikan kita cukup banyak, dan akan tambah banyak bila alokasi kartu prakerja diikutsertakan?

Sekolah harusnya yang bertanggung jawab atas mandeknya orang berkeahlian dan berwirausaha. Sebab, sekolah merupakan elemen sosial yang dimaksudkan untuk itu. Bila sekolah lepas tangan atas beban beratnya itu, lantas apa yang dihasilkan sekolah selama ini?

Baca juga

Jelas, sekolah tidak mungkin mau dicap bahwa mereka adalah pabrik selebaran berstempel (ijazah). Itu sebabnya, yang harus bersuara lantang atas blunder kebijakan ini adalah sekolah. Kartu prakerja “memandulkan” periode yang dijalankan sekolah. Karena dengan adanya kartu prakerja ini, sekolah benar-benar terafirmasi kegagalannya.

Mungkin sekolah akan berdalih bahwa bersekolah bukan soal keahlian dan pekerjaan semata, namun soal perilaku, sikap, moral, nilai agama, dsb. Itu tidak salah, tetapi yang gagal dipahami semua aspek pelaku pendidikan adalah bahwa tujuan orang bersekolah agar dapat pekerjaan. Itu pikiran bawah sadar publik yang tidak bisa dicegah.

Selain itu, sekolah nampaknya menutup mata perihal kegagalan mereka. Secara tidak langsung, sekolah ialah simulasi atas dunia kerja itu sendiri. Siswa datang pagi pulang sore (8 jam) setiap harinya. Sepanjang waktu itu, siswa hanya diberi soal, kerjakan, ulangan, ujian, nilai, dan salah adalah sebuah masalah (metode belajar daring selama corona menguatkan itu).

Lalu, siswa dikerangkeng di dalam sekolah dan ruang kelas. Hanya diperbolehkan istirahat di waktu tertentu. Pakaian mereka seragam, kaki dibungkus kaos kaki dan sepatu, bahkan wajib berdasi dan tidak boleh membantah guru. Pastinya, terlambat adalah hukuman. Sepanjang tahun mereka dijejali hal semacam itu.

Parahnya, hasil dari aktivitas pendisiplinan itu ialah kualitas pendidikan yang buruk. Dalam PISA kita terpuruk. Dalam lingkup ASEAN, kita tidak bisa berbuat banyak. Lalu, apa lagi yang dibanggakan dari dunia pendidikan kita? Dan sekarang, kartu prakerja akan mengambil alih hasil legalitas pendidikan itu sendiri.

Tidak berlebihan rasanya bila sekolah dan pabrik produksi barang adalah dua hal yang sama. Apa yang diberikan sekolah agaknya sama dengan apa yang terjadi di pabrik produksi barang. Belum lagi, di sekolah juga diterapkan standarisasi nilai. Pabrik produksi barang juga jelas menerapkan itu.

Siswa diperlakukan persis seperti barang produksi di mana mereka harus memenuhi standar yang ditentukan. Dalam hal ini, pendidikan lupa bahwa tumbuh-kembang pikir manusia berbeda-beda. Akhirnya, siswa akan dimanipulasi sedemikian rupa agar memenuhi standar yang ditentukan tersebut.

Saya tidak mempunyai alasan untuk menyebut sekolah itu penting. Sekolah hanya penting untuk kedudukan semata. Kalau hanya untuk mencari pekerjaan, kita seharusnya hanya perlu beralih ke kartu prakerja. Itu logika sederhananya. Karena saya yakin orang lebih ingin bekerja ketimbang sekolah.

Anehnya, untuk dapat bekerja, kita tetap harus mempunyai ijazah. Hal ini semakin menasbihkan bahwa sebenarnya sekolah adalah lembaga yang diperuntukkan menghasilkan legalitas itu. Beda cerita bila untuk jadi pekerja tidak memerlukan ijazah. Jadi, sekolah memang diperuntukkan untuk mendidik manusia. Tapi, hal itu tidak pernah terjadi dari dulu.

Yang kita tahu, sekolah tetaplah gerbang menuju dunia kerja. Orang harus sekolah dulu agar bisa kerja. Bagaimanapun, ijazah adalah legalitas yang dibutuhkan perusahaan (dunia kerja). Atas dasar itulah sekolah tidak seharusnya tetap bersikukuh bahwa sekolah bukan hanya untuk keahlian semata. Orang butuh pekerjaan, itu sebabnya dia bersekolah.

Jadi, bukan berlebihan bila kita menuntut lebih atas apa yang diberikan sekolah terhadap masa depan karir kita. Selain itu, banyak sekali biaya yang dihabiskan untuk sekolah.Terlepas dari itu semua, pernyataan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan semakin menenggelamkan fungsi sekolah itu sendiri. Dinyatakan dengan jelas, bahwa “Gelar tidak menjamin kompetensi. Kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Akreditasi tidak menjamin mutu. Masuk kelas tidak menjamin belajar.” Lalu, apa sebenarnya yang dihasilkan sekolah selama ini selain ijazah?*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *