Merengkuh Dasariah Manusia dengan Menghilangkan Standardisasi pada Siswa

Memberi nilai lulus tanpa bukti yang kuat jelas adalah manipulasi. Tetapi, sekali lagi, sistem standardisasi yang memaksa semua itu terjadi. Guru hanyalah profesi pinggiran yang tak berdaya perihal tersebut.

alfianbahri-berpijar

Bagaimana mungkin kita menggunakan standar pada realitas yang bergerak, hidup, tumbuh, beda, spekulatif, perspektif, dinamis, tanpa batas, dan unik? Dari sini agaknya bisa kita tarik gambaran bahwa pendidikan kita sudah salah kaprah sejak fundamental.

Bila dipahami lebih jauh, standardisasi ternyata merupakan anak kandung dunia modern dari kebudayaan Barat. Menurut Noam Chomsky (Muammar, 2019), konsep modern yang telah berumur kurang lebih 500 tahun tersebut setidaknya telah menghasilkan tiga ketimpangan.

Pertama, kerusakan ideologis karena dieksploitasi untuk motif mencari keuntungan. Kedua, kerusakan humanitas karena manusia sekadar alat untuk produksi. Ketiga, kemiskinan negara-negara terjajah akibat eksploitasi kapitalisme Barat.

Ketiga ketimpangan itu sekarang jelas terjadi pada dunia pendidikan Indonesia. Bukan bermaksud menggeneralisasi, tetapi saya sebagai pendidik sangat merasakan itu. Belum lagi, saat pengisian rapor dan penerimaan siswa baru. Di sana, praktik standardisasi nyaris diobral dan dijadikan acuan utama.

Saya katakan di awal tulisan ini bahwa standardisasi jelas tidak bisa diterapkan pada realitas yang bergerak, hidup, tumbuh, beda, spekulatif, perspektif, dinamis, tanpa batas, dan unik. Semua siswa (realitas yang dimaksud) memiliki sifat itu. Sifat dasariah manusia itulah yang mengharuskan dirinya tidak memerlukan standardisasi dalam pembentukan jati dirinya yang sejati.

Kata standar dalam KBBI berarti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Kata ini diserap dari bahasa Inggris standar yang dalam Oxford Dictionary diartikan sebagai a level of quality or attainment.

Selama bertahun-tahun, kata standar digunakan dalam dunia manajemen dan korporasi. Ping (2011) berpendapat, standardisasi dalam bidang industri muncul karena kecenderungan alami perusahan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Mulanya, kata standar dikenal secara meluas di dalam dunia industri pada abad 19 dengan lahirnya buku F.W Taylor, Principles of Scientific Management. Rupanya, doktrin Taylorisme ini tidak hanya memasuki dunia industri seperti pabrik mobil Ford pada saat itu, melainkan juga telah memasuki dunia pendidikan, administrasi negara, dan sebagainya.

Doktrin Taylorisme menjadi kontrol teknis yang kemudian diterapkan dalam kapitalisme maupun komunisme Soviet di kemudian hari. Menurut Taylor, untuk memperoleh efisiensi dalam proses produksi antara lain, diperlukan pengaturan divisi kerja untuk pembagian tugas dan fungsi, deskripsi tugas secara terperinci untuk setiap pekerja, pemberian insentif sebagai motivator bagi pekerja, serta pentingnya manajemen dalam perencanaan dan kontrol.

Tidak bisa dipungkiri, konsep Taylor tersebut sangat kental dengan dunia korporasi dan industri. Lalu, pendidikan kita ikutan latah dan menerapkannya logika korporasi tersebut pada proses dan praktiknya.

Kita bisa melihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015, terdapat sejumlah istilah yang diadaptasi dari dunia korporasi. Beberapa istilah tersebut adalah standar kompetensi, akreditasi, sertifikasi, beban belajar, kompetensi profesional, standar pelayanan minimal, supervisi, dan hasil belajar.

Regulasi ini menjadi rujukan bagi regulasi lain yang lebih rendah, seperti peraturan menteri, peraturan dinas pendidikan, peraturan sekolah, bahkan dalam instrumen yang lebih teknis, seperti kurikulum, silabus, hingga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Akibat nyata atas turunan konsep Taylorisme tersebut ialah pendidikan menjadi tidak berbeda dengan pabrik produksi. Pada kelas ini, siswa harus mencapai A; pada tahap berikutnya, siswa harus mencapai B; bila siswa begini, maka harus dibuat begitu; dsb. Bukankah di pabrik pada tahap kontrol kualitas juga demikian? Barang produksi yang tidak sesuai standar akan direproduksi, bahkan dibuang. Pendidikan kita mengarah ke arah sana (eksploitasi).

Selama ini, penilaian siswa dilakukan atas standardisasi yang sudah ditentukan oleh aturan (patokan). Apa kita lupa bahwa siswa itu adalah insan hidup yang memiliki keunikan, perbedaan, pikiran, tumbuh, dan kembang? Sungguh praktik yang salah bila kita memaksa melabeli realitas yang  hidup tersebut dengan proses standardisasi (gaya pabrik).

Saya akui, bila dalam urusan manajerial, standardisasi sangat dibutuhkan. Seperti halnya jumlah siswa dalam satu kelas, jumlah kelas dalam satu sekolah, rasio guru dan siswa, atau pembagian jam mengajar guru, dan sebagainya dapat diatur dengan standardisasi. Tetapi, bila standar digunakan untuk menggambarkan kondisi insani dan dimensi kemanusiaan (siswa),  standar berpotensi menyimpangkan pemahaman terhadap hakikat manusia dan kemanusiaan (Rokhman dan Surahmat, 2016).

Sekali lagi, dunia pendidikan dalam hal ini mengingkari atau menutup mata pada pemahaman dasar perkembangan manusia. Kita semua sepakat bahwa manusia (siswa) adalah makhluk yang terlahir secara unik, berbeda, spekulatif, perspektif, dinamis, dan tanpa batas. Jadi, realitas yang bergerak itu, jelas tidak mungkin bisa dipahami dengan penerapan standardisasi. Belum lagi adanya ketimpangan adan kesenjangan ekonomi dalam dunia pendidikan kita.

Masalah yang fundamental ini jelas harus menjadi titik fokus dalam pembenahan. Bila tidak, kita sebagai pendidik bakal memperlakukan siswa kita seperti barang produksi yang memiliki kualitas kontrol. Padahal, siswa sudah seharusnya berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya. Bukan malah dikontrol oleh standar searah yang salah kaprah tersebut.

Dalam Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) misalnya. Siswa selalu dibenturkan terhadap indikator dan ketetapan. Padahal, penggunaan indikator dan pemaknaannya sebagai perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi sangat rentan membuat pembelajaran tersimplifikasi pada aspek-aspek luaran yang tampak. Jadi, selama ini sebenarnya kita (pelaku pendidikan) hanya berkutat pada model atau citra luaran para siswa.

Kita tidak bisa menampikkan hal, bahwa pendidikan sendiri selalu berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang sangat personal dan spiritual. Belum lagi, pendidikan juga berlangsung sepanjang hayat (lifelong). Jadi keberhasilan siswa dalam belajar jelas tidak dapat diukur dalam beberapa bulan setelah proses pembelajaran (indikator).

Rapor Adalah Gudang Standardisasi

Pada pertengahan tahun, biasanya semua guru mengisi rapor sebagai bentuk catatan belajar selama setahun ajaran. Saya  berani katakan dengan tegas di sini, bahwa sebenarnya rapor hanyalah gudang manipulasi.

Saya tidak berniat berpanjang lebar menjelaskan itu. Yang menjadi catatan utama saya adalah, di dalam rapor ada poin standar yang diterapkan secara membabi buta. Patokan utamanya, apa pun dan bagaimana pun, siswa harus minimal memenuhi standar ukuran yang ditentukan. Dari sini kita bisa melihat kekonyolan yang dikembangbiakan secara profesional.

Sekali lagi, mana mungkin pencapaian siswa bisa distandarkan? Kita (semua pelaku pendidikan) harus mulai sadar pada poin ini. Karena setiap anak “berbeda”, setiap orang tua/guru harus “mengenali” anaknya lebih dalam. Bagaimana kecenderungan otaknya (otak kanan atau otak kiri). Bagaimana gaya belajarnya? Auditori, visual, atau kinestestik?

Konsep dasar psikologis itu agaknya selalu dikesampingkan. Padahal itu modal awal dalam dasar penilaian. Guru selama ini selalu dikejar sekaligus dipaksa dengan standar nilai yang ditentukan sistem. Akibatnya, siswa yang belum mampu pada poin/aspek pelajaran/bidang tertentu harus dipaksa untuk mencapainya. Alhasil, praktik manipulasi bakal dijajaki. Sebab, cara paling aman dan mudah dalam pencapaian standardisasi tersebut ialah “pengatrolan” nilai atau pemanipulasian.

Memberi nilai lulus tanpa bukti yang kuat jelas adalah manipulasi. Tetapi, sekali lagi, sistem standardisasi yang memaksa semua itu terjadi. Guru hanyalah profesi pinggiran yang tak berdaya perihal tersebut. Sistem menuntut para guru agar meletakkan hak prerogatifnya dalam memberi nilai. Jadi, jangan pernah menyalahkan bila siswa berpikir, kalau dia pasti bakal lulus sekalipun sekolah asal-asalan.

Selain itu, masyarakat (dalam hal ini orang tua khususnya), juga salah kaprah dalam menyikapi nilai yang diberikan sekolah atas pencapaian belajar anaknya. Selama saya mengajar, memberi nilai baik pada siswa adalah cara paling tepat dan mudah untuk mengatakan bahwa peserta didik baik-baik saja selama sekolah. Dalam poin ini, saya seperti guru lainnya, tidak bisa bergerak. Kami guru selalu dihimpit oleh masalah sosial dan sistem itu sendiri. Atas nama membantu siswa dan standardisasi, kita (guru) dipaksa menjual kejujuran dalam pendidikan.

Lebih memprihatinkan dari itu, dalam praktiknya, laporan baik atas pemaksaan standardisasi telah cukup membuat orang tua puas. Dari sini terbentuklah lingkaran setan yang tak mengenal ujung. Sekolah “memaksakan” standar baik, lalu orang tua menerima hal itu sebagai kepuasan. Jadi, memang begitu susah mengatakan bahwa pendidikan kita salah kaprah sejak fundamental. Karena lingkaran setan itu sendiri sedang berjalan dengan kesadarannya.

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan begitu, citra sekolah sebagai institusi pencerdasan bangsa akan terselamatkan dari aib sebenarnya. Pernyataan Chomsky sangat relevan untuk direnungkan, bahwa standardisasi akan mengakibatkan kerusakan ideologis karena dieksploitasi untuk motif mencari keuntungan dan kerusakan humanitas karena manusia sekadar alat untuk produksi (ijazah).

Bebaskan Siswa dari Standardisasi

Kalau mau ringkas, tujuan setia upaya pendidikan adalah memanusiakan manusia. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengaktualkan potensi manusia sehingga benar-benar menjadi manusia sejati (Bagir, 2019).

Sejalan dengan Haidar Bagir, melabelkan standar pada siswa jelas menghina dasariah manusia. Untuk menghindarinya, pertama, sudah seharusnya pendidikan kita meninggalkan sistem standardisasi; kedua, meluaskan keterbukaan hasil; dan ketiga, memberi guru kekuatan dan keleluasaan yang lebar, luas, dan besar dalam proses penilaian.

Ketiga hal di atas bisa jadi langkah konkret untuk mengatakan situasi pendidikan kita yang sebenarnya. Hanya dengan memberi kebebasan yang nyata, siswa dan guru akan berjalan beriringan dengan jujur dan bahagia. Lalu, SDM yang unggul seperti yang diharapkan akan dengan sendirinya terbentuk. Lalu, kita akan benar-benar memanusiakan manusia lewat sekolah (pendidikan).*

Referensi

Muammar, M Arfan. 2019. Nalar Kritis Pendidikan. Yogyakarta: IrCiSoD.

Rokhman, Fathur dan Surahmat. 2016. Politik Bahasa Penguasa.  Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Ping, Wang. 2011. A Brief History of Standards and Standardization Organizations: A Chinese Perspective. Honolulu: East-West Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *