Membaca New Social Movement Kelompok Pro-Demokrasi Hong Kong Terhadap UU Keamanan Nasional

Tumbuh kesadaran pada pola pikir masyarakat Hong Kong bahwa penentangan terhadap UU Keamanan Nasional adalah aksi kolektif.

ramadan-pambayung-berpijar

Tahun 2020 adalah tahun yang menegangkan bagi negara Tiongkok. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan Covid-19, perang dagang internasional, dan konflik internasional yang disebut new cold war international, namun juga dihadapkan oleh konflik internal dalam negara. Kedua konflik baik eksternal maupun internal di dalam Tiongkok dipicu karena adanya wacana pengesahan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional Tiongkok hingga pada akhirnya UU Keamanan Nasional ini disahkan dan diberlakukan.

Pada konflik eksternal, pengesahan UU ini memberikan pukulan dahsyat bagi Amerika Serikat beserta koalisi G7 nya pada sektor ekonomi. Selain itu, pada pengesahan UU ini juga membuat perang ideologi internasional. Sedangkan, di dalam konflik internal negara, Tiongkok sangat bersitegang secara vertikal antara Pemerintahan Pusat yaitu Tiongkok yang menganut sistem komunis di bawah kepemimpinan Xi Jinping dengan Pemerintahan otonom Hong Kong yang menganut sistem demokrasi.

Konflik internal ini menyebabkan demonstrasi besar-besaran yang diprakarsai oleh kelompok pro-demokrasi untuk menentang pengesahan RUU tersebut. Secara tidak langsung, dampak dari pengesahan UU tersebut, warga Hong Kong dipaksa untuk melakukan perilaku heteronomi. Di mana mereka harus bergantung pada suatu undang-undang atau kuasa orang lain. Kesadaran bernegara bukan dari sifat internal dalam diri seseorang, tetapi karena ada aturan yang mengharuskan. Pada konteks wacana hingga pengesahan UU ini sangat banyak menyimpan agenda-agenda politik the secret garden of politics yang dilakukan oleh Xi Jinping untuk mengkomuniskan daratan Tiongkok sepenuhnya dengan doktrin unrestricted war

Hong Kong berdasarkan sejarahnya adalah wilayah dengan kebijakan satu sistem dua negara. Kebijakan ini dicetuskan pertama kali oleh pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping, pada tahun 1987. Diputuskannya kebijakan ini adalah dasar penawaran dari Deng Xiaoping kepada Inggris agar mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok di tahun 1997. Konsep satu negara dua sistem Hong Kong tidak jauh berbeda dengan sistem otonomi daerah Indonesia. Yang mana, ada keleluasan otoritas untuk memerintah negaranya sendiri dengan trias politica.

Namun, kontrol pemerintah dalam menangani kebijakan luar negeri dan pertahanan diatur oleh Pemerintah Pusat Tiongkok atau dibawah kuasa Tiongkok. Meski demikian, Hong Kong masih memiliki sistem penerapan hukum yang independen dari Cina daratan. Hong Kong sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, masyarakat sipil tidak ada batasan untuk mengkritik otoritas.

Merujuk pada hukum dasar antara Hong Kong dan Tiongkok tahun 1997, Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping menjanjikan bahwa sampai dengan 50 tahun Hong Kong akan menikmati kebebasan tersebut, yakni kebijakan satu negara dua sistem hingga 2047. Kebebasan yang dirasakan masyarakat Hong Kong dapat dilihat melalui bahwa Hong Kong adalah salah satu dari segelintir tempat di China yang dapat memperingati insiden Tiananmen 1989. 

Kini Tiongkok di bawah kendali Xi Jinping menabrak perjanjian penerapan sistem demokrasi di Hong Kong yang diterapkan hingga 2047 tersebut dengan UU Keamanan Nasional. UU tersebut mengancam posisi strategis demokrasi di Hong Kong, sehingga UU tersebut juga menyebabkan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 24 Mei, dan 28 Mei lalu. Para demonstran melakukan penolakan terhadap UU Keamanan Nasional yang disahkan oleh Parlemen Tiongkok, National People’s Congress (NPC) pada tanggal 28 Mei. 

Setidaknya penulis mengamati bahwa gerakan demonstran penolakan RUU maupun UU Keamanan Nasional dilandasi karena dua hal. Pertama, Xi Jinping menginginkan daratan China seluruhnya untuk menerapkan sistem Komunis, sebab bagi Xi, Tiongkok tidak akan dapat memenangkan peperangan dengan AS atau menguasai wilayah global apabila masih terdapat daratan China yang menerapkan sistem demokrasi, terlebih di Hong Kong masih memiliki otoritas sendiri untuk mengatur sektor ekonomi.

Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang disepakati oleh Parlemen Tiongkok di Beijing dengan jumlah total suara 2.878 menyetujui RUU tersebut pada tanggal 28 Mei tanpa adanya koordinasi dengan parlemen lokal Hong Kong, membuat ancaman bagi kelompok pro-demokrasi Hong Kong. Dilansir melalui kompas.com bahwa UU Keamanan Nasional ini akan melarang pemisahan diri, terorisme, campur tangan asing, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat serta segala gangguan eksternal wilayah Hong Kong.

Tentu kelompok pro-demokrasi Hong Kong memberikan praduga negatif bahwa RUU tersebut akan digunakan memberangus protes, dimana akan bertentangan dengan kebebasan yang tertuang dalam UUD China. Selain itu, Pemerintah Pusat Beijing juga memberikan tuduhan terhadap Hong Kong bahwa para demonstran Hong Kong adalah kelompok teroris. Tentu hal ini semakin membuat panas konflik vertikal antara Pemerintah Pusat Beijing dengan warga Hong Kong maupun parlemen Hong Kong. 

Alasan berikutnya yang mendasari gerakan demonstran Hong Kong ini adalah karena faktor ekonomi. Di mana menurut Xi, apabila RRT dapat menguasai Hong Kong maka RRT berhak memiliki kontrol sektor ekonomi, yang mana Hong Kong sendiri adalah pusat perekonomian internasional di Tiongkok. Secara global, Hong Kong berada di peringkat kedua dalam kekayaan per orang dewasa setelah Swiss pada pertengahan 2019. Kota ini berada di peringkat ke-10 dalam hal jumlah individu dengan kekayaan sangat tinggi atau mereka yang memiliki aset lebih dari US$50 juta, menurut Credit Suisse. Hong Kong tidak ingin di intervensi oleh pemerintah pusat dalam urusan ekonomi melalui adanya RUU Keamanan Nasional. Sebab ketika RUU ini disahkan kemungkinan besar akan banyak dampak negatif yang diterima oleh Hong Kong pada sektor ekonomi, terlebih dalam mengelola kemandirian sektor ekonomi. 

Berbagai perusahaan asing yang berada di Hong Kong adalah salah satunya AS yang banyak sekali menanamkan modal di kota ini dengan mendirikan berbagai perusahaan. Tentu dengan penerapan UU ini akan merugikan AS di bidang perekonomian. Dan dari penerapan UU ini membuat 150 perusahaan AS dan Jepang pada akhirnya meninggalkan Hong Kong. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perindustrian Indonesia, dari 150 perusahaan itu, sebanyak 110 perusahaan berasal dari AS, dan 40 perusahaan dari Jepang.

Jepang yang termasuk pada bagian koalisi G7 bersama AS, tentu juga melakukan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Selain itu, AS kini mempertimbangkan penundaan status istimewa dan fasilitas keringanan tarif ekspor untuk Hong Kong. Kemudian, Washington juga mungkin menjatuhkan sanksi kepada lembaga dan pejabat pemerintahan, serta pengusaha Tiongkok yang terlibat dalam pelaksanaan UU Keamanan Nasional Hong Kong. Perubahan status Hong Kong diprediksi akan memicu pemindahan pattern aset-aset di wilayah tersebut. Melihat hal tersebut, kelompok pro-demokrasi merasa sudah dirugikan secara ekonomi, walaupun kondisinya pada saat itu UU Keamanan Nasional masih dalam wacana pengesahan. 

Pada konteks demonstrasi Hong Kong ini dapat dikategorikan sebagai New Social Movement. Menilik dari pendekatan teori gerakan sosial baru, melalui Teori Mobilisasi Sumber Daya (The Resource Mobilization Theory) dan Teori Identitas (The Identity Oriented Mobilization Theory).

Pertama, mobilisasi sumber daya. Pengorganisasian dalam gerakan sosial baru tidak lagi mengikuti cara organisir seperti serikat buruh. Gerakan sosial baru lebih memilih menerapkan taktik yang mengganggu dari mobilisasi opini publik, hal ini bertujuan untuk mendapatkan daya tawar politik dan cenderung menggunakan aksi demonstrasi yang mendramatisir. Selain itu, menurut Pichardo dan Singh gerakan sosial baru muncul dari kalangan bekas kelas menengah baru, di mana pada umumnya mereka dari kalangan terdidik.

Kedua, teori identitas. Teori ini memberikan pandangan bahwa gerakan berorientasi identitas (identity oriented movements) dan tindakan kolektif (collective actions) merupakan bagian dari ekspresi tentang upaya penyelidikan otonomi (autonomy), dan pengakuan (recognition). Apabila dilihat pada konteks demonstrasi Hong Kong, maka selaras dengan dua konsep teori pendekatan GSB diatas. Di mana, pada pendekatan teori mobilisasi sumber daya, yang mengikuti aksi adalah kaum yang berpendidikan, mereka yang memahami aspek ekonomi maupun politik. Mereka sangat paham betul bagaimana apabila UU Keamanan Nasional diterapkan di Hong Kong akan merugikan status quo Hong Kong sebagai wilayah yang bersifat otonom.

Kebebasan bersuara ataupun memberikan kritik dapat dikebiri melalui RUU tersebut, kemandirian mengelola ekonomi juga akan dibatasi karena adanya conflict of interest RRT di Hong Kong yang akan berpengaruh terhadap perusahaan investor G7. Selain itu, pada perspektif teori identitas, terjadi resesi demokrasi di Hong Kong (Democratic decline). Penurunan kualitas demokrasi merupakan konsekuensi dari lambatnya konsolidasi, baik dari pemantapan kapasitas institusi demokrasi maupun kematangan budaya politik, sehingga demokrasi di Hong Kong tergerus oleh RRT.

Hong Kong menjadi terhimpit oleh Komunis Cina daratan, terlebih RRT menguasai Beijing, dan memudahkan RRT untuk memutuskan suatu kebijakan baru. Melalui UU Keamanan Nasional ini, tentunya akan mempersempit ruang gerak demokrasi di Hong Kong. Kelompok pro-demokrasi melihat hal ini sebagai suatu hal yang mengancam kebebasan sipil. Tumbuh kesadaran pada pola pikir masyarakat Hong Kong bahwa penentangan terhadap UU Keamanan Nasional adalah aksi kolektif. Yang mana masyarakat Hong Kong memandang demonstrasi terhadap UU tersebut adalah sebagai refleksi pemberontakan kultural individu kontemporer yang menentang mekanisme sistem kontrol dan pengawasan oleh negara terhadap masyarakat.*