Seputar Perdebatan Mengenai Tiga Bentuk Pemerintahan: Presidensialisme, Parlementarisme, dan Semi-Presidensialisme

Sejak demokrasi menyapu daratan Amerika Latin, Eropa, hingga Asia, berbagai upaya untuk mendirikan dan mempertahankan pemerintahan yang demokratis menunjukkan kekhasannya masing-masing.

a-faricha-mantika-seputar-perdebatan-tiga-bentuk-pemerintahan

Sejak demokrasi menyapu daratan Amerika Latin, Eropa, hingga Asia, berbagai upaya  untuk mendirikan dan mempertahankan pemerintahan yang demokratis menunjukkan kekhasannya masing-masing. Ada minat yang tinggi pula di dalam dan di luar lingkaran akademis untuk memperdebatkan, melihat, dan mengoreksi—apabila diperlukan—bentuk dan pengaturan konstitusi alternatif.

Dalam kasus demikian, bentuk pemerintahan presidensialisme dan parlementarisme menjadi topik utama yang diperdebakan. Perdebatan mengenai manfaat relatif dari presidensialisme dan parlementarisme memiliki sejarah yang panjang, namun menurut Elgie, perdebatan ini disegarkan kembali oleh Juan J. Linz di tahun 1990 dengan artikelnya yang mengulas tentang bahaya presidensialisme dan kebaikan-kebaikan parlementarisme (Elgie, 2007, p. 106).

Berikut akan dipaparkan mengenai perdebatan di antara Linz, Mainwaring dan Shugart, dan Chiebub mengenai bentuk pemerintahan parlementer, presidensial, dan semi-presidensial.

Alasan Memilih Parlementarisme  dan Lima Proposisi Bahayanya Presidensialisme­

Bagi Linz, bentuk pemerintahan parlementarisme adalah bentuk pemerintahan yang terbukti stabil bagi kebanyakan negara yang menganut demokrasi, sedangkan kemungkinan bahwa presidensialisme akan membantu memelihara demokrasi jauh dari kata menguntungkan.

Satu-satunya bentuk pemerintahan presidensialisme yang masih bertahan—dan berulang kali ditekankan Linz sebagai sebuah pengecualian—adalah model Amerika Serikat. Selainnya, pada titik tertentu cenderung mengalami krisis yang parah atau beralih ke model hybrid (seperti di Finlandia dan Perancis).

Bentuk parlementer tentunya juga bisa berada dalam kondisi tidak stabil. Linz berargumen bahwa ketidakstabilan itu bisa muncul di bawah kondisi di mana ada konflik etnis yang pahit. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa parlementarisme memiliki sejarah yang lebih unggul dibanding presidensialisme di hadapan demokrasi. Apalagi, parlementeralisme justru lebih menjanjikan bagi negara dengan kondisi pembelahan politik yang dalam dengan banyaknya partai (1990, pp. 51-52).

Sebelum beranjak lebih jauh, di sini akan dikemukakan definisi bentuk pemerintahan parlementarisme dan presidensialisme menurut Linz dalam artikelnya. Bentuk pemerintahan parlementer ialah bentuk pemerintahan di mana satu-satunya lembaga yang sah secara demokratis ialah parlemen.

Meskipun di dalam bentuk pemerintahan parlementer biasanya terdapat presiden, tetapi posisinya kurang bisa bersaing dengan menteri perdana. Sedangkan dalam bentuk pemerintahan presidensial, eksekutif dengan kekuatan konstitusional yang cukup besar dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk jangka waktu yang telah ditetapkan dan independen atas mosi kepercayaan dari parlemen.

Dengan demikian, skema pemerintahan parlementarisme membuat menteri perdana (eksekutif) secara konstan berada di bawah tanggung jawab untuk mempertahankan mosi kepercayaan parlemen. Berbeda dalam skema pemerintahan presidensialisme di mana presiden (eksekutif) tidak terikat dengan mosi kepercayaan atau mosi tidak percaya parlemen.

Dalam artikelnya, The Perils of Presidentialism, Linz menyebutkan setidaknya llima tesis mengenai bahayanya presidensialisme—seperti yang dirangkum pula oleh Mainwaring dan Shugart (1997).

Pertama, permasalahan legitimasi ganda (dual legitimacy) dalam presidensialisme yang berakar pada perebutan klaim legitimasi antara eksekutif dan legislatif karena keduanya sama-sama dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh rakyat.

Parlementarisme adalah kebalikan dari kondisi ini karena telah umum dalam parlementarisme ketika partai-partai politik berkoalisi dan partai mayoritas menentukan pembagian kekuasaan. Menteri perdana ialah yang utama di antara yang setara (the first among equals), sedangkan presiden cenderung adalah seseorang yang memiliki kharisma. Tujuannya untuk memenangkan suara dalam skema pluralitas. Demikian halnya yang terjadi dalam tataran pemilihan legislatif, figur/ketokohan cenderung menjadi ‘senjata’ bagi calon legislatif untuk memperoleh suara.

Kedua, lamanya masa menjabat yang telah ditentukan dalam konstitusi membuat presidensialisme kurang menguntungkan bagi demokrasi karena kekakuan ini.

Dengan demikian, dimensi waktu menjadi sangat penting dalam politik. Menurut Linz, adanya  periode menjabat yang telah ditentukan menjadikan prosesk politik dalam bentuk pemerintahan presidensialisme akan jatuh pada periode yang terputus (discontinuity), terbatasi (demarcated), sehingga tidak menyisakan ruang untuk penyesuaian yang berkelanjutan pada kondisi di mana dibutuhkan (1990, p. 54).

Ketiga, bentuk pemerintahan presidensialisme mengenalkan model zero-sum-game yang kuat ke dalam politik yang demokratis, di mana hasilnya justru akan cenderung pada kondisi winnner-takes-all.

Presidensialisme secara tidak terhindarkan problematis dalam persoalan ini. Linz bahkan menyebut presiden dalam bentuk pemerintahan presidensialisme tak ubahnya sebagai “[t]he spokesman for a temporary governing coalition rather than the voice of the nation or the tribune of the people” (juru bicara untuk koalisi pemerintahan yang sementara, bukan suara bangsa atau pun mimbar rakyat) (1990, p. 56).

Meskipun pemilihan umum dalam bentuk pemerintahan parlementer dapat menghasilkan mayoritas absolut untuk salah satu partai, tetapi mereka cenderung membagi kursi perwakilan ke partai-partai lain juga. Konsep koalisi dan pembagian kekuasaan telah umum dipahami dalam parlementarisme, petahana cenderung memberi perhatian pada kepentingan dan permintaan (bahkan) partai-partai kecil.

Tetapi sebaliknya, bagi Mainwaring dan Shugart, bentuk pemerintahan parlementer dengan partai yang memimpin dan sebuah partai minoritas memberikan pengecekan dan perimbangan (checks and balances) yang sedikit terhadap kekuasaan eksekutif (Mainwaring & Shugart, 1997, p. 453).

Dalam artikelnya, Linz memang seolah mengabaikan pentingnya konsep pengecekan dan perimbangan yang dijunjung oleh presidensialisme. Hasilnya, ialah keberpihakan yang cenderung menegasikan kebaikan-kebaikan presidensialisme hampir secara keseluruhan.

Keempat, gaya politik yang dimiliki oleh presidensialisme dianggap Linz kurang menguntungkan bagi demokrasi, dibandingkan dengan gaya politik parlementarisme.

Beberapa di antara efek yang paling menonjol dari presidensialisme ialah gaya politik yang dihasilkan dari kantor kepresidenan itu sendiri. Lebih lanjut, Linz menguraikan bahwa terdapat dua dimensi sifat dari presidensialisme yang juga mengarahkannya  pada ambiguitas: di satu sisi, presiden adalam kepala negara dan merupakan perwakilan dari segenap bangsa; di sisi lain, ia berdiri untuk opsi politik yang jelas-jelas partisan (1990, pp. 60-61).

Sehingga, apabila ia cenderung pada yang pertama, ia bisa dianggap mengesampingkan partainya, namun apabila ia mengedepankan yang kedua, ia dianggap tidak memihak pada rakyat.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di dalam bentuk pemerintahan parlementer, di mana meski pun menteri perdana normalnya adalah anggota parlemen, meski pun ia duduk di kursi pemerintahan, ia tetap menjadi bagian dari parlemen secara keseluruhan. Sedangkan presiden, secara berkebalikan, memimpin cabang independen dalam pemerintahan dan menghadapi legislatur/anggota dewan yang terpiliha pada masanya ia menjabat (1990, p. 62).

Kelima, bentuk pemerintahan presidensialisme lebih memungkinkan bagi political outsider untuk memenangkan posisi eksekutif (presiden).

Bagi Mainwaring dan Shugart, argumen Linz ini tidak hanya merupakan kritik tetapi justru adalah apa yeng menunjukkan kebaikan dari presidensialisme. Dengan kondisi demikian, justru menunjukkan bahwa presidensialisme lebih kondusif daripada parlementarisme atas pemilihan political outsider sebagai kepala pemerintahan. Meski pun proses ini dapat meliputi persoalan yang serius.

Dengan kemungkinan untuk dapat memilih political outsider dalam skema presidensialisme, justru dikhawatirkan adanya fragmentasi sistem kepartaian yang meluas pada putaran pertama (1997, p. 456).

Pembelaan Terhadap Presidensialisme

Dalam artikelnya yang khusus ‘mengoreksi’ pandangan-pandangan Linz terhadap presidensialisme, Mainwaring dan Shugart juga mengemukakan bukti-bukti bahwa bentuk pemerintahan presidensialisme dan parlementarisme memiliki kekuatan dan kelemahan pada konteks tertentu.

Terlebih dahulu, Mainwaring dan Shugart menyatakan persetujuannya atas 4 dari 5 kritik Linz terhadap presidensialisme. Keduanya pertama menaruh perhatian pada kritik Linz mengenai dual legitimacy (legitimasi ganda) dalam pemerintahan presidensialisme.

Mainwaring dan Shugart berargumen bahwa klaim legitimasi juga terjadi dalam bentuk pemerintahan parlementer—meski pun keduanya juga mengakui bahwa derajat konfliknya tidak setinggi presidensialisme.

Contohnya, konflik dapat muncul antara Majelis Tinggi dan Majelis Rendah (Upper House and Lower House) ketika masing-masing majelis dikuasai oleh mayoritas partai politik yang berbeda. Dalam beberapa bentuk pemerintahan parlementer (Kanada, Jerman, Jepang), Majelis Tinggi memiliki kekuasaan yang signifikan terhadap perundang-undangan tetapi tidak bisa mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah.

Dengan demikian, Mainwaring dan Shugart kembali ingin menegaskan bahwa permasalahan legitimasi ganda, bukan semata-mata atau secara eksklusif terjadi di bentuk pemerintahan presidensial (1997, p. 451).

Kedua, Linz dianggap mengabaikan sumber potensial permasalahan legitimasi ganda di parlementarisme, yakni peran kepala negara—yang biasanya disebut “presiden” tetapi dipilih oleh parlemen. Mainwaring dan Shugart menggarisbawahi pernyataan Linz bahwa presiden dalam bentuk pemerintahan parlementer “dapat memainkan peran sebagai penasihat atau pendamai dengan cara menyatukan para pemimpin partai politik dan memfasilitasi arus informasi di antara mereka (1997, p. 451).

Keduanya melihat bahwa menjalankan peran sesuai yang dinyatakan Linz tanpa adanya pernyataan tegas bahwa itu merupakan “tugas institusional” dapat membuat adanya garis kabur mengenai sebeara besar kekuasaan presiden dalam bentuk pemerintahan parlementer ini. Hal ini kemudian dapat berujung pada paradoks, apabila semakin banyak kewenangan diberikan pada kepala negara, maka potensi konflik pun akan semakin besar (1997, p. 452).

Kritik ketiga ialah mengenai model winner takes all yang lebih melekat pada bentuk pemerintahan presidensialisme. Bagi Mainwaring dan Shugart, bentuk pemerintahan parlementer dengan adanya partai yang memimpin parlemen dan adanya partai minoritas memberikan pengecekan dan perimbangan yang sedikit pada kekuasaan eksekutif.

Derajat di mana demokrasi mengangkat aturan winner takes all kebanyakan tergantung pada sistem pemilihan dan kepartaian serta pada sifat sistem pemerintahan, apakah kesatuan atau serikat (1997, p. 453). Model Westminster, yang digunakan sebagian besar pemerintahan parlementer di dunia, menyediakan pengecekan yang lemah dari legislatif terhadap menteri perdana.

Kalau pun kemudian diselenggarakan pemilihan lebih awal, adanya early elections bukanlah mekanisme yang fleksibel untuk mencerabut pemerintahan yang tidak efektif, melainkan diskresi dari mayoritas yang memimpin menggunakan strategi pembubaran kekuasaan untuk memperbaharui mandat mereka selama 5 tahun lagi dengan melakukan early elections ketika mendekati masa akhir jabatan (Mainwaring & Shugart, 1997, p. 453).

Selain itu, Mainwaring dan Shugart kembali menepis pernyataan Linz bahwa perolehan kursi mayoritas absolut tidak terjadi di dalam bentuk pemerintahan parlementer. Karena sesungguhnya, kebanyakan bentuk pemerintahan parlementer dengan sistem pemilu single-member district justru memiliki mekanisme yang cenderung pada winner takes all dibandingkan pada bentuk pemerintahan presidensial (1997, p. 454).

Dalam hemat saya, argumen penting lainnya dari Mainwaring dan Shugart untuk membalikkan kritik Linz terhadap presidensialisme ialah ketika keduanya memaparkan data perbandingan negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan presidensial dan parlementer di tahun 1972-1994.

Temuan Mainwaring dan Shugart menunjukkan bahwa kebanyakan negara-negara yang menganut bentuk pemerintahan parlementer ialah negara bekas jajahan Inggris, dan dengan demikian cenderung menerapkan model Westminster dalam demokrasinya.

Negara-negara ini cenderung merupakan negara-negara kecil yang relatif homogen, meski pun tingkat pendapatan negaranya bervariasi dari yang terendah sampai yang tinggi. Namun, hanya sedikit dari negara-negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan cenderung heterogen mengadopsi bentuk pemerintahan parlementer. Negara-negara dengan populasi penduduk yang berkali-kali lipat lebih banyak daripada negara yang menganut parlementer cenderung mengadopsi bentuk pemerintahan presidensial (1997, pp. 456–459).

Faktor yang diamati dan diulas secara lebih jeli ialah pada status suatu negara sebagai eks-jajahan Inggris atau bukan, populasi, dan pendapatan per kapita. Dengan demikian, Mainwaring dan Shugart berargumen bahwa kondisi latar belakang yang kondusif berkorelasi dengan parlementarisme, maka, catatan unggul parlementarisme boleh jadi merupakan produk daripada latar belakang kondisi semata daripada tipe rezim.

Maka dari itu, sekali lagi ditegaskan oleh keduanya bahwa, korelasi antara kesuksesan parlementarisme dan demokrasi sebagian adalah salah satu produk dari negara/wilayah di mana penerapannya.

Pada bagian berikutnya, Mainwaring dan Shugart memaparkan beberapa keuntungan dari sistem presidensial. Pertama, bahwa pemilih memiliki lebih banyak pilihan. Mereka dapat mengetahui, mencari tahu, dan menentukan sendiri siapa yang hendak mereka pilih untuk mewakilinya pada posisi legislatif dan eksekutif.

Kedua, ada dan terjaganya akuntabilitas elektoral dan identifikasi. Ketiga, masalah independensi dan legislatif kongres. Wakil rakyat memiliki kemandirian untuk menyelesaikan isu-isu dengan mengambil keputusan publik berdasarkan pertimbangan kemampuan mereka (1997, pp. 460–463).

Dalam hal memaksimalkan akuntabilitas langsung antara pemilih dan pejabat terpilih, presidensialisme lebih ungguh dbianding parlementarisme dalam konteks multipartai karena kepala eksekutif dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.

Selain itu, menyoroti kelemahan parlementarisme yang pada gilirannya menjadi keunggulan dari presidensialisme; di bawah parlementarisme, dengan sistem kepartaian yang sangat terfragmentasi dan kurangnya pemilihan langsung untuk eksekutif, secara tidak terelakkan telah melemahkan akuntabilitas elektoral. Karena rakyat tidak dapat menyatakan dengan yakin bagaimana untuk mendukung atau menolak kepala pemerintahan yang potensial (1997, p. 461).

Ulasan selanjutnya dari Mainwaring dan Shugart ialah menyerap apa yang ada di parlementarisme ke dalam presidensialisme, yakni mengenai disiplin partai dan sistem kepartaian. Linz dengan tepat telah menyatakan bahwa sistem parlementer dapat berfungsi secara lebih baik dengan adanya disiplin partai.

Bagi Mainwaring dan Shugart, disiplin partai juga merupakan unsur penting pemerintahan yang efektif dalam presidensialisme karena berkenaan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun membangun disiplin partai bisa menjadi tantangan bagi eksekutif sehingga harus melakukan negosiasi-negosiasi pada level pimpinan partai hingga individu. Sehingga, hal ini cenderung akan berujung pada ketergantungan terhadap patronase (1997, p. 465).

Kedua, Linz menyatakan bahwa permasalahan presidensialisme di suatu bangsa diperparah dengan adanya pembelahan politik yang dalam serta banyaknya partai politik. Mainwaring dan Shugart mengakui permasalahan sistem kepartaian lah yang membayangi atau memperparah pembelahan politik di suatu pemerintahan presidensial. Namun, keduanya lebih lanjut berargumen bahwa permasalahan ‘bawaan’ ini bisa diredakan dengan menghindari tingginya fragmentasi sistem kepartaian.

Sebagai penutup, Mainwaring dan Shugart mengingatkan kembali akan perlunya kehati-hatian apabila hendak mewujudkan bentuk pemerintahan parlementarisme, bagi negara yang menganut presidensialisme.

Meski sebenarnya secara keseluruhan argumen yang dibawa Mainwaring dan Shugart lebih bertujuan untuk mengerem agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan bentuk pemerintahan parlementarisme sebagai yang dapat menjaga kestabilan demokrasi, argumen mereka terbilang cukup kuat bagi negara-negara dengan bentuk pemerintahan presidensial untuk bertahan. Terutama bagi negara-negara dengan populasi penduduk tinggi dan heterogen.

Pada akhirnya, Mainwaring dan Shugart menyarankan untuk memberi perhatian lebih pada perpaduan institusi dan desain konstitusi; serta agar tidak menelan mentah-mentah proposisi-proposisi yang diajukan Linz mengenai manfaat parlementarisme (1997, pp. 468–469).

Semi-Presidensialisme: Melampaui Perdebatan Presidensialisme dan Parlementarisme

Jose Antonio Cheibub (dkk) menawarkan pendekatan yang sama sekali berbeda dari yang diajukan Linz atau Mainwaring dan Shugart. Pemahaman atas perbedaan parlementer dan presidensial memang lah diperlukan sebagai landasan bagi kajian perbandingan politik. Namun, keduanya sangat lah kuat melihat pada atribut institutusi. Sedangkan Cheibub (dkk) menyarankan bahwa kita harus lebih skeptis dalam melihat sifat “sistemik” dari pengklasifikasian keduanya.

Sebagai ringkasan awal, telusuran Cheibub (dkk) mengindikasikan bahwa untuk dapat memprediksi kekuasaan eksekutif dan legislatif suatu negara, akan lebih berguna apabila kita mengetahui kapan dan di mana konstitusi negara tersebut dituliskan daripada apakah negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan presidensial atau parlementer (Cheibub et al., 2013, p. 1).

Pada dasarnya dalam konteks taksonomi ilmu pengetahuan, keputusan untuk mengklasifikasi berfungsi untuk memperkuat persepsi tentang kesamaan dan ketidaksamaan organisme. Contohnya, dengan mengatakan bentuk pemerintahan Indonesia adalah presidensial, membuat orang langsung bisa membayangkan bagaimana kekuasasan eksekutif dan legislatif beroperasi di dalamnya.

Menurut Cheibub (dkk), pengklasifikasian parlementer-presidensial adalah tipologi klasik bentuk pemerintahan (2013, p. 2). Cheibub (dkk) berupaya untuk meninjau proposisi bahwa konseptualisasi klasik membawa memerlukan seperangkat piranti sistemik. Langkah awalnya tentu dengan mengevaluasi perpaduan dan kemungkinan dari tipologi klasik.

Cheibub (dkk) meninjau sampel dari 401 konstitusi antara tahun 1789-2006 yang dianggap presidensial, parlementer, atau semi-presidensial. Temuan mereka menunjukkan bahwa bahkan di antara satu bentuk pemerintahan saja, terdapat heterogenitas atau varian institusi yang signifikan.

Terlebih ketika melihat lebih dekat pada konfigurasi institusi, Cheibub (dkk) sampai pada kesimpulan bahwa mengetahui apakah sebuah konstitusi mengemban bentuk pemerintahan parlementer, presidensial, atau semi-presidensial di dalamnya, justru kurang berguna untuk memahami struktur eksekutif-legislatif dalam konstitusi. Dibanding dengan mengetahui wilayah geografis di mana konstitusi tersebut dibuat, atau kapan konstitusi tersebut dirancang (2013, pp. 2–3).

Taksonomi klasik dari konseptualisasi hubungan eksekutif-legislatif menyisakan batasan-batasan yang terus diperdebatkan dalam konteks hubungan eksekutif-legislatif. Pada gilirannya, perdebatan-perdebatan itu hanya menuntun pada penyingkapan bahwa tidak ada desain institusi yang homogen dalam bentuk pemerintahan parlementer-presidensial antar satu negara dengan negara lain.

Namun, perdebatan ini sebatas pada desain konstitusi dan perpaduan institusinya. Cheibub (dkk) menilai bahwa perdebatan ini perlu melihat aspek lain yang juga berperan atas desain konstitusi dan institusi suatu negara. Karena pada gilirannya, muncul konsep “semi-presidensialisme” yang tak kalah rumitnya untuk dijelaskan.

Definisi yang kemudian kerap dipakai (dan lebih populer) ialah dari Robert Elgie, yang mendefinisikan semi-presidensialisme sebagai sebuah sistem di mana ‘seorang presiden dengan masa jabatan tetap yang dipilih secara populer dan memerintah bersama menteri perdana dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen’ (2013, pp. 3–4).

Cheibub (dkk) mengevaluasi ulang atribut-atribut utama yang mendefinisikan—perbedaan atau pun persamaan—dari bentuk pemerintahan parlementer, presidensial, dan semi presidensial. Meski pun parlementer-presidensial nampaknya memiliki batas-batas yang tegas mengenai kekuasaan, tugas, dan kewenangan eksekutif-legislatif; dalam beberapa hal, temuan Cheibub (dkk) mengindikasikan bahwa kelahiran semi-presidensial merupakan upaya untuk menstabilkan ketegangan-ketegangan yang mungkin terjadi dalam presidensialisme mau pun parlementarisme.

Sehingga, Cheibub (dkk) sangat menyarankan untuk memahami konteks wilayah dan waktu terbentuknya konstitusi setiap negara, terutama yang mengadopsi bentuk pemerintahan semi-presidensialisme. Konstitusi semi-presidensial—sesuai dengan sifatnya—dalam hal ini menempati jalan tengah.

Di beberapa kasus, pengangkatan dan pemberhentian kabinet adalah tanggung jawab presiden; dalam hal lain, itu adalah milik majelis/dewan perwakilan rakyat; di tempat lain, tanggung jawab tersebut dibagi (2013, p. 6). Oleh karenanya, karena ambiguitas inilah banyak yang meyakini bahwa konstitusi semi-presidensial problematis.

Permasalahan yang kompleks terlebih lagi mengenai kekuasaan eksekutif untuk menyatakan keadaan darurat dan mengeluarkan dekrit. Pada umumnya, dan kecenderungannya, kekuasaan ini diasosiasikan pada bentuk pemerintahan presidensial. Kekhawatiran atas bahaya yang dikemukakan oleh kekuasaan dekrit konstitusional hampir secara eksklusif terfokus pada bentuk pemerintahan presidensial.

Banyaknya kekhawatiran di sekitar gagasan bahwa kekuasaan seperti itu mengarah pada perebutan kekuasaan legislatif oleh eksektif, dengan konsekuensi penting bagi demokrasi dan kebijakan (2013, pp. 7–8).

Sebelum melompat pada ringkasan tentang posisi semi-presidensialisme, Cheibub (dkk) mengungkapkan pokok-pokok yang perlu disediakan oleh bentuk pemerintahan parlementer dan presidensial dalam konstitusinya untuk memenuhi ekspektasi dari demokrasi.

Ringkasnya, konstitusi parlementer perlu menyediakan: (a) kontrol yang kuat dari eksekutif terhadap agenda legislatif; (b) veto eksekutif yang lemah; (c) kekuasaan dekrit eksekutif yang relatif kuat; (d) penentuan keadaan darurat yang relatif lemah; (e) keterlibatan kepala pemerintahan dalam pembentukan dan pembubaran pemerintahan yang relatif lemah; dan (f) instrumen pengawasan yang relatif belum dikembangkan.

Sementara untuk konstitusi parlementer perlu dikarakterisasikan dengan: (a) kontrol yang lemah dari eksekutif terhadap agenda legislatif; (b) kekuasaan veto yang kuat; (c) kekuasaan dekrit yang relatif lemah; (d) penentuan keadaan darurat yang kuat; (e) kontrol atas pembentukan dan pembubaran pemerintah oleh presiden; dan (f) ketentuan pengawasan yang relatif lebih baik dikembangkan. Akhirnya, konstitusi semi-presidensial, yang menempati kategori menengah, mungkin bekerja di bawah stereotip yang lebih sedikit kecuali—mungkin—sehubungan dengan ketentuan kondisi daruratnya yang kuat dan khas (2013, p. 8).

Semakin argumen Cheibub (dkk) berkembang dalam artikel ini. Kembali diutarakan bahwa memasukkan seim-presidensialisme dalam klasifikasi parlementer-presidensial pun termasuk model tipologi klasik.

Banyak negara tampaknya benar-benar hybrid, tidak menunjukkan kemiripan dengan tipologi klasik dalam daftar panjang indikator yang menentukan analisis kekuasaan eksekutif-legislatif berdasarkan konstitusi.

Ironisnya, konstitusi semi-presidensial—satu-satunya tipe yang didefinisikan dari sifat hybrid-nya—merupakan satu-satunya tipe yang mendekati perpaduan internal. Namun, secara umum, kapasitas penilaian konsep klasik terhadap bentuk pemerintahan memang kurang memaskan.

Sehingga, kembali lagi Cheibub (dkk) menekankan bahwa akan lebih baik apabila mengetahui wilayah atau abad di mana konstitusi ditulis daripada mengetahui apakah hal tersebut adalah bentuk presidensial atau parlementer.*

Referensi

Cheibub, J. A., Elkins, Z., & Ginsburg, T. (2013). Beyond presidentialism and parliamentarism. British Journal of Political Science, 44(3), 515–544. https://doi.org/10.1017/S000712341300032X

Elgie, R. (2007). From Linz to Tsebelis: Three waves of presidential/parliamentary studies? Democratization, 12(1), 106–122.

Linz, J. J. (1990). The Perils of Presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51–69. https://doi.org/10.1353/jod.1990.0011

Mainwaring, S., & Shugart, M. S. (1997). Juan Linz, Presidentialism, and Democracy: A Critical Appraisal. Comparative Politics, 29(4), 449–471.